Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur sebagai Walikota Solo. Permintaan itu diajukan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno beberapa hari lalu. Capres nomor urut 3 Ganjar Prabowo berpendapat, mundur dari jabatan pemerintahan saat maju sebagai capres-cawapres menjadi pilihan yang paling bagus. Namun, Gibran malah mengucapkan terima kasih atas permintaan tersebut.
Isu hangat lainnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menilai Presiden Jokowi tak bisa dimakzulkan karena memiliki banyak faktor. Luhut mengaku sedih masyarakat hingga pejabat negara turut membicarakan isu pemakzulan tersebut belakangan ini. Baginya, keriuhan politik seperti demikian tidak perlu dilakukan saat ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno sebelumnya meminta cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka melepas jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Ia menilai kinerja Pemkot Solo terganggu karena Gibran sering cuti kampanye. Kasno mengakui Gibran tidak diharuskan mengundurkan diri dari posisi Wali Kota Solo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2023. Hanya saja, absennya putra sulung Presiden Jokowi dari Pemkot Solo dinilai mengganggu kinerja layanan masyarakat. “Memang secara regulasi itu sah karena semua pasti berdasarkan regulasi. Artinya cuti itu sah. Tapi kalau itu membuat pelayanan publik terganggu ya kenapa enggak mundur saja,” kata Sukasno.
Apalagi, kata Kasno, ada beberapa peraturan daerah (Perda) Kota Solo yang belum bisa dilaksanakan secara optimal. Perda-perda tersebut memandatkan Wali Kota Solo menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur pelaksanaannya. “Kalau di situ dimandatkan ada yang harus ditindaklanjuti dengan perwali ya segera perwali-nya dibuat. Kalau tidak ada perwali-nya ya perda itu tidak bisa operasional,” katanya. Lebih lanjut, Kasno menyinggung sumpah janji jabatan yang diucapkan Gibran saat dilantik menjadi Wali Kota Solo 26 Februari 2021 lalu. “Kalau dikaitkan dengan sumpah janji kepala daerah kan mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kepentingan kepala daerah itu kan pelayanan. Itu yang diutamakan,” katanya.
2. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ikut mengomentari permintaan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wali Kota Solo. “Makanya itu kalau konsekuensinya tidak mundur, risikonya diambil,” ujar Ganjar Pranowo saat ditemui di Ngawi, Kamis (18/1). Ganjar berpendapat, mundur dari jabatan pemerintahan saat maju sebagai capres-cawapres menjadi pilihan yang paling bagus. ‘’Karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko,” ujarnya.
3. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya menanggapi secara singkat terhadap saran dan permintaan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno yang meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran hanya mengucapkan terima kasih atas saran dan permintaan tersebut. “Ya terima kasih atas masukannya,” jawab Gibran, Kamis (18/1). Saat ditanya soal Perwali Solo yang harus segera diselesaikan, Gibran mengatakan akan mengevaluasi. Sedangkan soal Perda, Gibran akan menyelesaikan dengan segera. “Ya nanti dievaluasi, ya segera (perda),” ucapnya.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai, permintaan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno agar Gibran Rakabumimng Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo terlalu mengada-ada. “Apa indikasinya menurun itu? Memang selama ini ada perda yang terbengkalai? Bila ada perda, perda apa yang terbengkalai? Mengada-ngada aja itu,” kata Nusron Wahid di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya No 16, Kebayoran, Jaksl, Kamis (18/1).
Nusron menilai, permintaan tersebut muncul agar PDIP Solo dapat mendominasi di wilayah tersebut. Nusron meminta PDIP Solo membuktikan kinerja Gibran terganggu lantaran menjadi kandidat pilpres. “Menurut saya mengada-ada aja itu, mengada-ada supaya Mas Gibran tidak kampanye ke mana-mana terus dia kalau kemudian Mas Gibran mundur dia mau pencak silat menggunakan instrumen Solo dikuasai sendiri, itu aja,” kata Nusron.
4. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menilai Presiden Jokowi tak bisa dimakzulkan karena memiliki banyak faktor. “Kalaupun mau dimakzulkan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan? Kan, enggak bisa. Faktornya kan banyak sekali,” kata Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan, kemarin. Luhut balik bertanya, apa yang mau dimakzulkan di saat-saat sekarang ini.
Luhut mengaku sedih masyarakat hingga pejabat negara turut membicarakan isu pemakzulan tersebut belakangan ini. Baginya, keriuhan politik seperti demikian tidak perlu dilakukan saat ini. Ia meminta masyarakat menunggu hingga 14 Februari 2024 untuk mencoblos pilihan capresnya masing-masing. “Jadi ngapain kita bikin keributan politik. Yang enggak perlu menurut saya. Jadi tunggu aja 14 Februari nanti. Coblos sesuai hati kita masing-masing,” kata dia.
Sebelumnya, Kelompok Petisi 100 ingin Presiden Jokowi dimakzulkan jelang Pemilu. Mereka mendatangi kantor Menko Polhukam dan sempat berdialog dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 9 Januari lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud mengaku menerima usulan pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka juga meminta pemilu tanpa presiden. Menyikapi usul itu, Mahfud menegaskan tak mau ikut campur. Menurut dia, pemakzulan kepada Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan DPR.
5. Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan isu pemakzulan Presiden Jokowi hanya dibuat oleh orang-orang yang sedang melantur. Budi yang juga Menkominfo itu memastikan, pemakzulan Jokowi tidak akan bisa dilakukan. “Tidak bisa (pemakzulan). Itu isu orang yang kurang kopi. Jadi harus lebih banyak minum kopi supaya jangan mengantuk dan ngelantur,” kata Budi kepada wartawan di sela kunjungan di IKN, Kamis (18/1). Budi yakin isu pemakzulan tidak akan dibahas di DPR. Ia menganggap kelompok yang menyuarakan pemakzulan Jokowi sedang bermimpi. “Itu orang-orang ngigo saja, yang tidak bisa membedakan mana matahari dan mana bulan,” kata Budi.
6. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, merespons seruan ekonom Faisal Basri agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju mundur. Menteri yang diminta mundur antara lain Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Menurut Ari, saat ini seluruh menteri kompak dan solid membantu presiden. “Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1). “Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” tambahnya.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang disebut-sebut siap mengundurkan diri dari kabinet masih aktif menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara. Sekarang ini dia sedang menghadiri rangkaian acara Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2024 di Davos, Swiss. Ia tiba di Davos sejak 14 Januari lalu. “Meski di tengah salju dan cuaca dingin, semangat untuk membangun kolaborasi dan mengatasi permasalahan dunia harus tetap berjalan,” tulis Sri Mulyani, dalam unggahan akun resmi Instagram-nya, Kamis (18/1).
Dalam acara pertemuan tahunan tersebut, Menkeu tampak aktif berpartisipasi berbagai kegiatan. Sri Mulyani bertemu langsung dan bertukar pikiran dengan CEO Youtube Neal Mohan. “Di tengah suasana Davos yang dingin, kami berbincang hangat mengenai Creators Economy / ekonomi yang diciptakan dan digerakkan oleh para kreator konten di platform ini,” tulis Sri Mulyani. Ia juga bertemu Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan.
Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah juga menanggapi seruan ekonom Faisal Basri agar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Zainal Fatah mengaku belum pernah dengar Basuki mau mundur. Ia belum bertemu dengan Menteri Basuki sejak pulang dari agenda groundbreaking IKN tahap empat, Rabu (17/1). Zainal Fatah menegaskan, dirinya belum mendapatkan informasi dari Menteri Basuki mengenai isu tersebut. “Saya belum pernah dengar dari Pak Menteri,” ujarnya usai raker dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).
7. Ekonom senior Faisal Basri menegaskan, dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet. Dirinya menyuarakan agar masyarakat juga memberikan desakan agar menteri-menteri tersebut mundur. “Saya enggak (tidak mendesak langsung). Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan yang saya sebut. Jadi saya juga jaga jarak gitu,” ujar Faisal di sela-sela Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1). “Tapi, saya kenal Bu Sri Mulyani yang punya integritas dan saya rasa 99 persen dia resah. Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat,” tuturnya.
Menurut Faisal saat ini para menteri, termasuk Sri Mulyani sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. Faisal juga menyatakan dirinya belum mendengar langsung pernyataan mundur dari Sri Mulyani maupun Basuki. Dia menduga, para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri. “Oleh karena itu, ayo kita suarakan terus, teman-teman suarakan terus (untuk mundur). Karena ini perjuangan moral. Dan ini paling peaceful. Engga pakai bakar-bakaran, enggak anarkis gitu,” tambahnya.
8. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya tengah menggeledah rumah pengusaha asal Surabaya, Budi Said (BS) terkait kasus rekayasa jual beli emas yang merugikan PT Antam Tbk sebesar Rp 1,1 triliun. Budi Said sendiri sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejagung pada Kamis (18/1). “Pada hari ini, kami juga sedang melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya rumah yang bersangkutan (Budi Said) di wilayah Surabaya,” ujar Kuntadi dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/1). Kuntadi menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut, ditemukan sejumlah logam mulia di rumah Budi Said. Menurut Kuntadi, total logam mulia yang ditemukan di rumah Budi Said masih dihitung dan akan dilakukan penyitaan.
9. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan alasan ratusan kader Taruna Merah Putih (TMP) Majalengka mundur dari PDI-P. Ia lalu mengungkit mantan Ketua Umum TMP Maruarar Sirait yang pamit mundur dari PDI-P. Ganjar yakin, alasan mundurnya ratusan kader TMP Majalengka dari PDI-P pasti diketahui Maruarar sebagai mantan pimpinan TMP. “Saya kira referensi yang dia (Ara) sampaikan perlu juga untuk kita dengarkan. Maka ketika orang bersikap atas dasar apa kalian berpindah posisi? Ideologiskah, pragmatiskah materialkah. Hanya Mas Ara yang tahu, tapi saya menghormati,” kata Ganjar di Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1).
Ganjar mengakui, partainya selalu lakukan evaluasi atas mundurnya Maruarar Sirait dan ratusan kader Taruna Merah Putih (TMP) Majalengka dari PDI-P. “Kalau PDI Perjuangan itu hilang satu tumbuh seribu, karena kaderisasi berjalan dengan baik. Jadi saya selalu hormat, tapi kita juga melakukan refleksi diri di internal PDI Perjuangan,” kata Ganjar lagi.
Menurut dia, partainya selalu mengedepankan perhatian kepada kader-kader yang dianggap militan. Ia berpandangan, mundurnya para kader PDIP itu hal yang biasa. Bukan tidak mungkin ada godaan-godaan yang diterima kader-kader tersebut sehingga berpindah haluan. “Saya kira sebagai sebuah pilihan politik saya selalu menghormati karena itu individu ya. Tapi memang saya bersahabat sama Mas Ara (Maruarar Sirait) ya, pasti ada sesuatu. Nah sesuatu itu yang tahu hanya Mas Ara sendiri,” ungkapnya.
10. Polhukam Mahfud MD mengatakan, masa tugas Satgas TPPU Rp 349 triliun sudah selesai. “Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan kasus impor emas dengan transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 189 triliun,” katanya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, kasus tersebut sudah mulai diproses penyidik dan kasus emas grup SB (terduga kasus transaksi mencurigakan) sudah naik ke proses penyidikan.
Mahfud menambahkan, pada kasus pajak itu, penyidik menemukan kasus kurang bayar yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. “Sementara terkait kasus lainnya sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya, Kamis (18/1). Dia melanjutkan, Satgas TPPU sudah memberikan efek positif, sehingga ada kasus-kasus yang dilanjutkan dan lebih cepat berjalan. “Itu 300 surat sejak 2009, cuma ada yang belum terlaporkan dan ada yang masih berproses,” ujarnya.
Mahfud MD mengaku tidak akan mengusut peretasan terhadap akun Instagram pribadinya, apalagi peretasannya hanya berlangsung setengah hari. Setelahnya akun Instagram pribadinya tersebut sudah berhasil diambilalih kembali. “Enggak (tidak akan mengusut),” ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1). “Ya namanya diretas ya diretas. Tapi itu hanya setengah hari. Hanya sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa. Kayaknya orang mainan. Sekarang sudah sepenuhnya di bawah kendali (saya),” jelasnya.
11. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah ada pengerahan pengurus NU di tingkat wilayah untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Gus Yahya menilai tudingan itu hanya prasangka tanpa bukti. “Saya kira prasangka saja, tidak ada kenyataannya dan tidak ada bukti apapun bahwa itu terjadi. Jadi saya kira itu prasangka saja, enggak bisa jadi pegangan,” ujar Yahya dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/1).
Ia menjelaskan NU memiliki parameter yang jelas sebagai lembaga dan organisasi. NU tidak terlibat kampanye atau memberi dukungan terhadap salah satu paslon di Pilpres 2024. Namun, terkait adanya pengurus PBNU yang memberi dukungan, Yahya menyebut itu hanyalah pernyataan pribadi yang tidak mewakili PBNU. “Pribadi-pribadi ya tentu tidak berhak menghalang pribadi-pribadi, siapapun itu. Saya sudah jelaskan tadi, parameter bagaimana keterkaitan pribadi dengan organisasi,” jelasnya.
Gus Yahya mengatakan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketua Muslimat NU jika sudah resmi terdaftar sebagai Jurkam TKN Prabowo-Gibran. Yahya menegaskan, PBNU adalah lembaga yang netral dan tidak mendukung pasangan calon (paslon) manapun di Pilpres 2024. “Soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar ke dalam tim TKN, kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU,” ujar Yahya dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/1). Dia menegaskan, pengurus PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye paslon harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai Pilpres 2024 selesai. “Sudah ada sejumlah personel PBNU yang sudah nonaktif,” kata Yahya.
12. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik, pencegahan stunting bukan dilakukan dengan cara memberikan makan gratis anak-anak usia sekolah. Sebab, anak usia sekolah sudah besar. Stunting dicegah dengan cara memberi nutrisi anak dari dalam kandungan dan usia balita. “Penanganannya tidak bisa ketika sudah sekolah, jadi tidak cukup dikasih makan siang, sudah terlambat,” kata Anies dalam acara Desak Anies di Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
“Jadi yang (seharusnya) dikasih makan siang itu ibu hamil, bukan anak yang sudah besar,” tuturnya. Anies mengatakan, stunting menjadi masalah karena menghambat tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Dampaknya pun dalam jangka panjang akan mengganggu perkembangan anak tersebut hingga seumur hidup.
Anies Baswedan berjanji akan memberikan cuti selama 40 hari bagi suami yang isterinya melahirkan. ‘’Cuti melahirkan [red: Istri] untuk para suami itu biasanya hanya dua hari, di berbagai tempat, kami ingin mengubah itu 40 hari bagi suami,” kata Anies. Ia menilai para ayah bisa untuk mengurus anaknya yang baru lahir selain para ibu. Upaya ini diharapkan supaya para ayah betul-betul terlibat di fase awal bayi melahirkan. “Fase awal ketika mukjizat itu datang, kan bayi itu seperti mukjizat yang diberikan kepada kita, dan kita harus bisa merawatnya,” kata dia.
Anies Baswedan didoakan menjadi presiden saat menghadiri HUT ke-85 Pondok Pesantren Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Mangkoso di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), kemairn. Dalam kesempatan itu, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Anregurutta Kiai Faried Wadjedy, memanjatkan doa agar Anies terpilih menjadi presiden. “Ya Allah jadikanlah Pak Anies sebagai presiden,” ucapnya dengan nada bergetar, Kamis (18/1). Para hadirin yang mayoritas santri, kiai, ustaz, ustazah, serta relawan tersebut mengamini doa itu dengan lantang.
13. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna siap menjadi pihak terkait dalam gugatan hakim konstitusi Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo di PTUN Jakarta. Palguna menyebut MKMK memiliki kepentingan terhadap gugatan Anwar lantaran yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo. “Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu. Namun demikian, kami sudah menyampaikan bahwa ada kaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, berkepentingan karena memang ada kaitannya dengan itu, dengan objek perkara,” ujar ujar Palguna di Gedung MK, Jakarta, Kamis (18/1). “Tapi persoalan apakah kami akan ditempatkan sebagai apa di sana, nah itu persoalan pada kebijakan dari Ketua Majelis Hakim PTUN untuk menetapkan bagaimana. Dan itu belum dijawab kemarin, katanya akan dijawab lewat pada persidangan e-court di tanggal 31 nanti. Jadi, selebihnya let see, gitu saja,” katanya.
Jubir MK Enny Nurbaningsih mengatakan para hakim konstitusi telah menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Anwar Usman di PTUN DKI Jakarta. “Jadi ketika ada gugatan, ya kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim untuk di sidang PTUN. Tapi kami sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum dari para hakim,” kata Enny di MK, Jakarta, Kamis (18/1). Enny menyebut gugatan Anwar Usman tak mengganggu kinerja para hakim. Ia pun berharap masalah gugatan di PTUN ini bisa cepat selesai. “Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya. Enny mengklaim para hakim juga tak begitu memikirkan gugatan yang dilayangkan Anwar. ‘’Kami tidak pernah memikirkan soal harus bagaimana dengan PTUN. Tapi kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum,” katanya.
14. Dewas KPK mengungkapkan, tahanan kasus korupsi harus merogoh kocek Rp200-Rp300 ribu untuk mendapatkan fasilitas mengisi baterai handphone di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Sementara biaya memasukkan handphone ke dalam Rutan KPK sekitar Rp10 juta. Hal itu disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho usai sidang kode etik 20 pegawai KPK pada Kamis (18/1). “Ngecas hp sekitar Rp200-Rp300 ribu. Sementara biaya untuk memasukkan handphone ke dalam Rutan KPK sekitar Rp10-Rp20 juta, selama dia mempergunakan hp itu nanti ada uang bulanan yang dibayarkan,” ujar Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Kamis (18/1).
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Kemenhub Novie Riyanto dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Novie akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka baru yang belum diungkapkan identitasnya oleh KPK. “Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Novie Riyanto,” ujar Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (18/1). Ali menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan suap DJKA dengan terpidana Bos PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto dkk. Dua ASN dari Kemenhub dan BPK, terang Ali, telah ditetapkan sebagai tersangka baru.
15. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud oleh anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Desember lalu. Megawati mengaku tak membela aksi para pendukungnya yang menggunakan knalpot brong. Ia hanya ingin mengkritik aksi aparat dalam insiden tersebut berlebihan. “Kayak tidak pernah muda saja, namanya anak muda. Bukannya saya setuju knalpot brong. Namun kan bukan begitu caranya memperingatkan,” kata Mega saat menghadiri perayaan Natal PDIP dan Relawan Damai Sejahtera for Ganjar-Mahfud, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Megawati berharap insiden tersebut tak terulang. Ia mengaku tak ingin anak-anak muda menjadi korban menjelang Pemilu 2024. Presiden kelima RI itu menilai pemerintahan juga bagian dari rakyat. Menurutnya, mereka seharusnya juga tidak menyakiti hati rakyat. Megawati meminta agar masyarakat yang menjadi korban intimidasi tidak takut. Ia ingin masyarakat memahami bahwa aparat dan penguasa digaji oleh rakyat. “Jadi nanti kalau ada yang intimidasi, jangan takut. Katakan, Pak sudahlah, situ anak rakyat, dibesarkan oleh rakyat, diberi gaji oleh rakyat, lewat pajak dan sebagainya,” ujarnya. (HPS)
