Mantan Wapres Jusuf Kalla (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Wapres Jusuf Kalla atau JK menilai, proses Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk yang pernah ada di Indonesia. JK menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. JK menyebut, intimidasi tersebut bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK khawatir silent majority akan bergerak jika tekanan dan ketidakadilan terus terjadi. Dia meminta Presiden berlaku adil dalam mempersiapkan suksesi kepemimpinan selanjutnya.
Isu hangat lainnya, Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi perihal isu sakit yang menimpa dirinya saat bersama Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis pesawat C-130J Super Hercules keempat kepada KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Wapres Jusuf Kalla atau JK menilai, proses Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk yang pernah ada di Indonesia. JK menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. JK menyebut, intimidasi tersebut bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. “Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa. Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Ini paling buruk,” kata JK mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com, kemarin.
Politisi senior Partai Golkar ini menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Menurut JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi. “Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai,” kata Jusuf Kalla.
Lebih lanjut, JK menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024. JK mengakui, dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran maju dalam Pilpres 2024. Namun, protes tersebut bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi melainkan cara-cara yang dilakukan menabrak konstitusi. “Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah. Buktinya Ketua MK-nya dipecat kan, itu saja. Kalau Ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah,” kata JK lagi.
JK mengakui, keputusannya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lantaran melihat adanya persaingan yang tidak sehat. Banyak tekanan dan ancaman terhadap sejumlah pihak dalam proses dinamika Pilpres 2024 ini yang mengancam proses demokrasi. Oleh sebab itu, JK memutuskan turun gunung untuk memberikan dukungan kepada pihak yang lemah. “Jadi saya ambil putusan saya harus berpihak pada yang lemah. Tapi, menurut saya, itu (Anies-Muhaimin) pimpinan yang baik. Kalau tidak (memberi dukungan), ini bahaya negeri ini, kalau kita tidak berada pada posisi untuk menjaga demokrasi, menjaga sistem yang baik ini dijalankan, itu bahaya,” kata JK. Lebih lanjut, JK mengatakan, pemimpin yang dihasilkan dari proses pemaksaan, intimidasi dan curang maka akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga.
2. JK mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa meski tidak secara langsung, setelah menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ia menyebutkan, intimidasi itu terjadi pada orang-orang dekatnya, bahkan, ada orang dekat JK yang mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum. “Secara langsung (intimidasi pada saya) tidak sih. Tapi justru yang mengganggu itu, orang saya diintimidasi, malah ada yang dipenjarakan tanpa kesalahan,” kata dia.
JK menyebutkan, banyak pejabat yang kini takut untuk sekadar bertemu dengan dirinya. JK bercerita bagaimana seorang pejabat bertemu dengannya saja harus diam-diam karena takut ketahuan atasannya. “Ada juga yang ketemu hanya bisik ‘Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam’. Banyak juga yang gitu. Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi,” sambungnya.
JK heran terhadap semua itu, karena dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi. JK ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak. “Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu,” ujarnya.
JK menyinggung soal intimidasi hingga pengerahan aparat yang dikerahkan pada pemilu kali ini. Ia mengaku sudah berupaya mengingatkan Presiden Jokowi, namun beberapa kali permintaannya untuk bertemu justru ditolak. JK khawatir silent majority akan bergerak jika tekanan dan ketidakadilan terus terjadi. Dia meminta Presiden berlaku adil dalam mempersiapkan suksesi kepemimpinan selanjutnya.
3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak sependapat dengan JK. Ia mengatakan, ada mekanisme khusus bagi pihak yang tak puas dengan pelaksanaan Pemilu 2024. “Bagi yang belum puas tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan, baik melalui partai maupun individual,” ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1). Airlangga menyampaikan, pemilu tahun ini baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia yakin proses pemilu setelah reformasi berjalan aman dan berdasarkan aturan. “Jadi tentu kita lihat hasilnya di tanggal 14 Februari. Tetapi kami yakin setelah lima tahunan, pasca-reformasi, pemilu berjalan aman, dan mekanismenya sudah ada,” ujar Airlangga yang selama ini dikenal dekat dengan JK.
4. Mantan Wapres Jusuf Kalla atau JK menilai Presiden Jokowi saat ini telah berubah, tidak seperti yang dikenalnya pada saat memimpin negara pada periode pertamanya, 2014 lalu. Perubahan pada Jokowi yang dimaksud JK adalah soal keinginan berkuasa. JK mencontohkan, bagaimana isu liar yang beredar bahwa Jokowi ingin masa jabatannya sebagai presiden ditambah menjadi tiga periode. “Saya kira begitu, berubah. Contohnya tiba-tiba ingin tiga kali, ya kan. Padahal konstitusi hanya 2 kali, seperti itu. Jadi, perubahan-perubahan itu, terjadi,” kata JK dalam acara Gaspol! Kompas.com, Rabu (24/1). “Jadi ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena menikmati kekuasaan. Lupa,” ujar JK lagi.
Terkini, putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Gibran yang baru berusia 36 tahun itu bisa mendaftar sebagai cawapres berkat perubahan aturan terkait batas usia oleh Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin Anwar Usman, yang adik ipar Jokowi. JK berpandangan, bisa saja Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. “Ya faktor lain ingin tetap berkuasa. Ya mungkin ada rencana kalau mendukung 02, dia masih bisa mungkin memberikan arahan. Saya tidak tahu, tapi seperti itu kira-kira,” tutur politisi senior Partai Golkar ini.
5. JK bilang, terbuka kemungkinan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bergabung jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Menurut Kalla, paslon nomor urut 3 lebih mungkin merapat ke kubu paslon nomor urut 1 mengingat hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi renggang. Jokowi kini berseberangan dengan PDI-P yang mengusung Ganjar-Mahfud. “Kalau tidak ke sini (01) berarti ke 02 kan? Apa mungkin kita persatukan Bu Mega dengan Pak Jokowi sekarang? Iya kan? Di situ juga ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Iya. Apa bisa?” kata JK, Rabu (24/1).
JK berpandangan, dalam posisi sulit, kubu paslon nomor urut 3 akan memilih mana yang paling mungkin untuk bekerja sama. Ia mengungkapkan, tidak ada pihak partai politik yang ingin berada di luar pemerintahan. “Kan tidak mungkin abstain, buat apa abstain, artinya tidak mengambil kesempatan turut dalam pemerintahan kan?” ucap politikus senior Partai Golkar itu. JK mengaku mendapatkan tekanan setelah mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
6. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya membuka kemungkinan merapatkan kembali hubungan dengan Presiden Jokowi tetapi dengan syarat mengutamakan kepentingan rakyat. “Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” kata Hasto di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1).
Menurut Hasto, PDI-P sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan. “Itu yang menjadi sikap kami,” ucap Hasto. Ia mengatakan, jika prinsip itu dijunjung tinggi maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar. “Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Hasto.
7. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menolak permintaan sejumlah kadernya yang menjadi menteri mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena bisa memicu gejolak politik. “Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, kemarin.
Hasto menyebut, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet sudah siap mengundurkan diri dengan alasan situasi politik kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi bisa melenggang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal, putusan MK soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.
“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat lebih diutamakan,” kata Hasto. Menurut Hasto, yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah upaya meningkatkan kualitas Pemilu supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Hasto menuturkan, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri (13 orang, red) memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu guncangan politik. “Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan keguncangan politik itu? PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” ucap Hasto.
8. Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi perihal isu sakit yang menimpa dirinya saat bersama Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis pesawat C-130J Super Hercules keempat kepada KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1). “Sakit apa? Yang ngabarin siapa? Hoaks-hoaks,” katanya kepada para awak media. Setelah itu, Prabowo memasang pose jurus silat andalannya yang disambut dengan gelak tawa wartawan. “Tiga titik (sehari),” lanjut Prabowo. Hal yang sama juga dikatakan Jokowi. Ia mempertanyakan isu sakit calon presiden nomor urut 2 itu. “Sehat walafiat begini,” kata Jokowi sambil menunjuk ke arah Prabowo.
Menhan Prabowo Subianto ingin Indonesia bisa memproduksi kapal perang tipe destroyer atau perusak berkemampuan anti-deteksi. Hal itu disampaikannya saat meninjau modernisasi 41 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di galangan kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/1). “Kemungkinan sesudah modernisasi ini, kita harus bikin destroyer. Kita harus bikin lebih banyak kapal serang ringan yang modern, kecepatan tinggi dengan senjata yang ampuh tapi low radar sehingga bisa bergerak tanpa terdeteksi, stealth (siluman) kalau bisa,” kata Prabowo dalam siaran persnya, Rabu (24/1). Dalam kunjungannya ke PT PAL itu, Prabowo mendapat laporan soal progres modernisasi atau refurbishment 41 kapal perang telah mencapai 40 persen. Modernisasi dilakukan PT PAL dan beberapa galangan kapal lain seperti PT Batamec, PT Palindo Marine, PT Waruna Shipyard dan PT Dok Bahari Nusantara.
9. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan uang lauk pauk (ULP) prajurit TNI di semua daerah operasi di Indonesia sudah naik. “Jadi semua wilayah sudah, di Papua dan perbatasan. (Matra) darat, laut, dan udara sudah semua,” kata Agus saat ditemui di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). Dia mengatakan, uang lauk pauk prajurit TNI sudah naik dan setara dengan personel Polri per 1 Januari 2024. “Terdistribusi mulai 1 Januari 2024,” ujar Panglima TNI. Sebelumnya, Agus Subiyanto memang mengusulkan agar uang lauk prajurit disamakan dengan personel Polri. Dia bahkan mengaku telah rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan itu.
10. Menlu Retno Marsudi mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen di Gaza. Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam forum debat terbuka (open debate) DK PBB yang digelar di New York City, Rabu (24/1). “Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi. Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya tiga hal. Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen,” tegas Menlu.
Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Sebab, setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Retno juga menegaskan Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk atas kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. “Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB,” kata Retno lagi. (HPS)
