Jusuf Kala dan Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini soal rencana tambah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam mengaku, dari informasi yang dia himpun, ada upaya untuk menggemukkan jumlah kabinet. Tidak Cuma 40 kursi tapi 48. JK bilang itu bukan kabinet kerja tapi kabinet politik. Gibran menjawab, wacana itu masih dalam pembahasan.
Isu hangat lainnya, pengamat politik Ujang Komaruddin berpendapat, wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menerima resistensi dari kader dan senior di Partai Golkar apabila tiba-tiba menduduki kursi ketua umum. Sebab, dia bukan kader binaan Golkar, tetapi berpolitik bersama PDI-P. Kalau ketua umum tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Golkar partai besar, partai yang sudah establish, tidak bisa diacak-acak, digoyang-goyang, atau diobok-obok. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam mengaku, dari informasi yang dia himpun, ada upaya untuk menggemukkan jumlah kabinet. “Bahkan bukan hanya 40. Menurut informasi spekulatif yang saya dengar itu bisa mencapai sekitar 48 posisi kementerian,” ujar Umam dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (7/5).
Menurut Umam, upaya melibatkan sejumlah pakar ketatanaegaraan untuk mencari legitimasi wacana penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan mendatang dianggap sebagai upaya menggiring kepada situasi tertentu. Ia mempertanyakan hubungan antara asosiasi pengajar hukum tata negara dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kekuatan politik tertentu. “Barangkali tidak ada tapi kemudian ada titik benang merah yang kemudian seolah ini menjadi semacam operasi cipta kondisi,” ujarnya.
Umam menuturkan, sejumlah problem diperkirakan bakal muncul jika pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian. Ia memprediksi, usulan penambahan jumlah kementerian sampai 40 akan memicu persoalan baru. Problem pertama, kata Umam, adalah soal penambahan anggaran negara jika jumlah kementerian bertambah.
“Misalnya tadi menyebut tentang konteks budget. Karena bagaimanapun juga, penambahan nomenklatur pasti berimplikasi kepada fiskal negara. Akan ada cukup banyak sekali turunan-turunan dari penciptaan kementerian baru,” kata Umam.
Umam menyarankan Prabowo-Gibran menetapkan 2 syarat utama, jika benar-benar ingin menambah jumlah Kementerian. Pertama, Prabowo dan Gibran memastikan proses pengambilan keputusan di internal harus betul-betul cermat, tidak terjebak dengan alasan politis. “Yang pertama tentu harus meletakkan pada basis keahlian dan pengalaman. Maka zaken kabinet atau kabinet ahli itu menjadi sebuah keniscayaan kalau misal memang betul Prabowo-Gibran berorientasi pada hasil dari pemerintahan yang memang betul-betul efektif,” kata Umam.
Yang kedua, Prabowo mesti mengutamakan kredibilitas dan independensi calon menteri. Sebelum memilih kandidat, sebaiknya Prabowo memperhitungkan berapa kelompok profesionl yang dipercaya untuk memimpin sejumlah posisi strategis di kabinet. Contohnya seperti keuangan, pendidikan, sampai perdagangan. “Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat ‘sapi perah’ bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu,” ujar Umam.
Ia juga menyarankan supaya jika penambahan jumlah kementerian terealisasi maka pemerintahan mendatang harus memastikan garis komando. “Jangan sampai ditambah jumlah kementerian yang ada, ego sektoral dan problem koordinasi antarkementerian justru semakin kompleks. Semakin menyulitkan di sana,” paparnya.
Umam berharap, gagasan membentuk kementerian baru yang dilontarkan kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto bukan hanya menampung kepentingan sejumlah kekuatan politik yang mendukungnya dalam Pilpres yang lalu. “Ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah wacana yang bukan hanya sekadar soal politik akomodatif,” ujarnya.
2. Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih orang-orang yang profesional sebagai menteri di kabinet pemerintahan mendatang. “Sebab, dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional,” ujar Ma’ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5). Ma’ruf menyebutkan, tokoh profesional yang dimaksud dapat berasal dari kalangan partai politik maupun nonpolitisi seperti tokoh profesional murni atau berasal dari organisasi masyarakat.
“Cuma profesionalnya bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya,” ujar mantan Ketum MUI itu. Ma’ruf mengatakan, jumlah kementerian yang akan dibentuk untuk pemerintahan mendatang bisa saja bertambah sesuai kebutuhan, namun ia menyebutkan, 34 kementerian yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah.
3. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyentil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto yang disebut-sebut ingin menambah jumlah kementerian, dari 34 menjadi lebih dari 40. JK mengatakan, jika demikian, itu bukan kabinet kerja lagi, tetapi kabinet yang mengedepankan politis. “Ada juga (mengakomodasi partai pendukung). Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis,” ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5). “Ya tentu lah kalau hanya dimaksud hanya mengakomodir politis kan,” kata dia.
JK menyampaikan, kalaupun pada akhirnya Prabowo menambah jumlah kementerian, harus diubah terlebih dahulu UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dia juga mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi posisi kabinet haruslah orang yang profesional di bidang kementerian tersebut. “Iya memang dulu dibagi dulu, ini kabinet kerja dibagi profesional dan yang biasa diisi oleh politisi, tapi politisi juga harus profesional sesuai bidangnya,” ucap JK. Menurut JK, terkait jumlah kementerian yang ideal, sebenarnya bergantung pada program kerja daripada pemerintah itu sendiri.
JK mengaku tidak paham dengan wanti-wanti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait orang-orang toxic masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, orang-orang yang melanggar Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang tidak boleh masuk pemerintah. Pasal 33 yang dimaksud berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
“Pertama, saya tidak mengerti toxic. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan UU, UUD Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas,” ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5). Menurut JK, orang-orang yang melanggar UUD 1945 lah yang seharusnya tidak boleh masuk ke pemerintahan. Dia menilai, pelanggar UUD 1945 lebih tidak layak masuk ketimbang orang toxic. “Siapa yang melanggar UUD, tidak melaksanaknya untuk kepentingan rakyat tidak boleh, lebih tidak boleh dibandingkan toxic,” ucapnya.
4. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal wacana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto hingga lebih dari 40 orang. Menurutnya, wacana itu masih dalam pembahasan dan penggodokan. “Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya,” kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5).
Menurut Gibran, kementerian untuk mengurus program makan siang gratis sempat dibahas terkait wacana menambah jumlah kementerian itu. “Kemarin sempat dibahas itu. Tapi, tunggu dulu ya,” ujar dia. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan, pembahasan terkait wacana menambah kementerian yang mengurusi program makan siang gratis karena menyangkut anggaran yang besar.
“Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas. Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah. Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu,” ujar Gibran.
Gibran Rakabuming Raka menegaskan, kabinet Prabowo akan banyak diisi dari kalangan profesional. Namun, Wali Kota Solo ini enggan membeberkan lebih lanjut perihal komposisi kabinet tersebut. Gibran hanya mengatakan, penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden terpilih, Prabowo Subianto. “Ya banyak profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih. Sekali lagi, nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Presiden terpilih,” kata Gibran.
Ia mengatakan partai politik mulai mengusulkan bakal calon Menteri. “(Parpol mulai setor nama calon menteri) Nggeh. Sekali lagi, keputusan ada (di tangan) Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Ditunggu saja,” kata Gibran saat ditemui di DPRD Kota Solo.
5. Presiden Jokowi mengaku tak mau ikut campur terkait rencana penambahan kementerian dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyatakan, urusan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan kepentingan presiden dan wapres terpilih. Jokowi meminta pertanyaan soal susunan kabinet pemerintahan mendatang semestinya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Jokowi menambahkan jika nantinya Prabowo meminta masukan terkait kabinet, ia hanya bisa memberikan saran.
Presiden Jokowi menilai saran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toxic ke pemerintahan adalah saran yang tepat. “Sudah benar dong. Benar, benar,” ujar Jokowi seusai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Selasa (7/5). Kendati demikian, Jokowi tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai sosok yang dianggap toxic oleh Luhut.
“Ya ditanyakan kepada Pak Luhut,” ujar Jokowi. Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo agar berhati-hati memilih figur yang akan dimasukkan ke dalam kabinet mendatang. “Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia),” kata Luhut dalam pidatonya di Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5).
6. Mantan capres Ganjar Pranowo mengkritik wacana menambah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ganjar menilai, penambahan jumlah menteri tak sesuai ketentuan undang-undang. Menurutnya, politik akomodasi tak bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan. “Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” ucap Ganjar usai menghadiri halalbihalal ormas Barikade ’98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5). Politisi PDIP itu meyakini pasangan capres dan cawapres terpilih bisa lebih bijak mempertimbangkan wacana tersebut.
7. Mantan Capres Anies Baswedan mengatakan, rencana Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah Menteri dalam kabinenta boleh saja dilakukan asal tidak melanggar undang-undang yang berlaku. “Satu, semua diatur dengan UU. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan,” ujar Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (7/5). Menurut dia, urusan kementerian merupakan hak presiden terpilih.
Anies menilai, pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic ke pemerintahan tidak perlu terlalu ditanggapi. “Saya rasa begini ya. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu,” ujar Anies saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (7/5). Anies mengaku dirinya menghindari penggunaan diksi-diksi yang merendahkan perbedaan pandangan. Menurut Anies, perbedaan pandangan itu bukan sesuatu yang buruk.
8. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto sebaiknya lebih memikirkan kondisi masyarakat, daripada berupaya mengakomodasi partai-partai pendukungnya lewat penambahan jumlah kementerian. Ia berpandangan, usulan menambah jumlah kementerian merupakan upaya mengakomodasi partai pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, jumlah partai pendukung dan partai yang sudah menyatakan akan berada di barisan pemerintah cukup banyak. “Ya saya sih melihat kalau mau menambah ya kelihatannya itu terkait karena koalisi yang dibangun besar. Karena yang di bangun banyak,” ujar Ujang, Selasa (7/5). “Jadi harus banyak pihak, banyak partai yang berkepentingan harus mendapatkan kursi di jatah menteri itu. Ya saya sih melihatnya seperti itu,” kata Ujang.
9. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet lebih dari 40 kementerian sebagai pemborosan uang negara. Kata dia, penambahan kementerian akan berimplikasi pada pembentukan undang-undang baru dan penambahan beragam aturan terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan kementerian yang baru. “Jadi betapa banyaknya pemubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah Undang-Undang,” katanya saat ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).
Feri menggambarkan, jika kementerian baru ditambah, implikasi terhadap penggunaan anggaran negara harus ditambah. Sebab, kementerian akan membutuhkan kantor-kantor wilayah yang baru di setidaknya 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, operasional lembaga tingkat kementerian tidak murah, menambah kementerian yang baru artinya menyiapkan sumber daya baik di bidang pegawai maupun untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dia menilai nomenklatur kementerian yang sudah ada saat ini yaitu 34 kementerian sudah sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
10. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut, peluang Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka masuk ke Partai Golkar lebih terbuka dibanding partai lainnya. Ujang mengatakan, Golkar lebih berpeluang dipilih karena ada dua alasan. Pertama, pertimbangan soal kenyamanan. Kedua, posisi yang bakal ditempati di partai tersebut. Menurut Ujang, sebagai Wapres RI terpilih, Gibran punya kans menduduki jabatan penting di Golkar. “Posisinya katakanlah sebagai calon wakil presiden (cawapres) terpilih atau wapres yang akan dilantik, itu musti punya posisi yang pas, yang cocok, yang terhormat gitu di partai,” ujar Ujang, Selasa (7/5).
Terkait posisi, Ujang menyebut Gibran lebih pas menempati jabatan anggota dewan pembina atau anggota dewan penasihat, bahkan mungkin anggota dewan pakar di Partai Golkar. “Jadi masuknya itu harus nyaman. Ada kenyamanan lalu di saat yang sama punya posisi yang pas yang terhormat gitu karena posisinya sebagai wapres yang akan dilantik,” kata Ujang.
Ia menegaskan, Gibran tidak bisa menduduki posisi Ketua Umum Golkar karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan partai. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun aktif dalam partai. Ditambah lagi, menurut Ujang, ada istilah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) jika ingin menjadi Ketua Umum Golkar. Ujang berpendapat, Gibran akan menerima resistensi dari kader dan senior di Partai Golkar apabila tiba-tiba menduduki kursi ketua umum.
Hal itu mengingat, putra sulung Presiden Jokowi itu bukan kader binaan karena sebelumnya dia berpolitik bersama PDI-P. “Kalau (jadi) Ketua Umum enggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ini akan mendapatkan perlawanan dari senior-senior dan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Golkar partai besar, partai yang sudah establish, tidak bisa diacak-acak, digoyang-goyang, diobok-obok Gibran yang tidak memenuhi syarat,” ujar Ujang.
Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menyiapkan road map atau peta jalan politik ke depan. Hal itu dikatakannya menanggapi posisinya kini yang sudah tidak diakui PDI-P dan belum bergabung ke partai politik lain. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpandangan, Gibran sejauh ini paling mungkin bergabung ke Partai Golkar. Apalagi, Golkar juga sudah membuka pintu untuk Gibran dan ayahnya, Jokowi. “Jadi dalam konteks langkah awal Gibran masuk parpol setelah dilepas oleh PDI-P, ya kelihatannya yang cukup punya peluang ke Partai Golkar,” kata Ujang.
Ujang mengatakan, penting bagi Gibran untuk bergabung ke parpol sebagai kendaraan politik apabila hendak maju pada kontestasi Pilpres 2029. Polrpol juga sebagai tempat bernaung yang bisa mendukung dirinya pada pemerintahan ke depan. “Pasti berpolitik. Dia butuh partai, butuh kendaraan apalagi misalkan jadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2029 nanti. Butuh parpol, butuh koalisi bahkan hingga 20 persen gitu. Jadi, enggak mungkin Gibran enggak berpolitik,” ujarnya. Namun, kata Ujang, bakal sulit bagi Gibran apabila mengincar kursi ketua umum di Golkar. Sebab, partai berlambang pohon beringin itu disebut memiliki aturan yang ketat.
11. Presiden Jokowi malah berkelakar saat ditanya soal parpol apa yang akan dia pilih setelah pensiun sebagai Kepala Negara. Ia justru melempar jawaban yang bernada kelakar. “Pak, rencana ke depan akan berlabuh ke parpol mana?,” tanya wartawan kepada Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, Selasa (7/5). “Akan berlabuh ke pelabuhan,” jawab Jokowi sambil tersenyum.
Sebelumnya Ketua Umum Relawan ProJo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, kemungkinan Presiden Jokowi akan berlabuh ke salah satu parpol. Hal itu disampaikannya saat dimintai tanggapan soal elit PDI-P yang menyebut Jokowi sudah bukan merupakan kader parpol. “Enggak apa-apa (disebut sudah bukan kader). Asik-asik saja. Kalau kata sana enggak, ya sudah. Kita apa saja. Toh mengabdi di republik ada tempatnya,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4).
“Ya tunggu saja (akan merapat ke parpol lain). Kalau sekarang dibocorin kurang seru,” lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut soal apakah Jokowi akan berlabuh ke parpol yang identik dengan warna kuning, Budi Arie enggan menanggapi. Ia tetap meminta agar publik menunggu. “Tunggu saja, tunggu,” katanya.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto melempar sinyal, partainya akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, pernyataan capres Ganjar Pranowo yang mengaku tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan cerminan sikap PDI-P. “Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi,” kata Hasto di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurut Hasto, sikap Ganjar tersebut juga menegaskan, pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya, karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan. “Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak,” ujarnya. Hasto mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PDI-P maupun Ganjar tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, apalagi banyak tantangan ke depan yang membutuhkan gotong royong seluruh komponen.
Mantan capres Ganjar Pranowo kembali menegaskan, tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia. “Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, kemarin malam.
Lebih jauh, Ganjar juga menegaskan, komitmennya itu bukan berarti dirinya tidak cinta terhadap pemerintahan yang akan datang. Menurut dia, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran. “Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” ujar mantan Gubernur Jateng ini. Di lain sisi, Ganjar menilai, keputusan tersebut juga disampaikan untuk menghargai moralitas politik.
Cawapres Mahfud MD bakal kembali ke kampus setelah rangkaian Pilpres 2024 berakhir. Mahfud mengatakan, menjadi pengajar merupakan cara yang paling pas untuk memperbaiki praktik hukum di Indonesia yang sedang rusak. “Saya akan kembali ke kampus terutama untuk meluruskan cara kita berhukum. Cara kita berhukum sekarang sedang agak rusak,” kata Mahfud di Posko Teuku Umar, Jakarta, kemarin.
Mantan Ketua MK ini menilai ada sejumlah indikator yang menandakan rusaknya praktik hukum di Indonesia. Misalnya, proses pembuatan undang-undang (UU) yang menurutnya hanya untuk menuntaskan hasrat kepentingan segelintir pihak. “Ketika membuat undang-undang lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam undang-undang,” ujarnya.
Mahfud menilai saat ini muncul praktik intervensi di pengadilan ketika sedang menguji UU yang diprotes oleh masyarakat. “Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat undang-undang dan menegakan hukum di pengadilan,” kata Mahfud.
13. Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka santai saja dalam menanggapi tekad Ganjar Pranowo yang konsisten berada di luar pemerintahannya kelak. Gibran tidak mempersoalkan Ganjar yang akan memilih oposisi. “Ya udah, nggak apa-apa,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5). Putra sulung Presiden Jokowi ini meminta Ganjar untuk mengawal roda pemerintahan. “Mohon dikawal dari luar ya. Siapa pun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya. Tidak masalah,” jelasnya.
Wali Kota Solo tak mempersoalkan sikap Ganjar yang memilih oposisi dan PDI-P yang akan berada di luar pemerintahan. “Biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi, atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya, semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden terpilih,” terangnya.
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghimbau masyarakat tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, dua minggu terakhir, muncul video atau konten sosial media seperti Instagram, Tiktok, Facebook, dan X yang berisi informasi uang hilang di tabungan dan ajakan ke masyarakat untuk menarik dananya di bank. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, BRI akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja menyebarkan berita atau konten yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“BRI mengambil tindakan tegas dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak terkait, karena konten berisi informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Hendy dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5). Hendy menyebut, konten tersebut dengan sengaja diviralkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat.
Pasalnya, sebagian di antaranya berisi ajakan untuk menarik uang di tabungannya. Konten yang berisi tentang narasi menabung di bank tidak aman serta ajakan untuk menarik semua uang di BRI ini cukup meresahkan masyarakat tersebut memiliki kemiripan, salah satunya adalah diunggah oleh akun-akun tidak kredibel.
15. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai ada efek buruk yang ditimbulkan dari putusan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Putusan terkait sengketa Pilpres 2024 itu dinilai dapat memotivasi para kandidat berbuat securang-curangnya. Motivasi itu muncul karena kecurangan yang ditengarai terjadi di Pilpres sulit dibuktikan dalam waktu singkat dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Orang jadi berpikir curang securang-curangnya karena dengan curang yang jauh lebih besar kecurangan itu sulit untuk dibuktikan dan direspons oleh Mahkamah,” ujar Feri saat ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (7/5). “Jadi kalau mau menang jangan jarak kecurangan nya cuma 2 persen harus parah begitu ya,” sambung dia.
Feri Amsari menilai, kontestasi kotak kosong melawan kandidat pemilihan kepala daerah akan bertambah pada Pilkada 2024. Sebab, menurut dia, fenomena ini mungkin meluas sebagai dampak intervensi kekuasaan dan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Potensinya bisa besar bertambah ya, karena kecurangan itu modelnya banyak sekali, salah satunya dengan membeli seluruh perahu partai politik agar lawan tidak tersaingi,” ujar Feri lagi.
16. Mantan capres Anies Baswedan masih butuh waktu untuk memikirkan maju tidaknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada serentak 2024. “Izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak,” kata Anies di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (7/5). Anies mengamini ada banyaknya masukan dari berbagai kalangan agar dirinya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Ia menganggap itu sebagai sebuah kehormatan ketika mendapat masukan tersebut. Tetapi, ia tegaskan masih butuh waktu untuk berpikir. Anies juga menanggapi isu soal berduet dengan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ia mengatakan belum memutuskan untuk maju lagi untuk periode kedua. “Wong mutusin maju aja belum tahu, kok duet,” ujarnya. (HPS)
