Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Isu menarik pagi ini, statemen Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan menuai protes. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Prabowo memiliki informasi yang lengkap dalam memilih para pembantunya. Cak Imin menimpali, bukan hanya Luhut, semua ingin kepemimpinan kabinet yang baik.
Isu lainnya, PAN siapkan pelawak Eko Patrio sebagai Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Khofifah Indar Parawansa menolak tawaran kursi Menteri, karena ingin maju lagi sebagai calon Gubernur Jatim. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpandangan, Prabowo ingin menjadi jembatan penghubung bagi para pendahulunya yang tidak akur. Berikut isu selengkapnya.
1. Statemen Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan menuai protes. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo Subianto memiliki informasi yang lengkap dalam memilih para pembantunya. “Pak Prabowo itu orang hebat, terlatih, informasinya sangat lengkap. Pasti Pak Prabowo akan memilih pembantu-pembantu terbaik,” ujar Zulhas, Minggu (5/5).
Zulhas menjelaskan, Prabowo memiliki hak penuh sebagai Presiden untuk menentukan para pembantu terbaiknya. Itu merupakan hak prerogatifnya sebagai seorang Presiden. “Beliau tahu yang terbaik, beliau terlatih, punya pengetahuan luas, pengalaman luas, infonya lengkap. Pasti beliau akan memilih yang terbaik. Dan itu hak penuh prerogatif presiden terpilih,” jelasnya.
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga sama. Ia mengatakan, tak ada seorang pun yang menginginkan adanya sosok “toxic” atau beracun duduk di dalam jajaran pemerintahan. “Ya (soal tak bawa orang) toxic (ke dalam pemerintahan) pasti bukan hanya harapan Pak Luhut siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik,” kata Cak Imin di Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/5). Kata Cak Imin, setiap pemimpin pasti memiliki kriteria yang baik untuk memilih siapa yang akan membantunya di pemerintahan. Ia menilai, semua orang juga paham siapa sosok yang layak duduk di pemerintahan. “Bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham,” kata Cak Imin.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan, Prabowo memiliki semangat untuk merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa. Ia mengimbau, jangan ada pihak-pihak yang memecah belah relawan dengan TKN, dengan menggunakan “politik toksik”. “Ada yang entah dimana waktu pilpres tapi saat ini kemudian serasa paling pahlawan serta mengklaim kerja kerja relawan dengan tujuan minta jabatan tertentu di pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, inilah termasuk toksik yang sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Luhut,” ujarnya, Minggu (5/5).
3. Terpisah, jubir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menjelaskan, Luhut hanya sekedar memberi saran agar Prabowo memperhatikan adanya pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program pemerintah. “Pak Luhut hanya kasih sumbang saran saja,” ujar Jodi, Minggu (5/5).
“Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan,” tambahnya. Luhut, kata dia, ingin menekankan pentingnya kesatuan fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan demi kepentingan bersama.
4. Kelompok relawan Projo setuju dengan saran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toxic dalam pemerintahannya. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai, Luhut memberikan nasihat yang baik kepada Prabowo karena masyarakat juga tidak ingin orang-orang toxic duduk di pemerintahan Prabowo. “Nasihat Pak Luhut bagus. Saya pikir itu aspirasi banyak pihak yang memiliki pandangan yang sama,” ujar Budi Arie, Sabtu (4/5).
Namun demikian Budi Arie menekankan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih 2024. Ia mengatakan, Jokowi juga sudah menyatakan tak ingin ikut campur dalam penyusunan kabinet jika tak dimintai saran oleh Prabowo. “Pak Jokowi sudah bilang tidak mau ikut campur kecuali beliau dimintai saran. Publik atau siapapun boleh mengajukan saran. Walau keputusan tetap menjadi hak nya Pak Prabowo,” ujar Budi.
5. PAN siapkan pelawak Eko Patrio sebagai Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan salah satu kader PAN, Eko Patrio tengah disiapkan jadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan, PAN baru menyiapkan nama lantaran belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN.
“Politik itu dinamis. Penyusunan kabinet masih dalam proses. Partai-partai pendukung belum mengetahui posisi yang ditawarkan. Masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi,” ujar Saleh, Minggu (5/5). “Dalam konteks itu, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan. Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet. Salah satunya, Eko Patrio,” sambungnya.
6. Khofifah Indar Parawansa menolak tawaran kursi menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran, karena ingin maju lagi menjadi calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024. “Ada, ada (tawaran). Tapi saya sudah menyampaikan dari awal, saya mohon diberi kesempatan untuk kembali memimpin dan menjaga Jawa Timur,” kata Khofifah saat halalbihalal Muslimat NU di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5). Khofifah mengaku ingin kembali menjadi gubernur untuk membuat Jawa Timur lebih maju dan hebat.
Ditanya soal pendampingnya, Khofifah mengaku nyaman dan produktif bekerja dengan Emil Dardak. Menurut Khofifah, kenyamanan dan produktivitas menjadi faktor penting dalam menentukan calon wakilnya. “Saya merasa nyaman dan produktif dengan Mas Emil. Nyaman itu penting, produktif itu penting,” kata Khofifah.
7. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpandangan, Prabowo ingin menjadi jembatan penghubung bagi para pendahulunya yang tidak akur. “Prabowo ingin menjadi bridging atau jembatan untuk menyatukan mantan-mantan presiden yang sampai saat ini belum akur. Masih belum harmonis, masih berkonflik,” ujar Ujang, Minggu (4/5). Ia mencontohkan hubungan antara mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan mantan Presiden SBY.
Menurut dia, hubungan keduanya terbilang tidak harmonis sejak Pemilu 2004. Kemudian Megawati dengan Presiden Jokowi, hubungan keduanya merenggang dan saling berseberangan pada Pemilu 2024. “Dari 2004 SBY dengan Megawati hingga Pilpres 2024, sudah lima kali pemilu itu masih belum akur, masih belum akrab. Ditambah lagi pada Pilpres 2024 hubungan Jokowi dengan Megawati juga tidak akrab,” kata Ujang.
Ujang berpandangan, pembentukan presidential club tak serta merta dapat memperbaiki hubungan antarpresiden yang berkonflik. Menurut dia, sulit untuk menyatukan Megawati Soekarnoputri dengan SBY dan Jokowi selama belum ada rekonsiliasi. “Iya, saya sih melihatnya begitu. Selama mereka belum ketemu, belum bermaaf-maafan, belum rekonsiliasi, ya walaupun di satu wadah pun mereka akan tetap saling membelakangi, saling tidak akrab,” ujar Ujang.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menganggap, butuh kedewasaan dari para mantan presiden agar presidential club bisa terwujud. “Persoalan apakah lembaga tersebut bisa bekerja efektif atau tidak, akan bergantung pada kedewasaan masing-masing mantan presiden dalam mengelola ego dalam pola relasi konflik politik personal yang sebenarnya tidak produktif,” ujar Umam, Sabtu (4/5). Ia mengatakan, tantangan Prabowo adalah mengatasi hubungan Megawati Soekarnoputri dengan SBY dan Presiden Jokowi.
Sebab, Megawati mempunyai catatan konflik lama dengan SBY dan hubungannya buruk dengan Jokowi akibat Pilpres 2024. “Mulai dari komunikasi yang belum terbuka dengan Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi imbas dinamika politik sebelumnya,” ucapnya. Namun Umam memaparkan sejumlah keuntungan jika presidential club bisa terbentuk. Kata dia, forum itu dapat membuat presiden yang memimpin mempunyai penasihat informal.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang, Presidential Club yang digagas Prabowo Subianto berpotensi tumpang tindih dengan jabatan Wantimpres dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). “(Presidential club) akan tumpang tindih dengan Wantimpres, atau bahkan dengan KSP,” kata Dedi, Minggu (5/5). Ia menilai, Presidential Club sebenarnya tak terlalu diperlukan karena presiden telah dibantu para menteri di kabinet. Para menteri siap memberikan masukkan yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. “Juga ada dewan pertimbangan presiden. Yang diperlukan adalah tata kelola pemerintahan yang subtansial, ringkas dan jauh dari rencana akomodasi politis.
Dedi berpendapat, presidential club tidak akan efektif dan jika tujuannya Cuma untuk menyatukan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. “Sekarang Jokowi masuk daftar tokoh yang mungkin tidak akan disapa Megawati,” kata Dedi, Minggu (5/5). “Upaya menyatukan (Megawati dengan Jokowi) bisa saja dilakukan, tetapi sepertinya tidak berhasil, Megawati punya catatan konsisten dalam membangun hubungan, ia dengan Gus Dur dan ia dengan SBY sebagai contoh,” jelasnya.
Dedi memperkirakan, Presidential Club yang akan dibentuk Prabowo tidak akan menghasilkan apa-apa. Prabowo, kata dia, merupakan pribadi yang tidak bisa didikte oleh siapa pun, termasuk presiden pendahulunya. “Bisa saja secara formal, Prabowo berhasil adakan Presidential Club. Tetapi realita yang ada hanya akan sebatas cangkang kosong, tidak akan ada aktifitas apa-apa, satu sisi tidak mungkin Prabowo didikte oleh presiden terdahulu,” kata Dedi lagi. Gagasan Prabowo tersebut juga tumpang tindih dengan jabatan yang sudah ada sebelumnya seperti Wantimpres dan Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Dedi memandang gagasan tersebut tidak diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.
Kader PDIP Masinton Pasaribu menganggap saluran komunikasi antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap lancar tanpa harus tergabung dalam Presidential Club. Menurutnya, tanpa keberadaan Presidential Club, komunikasi keduanya tak menemui hambatan. “Ibu Megawati dengan Pak Prabowo enggak ada hambatan untuk lakukan komunikasi di antara beliau berdua. Karena ibu Megawati dan pak Prabowo selain sebagai sahabat juga adalah yang pernah berpasangan (pada Pilpres). Jadi enggak ada hambatan kalau antara ibu Megawati dan Pak Prabowo,” ,” Minggu (5/5).
8. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presidential Club yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sifatnya, sukarela. Para presiden terdahulu dibebaskan untuk datang ataupun tidak. “Sifat club seperti itu tentu harus bersifat sukarela. Yang mau datang silakan datang. Yang enggak mau datang juga enggak apa-apa,” ujar Yusril, Minggu (5/5). Yusril menjelaskan, persoalan politik dan pribadi antara para Presiden terdahulu, seharusnya sudah selesai.
Menurutnya, posisi mereka semua adalah negarawan yang sudah tidak punya kepentingan pribadi dan golongan. “Tetapi mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya. Yusril menyebut pembentukan Presidential Club bisa saja dilakukan secara informal. Kata dia, klub itu bukanlah lembaga negara, melainkan hanya sebuah forum informal di mana Presiden dan para mantan presiden yang masih hidup bertemu dan bertukar pikiran.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu menyatukan kembali dan mempererat hubungan antarpara presiden terdahulu. “Saya yakin Pak Prabowo dapat merekatkan para tokoh bangsa agar dapat menyatu demi pembangunan bangsa,” ujar Dave, Minggu (5/5). Partainya menyambut baik rencana Prabowo membentuk Presidential Club, dan mempertemukan para presiden terdahulu untuk memudahkan Prabowo menjalankan roda pemerintahan.
Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju dengan ide Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club. Syahrial menjelaskan, Presidential Club tidak harus dilembagakan. Yang penting, bisa mempercepat pembangunan Indonesia. “Pak SBY setuju. Meskipun tidak harus dilembagakan, Presidential Club ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan yang hendak dicapai presiden yang sedang bertugas,” ujarnya.
9. Dua politisi PDIP, Hendrawan Supratikno dan Andreas Hugo Pareira ingatkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang ingin konsultasi ke Megawati Soekarnoputri untuk susun kabinet. Menurut keduanya, penentuan kabinet pemerintahan itu hak prerogative presiden, bukan wakil presiden. Hendrawan mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet pemerintahannya kelak, bukan Gibran.
“Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan,” kata Hendrawan, Minggu (5/5) malam. Andreas Hugo juga sepakat dengan Hendrawan. Ia minta semua pihak menghormati hak prerogatif presiden menyusun kabinet. Menurut dia, wakil presiden terpilih Gibran hanya bertugas untuk membantu presiden. “Yang punya hak prerogatif itu adalah presiden. Wakil presiden itu tugasnya membantu presiden,” ujarnya.
10. Bendahara DPP relawan Projo, Panel Barus menilai PDI-P terbawa perasaan alias baper karena mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya merespons sejumlah elite PDIP yang berulang kali menyerang Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Panel, singgungan itu bermakna negatif. “Itu tanda PDI-P baperan ketika kalah dan baperan cerminan dari ketidakdewasaan dalam berpolitik,“ kata Panel dalam keterangannya, Minggu (5/5). Padahal, menurut Panel, PDI-P mestinya introspeksi diri di internal karena kalah dalam pilpres. (HPS)
