Surya Paloh dan Syahrul Yasin Limpo (net)
Isu menarik pagi ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo, si anak hilang, sudah tiba di Tanah Air kemarin petang, langsung merapat ke Bos Nasdem Surya Paloh sebelum menghadap Presiden Jokowi, Kamis (5/10) hari ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Syahrul Yasin Limpo sudah jadi tersangka korupsi di Kementan, Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyindir, sejak kapan Mahfud jadi jubir KPK?
Rumah pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan kediaman anaknya, Kemal Redindo di Makassar, Sulsel digeledah KPK. Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, perlu atau tidaknya Mentan Syahrul Yasin Limpo dicopot dari jabatannya karena diduga tersandung kasus korupsi merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Aktivis HAM dan mantan pelapor khusus PBB, Marzuki Darusman meminta Komnas HAM menyelidiki dugaan keterlibatan 3 BUMN dalam penjualan senjata ke junta Myanmar. Berikut isu selengkapnya.
1. Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) datang ke Tanah Air lebih cepat dari rencana sebelumnya. Tak perlu menunggu Kamis (5/10), Syahrul sudah tiba di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Rabu (4/10) petang dan malamnya langsung menghadap Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. “Sudah, sudah, kayaknya sudah,” kata Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni di NasDem Tower.
Sahroni tidak tahu detil apa yang dibahas dalam pertemuan Syahrul dengan Surya Paloh. “Kan nanti secara langsung Pak SYL yang menjelaskan langsung supaya langsung dari Pak SYL menyampaikan. Jadi biar Pak Surya ketua umum menerima informasi langsung dari SYL,” jelas Sahroni.
Menjawab pertanyaan, Sahroni mengatakan, setelah kembali ke Tanah Air, Syahrul Yasin Limpo menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dulu sebelum bertemu Presiden Jokowi. Sahroni menyebut, Syahrul adalah kader Partai Nasdem, sehingga harus menghadap ke Ketum terlebih dahulu. “Iya kan Pak Mentan mewakili Nasdem, jadi menghadap Ketua Umum dulu baru menghadap Bapak Presiden selaku pemimpin negara. Wajib datang dan langsung temui Ketua Umum,” ujarnya.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim juga meyakinkan Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah kembali ke Indonesia pada Rabu (4/10) petang. “Sudah berada di Indonesia,” ujar Silmy, kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo sempat dilaporkan hilang kontak di luar negeri. Namun, Bendum Nasdem Ahmad Sahroni menjelaskan, sakit prostat Syahrul kambuh di luar negeri, sehingga pulangnya ke Tanah Air tertunda.
2. Pengacara Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah mengatakan, kliennya akan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/10). “Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok (Kamis, 5/10) Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden,” kata Febri di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (4/10) malam. Febri tidak menjelaskan tujuan SYL menemui. Dia juga tidak menjawab secara pasti apakah pertemuan tersebut dilakukan SYL untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. “Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap bapak presiden ke istana. Jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini,” katanya.
3. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Mahfud mengaku sudah lama mendapatkan informasi itu dari KPK, namun ia enggan membeberkan secara detail penetapan status tersebut. “Dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposnya itu sudah lama tahu tersangkanya, tetapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10).
Soal keberadaan Syahrul, Mahfud mengaku tidak tahu. Dia yakin Syahrul tidak hilang begitu saja. Mahfud enggan berspekulasi Syahrul sedang menghindari proses hukum. Dirinya memilih untuk mengamati proses yang sedang berlangsung. “Belum, belum, belum menduga (Syahrul menghindari proses hukum) karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dikatakan DPO (daftar pencarian orang) oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita tunggu informasinya,” ujarnya.
4. Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni terkejut atas pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah jadi tersangka KPK. Sebab, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPK soal penetapan Syahrul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. “Saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi juru bicara KPK,” kata Sahroni di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10) petang. Menurut Sahroni, hanya KPK yang berhak mengumumkan status Mentan dalam perkara ini. Sebab, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang menangani perkara Syahrul.
Sahroni menyebut, Mahfud bukan juru bicara KPK sehingga tidak semestinya bicara soal status seseorang yang tengah berperkara di lembaga antirasuah tersebut. “Sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi, tapi kan selama ini KPK belum memberikan statement resmi, apakah tersangka atau tidak. Kan biasanya KPK kalau mau umumin resmi orangnya langsung ditahan biasanya,” ujar Sahroni. “Tapi ini kan belum, kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian, bahwa sudah tersangka, sejak kapan Menko (Polhukam) jadi jubir KPK? Agak kaget sih,” tuturnya.
5. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan kediaman anaknya, Kemal Redindo di Makassar, Sulsel, pada Rabu (4/10). Usai penggeledahan, tim penyidik KPK menyita dua koper dan sebuah mobil merk Audi warna hitam.
Rumah Syahrul yang menjadi sasaran penyidik KPK terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau (BPH), Kota Makassar. Penyidik mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 11.00 WITA. Sedangkan rumah anak Syahrul yang digeledah KPK berada di Jalan Pelita Raya. Penggeledahan ini berlangsung sejak pukul 14.00 WITA hingga 16.50 WITA.
Ketua Rukun Warga (RW) setempat, Arsyad mengaku sempat dipanggil tim penyidik untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. “Saya hanya menyaksikan saja lima orang KPK menggeledah,”ucapnya singkat kepada awak media. “Soal penggeledahan apa saja, silahkan tanya KPK.”
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya menyebut, Mentan dari Nasdem Syahrul Yasin Limpo tersesat sehingga tidak segera kembali ke Tanah Air setelah kunkernya ke Italia dan Spanyol berakhir. ‘’Positif thinking aja, mungkin cuman tersesat, kita berharap agar yang bersangkutan bisa segera temukan jalan yang benar, balik ke Indonesia,” ujar Nawawi saat dihubungi wartawan, Rabu (4/10). ‘’Yang pasti, proses penyidikan perkara akan terus dilakukan satgas sidik,” imbuhnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga berharap Syahrul segera kembali ke Tanah Air dan bersikap kooperatif. “Semoga yang bersangkutan bisa segera kembali ke Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan KPK,” kata pria yang akrab disapa Alex itu.
6. Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, perlu atau tidaknya Mentan Syahrul Yasin Limpo dicopot dari jabatannya karena diduga tersandung kasus korupsi merupakan kewenangan Presiden Jokowi. “Oh itu nanti urusannya presiden, urusan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden , itu nanti presiden,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10). Kendati demikian, Ma’ruf menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret Syahrul serta keberadaannya yang sempat menjadi misteri tidak akan mengganggu kinerja Kementean. Sebab, Kementan sudah mempunyai program-program yang jelas, termasuk langkah-langkah prioritas yang akan ditempuh dalam menghadapi fenomena el nino. “Ada wakil menteri pertanian, ada gubernur di daerah yang sudah siap juga, ada dirjen-dirjen teknis sudah siap. Menurut saya, program pertanian tidak akan terganggu,” kata Kiai Ma’ruf.
7. Aktivis HAM dan mantan pelapor khusus PBB, Marzuki Darusman meminta Komnas HAM menyelidiki dugaan keterlibatan 3 BUMN dalam penjualan senjata ke junta Myanmar. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Perindustrian Angkatan Darat (PINDAD), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), dan PT Dirgantara Indonesia. Dalam permohonannya, Marzuki Darusman meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan dan bukti-bukti lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan tiga BUMN tersebut. Ia juga meminta Komnas HAM membentuk tim khusus pencari fakta terkait bisnis perdagangan senjata dan kaitannya dengan HAM.
Di sisi lain, Marzuki mendesak pemerintah termasuk Kemenhan dan Kementerian BUMN menghentikan secara permanen perdagangan senjata dengan junta militer Myanmar. “Hingga situasi konflik berhenti dan transisi sejati menuju demokrasi telah terjadi di Myanmar,” tulis laporan yang dilayangkan kepada Komnas HAM, Selasa (3/10). Menurut Marzuki, ketiga BUMN itu diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat karena menjual senjata ke junta militer Myanmar. Dugaan itu tertuang dalam laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dilayangkan Marzuki.
Perusahaan holding BUMN, Defend ID menyatakan tidak pernah menjual senjata atau alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) ke junta militer Myanmar. Defend ID merupakan induk Perusahaan yang menaungi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia yang dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga menjual senjata ke Myanmar. “Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari perusahaan tersebut ke Myanmar,” kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID, Bobby Rasyidin, dalam keterangan pers, Rabu (4/10). Bobby melanjutkan, Defend ID tidak pernah memasok atau mengekspor senjata ke Myanmar sejak 1 Februari 2021. Hal itu sejalan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
8. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku tidak tahu menahu mengenai kabar adanya perusahaan BUMN yang menjual senjata ke Myanmar. “Saya terus terang enggak tahu, belum dapat informasinya,” kata Kartika di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10). Pria yang akrab disapa Tiko itu berusaha menghindar ketika ditanya soal dugaan penjualan senjata tersebut. Ketika ditanya soal tindak lanjut yang akan diambil Kementerian BUMN, Tiko mengaku akan mencari tahu dulu mengenai kabar itu. “Saya akan periksa dulu nanti,” ujarnya.
Kemenlu RI mengaku masih mempelajari adanya dugaan suplai senjata dari tiga BUMN Indonesia ke junta militer Myanmar. Adapun laporan suplai senjata tersebut berasal dari sejumlah penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Komnas HAM. “Kami masih mempelajari laporan ini,” kata Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Rabu (4/10). Iqbal tidak mengomentari lebih lanjut mengenai dugaan tersebut, mengingat laporan yang masuk masih terus dipelajari. Namun yang pasti, Indonesia bersama negara blok Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan agar kudeta segera dihentikan dan menekankan solusi damai untuk mengakhiri konflik.
9. Pemerintah membuka opsi melakukan revisi terhadap UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengakomodasi rencana dimajukannya jadwal Pilkada serentak 2024. Informasi tersebut disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi usai mengikuti rapat soal pilkada yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (4/10). “Undang-undang saja. Revisi terbatas (UU),” ujar Budi. Menurut dia, waktu yang tersedia saat ini masih cukup untuk melakukan revisi UU Pilkada. Nantinya, ada sembilan poin yang disampaikan dalam revisi UU tersebut. “Revisi kan poinnya cuma ada sembilan poin dan itu kepentingan bersama kan. Nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan,” kata Budi.
10. Presiden Jokowi mengingatkan pentingya menjaga aset digital karena dapat berdampak pada sektor politik, termasuk mempengaruhi siapa yang akan terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang. “Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, ‘Pak ini hati-hati kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka’,” kata Jokowi saat memberi arahan kepada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10).
Menurut Jokowi, wanti-wanti tersebut menggambarkan betapa berharganya data-data digital seperti perilaku masyarakat. “Data informasi akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data analytic, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia,” pesan Jokowi.
Terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto menjelaskan, dunia digital bakal berubah drastis apabila teknologi quantum computing sudah muncul. Ia menuturkan, teknologi itu dapat mencari pola-pola data secara jauh lebih cepat dan tajam tanpa ada keterbatasan. Menurut Andi, situasi tersebut akan menguntungkan pihak-pihak yang melakukan riset dan pengembangan di bidang itu. “Salah satu aktor dari pentahelix yang sedang menyiapkan lompatan teknologi dan itu belum tentu aktor negara. Bisa saja inovator, bisa juga korporasi,” ujar Andi.
Andi mengatakan, situasi itu pula yang membuat Singapura membentuk angkatan digital dan intelijen di lembaga militer mereka. “Bersia-siap dengan kemungkinan terburuk kalau nanti teknologinya melompat signifikan dengan kemunculan quantum computer,” kata mantan Seskab ini.
11. Menparekraf yang juga Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengaku belum pernah diajak bertemu secara khusus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jatim Khofifah sudah bertemu Megawati padahal ketiganya masuk dalam nominasi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Namun Sandiaga tak ambil pusing belum diajak bertemu dengan Megawati. “Belum bertemu langsung, dan saya hanya bertemu di event-event yang saya kunjungi di mana Bu Mega memberikan arahan dan berikan pokok pemikirannya yang semuanya saya catat,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10).
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, hingga kini nama-nama kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo belum mengerucut pada satu nama. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih mencermati secara matang dengan mendengarkan berbagai masukkan dari sejumlah pihak. “Jadi sejauh ini belum ada istilah mengerucut, oleh sebab itu Pak Mahfud (Menko Polhukam Mahfud MD), Ibu Khofifah (Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa), Pak Sandiaga Uno (Menparekraf) masih punya kesempatan yang sama untuk dipilih oleh Ibu Mega sebagai cawapres,” kata Said, Rabu (4/10).
12. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid mengungkap sembilan nama yang menjadi Wakil Ketua TPN. Yakni, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani, Ammarsjah Purba (Koordinator Dewan Penasihat Alumni Perguruan Tinggi), Angela Tanoesoedibjo, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Sekjen PDI-P Ahmad Basarah, Jubir PPP Usman Tokan, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, dan Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang.
“Dalam rapat tadi dibahas, khususnya memang mengenai pertama struktur lalu strategi dan juga arahan-arahan yang kami buat untuk kepada tim TPN GP yang intinya adalah gerak, gerak, gerak, aksi, aksi, aksi itu yang kami lakukan,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).
13. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pilpres 2024 kemungkinan bakal berlangsung dua putaran, ia menilai, pilpres satu putaran sangat sulit terjadi karena harus ada pasangan capres dan cawapres yang meraih minimal 85 juta suara. Itu sulit meskipun tetap memungkinkan. Menurutnya, akan ada 3 poros yang maju pilpres sehingga berlangsung 2 putaran. “Kalau putaran, kan ada 3 (poros), agak sulit juga kalau satu putaran,” ujar JK usai menerima Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).
Menurut JK, jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, harus ada pasangan capres-cawapres yang langsung meraih suara minimal 85 juta. Dia lantas mempertanyakan pasangan calon mana yang bisa mendapat suara sebanyak itu di Pilpres 2024 nanti. “Kan harus dapat minimum 85 juta suara. Ada enggak calon yang bisa dapat 85 juta suara sekali (putaran)? Agak sulit ya,” tutur dia. “Karena pemilih kira-kira 165-170 (juta). Jadi dia harus punya agak berat. Jadi kelihatannya, walaupun tetap ada kemungkinan ya, tetapi tetap kemungkinan yang terbesar mungkin dua putaran,” ujar JK lagi.
Keraguan JK soal sulitnya Pilpres satu putaran dijawab Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Wakil Ketua MPR ini mengaku optimis pasangan bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu kali putaran saja. Jazilul yakin AMIN bakal menang melawan siapa pun pasangan calon yang lain dalam kontestasi politik tahun depan. Keyakinan itu disampaikannya dalam acara maulid dan deklarasi Jaringan Relawan Anies (Jawara) di Wihara Bio Hok Tek Tjeng Sin, Jakarta Selatan, Rabu (4/10) malam.
“Pasangan AMIN sudah bertekad. Mohon dukungannya doa dari semuanya? Insya Allah pasangan AMIN menang satu putaran, siapapun lawannya,” kata Jazilul. Ia menilai apabila bangsa Indonesia ingin melakukan perubahan, aka masyarakat harus memilih pemimpin yang amanah dan juga dapat membawa kesejahteraan. Ia mengklaim AMIN merupakan pasangan yang memahami baik keselamatan dunia dan akhirat.
14. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai wajar saja jika pertemuan Ketua PDI-P Puan Maharani dengan tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai langkah PDI-P menggoda Golkar supaya bergabung dalam koalisi parpol pendukung Ganjar Pranowo. Mekeng tak menampik Golkar bisa bergeser ke Ganjar. Menurut dia, PDI-P memerlukan koalisi yang besar dan kuat. Golkar terbuka jika momen pertemuan itu sebagai upaya penjajakan kerja sama untuk Pemilu 2024.
“Tentunya PDI-P mencari mitra-mitra yang bisa sealiranlah, ya ideologinya sama dan segala macam. Buat saya sih, itu sesuatu yang wajar saja. Karena membangun negara ini enggak mungkin sendirian, harus bersama-sama,” kata Mekeng kepada wartawan, Rabu (4/10). “Jadi, itu sesuatu yang positif. Bahwa PDIP ingin menarik Golkar, ya memang itu sesuatu yang wajar saja,” lanjutnya. Mekeng berpandangan, semua hal masih bisa terjadi terkait koalisi Pemilu 2024. Termasuk, soal perubahan komposisi di Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Iyalah, pokoknya selama belum diputuskan secara resmi di KPU, ya itu masih bisa berubah,” ungkapnya.
15. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan tak heran sejumlah bakal calon presiden melirik tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk dipilih sebagai bakal calon wapres 2024. Ma’ruf menyebut saat ini sudah ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dipinang menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya, masih ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD. “Karena itu tidak heran kalau kemudian calon presiden itu juga melirik wakil-wakil dari NU. Sekarang Cak Imin sudah, nanti Bu Khofifah atau Pak Mahfud,” kata Ma’ruf di sela-sela kunjungan kerjanya di Sulawesi Tengah dikutip di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Rabu (4/10).
Seperti diketahui, nama Khofifah dan Mahfud MD belakangan ini ramai diwacanakan akan berduet dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Melihat itu, Ma’ruf Amin yang mantan Rais Aam PBNU ini mempersilakan para capres untuk memilih kader-kader NU yang dianggap baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat. “Untuk membangun Indonesia ke depan lebih sejahtera dan maju, putra putri NU dipersilakan untuk diambil,” ujarnya.
16. Jaringan Relawan Anies (Jawara) Betawi se-Jabodetabek resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres mendatang. Deklarasi itu disampaikan Jawara melalui acara deklarasi dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Vihara Bio Hok Tek Tjeng Sin, Jakarta Selatan, Rabu (4/10) malam. Ikrar dipimpin oleh Komandan dan Panglima Jawara Betawi Hasan Basri alias Abi Cacang. “Demi Allah, kami Jawara Betawi se-Jabodetabek bersumpah, siap mendukung membela, dan memenangkan Anies dan Muhaimin menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029,” kata Cacang yang diikuti para peserta yang hadir. Cacang kemudian bertakbir sebanyak tiga kali yang juga diikuti peserta. “Alhamdulillah hari ini kita sudah berikrar,” kata dia. (HPS)
