Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berkelakar soal partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan dirinya seperti bebek yang bisa dikendalikan. Ia mengkalim, pasangan Ganjar dan dirinya, bukan petugas partai yang dapat diatur oleh partai pengusungnya seperti yang kerap disindirkan banyak orang. Mahfud menegaskan, Ganjar dan dirinya melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Mahfud MD mengaku mendapat laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Isu lainnya, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi pastikan bansos yang digelontorkan pemerintah tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan capres-cawapres tertentu. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sudah babak belur. Pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho menyarankan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mundur. Berikut isu selengkapnya.
1. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berkelakar soal partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan dirinya seperti bebek yang bisa dikendalikan. Ia mengkalim, pasangan Ganjar dan dirinya, bukan petugas partai yang dapat diatur oleh partai pengusungnya seperti yang kerap disindirkan banyak orang. Mahfud menegaskan, Ganjar dan dirinya melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. “Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai? Kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai yang gagah perkasa,” kata Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Yogyakarta, kemarin.
Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan Ganjar dan dirinya tidak terikat oleh arahan partai. Kampanye yang dilakukannya berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan pun sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek yang dipegang lehernya. “Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?” sindir Mahfud.
2. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali tampak agak tersinggung dengan pernyataan Mahfud MD yang menyebut pimpinan parpol yang tak mendukung dirinya dan Ganjar Pranowo seperti bebek yang dikendalikan. Menurut Ali, Mahfud tidak berhak memberikan penilaian tersebut karena dia merupakan kontestan Pilpres 2024. “Itu tidak patut disampaikan. Pak Mahfud ini kan cawapres, kontestan. Kedua, dia bukan kader partai. Ketiga, partai itu kan memiliki kedaulatan, pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya,” ujar Ali, Selasa (6/2).
Ahmad Ali menekankan, setiap parpol punya kekuatan untuk menjamin independensinya. Bahkan ia mengatakan, ketika keputusan politik yang diambil tidak menyenangkan sejumlah pihak tertentu. “Pertimbangan kami tidak untuk menyenangkan orang, tapi pertimbangan untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Sehingga itu mestinya kita saling menghargai,” katanya.
Ketua Umum PBB sekaligus Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra membiarkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk berbicara apa saja. Dirinya tak mau merespons Mahfud yang menyebut pimpinan parpol di luar koalisi Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan. “Saya merasa enggak perlu menanggapi. Biarkan sajalah apa yang ingin beliau katakan,” ujar Yusril, Selasa (6/2). Yusril malah menghormati pernyataan Mahfud tersebut. Dia menganggap kelakar Mahfud sebagai bagian dari kebebasan berbicara di negeri ini. “Saya menganggapnya sebagai bagian dari freedom of speechs. Kita hormati pendapat beliau,” ucapnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut pimpinan parpol di luar partai koalisi yang mendukung Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan. Muzani merespons dengan menyampaikan ucapan syukur karena partainya mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. “Mengusung pasangan Prabowo-Gibran kami bersyukur,” kata Muzani di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Selasa (6/2). Muzani tetap menghormati pilihan partai lain yang tidak mengusung Prabowo-Gibran. “Tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran juga kami tetap menghormati partai-partai itu,” ujarnya.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan, parpol yang mengusung dirinya dan Anies Baswedan independen dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. “Alhamdulilah PKB independen, PKS independen, Nasdem independen, memutuskan mendukung dirinya dan Anies dengan keyakinan ideologinya,” kata Cak Imin di Ponpes Raudlatut Thalabah, Setail, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2). Cak Imin tidak sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Sebagai pimpinan Partai, Cak Imin memutuskan untuk masuk koalisi Perubahan lantaran adanya kesamaan nilai, ideologi dan gagasan. “PKB memutuskan bukan hanya kalkulasi politik tapi betul-betul keputusan bersama Anies itu berbasis ideologi, nilai gagasan dan cita-cita PKB,” kata Cak Imin. “Jadi tidak dipengaruhi oleh siapa pun,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
3. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku mendapat laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Pendekatan yang dilakukan menyusul langkah beberapa perguruan tinggi yang sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, dimulai dari sivitas akademika UGM hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi yang lain.
“Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa dan untuk membangun demokrasi yang bermartabat,” kata Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2).
Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik. “Mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
Akibat operasi tersebut, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi, namun ada juga rektor yang bersikukuh tidak mau melakukan deklarasi yang diarahkan itu. Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang. “Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya,” tutur Mahfud.
4. Rektor Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah Ferdinandus Hindiarto mengonfirmasi telah dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang yang meminta dibuatkan video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan terduga anggota Polri tersebut juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu.
“Terkait dengan orang yang meminta saya membuat pernyataan tersebut, saya menghormati yang bersangkutan karena menjalankan tugas yang diberikan atasan, namun kami tidak dapat memenuhinya,” ujar Ferdinand saat dikonfirmasi, Selasa (6/2). Ferdinand menyampaikan tidak ada penyebutan bahwa permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus belakangan mengkritik Jokowi.
“Kontennya seperti contoh video-video yang dikirimkan kepada saya. Saya tolak. Kemudian, anggota itu masih meminta untuk membuat pernyataan, saya tolak juga “, kata Ferdinand. Ia menyatakan kepada anggota Polri terkait bahwa civitas akademika Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral. Pihaknya juga membebaskan semua mahasiswa, dosen, pegawai memilih secara rasional dengan hati nurani.
5. Kaporestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar saat dikonfirmasi mengatakan anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata sebagai bagian program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, adalah agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Irwan mengatakan dalam program cooling system itu, anggota Polri diminta untuk menggalang suara para tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk civitas akademika untuk mengajak masyarakat mensukseskan Pemilu.
“Jadi kami memang ada program ‘cooling system’ untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta himbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas akademika pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial,” jelas Irwan dalam konferensi pers di Semarang, Selasa (6/2).
Irwan menambahkan gerakan cooling system tanpa paksaan sehingga ketika ada yang keberatan, maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu. “Tidak ada paksaan disini, kalau tidak berkenan, kita terima, dan memang ada yang menolak juga,” kata Irwan. Ia juga menegaskan bila aksi permintaan video imbauan pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus. “Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa Pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi meng-counter [menyerang balik] petisi kampus [kritik Jokowi],” tegas Irwan.
6. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut merespons soal dugaan intimidasi terhadap rektor setelah sivitas academika se-Indonesia rame-rame mengeluarkan seruan mengkritisi perkembangan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Anies mengatakan saat ini sudah bukannya lagi masa operasi-operasi bersifat kosmestik, karena hal buruk pasti terbongkar atau becik ketitik olo ketoro.
“Ya gini, sekarang ini era untuk mengungkapkan pandangan secara autentik. Sudah lewat masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik. Enggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap. Jadi kemarin saya sampaikan ‘becik ketitik olo ketoro’,” kata Anies di Parepare, Sulsel, Selasa (6/2). Menurut Anies, kampus-kampus yang mulai bersuara setelah melihat kondisi demokrasi yang mendekati hari pencoblosan dilakukan secara alami. “Jadi kita natural saja, dan menyaksikan bahwa kampus-kampus ini memang mengungkapkan pandangan yang senyatanya dari masyarakat. Kita hormati dan kalau memang ada yang harus dikoreksi, ya kita koreksi. Sesederhana itu,” ujar pria yang pernah menjadi rektor dan mendikbud tersebut.
Di tempat terpisah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemerintah tidak perlu takut dengan gelombang kritik yang bermunculan dari civitas academica berbagai perguruan tinggi belakangan ini. “Saya kira pemerintah tidak perlu ketakutan, aparat penegak hukum tidak perlu melakukan tekanan,” kata Ganjar kata Ganjar ditemui di Embung Embung Kaliaji, Wonokerto, Turi, Sleman, Selasa (6/2).
Ganjar mengatakan itu meneruskan pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya mengungkap menerima laporan akan adanya operasi untuk menekan para rektor sehingga mau menyuarakan narasi positif terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagi Ganjar, intervensi macam itu hanya akan memupus simpati masyarakat sementara perguruan tinggi juga dia yakini tak akan pernah gentar menghadapi tekanan seperti ini.
Ganjar melihat ini adalah peran akademisi yang mendayagunakan pemikiran-pemikirannya dalam menjaga bangsa Indonesia. “Kampus itu institusi yang tidak pernah takut, mereka membawa pikiran-pikiran ilmiah, mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi,” kata Ganjar. “Mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi. Nah kalau udah puluhan begini (perguruan tinggi menyatakan sikap) di Indonesia masih melakukan tekanan ya kita enggak punya perasaan. Enggak usah khawatir itu akan menggelinding lebih besar lagi,” kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik dugaan berbagai operasi menekan rektor sejumlah perguruan tinggi untuk menggemakan narasi positif terhadap Presiden Jokowi. Cak Imin mengatakan upaya ini sebagai reaksi berlebihan atas kritik. Ia menilai tindakan ini sebagai upaya represif yang melebihi era Orde Baru. “Iya itulah bentuk reaksi yang berlebihan terhadap kritik, sehingga represif cara-cara itu melebihi orde baru, ayo hentikan,” kata Cak Imin di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2).
Cak Imin berharap Jokowi dan seluruh pejabat pemerintah di lingkarannya tak alergi terhadap kritik. Terlebih, kata dia, akhir-akhir ini Jokowi kerap melakukan manuver politik terkait pemilu 2024 yang melahirkan ragam kritik dari masyarakat. “Ya, saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik,” jelas dia.
TPN Ganjar-Mahfud menyebut dugaan adanya operasi menekan para rektor perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif terhadap Presiden Jokowi merupakan bentuk pelanggaran.
“Kalau itu betul, menurut saya itu satu pelanggaran. Ya, secara politik tidak benar. Jadi ini saya sebut politically incorrect,” kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
Todung mengatakan Presiden Jokowi boleh saja menyatakan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Namun, tindakan Jokowi menekan para rektor perguruan tinggi tidak dapat dibenarkan. “Kalau betul presiden meminta langsung atau tidak langsung kepada rektorat di Indonesia membuat pernyataan yang beda atau berpihak pada satu paslon. Menurut saya, itu salah. Itu tidak mendidik buat bangsa. Itu bukan pendidikan politik yang baik,” ujarnya.
7. Wapres Ma’ruf Amin mengeklaim, pemerintah akan lakukan evaluasi setelah kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi rame-rame menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjelang Pemilu 2024. Menurut Ma’ruf, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Dinamika politik apapun pemerintah ya harus memperhatikan, artinya ya harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Uni Emirat Arab, Senin (5/2) kemarin.
Akan tetapi, Ma’ruf tidak membeberkan evaluasi seperti apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap gerakan dari berbagai kampus itu. Ia justru berharap agar sikap perguruan tinggi itu berhenti pada pernyataan sikap supaya tidak melebar dan menimbulkan masalah yang lebih besar. “Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan,sehingga bisa kita atasi ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ujar Ma’ruf.
8. Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia mengingatkan Presiden Jokowi dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika. Ketua STF Driyarkara Jakarta Simon Petrus Lili Tjahjadi meminta Jokowi dan jajarannya bersikap jujur dan adil dalam bernegara. “Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika. Kemudian hukum akan ikut rusak juga,” ujar Simon dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube STF Driyarkara, kemarin.
Simon mengatakan, pihaknya terus mengawasi berbagai persoalan khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres. Menurut para begawan filsafat itu, setelah putusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik Jokowi semakin jauh dari amanat yang diharapkan para pemilihnya. “Terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” tutur Simon.
Civitas academica Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) ikut mengeluarkan seruan terkait kondisi demokrasi Indonesia. Salah satunya mengkritik kiprah pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai membuat demokrasi Indonesia semakin merosot beberapa waktu terakhir. Kritikan tersebut disampaikan dalam Seruan Bela Negara bertajuk ‘Menyelamatkan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas’ yang diikuti alumni, dosen, hingga Mahasiswa di depan Gedung Rektorat UPNVJ, Selasa (6/2).
Dalam pernyataan sikapnya, Dosen Ilmu Politik UPNVJ Sri Lestari Wahyuningroem mengatakan pihaknya meminta agar seluruh pemerintah dan seluruh perangkat yang ada untuk menjunjung tinggi integritas. “Kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini merupakan keprihatinan bagi kami. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang kami percayai,” ujarnya saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UPNVJ.
Dalam pernyataan sikapnya, civitas academica UPNVJ menuntut pemerintah dan seluruh perangkatnya konsisten menjalankan amanat TAP NOMOR VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Selain itu, Sri mengatakan pihaknya juga mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi jalannya pemilu. Di sisi lain, pihaknya juga meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil. “Mendorong dan mendukung perjuangan masyarakat untuk menjaga sendi-sendi demokrasi yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung etika berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
9. Inilah daftar civitas academica kampus yang menyampaikan seruan kritik ke pemerintahan Jokowi sampai Senin (5/2). Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman Samarinda
Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Universitas Sumatera Utara (USU), Unika Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, Sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi, Civitas academica Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).
10. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie, mengingatkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia fokus bekerja sesuai tugas dan fungsinya saja, tidak perlu ikut mengomentari sikap yang disampaikan civitas academica berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Jokowi. “Lebih bagus Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya. Lebih bagus itu Bahlil itu tenang aja karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, lembaga-lembaga yang lain itu,” kata Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
Firman meminta Bahlil tak risau dengan gelombang kritik tersebut. Ia mengatakan sudah ada KPU dan Bawaslu yang punya tugas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ia menyebut para guru besar dan dosen yang menyuarakan sikap mereka itu itu memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Karena itu, kata Firman, tidak mungkin ditunggangi oleh suatu kepentingan dari pihak tertentu. “Bagaimana perguruan tinggi sekelas UGM, UI, ITB, (Universitas) Padjajaran, ITS, (Universitas) Airlangga ditunggangi?” ujar Firman.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin ada pihak yang mendalangi gerakan dan petisi para civitas academica di berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Jokowi.
Bahlil yang mengklaim sebagai aktivis ’98 mengaku sudah paham dengan gerakan yang organik atau bukan. Menurutnya, gerakan yang seharusnya dimulai dari mahasiswa tak berhasil, sehingga menyasar guru besar dan akademisi. “Ini skenario ini sudah paham sebagai mantan aktivis. Ya, sudahlah mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2) kemarin.
11. Komnas HAM meminta Presiden Jokowi pastikan bansos yang digelontorkan pemerintah tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan capres-cawapres tertentu. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan, Presiden Jokowi harus berkomitmen atas pelaksanaan pemilu yang jujur, demokratis, adil, dan ramah menghormati HAM. “Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk bantuan sosial, untuk pemenangan salah satu peserta pemilu,” ujar Saurlin dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku heran dengan membesarnya anggaran bansos yang bakal digelontorkan menjelang Pilpres 2024. Menurut Ganjar, peningkatan bansos ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa angka kemiskinan meningkat sehingga banyak masyarakat yang harus dibantu. “Saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat begitu,” kata Ganjar di Balikpapan, Selasa (6/2).
“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat, sehingga banyak orang yang dibantu atau karena alasan bencana?” ujar Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan, peningkatan anggaran bansos harus didasari alasan yang jelas. Namun, menurut dia, berdebat soal itu percuma karena publik tahu ada kepentingan lain di balik bertambahnya anggaran bansos.
12. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sudah babak belur jika diistilahkan pertandingan tinju. TGB mengatakan hal itu karena berkaca pada dinamika politik belakangan ini yang membuat beberapa pejabat publik di instansi penting, sepertti MK dan KPU yang tersangkut pelanggaran etik. “Uppercut pertama itu adalah keputusan MKMK yang memberhentikan Ketua MK karena pelanggaran etika berat,” kata TGB di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
‘’Lalu, yang kedua, kemarin kita baca, keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memberikan peringatan keras terakhir bukan hanya kepada Ketua KPU tapi juga kepada para Komisioner KPU diberikan peringatan, karena ada pelanggaran etika juga. Nah jadi ini pemilu kita ini sudah babak belur ya. Kalau kita bicara dalam tatanan nilai,” ujarnya lagi. TGB mengajak semua pihak menyelamatkan Pemilu 2024 yang tinggal tersisa beberapa hari lagi menuju pencoblosan.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di MK dan KPU ke PTUN. Dua kasus yang akan dilaporkan TPN adalah pelanggaran etik terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membukakan pintu untuk putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kedua, putusan DKPP terhadap komisioner KPU RI. “Dua putusan yang menyangkut pelanggaran etika yang terjadi di MK maupun di KPU, itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata usaha negara. Nah, kita mempertimbangkan itu,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai pencalonan Gibran sebagai wapres pada Pilpres 2024 bisa dibatalkan menyusul putusan DKPP kepada komisioner KPU RI. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpendapat, pencalonan pasangan Prabowo-Gibran telah memenuhi syarat untuk dibatalkan. Sebab, sudah ada dua putusan pelanggaran etik yang menyangkut pencalonan paslon nomor urut 2 tersebut.
Seperti diketahui, putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Sebelum putusan DKPP, ada putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Ketua MK saat itu Anwar Usman melanggar etik berat terkait putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pertengahan Oktober 2023.
Padahal, diketahui putusan MK tersebut memuluskan langkah Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024. “Dengan dua putusan yang melanggar kode etik ini ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa harusnya putusan pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan, (bukan) tidak batal demi hukum,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakpus, kemarin.
13. Pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho menyarankan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mundur usai DKPP memutuskan jajaran KPU melanggar etik terkait pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Apalagi sebelumnya, Majelis Kehormatan MK telah lebih dulu memutus Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran melakukan pelanggaran kode etik berat terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia capres dan cawapres. Yanuar memahami, putusan DKPP memang tidak serta-merta membatalkan pencalonan Gibran. Kendati begitu, menurutnya, keputusan mundur akan jauh lebih bijak di tengah polemik yang terjadi.
“Ini calon wakil presiden lho, hukumnya enggak apa-apa menurut hukum. Tapi MKMK dan DKPP mengatakan ini melanggar etik. Maka saya setuju, if i were Gibran, dengan kesatria saya mengatakan, saya mundur,” kata Yanuar dalam acara diskusi di Media Center Ganjar Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Yanuar, Gibran akan lebih terhormat dan mendapat tempat yang baik di masyarakat jika memilih mundur dan kembali ambil bagian dalam kontestasi Pilpres tahun 2029. Sebaliknya, masalah etik akan terus Gibran pikul jika dia tidak mundur dan akhirnya menang Pilpres 2024.
14. Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan enam anggotanya melanggar kode etik terkait pendaftaran cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, adalah kekeliruan besar. Menurutnya, langkah KPU sudah benar karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat self executing atau bisa langsung dilaksanakan tanpa memerlukan aturan tambahan.
“Menurut saya, putusan DKPP itu keliru besar itu, keliru besar. KPU hanya melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan self executing, jadi dia tidak perlu lagi atur pelaksanaannya,” kata Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2). Andi juga menilai DKPP melakukan kesalahan dengan mengeluarkan putusan tanpa mengundang dua pihak yang akan terimbas. Menurutnya, langkah berimbang harusnya dilakukan DKPP sejak awal. “DKPP ini harusnya mengundang pihak yang akan terkena imbas dari putusan DKPP, berimbang namanya. Jadi harus mendengar dari kedua belah pihak, tapi kan tidak dilakukan oleh DKPP,” jelasnya.
15. Efek jera dari sanksi etik yang dijatuhkan DKPP terhadap para penyelenggara pemilu mulai dipertanyakan. Pengajar hukum kepemiluan UI, Titi Anggraini mengatakan hal itu usai Ketua KPU, Hasyim Asy’ari kembali diberi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP per Senin (5/2). “Putusan DKPP ini seperti kehilangan taji dan tidak serius menegakkan etika penyelenggara pemilu,” ujar Titi, Selasa (6/2). “DKPP berkali-kali menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir tanpa ada efek jera yang bisa menjadi koreksi efektif atas kesalahan yang dilakukan,” katanya menambahkan.
Setahun terakhir, setidaknya, Hasyim sudah 3 kali dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Pertama, pada April 2023 berkaitan dengan kedekatannya secara pribadi dengan tersangka kasus korupsi sekaligus Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein. Kedua, pada Oktober 2023, karena aturan soal keterwakilan caleg perempuan yang bertentangan dengan UU Pemilu. Ketiga, pada 5 Pebruari 2024 diberi peringatan keras DKPP karena meloloskan Gibran sebagai cawapres 2024.
16. Politisi PDI-P Aria Bima mengingatkan KPU untuk tidak mempermainkan suara rakyat terkait Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya menanggapi putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang dinilai melanggar kode etik atas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. “Hati-hati KPU ya. Saya sarankan Ketua KPU dan komisioner KPU jangan main-main dengan suara rakyat. Saya orang Jawa, seluruh komisioner yang main-main dengan suara rakyat yang memanipulasi kehendak rakyat, nasibnya enggak benar semua,” kata Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
Ia pun mengingatkan para komisioner KPU lainnya jika kedapatan melakukan permainan dalam Pemilu 2024. “Nasib hidupnya enggak akan benar, mungkin saja anak sampai cucunya. Kan itu vox populi, memang ada rakyat yang terbeli, yang dipengaruhi, tapi banyak suara rakyat yang jujur. Kalau dia main-main ayo, siapa Ketua KPU yang main-main yang nasibnya bagus siapa? Cek saja, kasih tahu sama mereka,” kata Aria Bima. Mengenai sikap PDI-P melihat putusan DKPP, Aria mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada DKPP.
Pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari untuk kesekian kalinya bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap proses suksesi kepemimpinan dan praktik demokrasi menurun. “Jika penyelenggara Pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Selasa (6/2).
Menurut Neni, seharusnya para komisioner KPU menjaga integritas lembaga supaya tak menimbulkan keraguan masyarakat. Sebab, jika dalam proses Pemilu marak pelanggaran etika, bahkan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka bakal berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pergantian kepemimpinan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. “Publik menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu jika tidak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu,” ujar Neni.
Koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat memberikan sanksi etik kepada pasangan Prabowo – Gibran. Ajakan itu dilakukan setelah DKPP memberikan sanksi etik kepada para komisioner KPU yang melakukan pelanggaran etika dalam memproses pencalonan Gibran sebagai wapres. Di sisi lain, putusan DKPP tak berpengaruh apapun pada kepesertaan Gibran di Pilpres 2024. Sehingga, sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan agar masyarakat yang memberi sanksi langsung ke Prabowo-Gibran.
“Koalisi juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan sanksi etik kepada Paslon 02, Prabowo – Gibran dengan melakukan penolakan etik kepada Paslon 02 pada Pemungutan Suara pada 14 Februari mendatang,” kata Julius Ibrani, Selasa (6/2). “Pemilih mesti mengekspresikan kedaulatan rakyat dengan tidak memilih paslon yang mengandung pelanggaran etik berat dan berulang,” kata dia lagi. Menurut Julius, sanksi itu perlu diberikan masyarakat karena bukan kali pertama pendaftaran Gibran disebut melanggar etik penyelenggaraan pemilu.
17. Kuasa Presiden Jokowi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memperbolehkan presiden berkampanye pada Pemilu 2024. Kuasa presiden itu turut menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam argumennya, pada sidang lanjutan gugatan UU Pemilu terkait pasal presiden dan wakil presiden boleh berkampanye di gedung MK, Selasa (6/2).
Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR, Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023. Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong selaku kuasa presiden menyampaikan keterangan Presiden Jokowi terhadap pelbagai dalil yang dimohonkan pada Perkara Nomor 166 tersebut.
“Keikutsertaan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam pemilu hendaknya diletakkan dalam pemahaman sebagai sikap mereka untuk memilih salah satu peserta pemilu, baik ketika menggunakan hak suaranya maupun sikap untuk mendukung salah satu peserta pemilu dengan mengajak orang lain untuk ikut memilih pasangan calon tertentu atau ikut berkampanye dengan salah satu pasangan calon,” ujar Togap dalam persidangan.
“Sebagai warga negara menggunakan hak suaranya maka hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum,” sambungnya.
18. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan partainya membuka pintu lebar-lebar bagi Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam partai yang dipimpinnya. Kaesang mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo yang mengatakan pihaknya sudah tidak lagi menganggap Jokowi sebagai kader partai banteng moncong putih. “Kami membuka lebar (kesempatan) bagi Pak Presiden (Jokowi) untuk bergabung,” kata Kaesang usai acara “Kampanye Akbar PSI Mawar Melawan” di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (6/2). Terkait kepastian status Jokowi di PDI Perjuangan, Kaesang menyebut hal itu adalah urusan “dapur” partai masing-masing. “Saya tidak mau ikut campur,” tambah putra bungsu Jokowi itu.
19. Ketua Umum Partai Demokrat AHY meminta, perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024 jangan sampai memecah belah bangsa. Ia mengingatkan butuh perjuangan besar untuk membuat Indonesia bersatu dan menjadi bangsa besar. “Ketegangan akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa, ongkosnya terlalu mahal,” kata AHY dalam pidato politik ‘Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera’ di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
AHY pun berharap masyarakat membuat pilihan yang sesuai dengan hati nurani masing-masing pada 14 Februari nanti. Ia menuturkan nasib Indonesia dalam lima tahun ke depan akan ditentukan melalui suara warga. “Dari bilik suara berukuran kecil itulah rakyat Indonesia akan membuat keputusan besar,” kata dia. AHY mengklaim Demokrat berkomitmen untuk membuat Indonesia lebih baik dari saat ini dalam berbagai aspek. Demokrat berupaya untuk mendapatkan kursi yang maksimal baik di tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demokrat, lanjut AHY, menawarkan komitmen dan solusi untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai keuangan Indonesia akan kuat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat di kisaran 6-7 persen per tahun. “Untuk itu, strategi yang Demokrat tawarkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi tadi, dilakukan dengan berpijak kepada empat komponen utama dari rumus dasar peningkatan PDB,” jelas AHY.
Di sisi lain, AHY mengkritik, investasi yang masuk ke Indonesia masih kurang efisien lantaran masih banyak SDM yang kurang produktif, dan banyak terjadi korupsi di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato politik berjudul ‘Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera’ di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). “Skor ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 7 dari standar umum 4. Artinya investasi kita masih kurang efisien. Kurang efisiennya investasi Indonesia disebabkan persoalan SDM yang kurang produktif, birokrasi yang kurang efisien, banyaknya korupsi di berbagai sektor, serta berbagai permasalahan terkait kepastian hukum di negeri kita,” tandas AHY. Ia menjelaskan, kekurangan dalam sektor investasi tersebut harus dibenahi secara bersama supaya menjadi lebih efisien. Dia menekankan investasi harus berorientasi pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. AHY mengatakan, jika jumlah investasi tidak tepat, walaupun jumlahnya besar, belum tentu bisa menyerap tenaga kerja yang tinggi. (HPS)
