Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, bancakan uang hasil korupsi proyek BTS 4G terungkap di pengadilan. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mengaku ada aliran dana sebesar Rp 27 miliar kepada Dito Ariotedjo untuk mengamankan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Irwan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama ungkap uang Rp 70 mengalir ke Komisi I DPR. Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif memberikan uang Rp 40 miliar kepada Sadikin selaku perwakilan BPK. Kejagung akan pelajari adanya dugaan keteterlibatan Dito Ariotedjo dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo.
Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep didapuk jadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha Djumaryo. Kaesang Pangarep akui, dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum PSI berkat privilege sebagai seorang anak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sendiri mengaku memberi restu kepada Kaesang menjadi Ketum PSI. Jokowi mengungkapkan, Kaesang sempat meminta doa restu kepadanya sebelum jadi Ketum PSI. Berikut isu selengkapnya.
1. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mengakui ada aliran dana sebesar Rp 27 miliar kepada seseorang bernama Dito Ariotedjo untuk mengamankan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu diungkapkan Irwan Hermawan selaku saksi mahkota di kasus korupsi BTS Kominfo ketika ketua majelis hakim Fahzal Hendri mencecar pengeluaran dana yang coba dilakukan untuk menutupi kasus dugaan korupsi yang saat itu masih dalam proses penyidikan di Kejagung. Dito merupakan pihak terakhir yang diberikan uang puluhan miliaran dalam rangka pengaman kasus tersebut.
Irwan mengatakan, ia juga pernah memberikan Rp 15 miliar kepada Edward Hutahaean dan seseorang bernama Wawan sebanyak dua kali pemberian sebesar Rp 30 miliar. “Ada lagi pak?” tanya hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (26/9). “Ada lagi,” jawab Irwan Hermawan. “Untuk nutup (kasus BTS 4G) juga?” tanya hakim lagi. “Iya,” jawab Irwan Hermawan. “Berapa?” cecar hakim Fahzal. “Rp 27 miliar,” tegas Irwan Hermawan. Irwan mengungkapkan, uang puluhan miliar itu dititipkan melalui seseorang bernama Resi dan Windi untuk diberikan ke Dito.
Irwan mengatakan uang itu dititipkan kepada anak buah Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, Resi. Uang itu, kata Irwan kemudian diserahkan ke seseorang bernama Dito Ariotedjo. “Siapa itu?” tanya hakim. “Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung. Saya titip ke teman, namanya Resi, lewat Windi juga,” jawab Irwan. “Titip sama siapa?” tanya hakim. “Yang terakhir namanya Dito,” ujar Irwan. “Dito apa?” tanya hakim. “Pada saat itu saya tahunya namanya Dito,” ujar Irwan. “Dito apa, Pak? Dito tuh macam-macam,” timpal hakim. “Belakangan saya ketahui namanya Dito Ariotedjo,” ungkap Irwan.
Irwan juga mengaku pernah bertemu dengan Dito di Jalan Denpasar. Pertemuan itu juga bersama Resi. “Tadi Saudara bilang Saudara ketemu tidak sama orang yang bernama Dito?” tanya hakim. “Saya pernah bertemu sekali di rumahnya di Jalan Denpasar, tapi saya tidak banyak ngobrol,” kata Irwan. Kemudian, kata Irwan, setelah uang itu diserahkan, kemudian dikembalikan oleh seseorang bernama Suryo kepada pengacaranya, Maqdir Ismail. Uang itu, kata Irwan, sudah diserahkan oleh Maqdir ke penyidik Kejaksaan Agung.
Menpora Dito Ariotedjo sebelumnya mengatakan tak tahu soal uang sebesar Rp 27 miliar yang diserahkan Maqdir Ismail ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/7) lalu. Seperti diketahui, Maqdir Ismail merupakan pengacara salah satu terdakwa dalam kasus pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G, Irwan Hermawan. “Saya enggak tahu-menahu. Dari awal sudah begitu (dikaitkan) dan kita sudah dalam proses resmi (mengklarifikasi),” ujar Dito Ariotedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7). Dito kemudian kembali menegaskan, dirinya tidak menerima uang sebesar Rp 27 miliar. “Enggak, kan kita sudah klarifikasi dan proses resmi,” kata Dito Ariotedjo. Saat ditanya apakah sudah mengembalikan uang yang diduga diterima, Dito Ariotedjo kembali menjawab tidak tahu-menahu. “Tidak tahu-menahu,” ujarnya sambil berlalu.
2. Kejagung RI masih akan mempelajari adanya dugaan keteterlibatan seseorang bernama Dito Ariotedjo dalam kasus korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kemenkominfo. “Ya kita pelajari,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, Selasa (26/9) malam. Terpisah, Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, pihak penyidik masih mencermati informasi tersebut. Oleh karenanya, Ketut masih belum mau bicara banyak persoalan tersebut karena penyidik akan mendalami lebih dahulu. “Kita lihat perkembangan keterangan di sidang ya, kita akan mencermati terus,” ujar Ketut, Selasa (26/9).
3. Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif memberikan uang Rp 40 miliar kepada seseorang bernama Sadikin yang disebut sebagai perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, lantaran proyek BTS 4G bermasalah. Hal itu diungkapkan mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan saat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi terdakwa eks Menkominfo Johnny G Plate, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto. Dalam kesaksiannya, Irwan mengungkapkan, uang puluhan miliar itu diberikan Anang kepada Sadikin melalui perantara Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.
4. Mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama mengungkapkan soal adanya aliran uang sebesar Rp 70 miliar untuk Komisi I DPR. Irwan dan Windi dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Keduanya menjadi saksi terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto. Irwan mengungkapkan, dana sebesar Rp 70 miliar diserahkan kepada seseorang bernama Nistra Yohan yang diketahui merupakan staf ahli Anggota Komisi I DPR. “Pada saat itu, sekitar akhir 2021, saya dapat cerita dari pak Anang bahwa beliau mendapat tekanan-tekanan tertentu terkait proyek BTS terlambat dan sebagainya. Jadi, selain dari Jemy, juga (ada) dana lain yang masuk namun penyerahan kepada pihak tersebut dilakukan oleh Pak Windi,” ungkap Irwan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
5. Bukan main, karier politik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep melesat cepat bagaikan meteor. Hanya berselang dua hari sejak menerima kartu tanda anggota (KTA), Kaesang langsung didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha Djumaryo lewat Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9) malam.
Dalam pidatonya, Kaesang mengatakan, sosok sang ayah, Jokowi, jadi inspirasinya untuk terjun ke politik. “Terus terang, saya masuk politik itu, ya, salah satu inspirasinya Bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati, saya ingin mengikuti jejak beliau berpolitik untuk kebaikan,” kata Kaesang. Sebagai presiden dan manusia biasa, kata Kaesang, Jokowi jauh dari kata sempurna.
Meski demikian, Kaesang mengeklaim, sang ayah tak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Katanya, bersalaman dengan masyarakat adalah obat lelah buat Jokowi. Senyum dan kebahagiaan rakyat adalah vitamin buat sang kepala negara. “Booster-nya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusi cucu-cucunya yang ngeyel,” ujarnya.
Kaesang menyebut, banyak anak muda yang pesimis dan sinis terhadap politik. Sebab, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusat konflik, fitnah, hoaks, korupsi, politik uang, dan hal negatif lainnya. Padahal, jika dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, Kaesang yakin politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Kaesang ingin generasi muda terlibat lebih banyak dalam urusan politik. Ia percaya bahwa politik adalah salah satu cara terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan.
“Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan, hal-hal baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan, agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan, Indonesia lebih maju,” katanya. Kaesang berjanji bakal ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Ia ingin membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Ia bilang, politik yang bersih dan bertujuan demi kebaikan adalah cita-cita bersama. Politik yang mempersatukan dan politik yang didasari rasa hormat harus sama-sama diperjuangkan. “Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan. Izin, saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih,” katanya.
Ketum PSI Kaesang Pangarep mengatakan, politik adalah “jalan ninja” bagi anak muda. Ia lantas mengungkapkan keinginannya untuk mengajak anak muda ikut berjuang menghapuskan pesimisme dan sinisme dalam dunia politik. “Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita,” katanya. Kaesang menuturkan, banyak kaum muda yang pesimis dan sinis terhadap dunia politik, nasmun dirinya mengaku tidak bisa menyalahkan pandangan negatif tersebut.
Kaesang mengaku, dirinya bisa mendapatkan posisi menjadi Ketua Umum PSI berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi”Oh privilege. Privilege selalu ada, sudah gitu aja,” ujarnya. Ia kembali mengakui memang betul memiliki privilege sebagai anak presiden, hingga akhirnya ditunjuk menjadi Ketum PSI, meski baru tiga hari jadi kader. “Ya privilage. Lah saya mengiyakan, kok masih diulang lagi,” katanya.
6. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan, PSI terbuka untuk berkoalisi dengan pihak mana pun terkait Pilpres 2024. Kaesang mengatakan hal itu merespons ajakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani agar PSI ikut mendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Kaesang menjelaskan, PSI siap bekerjasama politik dengan siapa pun asalkan kerja sama tersebut saling menguntungkan. “Dengan siapa pun kita bekerja sama, PSI siap berkolaborasi. Asalkan saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win dan kita bisa bersinergi bersama. Intinya itu saja. Kita PSI itu terbuka dengan semua,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Kaesang Pangarep mengaku berkomunikasi dengan ayahnya (Presiden Jokowi, red) setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia mengaku, mendapat telepon dari Presiden Jokowi setelah didapuk jadi ketum pada acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9) malam. “Kalau (komunikasi) dari Bapak (Jokowi), Bapak cuma telepon (mengatakan),’Bagus’. Sudah gitu,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (26/9).
Ia mengungkapkan, komunikasi dengan Jokowi bisa dilakukan kapan pun. Namun, Kaesang berencana mengajak jajaran pengurus PSI lakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi secara resmi. “(Komunikasi) sebagai ketum (PSI) ya? Soalnya kan saya lewat jalur belakang juga bisa. Tapi, tetap kami berencana untuk sowan dengan beliau, bersama teman-teman PSI, dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah, wejangan saja,” ujar Kaesang lagi.
7. Presiden Jokowi mengaku memberi restu kepada putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang didapuk jadi Ketum PSI. Jokowi mengungkapkan, Kaesang sempat meminta doa restu kepadanya sebelum menjadi Ketum PSI. “Ya (Kaesang) minta doa restu orangtua, ya saya restui,” kata Jokowi di Cianjur, Selasa (26/9). Namun meski merestui, Jokowi mengaku tidak memberikan pesan kepada Kaesang terkait jabatan yang diembannya tersebut. “Enggak ada (pesan), sudah gede (besar), kebanyakan pesan,” tegas Jokowi.
Jokowi tak mau banyak berkomentar soal langkah politik Kaesang selanjutnya, karena baginya Kaesang sudah dewasa dan punya keluarga sendiri. “Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaesang. Wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus?” ujarnya. Jokowi mengatakan, Kaesang yang kini sudah berkeluarga mesti bertanggung jawab dan mandiri dengan pilihannya sendiri. Ia yakin Kaesang sudah menghitung segala risiko dengan menjadi ketua umum parpol. “Saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri,” kata Jokowi.
8. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, partainya masih terbuka jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mau bergabung dalam kerja sama politik mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Puan malah mengajak Kaesang ikut PDIP saja. “Ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk,” ujar Puan saat ditemui di Smesco Ballroom, Jakarta usai menghadiri acara Rakernas DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Selasa (26/9).
Puan menegaskan, PDI-P selalu terbuka kepada parpol lain untuk Pilpres 2024. Keterbukaan itu, terus dibangun PDI-P melalui silaturahmi. Puan mengatakan, partainya tetap menghormati apa pun keputusan setiap partai politik pada Pilpres 2024 meski pada akhirnya tak jadi bekerja sama politik dengan PDIP. “Kami akan selalu bersilaturahmi, namun memang semua partai itu mempunyai strategi masing-masing dalam apa namanya, merangkul kemudian memenangkan capresnya,” kata Ketua DPR ini.
Ketua Umum Relawan Projo yang juga menjabat Menkominfo, Budi Arie Setiadi mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat kursi DPR lewat Pemilu 2024 mendatang dengan meraih minimal 4 persen suara nasional. Hal itu disampaikannya merespons seruan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kepada relawan Jokowi untuk mendukung partainya. “Iya dong (mendukung PSI),” katanya usai membuka Rakernas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Solo, Selasa (26/9). Budi menganggap Kaesang sebagai contoh pemuda optimis memandang politik di tanah air. Ia pun merespons positif ajakan Kaesang tersebut. “Positif, mantap. Anak muda harus berani. Mas Kaesang itu berani. Berani bersikap,” katanya.
Budi mengatakan Projo juga segera menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Projo akan mendukung bakal capres dengan inisial P. “Pokoknya capres yang didukung Projo depannya P. Antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar,” ulangnya. Menurut rencana, Projo akan mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden 2024 pada 15 Oktober mendatang. Sikap itu akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta.
9. Namun penunjukkan Kaesang Pangarep menjadi Ketum PSI menuai kritik. PSI dalam menjalankan roda organisasinya dinilai hanya berorientasi pada kekuasaan. Pasalnya, Kaesang baru berumur jagung terjun ke gelanggang politik, setelah menerima KTA PSI dari sejumlah elite PSI di kediaman Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jateng, pada Sabtu (23/9) lalu, langsung ditetapkan sebagai Ketum PSI.
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyatakan, PDIP mesti waspada setelah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Umam khawatir akan ada operasi politik yang masif dan didukung oleh kekuasaan untuk mewujudkan target Kaesang membawa PSI memperoleh suara 4 persen pada Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan. “Manuver ini harus menjadi peringatan politik dini terutama bagi mesin politik PDI-P yang berpotensi tergerus suaranya oleh agresivitas mesin politik PSI ini,” kata Khoirul Umam, Selasa (26/9).
Umam menuturkan, PDI-P juga patut waspada karena efek ekor jas yang diperoleh partai tersebut dari sosok Jokowi dapat beralih ke PSI karena kehadiran Kaesang. Menurut dia, Kaesang ditetapkan menjadi Ketum PSI merepresentasikan keluarga Jokowi dan dapat mengeruk massa pendukung loyal Jokowi. Menurutnya, Kaesang dapat membuka pintu bagi PSI untuk berpenetrasi ke segmen pemilih loyal Jokowi, baik di Jawa maupun luar Jawa, seperti Sumut dan Indonesia timur.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, dukungan PSI di bawah komando Kaesang Pangarep kepada kandidat capres 2024 bisa menjadi simbol keberpihakan Presiden Jokowi pada Pilpres mendatang. “Dukungan PSI bisa jadi simbol arah dukungan Pak Jokowi. Jadi kalau nanti PSI ke Ganjar, Jokowi tegak lurus dengan PDIP. Kalau PSI ke Prabowo, Pak Jokowi memainkan politik dua kaki, bersama Kaesang dan Gibran. Karena capresnya orangnya Pak Jokowi itu, Ganjar dan Prabowo,” kata Agung, Selasa (26/9). Menurut Agung, proses Kaesang bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI, ada kaitannya dengan campur tangan Jokowi. Terlebih, Jokowi sudah mengakui telah memberi restu Kaesang untuk masuk PSI.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut PSI secara teknis sudah ikut dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Hal itu merespon ditetapkannya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Airlangga menyebut, PSI sudah terlibat dalam rapat bersama para sekjen partai pengusung Prabowo. Meskipun memang belum ada deklarasi resmi PSI untuk dukung Prabowo. “Untuk PSI, dampaknya positif karena belum secara resmi masuk, tetapi secara teknis sudah,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/9).
Airlangga tak bisa memastikan kapan PSI dan Kaesang akan resmi bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun dia mengatakan PSI sudah terlibat dalam pembahasan teknis di koalisi Prabowo. Ia justru menyanjung Kaesang yang telah menjadi ketua umum partai di masa muda. Airlangga menilai putra bungsu Jokowi itu cocok memimpin PSI.
Petinggi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yakin PSI mendukung Prabowo karena selama ini kerap hadir dalam acara Koalisi Indonesia Maju. “Insyallah akan segera memutuskan declare capres yang akan diusung PSI adalah Prabowo,” ucap Riza dalam acara Political Show, CNN Indonesia TV, kemarin malam. Riza yakin PSI lekas menyatakan dukungan kepada Prabowo.
Dikatakan, sebelum masuk PSI pun Kaesang kerap menunjukkan dukungannya pada Prabowo. Kaesang kerap memamerkan kaos bergambar Prabowo dalam beberapa kesempatan. “Sebelum bergabung, Mas Kaesang kita tahu diberbagai media sering menggunakan kaos gambar Pak Prabowo di banyak kesempatan,” ucapnya.
Kader PDI-P Deddy Yevri Sitorus mengucapkan selamat kepada Kaesang Pangarep yang telah resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia mengatakan, pemilihan Kaesang sebagai Ketua Umum menunjukkan kehebatan PSI dalam merepresentasikan partai orang muda. “Ya selamat. Saya kira selamat buat Mas Kaesang sebagai Ketum. Itu menunjukkan betapa hebatnya PSI bisa memilih pemimpin partai dari anak muda yang sudah matang, jam terbangnya tinggi,” ujarnya di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam.
Deddy tidak mempersoalkan keputusan Kaesang bergabung ke PSI. Dia menilai, keputusan itu selayaknya orang dewasa dan warga negara yang berhak menentukan langkah terjun ke politik. Menurut dia, PDIP tak khawatir terhadap posisi Kaesang yang menjabat Ketua Umum PSI. Pasalnya, PDI-P bekerja dan berpolitik dengan berpegang pada keyakinan. “Kita percaya dengan kerja-kerja politik kita,” ujar Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P.
10. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru, Kaesang Pangarep mengaku biasa-biasa saja mendengar kabar kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang kerap diisukan maju sebagai cawapres 2024. Pasalnya, ada aturan soal batas usia seseorang yang harus dipenuhi untuk bisa diusung sebagai bakal capres ataupun bakal cawapres. “Oh, bacawapres, ya sudah. Ya biasa saja toh. Apa memang bisa? Kan belum,” ujar Kaesang saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9) malam.
Putra bungsu Presiden Jokowi ini lantas menyinggung soal gugatan uji materi soal usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi. “Memang sudah diputuskan (gugatannya)? Kan belum diputuskan juga. Saya saja baru di sini (PSI). Nanti dulu, kita lihat dulu ke depannya bagaimana,” imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merasa cocok jika cawapresnya merepresentasikan anak muda. Prabowo lantas menyebut sejumlah nama cawapres yang muda. Di antaranya, Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil.
11. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tak menutup kemungkinan, obrolan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas rencana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Seperti diketahui, Megawati dan Prabowo bertemu di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi di Jakarta, kemarin. Menurut Puan, perbincangan soal itu (rencana duet ganjar-Prabowo, red), dimungkinkan karena keduanya akrab sekali. “Ya, mungkin pembicaraannya soal itu ya. ‘Bagaimana? Oke enggak? Boleh enggak? (Duet Ganjar dan Prabowo atau dua poros pasangan calon, red). ‘Boleh saja’,” kata Puan di Smesco Ballroom, Jakarta usai menghadiri acara Rakernas DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Selasa (26/9).
Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menyambut positif momen pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto saat menghadiri acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi di Jakarta. “Ya bagus kan. Senang kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus,” kata Ganjar di Smesco Ballroom, Jakarta Selatan, Selasa (26/9). Namun, Ganjar mengaku tidak tahu apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia hanya berharap bahwa pertemuan kedua tokoh itu membicarakan hal-hal yang baik. “Mudah-mudahan berbicara hal hal yang baik untuk bangsa dan negara,” kata politisi berambut putih ini.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membantah ada pertemuan di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membahas putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung ke PSI. Konon, pertemuan tersebut dilakukan pada 21 September 2023, dua hari sebelum Kaesang resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PSI. “Pertemuan itu tidak ada,” kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin. Saat ditanya, apakah Megawati marah mendengar kabar Kaesang bergabung ke PSI, Hasto juga tak menjawab.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi baik-baik saja meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dan jadi Ketum PSI. “Hubungannya krek (terikat merekat),” kata Hasto sembari memberi simbol kedua tangan menyatu, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Hasto lantas menyatakan, kedua tokoh memiliki hubungan batin yang terus terjaga.
Megawati dan Jokowi, tegas Hasto, sama-sama memiliki desain masa depan untuk bangsa dan negara. Salah satu hasil pemikiran Megawati dan Jokowi untuk bangsa dan negara, kata Hasto, yakni pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “BRIN itu kan desain bersama-sama. Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Komitmen terhadap masa depan, komitmen terhadap rakyat. Jadi, melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu napas sejarah yang panjang dan itulah yang akan dilakukan,” ujar Hasto.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai wajar jika masyarakat heran dengan keputusan politik Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI. Menurut dia, Kaesang telah tumbuh hampir 20 tahun bersama PDI-P. Sebab, ayahnya adalah kader partai banteng. Said lantas mengungkapkan perjalanan politik Jokowi bersama PDI-P. Perjalanan panjang itu telah berlangsung sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo selama tujuh tahun. Ditambah ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta lebih kurang dua tahun, lalu menjadi presiden dua periode. “Sekitar sembilan tahun ibaratnya Pak Jokowi, bersama seluruh keluarga termasuk Kaesang berada dalam perahu bernama PDI Perjuangan,” kata Said, kemarin.
13. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku heran karena MK belum membacakan putusan uji materi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden “Menurut saya sederhana sih, kenapa kok terlalu lama memutus itu,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9). Mantan Ketua MK ini berpandangan, MK tidak punya hak untuk mengutak-atik syarat usia minimum dan maksimum calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
Sebab, menurut Mahfud, ketentuan soal syarat usia capres dan cawapres merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang atau positive legislator. Mahfud menyampaikan, MK bekerja sebagai negative legislator yang hanya membatalkan sebuah undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. “Kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, ‘Oh itu tidak pantas’, tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi,” ujar Mahfud lagi.
14. Jubir MK Fajar Laksono menanggapi Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan soal lamanya MK memutus perkara terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. “Perkara yang sedang ditangani MK cukup banyak,” ujar Fajar, Selasa (26/9). “Termasuk permohonan pengujian materiil soal batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu, masih terus masuk,” lanjutnya. Fajar menegaskan, MK akan mencermati secara seksama semua permohonan dan perkara yang diperiksa sebelum diputus.
Namun, Fajar tak menjawab pertanyaan apakah majelis hakim sudah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perkara itu, sebagai forum untuk menentukan putusan. Ia juga tak menganggap apakah tiga perkara yang telah lebih dulu diperiksa, yaitu soal batas usia minimum capres-cawapres, akan diputus berbarengan dengan perkara sejenis yang masuk belakangan. “Mohon semua pihak bersabar. Sekiranya sudah siap, pasti akan segera diagendakan pengucapan putusan, termasuk untuk tiga perkara dimaksud,” lanjutnya.
15. Presiden Jokowi mengaku bakal menciduk kepala desa apabila tidak melakukan pembangunan di desanya, karena setiap desa telah mendapatkan dana mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Ancaman itu disampaikannya saat membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diselenggarakan Persaudaraan Muslimin Indonesia di Cianjur, Selasa (26/9). “Hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi, kalau enggak jadi barang, kepala desanya yang diciduk,” kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Di hadapan para dai, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengucurkan Rp 539 triliun dana desa kepada sekitar 74.900 desa di seluruh Indonesia sejak 2015 hingga 2023. Ia mengatakan, dana tersebut telah menghasilkan pembangunan 74.800 kilometer jalan desa, 6.400 embung desa, hingga 14.000 pasar desa. “Coba bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan, ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak? Kalau enggak, berarti banyak yang korup di situ, akan saya turunkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), cek,” ujar Jokowi.
16. Calon hakim konstitusi terpilih, Arsul Sani, mengaku siap mundur dari jabatan publik yang disandangnya saat ini yakni sebagai anggota DPR-RI dan Wakil Ketua MPR, jika dirinya terpilih jadi Hakim MK. Ia juga akan melepas keanggotaannya sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Langkah itu, kata dia, adalah konsekuensi yang harus dijalankan setiap orang yang terpilih menjadi Hakim MK.
“Misalnya, saya dipilih kosekuensinya ya berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR bahkan mundur sebagai anggota partai. Karena itu perintah Undang-Undang,” ujar Arsul usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Selasa (26/9). “Di Undang-Undang MK itu disebutkan, Hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota Parpol dan tidak boleh menjadi pejabat negara, itu memang harus ditaati,” imbuh Arsul.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, seluruh fraksi di Komisi III DPR menyetujui anggotanya, Arsul Sani lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim MK. “Jadi sembilan fraksi, semua mengusulkan satu nama Bapak Arsul Sani menjadi satu-satunya nama yang diusulkan menggantikan Wahiduddin Adams. “Oleh karena itu Komisi III memutuskan, calon yang diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams adalah Arsul Sani,” imbuhnya.
17. KPK menduga Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe melibatkan seorang dokter untuk mengaburkan uang hasil korupsi. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah memeriksa seorang dokter bernama Karina Pratiwi P. Ia dicecar tim penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas. “Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penukaran sejumlah uang dari tersangka Lukas Enembe dalam upaya untuk menyamarkan asal-usul penerimaannya,” kata Ali, Selasa (26/9).
KPK juga menduga Lukas Enembe menempatkan uang hasil korupsi ke perusahaan yang bergerak di jasa layanan penerbangan. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah mendalami dugaan aliran “uang panas” itu ke karyawan swasta bernama Mutmainah. Ia diperiksa pada Jumat (22/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penempatan aliran uang dari tersangka Lukas Enembe ke salah satu perusahaan penerbangan swasta,” ujar Ali lagi. (HPS)
