Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, pengakuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut, Presiden Jokowi sudah tak bernaung di partai lama yang membesarkan namanya. Zulhas mengklaim Jokowi sudah gabung ke PAN. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merespons klaim Zulhas dengan senyuman. Ia menganggap apa yang disampaikan Zulhas secara tidak langsung justru membantu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Isu hangat lainnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganggap materi debat capres-cawapres perdana 2024 tidak berat. Putra sulung Presiden Jokowi itu belum tahu siapa saja panelis debatnya. Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani menambahkan, tidak ada persiapan khusus dari Prabowo dan Gibran menjelang debat perdana capres-cawapres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut, Presiden Jokowi sudah tak bernaung di partai lama yang membesarkan namanya. Zulhas mengklaim Jokowi sudah gabung ke PAN. “Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Udah nggak yang lama, ribut terus,” kata Zulhas di hadapan kader PAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/12).
Menurut Zulhas, partai yang disindirnya itu berbeda dengan PAN yang membawa aura gembira, bukan marah-marah. “Kita mau suka yang marah-marah apa suka yang gembira. Mau yang gembira atau yang marah-marah,” lanjut Zulhas yang disambut dengan teriakan ‘gembira’ oleh para kader PAN. Zulhas sempat berjoget ria bersama kader dengan dendangan lagu ‘Pan-pan.’
Menteri Perdagangan ini mengatakan dinamika berpartai di PAN tidak ada marah-marah. PAN juga menghadirkan hubungan yang egaliter, mencintai satu sama lain, dan saling menghormati.
“PAN itu nggak ada marah-marah, nggak ada. Yang ada itu gembira. Ada juga partai yang suka marah-marah, kita nggak. Gembira, hangat, menyapa, mencintai satu dengan yang lain dan membantu yang lain,” tegas Zulhas.
Pada kesempatan itu Zulhas memuji Jokowi yang berhasil menghadirkan kemajuan yang luar biasa di Labuan Bajo. Ia menyebut Jokowi berhasil memoles Labuan Bajo dari yang dulunya daerah yang kumuh, kini mengalami kemajuan yang pesat. “Dulu saat saya jadi Menteri Kehutanan (2009-2014), Labuan Bajo ini belum banyak orang datang, hotel melati cuma ada satu atau dua. Itu yang di bawah di pasar itu kotor. Kalau Labuan Bajo sekarang maju, siapa kira-kira yang bikin maju, yang membangun siapa? Pak Jokowi. Labuan Bajo ini majunya luar biasa, mengalahkan semua provinsi di Indonesia. Kalau mau dilanjutkan pembangunannya ya pemerintahnya harus yang lanjutkan (program Jokowi),” lanjut Zulhas.
2. Apa tanggan PDIP? Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merespons dengan senyuman. “Ya, nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya,” kata Hasto singkat seraya tersenyum usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDI-P Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12) sore. Hasto menganggap apa yang disampaikan Mendag Zulkifli Hasan secara tidak langsung justru membantu pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Itu secara tidak langsung, merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” ujarnya. Saat dipertegas apa maksud dari pernyataannya tersebut, Hasto tak menjawab secara lugas. “Ya, artinya, sementara, kami bergerak untuk mendorong Pak Ganjar yang ternyata mendapatkan dukungan luas dari rakyat, bersama Prof Mahfud, apalagi dengan KTP Saktinya, mereka (kubu Prabowo-Gibran), ternyata orientasinya berbeda,” urai Hasto.
Saat ditanya, apakah itu berarti PAN tidak solid dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, Hasto menjawab, tidak solidnya itu bisa saja karena calon presiden yang diusung PAN, Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti capres PDI-P Ganjar Pranowo.
3. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana buka suara soal BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM) yang memberi gelar kepada Presiden Jokowi. Ari menilai kritikan sudah menjadi hal yang wajar. “Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan (trust) terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar,” kata Ari kepada wartawan, Sabtu (9/12).
Ari mengatakan penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas. Dia lantas mengajak untuk melihat survei terhadap kinerja Jokowi. “Dalam menilai kinerja pemerintah, juga ada yang tidak puas, dan ada yang puas atau bahkan ada yang sangat puas. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat,” ucapnya.
Ari juga mengatakan kalau upaya membangun opini di tengah kontestasi pemilu merupakan hal yang wajar. Namun opini itu perlu diperkuat dengan argumentasi fakta dan bukti. “Upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi politik (pemilu) dengan kepentingan politik elektoral juga sah-sah aja. Tapi semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ari mengatakan semua kritik dan pujian yang ada selalu menjadi vitamin bagi pemerintah, khususnya Jokowi, untuk meningkatkan kerja. “Semua input, baik pujian ataupun kritik, akan selalu menjadi ‘vitamin’ untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, BEM KM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12). Ketua BEM KM Gielbran Mohammad mengungkapkan alasan penyematan ‘alumnus paling memalukan UGM’ kepada Presiden Jokowi. Di antaranya adalah sebagai wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinan Jokowi yang masih banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan.
4. Apa tanggapan pihak kampus atas aksi BEM KM UGM tersebut? Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan aksi mahasiswa tersebut masih dalam koridor. Pihak kampus tak melarang aksi tersebut.
“Saya melihatnya itu adalah gerakan moral dari mahasiswa. Kami di UGM tetap memberikan ruang kepada mahasiswa kami untuk bersuara. Mahasiswa mempunyai hak bersuara, kami di UGM sangat menghargai proses pembelajaran dan kebebasan mimbar bagi anak-anak kami. Kami tidak bisa melarang mereka karena mereka mempunyai kebebasan,” ujar Sandi, Sabtu (9/12).
“Kami melihatnya ini adalah gerakan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa masih dalam koridor untuk memberikan kritik dan saran serta penyaluran aspirasi. Proses itu dilakukan dengan cara-cara yang menurut kami masih dalam batasan-batasan seperti tidak membuat kekacauan dan merusak ketertiban umum,” sambungnya.
Sandi menambahkan pihak kampus memberikan izin kepada mahasiswa jika ingin melakukan aksi serupa. Hanya, pihak UGM tetap memberikan imbauan agar aksi-aksi tersebut tetap memenuhi peraturan perundang-undangan. “Kalau teman-teman mau melanjutkan, silakan. Tetapi proses penyampaian pendapat perlu memenuhi peraturan perundang-undangan dan etika. Yang pasti tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Silakan dilanjutkan tapi tetap ada batasan mengingat kita merupakan institusi pendidikan. Bagaimana kita menyampaikan kritik itu dengan santun dan etis,” tuturnya.
Disebutkan, pihak UGM siap memfasilitasi jika nantinya ada komunikasi dari pihak Presiden Jokowi dengan mahasiswa. Pasalnya, Sandi melihat ini sebagai proses demokratisasi. “Kalau nanti ada komunikasi dari pihak presiden terkait hal ini, kami akan ajak untuk duduk bersama dengan mahasiswa. Kami pihak administrasi UGM akan memberikan ruang. Tapi kami juga melihat ini merupakan sebuah proses demokratisasi, proses kritik itu bisa dilakukan. Jangan antikritik, tapi kalau mengkritik itu juga jangan ngawur dan tidak melanggar aturan dan etika,” jelas Sandi.
Sebelumnya BEM KM UGM memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai ‘alumnus UGM paling memalukan’. Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad mengatakan pemberian nominasi ini merupakan wujud kekecewaan karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal, menurut Gielbran, Jokowi punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah itu.
“Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru, pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal,” kata Gielbran ditemui wartawan di sela diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12) lalu.
“Belum bicara soal kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi,” sambungnya.
5. Ratusan aktivis, seniman, dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyatakan sikap, Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi. Pernyataan sikap ini dibacakan di sela acara Konser Bongkar yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (9/12). “Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum,” demikian bunyi pernyataan ASDI. Menurut ASDI, situasi tersebut menyebabkan penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.
6. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganggap materi debat capres-cawapres perdana 2024 tidak berat. “Enggak (berat) juga. Ya, siap saja sih saya,” kata Gibran usai acara konsolidasi pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12). Namun, putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku, belum mengetahui siapa saja panelis debatnya. “Panelisnya saya enggak tahu siapa,” kata Gibran.
Sebelumnya, Gibran mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat perdana. “Sudah, sudah, sudah simulasi juga,” kata Gibran di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12). Gibran tak menjelaskan lebih jauh soal simulasi yang dimaksudkannya. Namun, menurutnya, simulasi menghadapi debat juga akan dilakukannya bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seperti diketahui, debat pertama capres-cawapres akan digelar, Selasa (12/12) pukul 19.00 WIB.
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani mengatakan, tidak ada persiapan khusus dari Prabowo dan Gibran menjelang debat perdana capres-cawapres 2024. “Saya kira tidak ada hal-hal khusus, tapi ada diskusi-diskusi ya, Mas Gibran pun demikian,” kata Muzani usai menerima deklarasi dukungan dari paguyuban Warung Tegal (Warteg) se-Jabodetabek di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12). Muzani mengatakan, Prabowo hanya menyiapkan diri dengan membaca, berolahraga, dan minum jamu. “Persiapannya enggak ada yang khusus, beliau persiapannya ya seperti biasa, membaca, mendengar, kemudian tetap berolahraga, berenang, dan minum jamu,” tuturnya.
Sekjen TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran siap mengikuti debat capres dan cawapres yang bakal dimulai Selasa (12/12). Apapun format yang ditetapkan oleh KPU, Prabowo-Gibran siap. “Apapun yang diputuskan KPU dan malam ini ada technical meeting, teman-teman harus rapat di sana, kami ikuti. Kami sudah siap debat. Pak Prabowo sudah siap debat sejak 15 tahun yang lalu kalau soal debat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/12).
Nusron berharap, tiga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 tidak terlibat saling serang ide gagasan dalam acara debat mendatang. Menurut dia, pihak yang pantas mengkritik sekaligus memperdalam program dan gagasan adalah panelis. “Yang berhak memperdalam dan mengkritik itu panelis, bukan kandidat satu sama lain, saling serang program satu sama lain,” ujarnya.
Bagi Nusron, acara debat kandidat adalah momen bagi pasangan capres cawapres untuk menyebarluaskan visi dan missi. Ia mengakui visi dan misi tetap harus dielaborasi. Tetapi, elaborasi itu idealnya bukan dilakukan pasangan capres cawapres lain, sebab setiap kandidat pasti memiliki pandangan yang berbeda. “Kan tidak mungkin, misal kandidat A mengkritisi kandidat B. Dengan sudut pandang kandidat A, program kandidat B dikritisi oleh kandidat A. Kan enggak mungkin juga kandidat B akan mengubah program dan visi misi,” ujarnya.
7. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebutkan, program makan siang dan susu gratis bukan program retorika. Hal itu disampaikannya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12). Mulanya, Gibran diundang untuk memberikan sambutan. Namun, putra sulung Presiden Jokowi itu justru tidak menuju podium pidato, melainkan menuju rak piring yang di situ tersedia susu dan makanan lainnya. “Ini saya bawa suatu gagasan yang konkret, bukan sebuah teori atau retorika saja. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita,” kata Gibran.
Wali Kota Solo itu lalu menyindir soal banyaknya “nyinyiran” terhadap program makan siang dan pemberian susu gratis miliknya. Padahal, program serupa juga dilakukan di 76 negara. “Bapak dan ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara, dan sudah dirasa manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Ini bukan program yang mengada-ada,” ujarnya. Menurut Gibran, progam ini justru bertujuan mencetak anak-anak yang sehat menuju generasi emas tahun 2045. “Jadi untuk menuju generasi emas harus disiapkan juga anak-anak emasnya, anak-anak yang sehat pintar karena itu kuncinya,” ujarnya. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang kelaparan. “Semuanya mendapat hak yang sama, gizi yang sama,” kata Gibran.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Rakabuming Raka meminta pendukungnya santai saat menghadapi serangan dari lawan politik. “Dibawa santai saja, dijogetin saja, pokoknya kita semua harus tenang,” ujar Gibran saat orasi di depan relawan Pantura Dukung Gibran (Panduga) di Gelanggang Olahraga (GOR) Panatayudha, Krawang, Sabtu (9/12) malam. Gibran juga mengajak pendukungnya untuk tetap bekerja keras jika ada survei tentang elektabilitas pasangan capres dan cawapres. “Kalau ada survei-survei yang angkanya tinggi ya kita tetap kerja keras. Walaupun surveinya rendah tetap kerja keras juga, jangan gegabah,” ujarnya. Dan yang paling penting, kata Gibran, setiap orang boleh memiliki pilihan berbeda tetapi harus tetap akur. “Pilihan boleh beda yang penting warganya akur semua,” katanya.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengklaim mendapat arahan dari Pengasuh Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Said Aqil Siradj usai bertemu ratusan santri di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Minggu (10/12) malam. Ia berharap, para pemuka agama nantinya mengawal program-program keumatan jika dirinya bersama Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2024. Gibran mengaku, salah satu program yang akan diperjuangkanadalah dana abadi untuk Pondok Pesantren. “Beliau dulu yang mencetuskan dan memberi masukan juga untuk masalah Hari Santri. Kedepan kami pengin juga program-program yang emang terfokuskan untuk pesantren bisa dikawal oleh para-para Kiai. Salah satunya, program dana abadi Pesantren,“ ujar Gibran yang diamini Kiai Aqil Siradj.
Dalam kesempatan itu, Said Aqil Siradj mendoakan Gibran dan Prabowo agar diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mencapai tujuannya. Mantan Ketua Umum PBNU itu pun berharap, Gibran yang akan bertarung di Pilpres 2024 bisa membawa manfaat bagi bangsa dan negara. “Kami dari Pesantren Al-Tsaqafah hanya mendokan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan lahir batin kepada Mas Gibran sehingga tercapai tujuan yang dimaksud. Insya Allah bermanfaat, bermashlahat, barokah untuk umat Islam, terutama khususnya untuk bangsa Indonesia keseluruhannya,” ujarnya.
8. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyatakan dukungan masyarakat Jawa Timur terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersaing ketat dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) jelang Pilpres 2024. “Sementara di Jawa Timur ada kecendurangan Prabowo-Gibran sudah unggul terhadap Ganjar maupun Anies. Yang menarik dukungan untuk Ganjar-Mahfud itu sekarang bersaing ketat dengan dukungan untuk Anies-Muhaimin di Jawa Timur. Tapi, sebagai suatu disklaimer karena dibagi per wilayah maka sampelnya menjadi kecil, maka margin of error tiap-tiap kolom ini menjadi lebih besar,” ujar Djayadi dalam jumpa pers secara daring, Minggu (10/12).
Di Jawa Timur, pasangan Prabowo-Gibran mendapat dukungan masyarakat dengan presentase sebesar 53,3 persen. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh dukungan masyarakat sebesar 23,9 persen dan AMIN mendapat dukungan sebesar 19,5 persen. Sebanyak 3,3 persen tidak memberi jawaban.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan, kenaikan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran, sebagian bersumber dari penurunan suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan temuan LSI, elektabilitas Prabowo-Gibran meroket dari 35,9 persen pada Oktober lalu menjadi 45,6 persen pada awal Desember ini. Sementara, elektabilitas Ganjar-Mahfud merosot dari 26,1 persen menjadi 23,8 persen, sementara Anies-Muhaimin 22,3 persen. “Sebagian dari kenaikan Prabowo itu berasal dari penurunan suara Ganjar,” kata Djayadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (10/12).
Djayadi menyebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran. Elektabilitas Anies-Muhaimin bahkan mengalami kenaikan dari 19,6 persen menjadi 22,3 persen atau berada di posisi ketiga membayangi Ganjar-Mahfud. “Anies tidak mendapatkan dampak negatif dari kenaikan Prabowo, malah mengalami kenaikan,” ujar Djayadi
LSI menyebut tren tingkat keterpilihan PDI-P menurun dalam tiga bulan terakhir, sementara Partai Gerindra merangkak naik. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, berdasarkan hasil survei pada bulan Desember 2023, tingkat keterpilihan PDI-P 19,7 persen. Partai yang didirikan Megawati Soekarnoputri itu dibayangi Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto dengan angka 18,2 persen. “PDI-P di angka 19,7 persen bersaing ketat dengan Gerindra 18,2 persen,” kata Djayadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (10/12).
Djayadi mengungkapkan, berdasarkan data survei LSI pada bulan-bulan sebelumnya, tingkat keterpilihan PDI-P perlahan menurun. Pada September misalnya, keterpilihan PDI-P 23,4 persen, lalu menurun di angka 23,4 persen pada Oktober dan menjadi 19,7 persen pada Desember. Sementara itu, keterpilihan Gerindra mengalami tren kenaikan, yakni pada September 15,7 persen, Oktober 17,3 persen dan menjadi 18,2 persen pada Desember. “Tren pilihan partai, memang ada kecenderungan pilihan terhadap PDI-P cenderung menurun. Partai Gerindra secara konsisten terus mengalami peningkatan dalam survei ini,” ujarnya lagi.
9. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik, seorang pemimpin tak boleh bersikap otoriter, apalagi sampai marah-marah sambil menggebrak meja. “Musyawarah, ini cara menyelesaikan kita dengan rembukan bersama, enggak bisa dengan otoriter, enggak bisa dengan gebrak-gebrak meja saudara, nggak bisa menyelesaikan masalah dengan marah-marah, melempar handphone, itu tidak menyelesaikan masalah,” kata Hasto dalam pidatonya saat safari politik ke Kantor DPC PDI-P Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (10/12). Namun sayangnya, Hasto tak menyebut siapa yang dimaksud pemimpin yang kerap marah dan gebrak meja tersebut. “Siapa tahu siapa yang ada di benak saudara-saudara sekalian?” imbuhnya.
Hasto menyampaikan, seorang pemimpin harus mempunyai sejumlah nilai kemanusiaan dan ketuhanan. “Untuk itu saudara-saudara sekalian nilai kemanusiaan ketuhanan ini sangat penting. Ada yang berketuhanan menjelang kampanye, menunjukan sikap religiusitas padahal bagi Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah ekspresi sosok yang menyadari ciptaan Tuhan yang Maha Esa,” kata Hasto. Ia lantas menyampaikan, pemimpin itu harus punya nilai persatuan dan kebangsaan. Pemimpin itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. “Ranting di tingkat Desa, Sekjen di tingkat nasional DPP di tingkat nasional, tetapi kita sama-sama sebagai kader partai, darah kita sama. Jadi jangan pernah. Itu prinsip kebangsaan, jangan pernah membeda-bedakan satu dengan lain atas dasar pangkat, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain sebagainya kita adalah sama dalam prinsip kebangsaan,” kata dia.
Hasto menyatakan, pihaknya tidak memprioritaskan pemasangan baliho capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara besar-besaran pada Pemilu 2024. Bagi dia yang terpenting adalah karakter kepemimpinan Ganjar dan Mahfud untuk rakyat. Ia meminta para kader PDI-P menunjukkan program Ganjar-Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan melalui “KTP Sakti”. “Jadi sampaikan kepada rakyat, ketika Anda memegang KTP, maka kepemimpinan Ganjar-Mahfud adalah kepemimpinan yang membawa program-program konkret untuk rakyat melalui KTP Sakti di sinilah baliho dari Ganjar dan Mahfud MD,” kata Hasto. Ia heran jada pendukung capres tertentu yang memamerkan banyak baliho. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pertanyaan soal asal dana untuk pemasangan baliho. “Kalau sana pakai truk untuk masang baliho dan kita enggak tahu siapa pemasangnya, dari mana dananya? Kita cukup ini (menunjukkan KTP) menjadi balihonya Ganjar-Mahfud MD saudara-saudara sekalian,” imbuhnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik soal joget gemaoy. Menurutnya, dengan joget gemoy justru membuktikan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak memiliki gagasan selayaknya Presiden Jokowi ketika maju pada Pilpres sebelumnya. Hal itu disampaikan Hasto membalas pernyataan Prabowo, yang menyindir pihak-pihak yang hanya melihat dirinya sebatas bisa berjoget gemoy tanpa gagasan. “Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, bagaimana dengan Pak Prabowo gojekannya? ‘Wah, pak. Itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi'” kata Hasto di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12). Hasto senada dengan yang mengatakan Prabowo hanya joget-joget tanpa gagasan. Hasto menilai, Prabowo tidak seperti Jokowi yang dikenal memiliki gaya pendekatan politik dengan blusukan ke masyarakat.
10. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pun merespons kritikan Hasto yang menyebut dirinya banyak joget sehingga melupakan gagasan selama kampanye Pilpres 2024. Prabowo dengan tegas membantah dirinya tidak memiliki gagasan. Ia menyebut berjoget merupakan aktivitas yang disenangi masyarakat. Bahkan Presiden Pertama RI, Soekarno juga gemar berjoget. Indonesia, kata dia, juga memiliki banyak tarian dari beragam suku, seperti Jaipong, Yospan, dan lain sebagainya. “Bung Karno saja suka joget kok. Gue ada tuh fotonya, mau lihat?” kata Prabowo di SICC, Bogor, Minggu (10/12).
Prabowo membantah, dirinya miskin gagasan. Menurutnya paslon nomor urut 2 bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki beragam gagasan dan strategi yang lahir dari pengalaman para pimpinan parpol yang mendukung dirinya. “Kalau kita sudah beri [gagasan] ya enggak apa-apa kita joget. Karena bangsa kita kan juga senang joget,” ujar Menteri Pertahanan itu.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga merespons soal banyaknya nyinyiran yang disematkan kepada capres nomor urut 2. Ia menilai tidak ada yang salah dengan berjoget lantaran joget merupakan salah satu bentuk ekspresi gembira dari seseorang. “Apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira?” kata Gibran.
Gibran mengatakan masyarakat sudah sewajarnya bergembira dan semakin sejahtera. Gibran pun berharap apabila mereka terpilih maka Indonesia dapat mewujudkan harapan itu. Ia menyebut Indonesia bakal menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah terutama untuk para anak muda. Dengan demikian, Wali Kota Solo itu menyatakan bakal mengupayakan untuk fokus pada hilirisasi digital.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut julukan gemoy yang santuy untuk capres Prabowo Subianto merupakan cara kreatif anak muda untuk berkampanye. Dia meyakini julukan tersebut tidak menurunkan subtansi demokrasi. “Julukan gemoy santuy tidak akan menurunkan subtansi demokrasi tetapi memiliki subtansi politik yang esensial,” kata Muzani di Mataram, NTB, kemarin. Muzani mengatakan, gemoy santuy dimunculkan tim pemenangan Prabowo sebagai cara kreatif untuk mengajak anak-anak muda bicara politik dengan ringan. “Ini kan sayap muda Gerindra, karena itu saya meminta mereka mengunakan kreativitas, inovasi yang dimiliki untuk mengemas pesan-pesan yang berat, pesan-pesan politik kepada rakyat dengan cara yang lebih ringan. (Ini) agar masyarakat dan anak muda bisa menerima pesan itu lebih rileks, lebih gembira, lebih riang,” katanya.
11. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan soal netralitas aparat penegak hukum TNI dan Polri dalam Pemilu 2024. Menurut dia, oknum TNI-Polri yang tidak netral bisa dikatakan tidak loyal terhadap bangsa dan negara. “Kita juga percaya bahwa Polri ini netral, yang tidak netral itu punya loyalitas buta, tapi kita percaya loyalitas terhadap bangsa dan negara TNI-Polri itu luar biasa,” kata Hasto. Ia mencontohkan kader partainya, Abdullah Azwar Anas yang menjadi Menpan-RB. Kata dia, meski kader PDI-P, Anas tetap berupaya netral dalam Pemilu 2024. Hasto mengatakan Anas bisa hadir dalam acara partai karena libur akhir pekan dari aktivitasnya sebagai Menteri
Menurut dia, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menekankan agar Anas menjaga netralitas ASN. “Kita enggak mau ini Pak Anas ini atas arahan dari Ibu enggak mau menekan birokrasi,” tegas Hasto. Ia lantas mengungkapkan kerja-kerja Anas sebagai Menpan-RB berprestasi. Ia mengeklaim, Anas tidak akan membunuh demokrasi lewat intimidasi melalui birokrasi. “Karena kinerja birokrasi sekarang memiliki respons yang positif, karena kinerja dari Pak Anas yang telah digembleng sebagai kader PDI Perjuangan tanpa intimidasi. Intimidasi itu enggak akan berguna, itu malah menciptakan petaka dan akan membunuh demokrasi,” tutur Hasto.
12. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 76 persen pada awal Desember 2023 meskipun mayoritas responden menilai kondisi ekonomi buruk. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tetap tinggi tidak terlepas karena bantuan-bantuan yang dikucurkan pemerintah. “Kalau lihat data, alasan-alasan kenapa masyarakat puas itu paling tinggi adalah pemerintah atau presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil,” ujar Djayadi.
Dikatakan, berdasarkan temuan LSI, dari 1.426 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, 11,7 persennya menilai kondisi ekonomi saat ini sangat buruk dan buruk 24 persen. Sementara, yang menilai kondisi ekonomi sedang 33,7 persen, baik 26 persen, dan sangat baik 4,1 persen. “Total buruk 35,7 persen,” kata Djayadi. Adapun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden adalah sangat puas 20,8 persen, cukup puas 55,2 persen, kurang puas 16,8 persen, tidak puas sama sekali 4,7 persen, dan 2,5 persen tidak menjawab.
Menurut Djayadi, meski evaluasi pada kondisi ekonomi cenderung negatif, namun diimbangi dengan bantuan pada rakyat kecil. Pemberian bantuan itu menjadi alasan kepuasan dengan skor 33,4 persen, disusul membangun infrastruktur 24,9 persen, kinerjanya sudah bagus 18,3 persen, orangnya merakyat 7 persen dan lainnya. Sementara, alasan tidak puas karena bantuan tidak merata 19,4 persen, kinerjanya buruk 17,1 persen, harga barang pokok meningkat 9,7 persen, pengangguran 8,3 persen, utang semakin tinggi 4,4 persen. “Kurang berpihak pada rakyat kecil 8,8 persen,” kata dia.
13. Prabowo Subianto mendapatkan gelar dari warga dan pendukungnya sebagai Bapak Gemoy Indonesia. Anggota Tim Sukses Prabowo-Gibran, Dedi Mulyadi menggelar lomba joget bapak gemoy di Lembur Pakuan Subang, pekan lalu. Perlombaan yang diikuti sekitar 1.000 orang itu dibagi menjadi perorangan dan kelompok. Acara yang digagas Dedi tersebut mendapat pujian kara cara kreatif seperti itu dapat mendongkrak popularitas dan elektabilitas Prabowo-Gibran. Sebab kampanye yang dilakukan melibatkan interaksi langsung tanpa mengumbar isu SARA. Politisi Golkar yang kini pindah ke Gerindra itu ingin menjaga iklim politik dengan kampanye yang riang gembira dan membahagiakan hati rakyat. “Saya berharap cara-cara kreatif tersebut bisa membawa Indonesia memiliki pemimpin istimewa yakni Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/12).
14. Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Jakarta menolak usulan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad menjelaskan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh rakyat diatur dalam Undang-Undang, dan merupakan bentuk dari sistem demokrasi. “Kalau nanti kita balik mundur lagi gubernur ditunjuk oleh presiden, itu mencederai demokrasi yang sudah berjalan,” ujar Riano, Sabtu (9/12). Riano menilai pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung selama ini sudah berjalan dengan baik dan harus tetap demikian ke depannya. Masyarakat Jakarta juga cerdas menggunakan hak suara, untuk menentukan sosok yang dianggap layak menjadi pemimpin. “Kalau (gubernur Jakarta) ditunjuk (presiden) kan mengebiri hak politik warga Jakarta. Karena demokrasi yang berlangsung di Jakarta ini sudah cukup baik dengan dipilih langsung,” kata Riano.
15. Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkap skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3. “Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yaitu turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3,” kata Setara dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12).
Pemberian Skor itu berdasarkan pemenuhan hak-hak yang mengacu pada 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik serta 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang diturunkan ke dalam 50 sub-indikator. Skala 1 menggambarkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk. Sebaliknya, skala 7 menunjukkan penghormatan dan pemenuhan HAM yang paling baik. “Pada variabel hak sipil dan politik (sipol), negara membukukan capaian di angka 3 dengan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai penyumbang skor terendah, yakni 1,3 diantara seluruh indikator lainnya,” jelas Setara.
Sementara hasil survei LSI mengungkapkan sebanyak 28,7 persen masyarakat menilai Presiden Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024. Jokowi dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Kalau di data ini mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral 60,2 persen. Tapi, yang menyatakan tidak netral juga cukup banyak, yaitu 28,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers secara daring, Minggu (10/12). Adapun 11,1 persen responden tidak menjawab pertanyaan mengenai netralitas presiden untuk Pilpres 2024. (HPS)
