‘Forum Peduli Indonesia Damai’ Dorong Pemilu Damai (net)
Aksi keprihatinan kalangan kampus dan tokoh nasional terhadap netralitas pemilu dan masa depan demokrasi di Indonesia terus menggelinding. Salah satu perwakilan forum dari Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud menyebut salah satu tujuan deklarasi yang mereka sampaikan untuk mengingatkan agar tidak ada pihak yang membawa pemilu 2024 menjadi kacau atau chaos. Berikut aksi mereka.
1. Sejumlah organisasi lintas agama dan kepercayaan yang tergabung dalam ‘Forum Peduli Indonesia Damai’ membuat deklarasi bersama untuk mendorong pemilu berjalan damai, sesuai prinsip jujur dan adil, serta bermartabat. Forum tersebut menilai situasi saat ini rawan kepercayaan. Mereka berpendapat peran, kontrol, dan pengawasan ketat menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan. Salah satu perwakilan forum dari Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud menyebut salah satu tujuan deklarasi ini untuk mengingatkan agar tidak ada pihak yang membawa pemilu menjadi kacau atau chaos.
“Jadi kalau nanti chaos, TNI polri nanti gimana? Di sini lah kita sesungguhnya berdiri untuk berpartisipasi itu. Menyadarkan masyarakat,” kata Marsudi yang juga menjabat sebagai waketum MUI itu, Jakarta, Senin (5/2). “Kalau masyarakatnya dibawa untuk chaos, tidak mau, karena bangsanya ini jangan sampai terpecah belah, saya yakin ini akan terpotong, dan akan bisa sadar bersama-sama,” lanjutnya. Forum mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Marsudi menyebut siap orang berhak menentukan pilihannya sendiri dalam Pemilu 2024.
Forum juga menyerukan agar masyarakat mengabaikan segala ancaman untuk memilih paslon tertentu. “Menentukan pilihan dengan jiwa bebas merdeka sesuai suara hati nurani sendiri. Abaikan semua rayuan, bujukan, bisikan, ajakan, tekanan, dan atau ancaman,” ujarnya. Marsudi menyebut forum mengingatkan bahwa Pemilu itu penting. Namun, jangan sampai membuat perpecahan dan permusuhan karena berbeda pilihan.
Romo Kardinal Ignatius Suhary yang juga perwakilan forum dari Keuskupan Agung Jakarta mengatakan, para tokoh agama bersikap netral. Ia menyebut para tokoh agama tidak akan terbujuk dengan ajakan yang tidak rasional. “Kami, katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral. Maka yang kami serukan adalah persatuan. Seperti apapun keadaannya,” kata Ignatius.
2. Sejumlah mantan pimpinan KPK mengingatkan Presiden Jokowi agar kembali memegang standar moral dan etika. Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Basaria Pandjaitan mengatakan, beberapa waktu terakhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etik, “Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika,” kata Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2). Basaria mengatakan, Jokowi seharusnya bisa menunjukkan sifat kenegarawanan dan contoh yang baik sebagai Presiden pada Pemilu 2024. Menurutnya, sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti moral, etika, dan penegakan hukum tidak dipegang teguh.
Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan membacakan pernyataan sikap bertajuk “Seruan Ciputat”, Senin (5/1/2024). Pernyataan sikap itu berisi kritik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sekaligus desakan agar Presiden Jokowi dan aparat pemerintah untuk bersikap netral. “Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaran Pemilu 2024, maka kami alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah perlu menyatakan sikap,” ujar Guru Besar Bidang Politik UIN Saiful Mujani.
Ia mendesak penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja profesional dan bertanggungjawab. “Penyelenggara Pemilu harus dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan adil dan jujur. Kemudian menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik perorangan, kelompok partai dan sebagainya,” kata Mujani. Ia juga meminta KPU, Bawaslu, hingga DKPP berani menegakkan aturan dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai peraturan.
3. Civitas Academica Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyerukan Maklumat Kebangsaan di Gedung Siti Walidah, Kompleks Kampus UMS, Senin (5/2). Maklumat yang dibacakan Guru Besar Fakultas Hukum UMS, Aidul Fitri Ciada Azhari menyinggung praktik politik nepotisme dari pemerintah Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres 2024. Aidul mengatakan maklumat tersebut muncul karena keresahan civitas academica terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan sehingga mengancam masa depan demokrasi di tanah air. “Salah satu yang kita kritisi sebenarnya adalah nepotisme. Nepotisme ini kan satu hal yang kita perjuangkan di awal reformasi,” katanya usai membacakan maklumat. Praktik nepotisme yang dimaksud Aidul adalah putusan MK yang merevisi syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun menjadi ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’.
Putusan tersebut melebarkan jalan bagi Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. “Diperburuk lagi dengan praktik politik dari Penyelenggara Negara yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif,” katanya.
4. Sivitas akademika Unair Surabaya menyinggung sejumlah bentuk pelemahan demokrasi menjelang Pemilu. Guru Besar Sosiologi FISIP Unair Prof. Hotman Siahaan membacakan pernyataan sikap tersebut. Pertama, mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, jangan menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik electoral. Hentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
Unair mendesak presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi tiap warga. “(Menghormati) kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa,” jelasnya.
Namun pihak Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memberikan klarifikasi terkait pernyataan sikap mengkritisi Presiden Jokowi yang mengatasnamakan kampus. Sebelumnya sebanyak ratusan orang mengatasnamakan sivitas Unair mengritik Jokowi bertajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik. Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Prof Badri Munir Sukoco menegaskan kegiatan ratusan orang yang mengatasnamakan Unair bukan inisiasi pihaknya. Ia juga menyesalkan penggunaan gedung tanpa seizin kampus. “Kami menyesalkan penggunaan tanpa izin gedung pasca atas aktivitas publik tanpa pemberitahuan,” kata Badri di gedung sekolah pascasarjana Unair kampus B, Senin (5/2).
Badri memastikan aksi yang dilakukan mereka tak mewakili Unair. Badri juga optimis Pemilu 2024 akan berlangsung luber dan jurdil. “Perlu kami pastikan, yang disampaikan tadi tidak mewakili sivitas akademika Unair maupun sivitas akademika pascasarjana Unair. Terakhir, kami percaya pemilu 2024 akan terselenggara secara luber jurdil,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Unair juga menyampaikan tiga poin pernyataan sikap terkait dengan pesta demokrasi. “Pertama, kami mendorong menyerukan terselenggaranya pemilu yang partisipatif. Kami menyerukan jangan golput, mari beraktif. Mari kita jaga kondusivitas bebas dari provokasi dan tekanan,” kata akademisi Unair, Prof Imam Mustofa.
Kedua, pihaknya menjunjung tinggi netralitas dan integritas institusi sembari menghormati kebebasan akademik dalam beropini dan menentukan pilihan. Pihaknya sebagai akademisi, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa hingga alumni siap mewujudkan demokrasi yang berkualitas, bermartabat tanpa provokasi tekanan, tanpa kecurangan dan tanpa politik uang.
“Terakhir tentu saja semua ini dalam rangka kita semua ingin tetap menjaga keutuhan persatuan NKRI. Jangan sampai kontestasi ini memecah belah kita. Harus satu kesatuan sebagai warga bangsa negara NKRI,” tandas Imam.
5. Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember (Unej) yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Jember menggelar deklarasi Pemilu 2024 berlangsung jurdil di halaman kampus Unej, Senin (5/2). Deklarasi yang berisi 5 tuntutan itu dipimpin Guru Besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Dominikus Rato. Pertama, meminta seluruh cabang kekuasaan negara, baik ekskutif, legislatif dan yudikatif untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai nilai Pancasila. “Kedua, menuntut KPU, Bawaslu dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan baik,” ujar Rato.
Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu. Keempat menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepetingan pihak tertentu. Kelima, mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sebanyak 44 Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meminta Presiden Jokowi menjaga netralitas saat Pemilu 2024. Hal itu dilakukan para guru besar bersama civitas academica ITS lainnya di Plasa Dr Angka Nitisastro, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Senin (5/2). Seruan sikap itu dibacakan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS Prof Harus Laksana Guntur. Ia menyebut pernyataan sikap itu sebagai respons dari situasi negeri terkini.
“Kami, sebagai Keluarga Besar ITS Peduli Negeri, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi kebangsaan terkini. Kami prihatin dengan kondisi saat ini yang diwarnai berbagai dinamika dan potensi polarisasi,” kata Harus. Sebagai akademisi, mereka mengaku selalu mengedepankan semangat persatuan bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mereka juga yakin Presiden Jokowi adalah pemimpin negara dan saudara sebangsa yang mengemban amanah rakyat.
6. Guru besar, dosen, dan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menyuarakan Gerakan Moral terkait kondisi sosial politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Mereka mengkritik kondisi demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang semakin tercabik-cabik.
Pernyataan sikap Gerakan Moral USU dibacakan Guru Besar Fakultas Teknik USU Nurlisa Ginting. “Para guru besar dan alumni USU meminta kepada Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Nurlisa Ginting di Gedung Pancasila Kampus USU di Medan, Senin (5/2).
Mereka meminta KPU dan Bawaslu beserta jajarannya juga netral, jujur, dan adil serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” tegasnya.
Guru Besar Fakultas Hukum USU, Runtung Sitepu mengaku ikut terpanggil secara moral untuk mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi jalankan pemerintahan dengan jujur, adil jauh dari kecurangan baik itu menjelang maupun setelah pelaksanaan pemilu.
7. Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Peduli Demokrasi Berintegritas menyatakan sikap mereka pada Senin (5/2). Mereka meminta pilpres diselenggarakan secara jurdil, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap pemilih. Mereka meminta pemimpin jadi teladan dalam menegakkan hukum dan etika publik demi membangun demokrasi yang berkualitas. Pembacaan deklarasi itu diselenggarakan di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2) oleh dosen ITB, Nedina Sari.
Berikut beberapa pernyataan para guru besar dan dosen ITB. 1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. 2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas. 3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Keempat, mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan. 5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa. 6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
Ketujuh, mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
8. Sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyatakan sikap mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Pernyataan sikap bertajuk “UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI” tersebut berisikan beberapa poin. Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar Prof Amran Razak mengatakan, pernyataan sikap ini dibuat agar pemerintah tetap menjaga marwah demokrasi. “Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar,” ujar Amran.
Ia mengingatkan soal etika bagi para elite politik di Indonesia. Dia berharap agar para elite politik mendahulukan etika dan landasan Pancasila. “Saya kira dalam konstilasi politik ada berbagai macam pendekatan tetapi kita punya pijakan fundamental dalam berbangsa dan bernegara bagaimana demokrasi ini tetap kita rapat, karena demokrasi ini untuk anak bangsa untuk kita semua,” katanya lagi.
9. Sivitas akademika Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta kiga membuat petisi soal kemunduran demokrasi di masa Pemilu 2024. Rektor UBK, Didik Suhariyanto yang membacakan petisi tersebut antara lain mengatakan, civitas academica UBK menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi liberal yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. “Realitas demokrasi di Indonesia saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai kerakyatan, dan menuju pada kebebasan liberal,’’ ujarnya. Didik juga merespons situasi nasional yang ada mengenai keputusan MK mengenai ketetapan cawapres serta pernyataan Presiden Jokowi mengenai haknya dan menteri guna memihak dan berkampanye di Pilpres ini. Didik menegaskan seharusnya etika tetap menjadi landasan bertindak bagi tiap-tiap aparatur negara. (HPS)
