Guntur Soekarnoputra (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Guntur Soekarnoputra, mempersilakan Ganjar-Mahfud memutuskan apapun terkait Jokowi jika memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Ia menyebut, nasib Presiden Jokowi bisa ditentukan apabila pasangan Ganjar-Mahfud MD menjadi pemenang Pilpres 2024. “Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah,” kata Guntur. Pranowo langsung merespon pernyataan Guntur, ia menyebut, semua memang dapat diatur atau diurus jika dirinya dan Mahfud menang Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan seluruh lawan politik akan diajak rekonsiliasi usai Pilpres 2024. “Kalau Prabowo-Gibran menang, semua tokoh yang saat ini berseberangan, termasuk Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan Gus Imin akan kita ajak rekonsiliasi. Tidak akan diapa-apain, justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa,’’ ujarnya sembari tersenyum. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sekaligus putra sulung Soekarno, Guntur Soekarnoputra, mempersilakan Ganjar-Mahfud memutuskan apapun terkait Jokowi jika memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Guntur menyebut, nasib Presiden Jokowi bisa ditentukan apabila pasangan Ganjar-Mahfud MD menjadi pemenang Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Guntur saat membuka acara relawan pimpinannya dalam acara bertajuk “Rock and Roll Day’s” di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
“Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah,” kata Guntur membakar semangat para relawan. Relawan pun membalas ucapan Guntur dengan kata “lawan”. Setelah itu, Guntur mencoba menenangkan para relawan pendukung Ganjar-Mahfud. Ia menyadari jika saat ini banyak usulan dan desakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. “Ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah kita lupakan itu dulu,” imbuhnya.
Guntur mengeklaim, yang harus dilakukan terlebih dulu adalah mewujudkan ajaran Bung Karno. Menurut dia, ajaran Bung Karno yang harus dilakukan saat ini adalah memenangkan Ganjar-Mahfud. “Maka dari itu tugas kita yang paling penting sekarang, dengan tugas yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, semua kaum patriot Indonesia, kaum patriotik Soekarnois, harus bersatu padu dalam satu barisan Soekarnois, untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden,” tegasnya.
2. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Guntur Soekarnoputra. Ganjar menyebut, semua memang dapat diatur jika dirinya dan Mahfud menang Pilpres 2024. “Bisa lah, kan gini yang bersaing dan bertanding itu kan sesama anak bangsa. Kebetulan hari ini 3 paslon. Tiga-tiga nya berkewarganegaraan Indonesia, tiga-tiganya sebenarnya kita bersaudara,” kata Ganjar di Rumah Makan 88, Ambon, Maluku, Senin (29/1/).
Ganjar mengatakan, apabila tidak sedang berkontestasi di Pilpres, ketiga calon tersebut dapat duduk bersama untuk berdiskusi. Tapi, nuansa Pilpres memang dominan. “Kalau hari ini ketiga pasang itu tidak bertanding dan kita ketemu, pasti kita bisa ngopi bareng, diskusi bareng kok, tapi karena sekarang sedang bertanding, maka nuansa kontestasinya memang dominan, dan itu biasa saja,” terang Ganjar.
Ganjar meluruskan soal ungkapan dapat diatur jika dirinya dan Mahfud menang. Menurutnya, pasangan calon yang kalah tidak mungkin ditinggalkan. “Maka kalau salah satu sudah menang katakan, saya menang sama Pak Mahfud, bagaimana mereka bisa kita urus? Jelas lah, jelas lah sesama anak bangsa masa nggak gitu ya. Artinya pasti beliau-beliau juga pilihan-pilihan dari masing-masing partai yang terbaik, putra terbaik, maka pasti akan kita ajak bicara, nggak mungkin kita tinggalkan,” lanjutnya.
Ganjar juga menyampaikan mengurus yang dimaksudnya bukan hanya berupa ajakan kerja sama. Namun, juga dapat berupa oposisi. “Bisa saja kita partnership dengan mereka atau kemudian jangan-jangan dengan pola check and balance model seperti oposisi itu juga bisa dilakukan, karena itu menyehatkan,” paparnya. Ganjar khawatir apabila pemerintahan tanpa oposisi, koalisi akan jadi gemuk dan itu tidak menyehatkan. “Rasa-rasanya tanpa oposisi semua ikut, semuanya, saya khawatir kekuatannya menjadi terlalu solid dan dominan, dan itu berbahaya,” katanya.
3. Di sisi lain, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan seluruh lawan politik akan diajak rekonsiliasi usai Pilpres 2024. “Kalau Prabowo-Gibran menang, semua tokoh yang saat ini berseberangan, termasuk Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan Gus Imin akan kita ajak rekonsiliasi. Tidak akan diapa-apain, justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa.” kata Nusron menanggapi pernyataan Guntur Sukarnoputra soal nasib Jokowi jika Ganjar-Mahfud menang Pilpres 2024.
Nusron mengatakan kompetisi pilpres hanyalah sesaat. Usai pilpres seluruh pihak harus bersatu kembali dan membangun Indonesia bersama-sama. Ia menyebut Prabowo-Gibran sadar tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia demi menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. “Tidak bisa sendirian, tapi butuh kebersamaan antar semua elemen bangsa. Apalagi di pihak sebelah, di partai sebelah, kan juga merupakan putra-putra terbaik bangsa.” ujarnya.
4. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa mengajak para pendukung Ganjar-Mahfud jangan percaya pada hasil survei yang kerap menunjukkan elektabilitas pasangan ini berada di bawah. Sebab, suara pasangan Ganjar-Mahfud MD yang sebenarnya bisa dilihat dari hasil Pemilu 2024. “Hahaha, nah itu bohong atau tidaknya kita harus buktikan di tanggal 14 (Februari 2024),” kata Andika dalam acara bertajuk “Rock N Roll bersama Guntur Soekarnoputra dan Ganjar Pranowo” di Rumah Aspirasi, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (29/1).
Andika mengatakan, yang harus dilakukan relawan saat ini adalah mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya untuk Ganjar-Mahfud. Menurut dia, satu suara pun sangat berarti untuk memastikan kemenangan pasangan ini. “Karena suara-suara individu akan sangat menentukan di tanggal 14 nanti,” tegasnya. Mantan Panglima TNI ini menyampaikan, semua relawan masih punya banyak waktu untuk mencari suara, karena waktu menuju pencoblosan atau pemungutan suara masih 16 hari lagi. Ia meminta semua relawan menambah suara Ganjar-Mahfud guna memastikan kemenangan dalam Pilpres 2024.
5. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, semua lembaga survei menunjukkan pasangan dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka akan menang satu putaran. Prabowo berpesan kepada para relawan, mereka harus menjemput kemenangan Prabowo-Gibran dengan sekali putaran saja. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima deklarasi Relawan Bakti untuk Rakyat di rumahnya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (29/1) malam. “Masalahnya sekarang adalah yang kita sangat perlukan adalah mandat dari rakyat. Tanggal 14 Februari kita harus menang dan menang sekali putaran. Semua survei menunjukkan bahwa kita sebenarnya sekali putaran,” tegasnya.
Untuk menang satu putaran, Prabowo-Gibran harus meraih 50 persen plus 1 suara di pilpres. Prabowo menjelaskan, meski potensi menang satu putaran terbuka, namun pihaknya tidak boleh malas ke TPS. Prabowo mengingatkan, dirinya dan Gibran belum menang sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari. “Nah ini yang sekarang adalah kita harus datang ke TPS semuanya. Harus, jangan malas. Harus ke TPS. Jangan merasa, ‘oh kita menang’, jadi enggak datang. Jangan. Itu yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu,” jelas Prabowo.
Prabowo Subianto mengatakan, dirinya tidak rela terus-terusan melihat koruptor bebas berkeliaran mencuri uang rakyat. Untuk itu, Prabowo meminta rakyat memberikan mandat kepada pasangan Prabowo-Gibran untuk memimpin Indonesia. “Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara. Saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari berikanlah mandat pada Prabowo-Gibran,” ujar Prabowo. Ia menegaskan, di sisa hidupnya ini, dirinya akan berjuang untuk rakyat. Dia mengaku tidak rela melihat masih ada rakyat yang hidup dengan susah. “Saya tidak rela,” tegasnya.
Prabowo mengungkit dirinya sudah bersumpah siap mati untuk Indonesia sejak umur 18 tahun. Prabowo mengungkapkan sebenarnya dirinya sudah hampir mati berkali-kali, namun Tuhan selalu berkehendak lain. “Terus terang saja, saya sudah berkali-kali mau mati. Sudah berkali-kali saya berpikir sudah tidak bisa lanjut lagi. Tapi Yang Maha Kuasa masih selamatkan saya berkali-kali,” kata Prabowo.
6. Ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut ada indikasi Pemilu 2024 bakal tidak jujur dan adil (jurdil). Surya mengaku telah mendapat laporan dari kader NasDem di berbagai wilayah Indonesia. “Itu jelas, tidak terbantahkan. Seluruh kader-kader partai NasDem di wilayah manapun, melaporkan kepada saya,” kata dia di Kota Bandarlampung, Senin (29/1). Surya tidak menjelaskan lebih rinci apa saja indikasi yang ia peroleh dari laporan para kader NasDem. Paloh hanya memberi analogi kondisi politik saat ini. “Ya jelas lah. Kita merasakan sesuatu, ya kan. Kalau bahasa yang paling halus, itu pilih kasih lah,” ujarnya. Saat kampanye akbar NasDem di Lampung, Paloh juga membicarakan hal itu. Dia menyebut seluruh elemen masyarakat ingin Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan bersih.
“Kita ingin, pemilu yang bersih, tidak rusak, tidak kotor dan termanipulasi. Ini tidak akan menyebabkan hasil pemilu itu akan diterima oleh masyarakat yang memilih,” kata Paloh. Ia meminta penyelenggara pemilu menjalankan misi, tugas dan amanat, bebas intervensi dari pihak manapun serta tidak memihak terhadap kelompok tertentu. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa cemas menghadapi pemilu, tapi justru dengan riang gembira dan penuh optimisme.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta semua pihak tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada rakyat menjelang Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi lembaga survei Indopol yang tidak merilis hasil survei karena terdapat anomali dalam jumlah undecided voters atau pemilih bimbang. Pihak Indopol menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan anomali tersebut adalah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan intervensi dari aparat kepada calon responden. “Jangan takuti rakyat, karena mereka tidak pernah takut. Suara mereka adalah suara Tuhan,” kata Ganjar di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pekan lalu.
Ganjar khawatir dengan temuan Indopol tersebut, masyarakat takut menjadi calon responden karena mendapat ancaman bansos tidak dibagikan. Ia tak segan menyebut pihak-pihak yang menciptakan ketakutan pada masyarakat yang sejatinya suaranya sangat dibutuhkan dalam Pemilu. “Saya khawatir kemudian dalam proses pengambilan sampling juga sudah ada semacam transaksi-transaksi semacam itu atau mungkin ketakutan yang diciptakan. Oleh sebab itu, saya minta semua pihak berlaku adil kepada rakyat,’’ ujarnya.
7. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mendengar kabar soal sabotase terhadap bus yang hendak digunakan simpatisan Anies-Muhaimin untuk hadir di kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024. Menurut Anies, dirinya menerima laporan bahwa ada pembatalan sepihak dari pihak penyedia jasa bus yang akan mengangkut massa untuk kampanye akbar tersebut. “Ya kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bus-bus itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Justru semangatnya makin besar dan saya justru mengajak semua rakyat mari kita saksikan ini,” ujar Anies di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1).
“Betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Bukankah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat. Bukankah semua harus dikasih kesempatan yang sama?” lanjutnya. Anies mempertanyakan apakah kondisi seperti ini akan dibiarkan saja atau terus berlanjut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin yakin Indonesia butuh perubahan. “Pertanyaan, apakah praktik ini mau dibiarkan ? Apakah cara seperti ini mau dilanjutkan ? Tidak, justru ini membuat kita semakin yakin Indonesia perlu perubahan,” tegas Anies.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pihak penyedia jasa bus tak melakukan pembatalan secara sepihak. Pasalnya, 10 Februari mendatang itu merupakan kampanye nasional. “Ini agenda kampanye. Artinya agenda pemilu. Tolong saling bahu membahu. Bus-bus yang membatalkan, tolong jangan dibatalkan, ini bagian dari agenda nasional,” tutur Cak Imin. “Jangan takut. Saya akan backup bus-bus yang dapat ancaman, kepada masyarakat ayo kita lancarkan semua proses. Saling hormati dan kalau ada hambatan kita harus melakukan langkah-langkah cerdas dan waspada,” tegasnya.
Seperti diketahui, pasangan Anies-Muhaimin dijadwalkan menggelar kampanye terakhir besar-besaran di JIS pada Sabtu (10/2). Kabar soal pembatalan bus relawan Anies-Muhaimin yang akan berangkat ke JIS diungkapkan oleh politisi PKS Mardani Ali Sera lewat ungganan di akun media sosial X @MardaniAliSera. “Saya bertemu banyak orang, mereka akan hadir pada kampanye Akbar di JIS, namun bis dicancel dan menolak untuk disewa. Namun gerakan perubahan tidak terbendung, masyarakat akan longmarch jalan kaki menuju JIS,” tulisnya pada Minggu (28/1).
Cak Imin lalu merespons pernyataan Prabowo Subianto soal adanya pihak yang hendak merusak surat suara Pemilu 2024. Menurut Cak Imin, semua pihak harus waspada, jangan sampai ada manipulasi suara. “Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara selesai,” ujar Cak Imin di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1). “Kalau perlu (ditunggu) bergilir ya, karena ancaman kecurangan makin nyata. Mari kita bergilir jaga TPS dari pencoblosan sampe perhitungan (suara),” pinta Cak Imin. Ia lalu mencontohkan ancaman nyata yang dimaksudnya. Yakni adanya laporan intimidasi aparat ke kepala desa. “Saya minta betul hentikan semua itu,” katanya.
8. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik pembayaran uang kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online (Pinjol), seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Anies menilai fenomena itu sebagai gejala semakin minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi. “Ya, ini gejala. Masalahnya adalah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan tinggi yang makin hari makin sedikit,” kata Anies saat ditemui di Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin (29/1).
Anies mengatakan minimnya anggaran pendidikan tinggi berimbas pada beban orang tua dan perguruan tinggi yang semakin besar. Menurutnya, dampak itu lebih dirasakan kalangan masyarakat kurang sejahtera yang hendak mengenyam pendidikan tinggi. “Sehingga beban universitas, beban institut, dan beban orang tua menjadi besar. Dalam kondisi seperti itu orang tua yang statusnya makmur bisa mendanai, tapi orang tua yang kondisinya berat akan kesulitan,” kata Anies.
Oleh karena itu, ujar Anies, masalah pendidikan tinggi di Indonesia harus diselesaikan dari akar masalahnya, yakni komitmen negara untuk investasi di bidang pendidikan. “Jadi menurut saya penyelesaiannya harus kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah komitmen negara untuk investasi pada pendidikan, mereka mereka yang sedang kuliah seperti sekarang lagi kuliah misalnya kasusnya ITB, pandang itu sebagai investasi,” tegasnya.
Pihak civitas Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelumnya menyebut sudah bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online (pinjol) Dana Cita sejak 2023. Kerja sama itu dilakukan, untuk pembayaran kuliah para mahasiswanya. “Ya, ITB sudah ada kerja sama dengan Dana Cita sejak Agustus 2023,” ungkap Kepala Humas ITB Naomi Haswanto, Jumat (26/1) lalu.
Pihak ITB dengan entengnya mengatakan dengan aplikasi tersebut, mahasiswa tinggal membuka aplikasi dan melakukan pengajuan. Saat pembayaran, mahasiswa diberikan beberapa opsi seperti transfer bank, virtual akun, kartu kredit, dan pembayaran menggunakan Dana Cita. Naomi mengatakan, bukan hanya ITB saja yang menggunakan aplikasi Dana Cita untuk pembayaran perkuliahan mahasiswanya.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kinerja Presiden Jokowi yang tidak mampu menurunkan angka pengangguran dalam dua periode kepemimpinannya. Padahal, pemerintahan Jokowi telah menjadi aktor utama dalam pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) bersama DPR. Anies lalu membandingkan Jokowi dengan Presiden SBY yang dinilai lebih mampu menurunkan angka pengangguran meski tanpa menggunakan UU Ciptaker.
“Kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pascaundang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpnan Pak SBY. Di era kepemimpinan Pak SBY pengangguran itu turun 5,3 persen, di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73 persen,” kata Anies dalam acara “Desak Anies Buruh dan Ojol” di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1).
9. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyebut Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 karena negara seolah meninggalkan demokrasi. Menurut dia, demokrasi saat ini mundur ke belakang pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya 1997 dan 1998. “Karena di Pemilu 2024 ini kita berpisah dengan kata demokrasi. Ketika kata demokrasi, tidak lagi kita lihat dengan optimisme ke depan, tapi kita lihat akan kekhawatiran, pukul mundur seperti tahun 97/98,” kata Andi dalam acara Ganjarian Spartan Swiss yang digelar secara daring, kemarin malam
Andi menyebut, Pemilu 2024 ini unik karena banyak terminologi baru dalam politik Indonesia. Ia merujuk pada kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membuat publik mengkritik eks Ketua MK Anwar Usman. Adapun Anwar Usman divonis MKMK melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. Atas hal itu, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang saat itu digadang bakal maju menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
10. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan Presiden Jokowi tak terlalu memusingkan kritik yang dilayangkan sejumlah tokoh bangsa kepada pemerintah, tak terkecuali sentilan mantan Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, Jokowi tengah fokus menyelesaikan masa kepemimpinannya yang akan berakhir tahun ini. Sebelumnya JK menilai Jokowi telah berubah di periode kedua pemerintahan. Menurut JK, periode pertama saat ia mendampingi Jokowi sebagai Wapres berjalan bagus dan dijalani dengan senang hati dan kebersamaan.
“Tapi begitu periode kedua timbullah macam-macam. Pikiran, arah, menjadikan tiga kali lah (periode), dan itu melanggar konstitusi, tentu kan? Atau langkah-langkah menunda lah pemilu. Timbul lah negeri ini seperti milik keluarga dan sebagainya. Semua timbul seperti itu yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat,” katanya saat berbincang dengan Rivana Pratiwi dalam Political Show Podcast CNN Indonesia.
Ari menilai, ada kepentingan politik dalam setiap pernyataan atau kritik yang dilontarkan tokoh bangsa di tahun politik. “Kita harus cermati bahwa setiap pernyataan pasti ada motivasi dan kepentingan politik yang disampaikan. Dan tentu dalam konteks politik saat ini, biar masyarakat yang menilai pernyataan-pernyataan itu,” kata Ari di Gedung Sekneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Ari juga menanggapi soal pengakuan JK yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam perumusan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kaltim. Ari menegaskan segala keputusan strategis pemerintah selalu dibahas dalam rapat terbatas yang juga mengundang wakil presiden. “Setiap proses pengambilan keputusan apalagi pengambilan keputusan yang sangat strategis pasti melewati rapat terbatas dan itu dalam rapat terbatas mengundang wakil presiden,” ujarnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Mensos Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini. Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Bulog dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos. “Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1).
Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI-P, Ari membantahnya. “Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian,” tegasnya. Seperti diberitakan, akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar. Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Putri Gus Dur yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud MD, Yenny Wahid minta masyarakat memilih calon pemimpin sesuai hati nurani, bukan karena mendapat bansos dari tim paslon tertentu. Dia menyebutkan, jika masyarakat mencoblos paslon yang memberikan bansos, itu bisa disebut suap. “Pilihnya harus tetap sesuai hati nurani. Kalau kita memilih sesuai dengan orang yang memberi arahan, itu artinya suap,” kata Yenny dalam acara Hajatan Rakyat di Kulon Progo, DIY, kemarin. Yenny menuturkan, suap adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Yenny meminta warga menganggap bansos yang diterima sebagai sedekah, sehingga masyarakat tidak perlu mencoblos pemberi bansos.
“Kalau itu suap, artinya, melanggar hukum. Jadi, kalau ada yang memberi bansos, anggap itu sedekah. Kalau sedekah, enggak wajib coblos sesuai arahan dia. Pasangan Ganjar-Mahfud yang harus tetap kita coblos, nggih,” imbuh Yenny Wahid. Menurut Yenny, memilih Ganjar-Mahfud adalah bagian dari perjuangan demi kepentingan bangsa dan demokrasi. Ia tidak ingin, negara hanya diperuntukkan bagi orang yang menjabat dan berkuasa. Siapa pun di negeri ini memiliki hak yang sama untuk hidup Makmur.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi hingga kini belum mengirim surat presiden soal nama calon pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri ke DPR. Sebab, Jokowi masih sibuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Ari mengatakan, surpres pengganti Firli Bahuri ke DPR dipastikanakan dikirim setelah Presiden Jokowi kembali dari kunjungan kerja di Jawa Tengah. “Ini Presiden masih kunjungan kerja. Kita cek lagi lah setelah beliau kembali (dari kunker) ujar Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1). “Rencananya (Presiden kembali) Kamis ya. Hari Kamis,” lanjutnya.
Ari menjelaskan, ada pertimbangan sebelum menyerahkan surpres yang berisi nama kandidat pimpinan KPK ke DPR. Salah satunya calon pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang baru. “Karena calon yang harus diajukan bukan saja calon yang tidak lolos pada proses setelah fit dan proper test itu, tapi ada dilihat apakah calon-calon itu sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang baru. Itu kami sedang cek lagi ke lembaga-lembaga dan itu setelah selesai kita serahkan ke (DPR),” tambahnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya menteri di kabinet Presiden Jokowi yang sudah ditawari untuk mundur tapi tak kunjung dilakukan. Menurut Ari, pernyataan itu tidak spesifik untuk menteri tertentu. “Eggaklah, enggak spesifik (untuk menteri tertentu). Itu umum saja apa yang beliau sampaikan, mungkin ya, untuk cek Pak Luhut,” ujar Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1). “Tapi intinya bahwa Presiden kan, beliau kalau (ada menteri) mundur, itu suatu hak politik yang dihargai. Kurang lebih posisi politik Presiden kan begitu ya,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Luhut merespons isu beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur dikaitkan dengan motif politik tertentu. Luhut mempersilakan menteri-menteri yang ingin mundur dari kabinet. Bahkan, kata dia, ada yang sudah ditawarkan mundur, tetapi tak kunjung mengundurkan diri dari kabinet. “Silakan aja mundur, sudah ditawarin mundur, enggak mundur-mundur,” kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1) lalu. Dalam kesempatan itu, Luhut juga membantah isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan akan mengundurkan diri dari kabinet. “Enggak ada (Sri Mulyani mundur), baik-baik saja,” ujar Luhut.
11. Kunker Presiden Jokowi ke wilayah Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1), diwarnai momen mesra makan siang bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurut pantauan, Jokowi dan Prabowo makan bakso pinggir jalan sekitar Jalan Raden Abdulloh, Magelang. Jokowi dan Prabowo tiba sekitar pukul 13.02 WIB. Keduanya mengendarai mobil Kepresidenan berpelat Indonesia 1. Setibanya di lokasi, keduanya langsung duduk di warung Bakso Pak Sholeh. Mereka memesan seporsi bakso, air kelapa, dan segelas teh. Mereka tampakberbincang secara serius. Namun Jokowi mengaku pembicaraannya ke Prabowo shanya membahas menu makanan. “Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, udah gitu,” ujarnya.
12. Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpandangan, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jawa Tengah merupakan upaya menggerus suara Ganjar Pranowo di provinsi tersebut. Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir Jokowi banyak beraktivitas di Jawa Tengah, tak lama setelah Ganjar melakukan safari politik di provinsi itu. “Secara tegas Jokowi ingin memaksimalkan menggerus suara Ganjar karena peluang suara yang bisa ia raih memang di kubu Ganjar,” kata Dedi, Senin (29/1).
Dedi mengatakan, mustahil Jokowi mengarahkan dukungan ke kubu Ganjar karena merestui anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Akan tetapi, Dedi menilai, kunjungan Jokowi yang mengikuti Ganjar belum berdampak positif terhadap elektabilitas Prabowo. Sebab, angka keterpilihan Menteri Pertahanan tersebut terbilang stagnan tanpa ada lonjakan berarti. “Artinya itu masih bisa disebut murni elektabilitas Prabowo sendiri, pengembangan dari basis suara di Pilpres 2019,” ujar Dedi.
13. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 menggugat Presiden Jokowi, KPU RI, eks Ketua MK Anwar Usmanm dan Mensesneg Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Tergugat KPU menerima pendaftaran Saudara Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden sebelum peraturan KPU diubah,” ujar kuasa hukum TPDI 2.0 Patra M Zein di PN Jakpus, Senin (29/1). “Peraturan KPU No 23 baru diterbitkan 3 November 2023, sementara pencalonan Gibran dilakukan 25 Oktober. Di sidang DKPP, kami telah mendengar semestinya Saudara Gibran namanya dicoret tanggal 28 Oktober 2023,” sambung Patra.
Dijelaskan, Anwar Usman digugat atas dugaan melakukan perbuatan melanggar hukum karena memutus perkara No 90/PUU-XXI/2023. Menurut Patra, seharusnya Anwar Usman tidak memeriksa dan memutuskan perkara itu karena memiliki konflik kepentingan. “Sementara Jokowi sebagai seorang ayah semestinya menasihati anaknya supaya yang bersangkutan tidak mencalonkan diri,” kata Patra.
14. Grup band Slank merilis lagu Salam M3tal yang dikhususkan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Pentolan Slank, drummer Bimo Setiawan Almachzumi alias “Bimbim” mengungkapkan, lagu Salam M3tal akan dibawakan dalam konser bertajuk “Salam Metal” pada 3 Februari 2024 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. “Bismillah, kita 3 Februari ya. Di GBK. Bismillah. Dan nama konsernya juga konser Salam Metal. Menang total. Niscaya menang total,” kata Bimbim dalam konferensi pers di GBK, Senin (29/1). Bimbim mengatakan, sosok Ganjar Pranowo yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, sosok yang dua kali didukung slank pada pilpres 2014 dan 2019 dan memenangi pilpres.
Ditanya apakah Slank masih sayang dengan Jokowi, karena kini berseberangan dengan Ganjar-Mahfud dan mendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bimbim menjawab santai. Menurut dia, Slank mendukung Jokowi pada dua kali pilpres lalu bukan karena sosoknya, melainkan nilai yang dimiliki mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Jadi selama nilainya enggak berubah, ya kita harus terus sayang. Buktinya saja, di lagunya ada masih kita omongin (nama Jokowi) sampai terakhir bertemu pun kita masih seperti biasa,” tutur Bimbim.
15. Gerakan salam 4 jari yang diinisiasi Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad viral di media sosial X dan Instagram jelang Pilpres 2024. John menyebut gerakan itu sebagai ekspresi untuk memilih paslon selain pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gerakan itu mengajak masyarakat memilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD pada Pilpres mendatang. “Gerakan ini tidak ada atas permintaan dari paslon 1 atau 3. Ini murni kegelisahan kami, dan sejak awal posisi kami sudah begitu,” kata John Muhammad, Senin (29/1).
Wakil Ketua Dewan Penasihat TPN paslon Pilpres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid menganggap kampanye salam empat jari yang ramai di media sosial belakang merupakan simbol komunikasi politik.
Yenny menilai komunikasi politik mutlak harus dilakukan karena Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung dalam dua putaran. “Itukan simbol dari komunikasi politik, simbol dari mungkin kolaborasi ke depan, yang bisa katakan adalah mungkin komunikasi politik itu mutlak telah dilakukan tapi masih secara informal, masih secara di belakang layar belum formal,” kata Yenny di kompleks GBK, Jakarta, Senin (29/1).
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Timnas AMIN, merespons positif soal ekspresi salam 4 jari yang muncul di sela kegiatan Pilpres 2024.
Cak Imin berharap para pendukung gerakan salam 4 jari mendukung dirinya dan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Moga-moga itu memenangkan perubahan dan nomor 1,” kata Cak Imin di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/1). Cak Imin menyambut baik inisiasi gerakan salam 4 jari ini jelang pencoblosan. Baginya, gerakan ini sebagai inisiasi dari masyarakat. “Itu respons masyarakat ya. Yang hendaki 4 jari bersatu. Ya saya sambut baik,” kata dia yang juga Ketum PKB dan Wakil Ketua DPR tersebut.
Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong atau Tom Lembong merespons gerakan salam 4 jari yang belakangan viral di media sosial X dan Instagram sebagai ekspresi demokrasi warga. “Tapi mungkin saya bisa menyampaikan bahwa kita selalu gembira melihat ekspresi masyarakat. Jadi kebebasan berekspresi itu sangat fundamental bagi kami ya, hemat saya itu juga yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan kita sangat kagum dengan ekspresi-ekspresi dari masyarakat,” ujar Tom di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jakarta.
16. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya memerintahkan tim penyidik segera memanggil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Alex mengatakan, dalam panggilan itu, Gus Muhdlor akan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Perkara ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik dan penyidik KPK pekan lalu. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebut pimpinan KPK melindungi Bupati Sidoarjo dari jerat hukum. “Perasaan pas ekspose enggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati,” kata Alex, Senin (29/1).
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) angkat bicara terkait OTT KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Kamis (25/1). Gus Muhdlor mengaku belum mengetahui siapa saja yang diperiksa penyidik, karena hal tersebut merupakan kewenangan KPK. “Terkait siapa saja yang diperiksa itu wewenangnya KPK, kami belum mengetahui secara pasti,” kata Gus Muhdlor, melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/1) lalu. Meski demikian, Gus Muhdlor menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK. Pihaknya akan menghormati semua proses hukumnya. “Kami percaya kepada KPK, kami juga menghormati, menghargai semua yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya,” ucap Gus Muhdlor. Ia memastikan OTT KPK tidak menganggu sistem Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Seluruh proses pelayanan pajak masih berjalan.
KPK hanya menetapkan sejumlah pelaku intelektual dalam kasus dugaan pung;i di Rutan sendiri. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak menyeret 93 pegawai rutan KPK yang saat ini menjalani sidang etik di Dewas KPK secara keseluruhan. “Enggak sampai lah (93 orang). Ada beberapa kita hanya klaster kepada dari pelaku intellectual dader-nya kemudian operatornya, sampai kemudian yang melanjutkannya,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Ghufron mengatakan, KPK tidak menyeret sejumlah pegawai security atau satpam di Rutan KPK yang bertugas pada tempus delicti (waktu terjadinya tindak pidana) pungli. Menurut Ghufron, KPK telah mengelompokkan orang-orang yang terlibat dalam pungli itu ke beberapa klaster. Meski demikian, ia enggan menjawab siapa saja pihak yang masuk dalam klaster pelaku intelektual, seperti apakah di antaranya merupakan kepala rutan dan mantan kepala rutan. (HPS)
