Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (net)
Isu menarik pagi ini, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut semua fraksi di DPR sudah menyetujui amendemen UUD 1945 menuai protes politisi Senayan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pernyataan Bamsoet. Dasco mengatakan, justru ada fraksi-fraksi di DPR yang belum diajak bicara mengenai rencana mengamendemen UUD 1945. Ia sudah cek, usulan tersebut baru wacana. Fraksi-fraksi di DPR juga belum mengambil sikap. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi juga menolak wacana pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR melalui amendemen UUD 1945.
Isu lainnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto kagum terhadap Bakal Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa, lebih-lebih setelah mendengar Ketua Umum PP Muslimat NU itu siap lakukan upaya evakuasi terhadap 1.000 korban genosida Israel di Gaza, Palestina. Prabowo mengungkapkan, Khofifah menawarkan 1.000 korban genosida Israel di Gaza ditampung di sejumlah pesantren yang ada di Jawa Timur. Sementara itu Khofifah mengaku optimis soal rencana penampungan 1.000 korban genosida Israel di Gaza ke sejumlah pesantren di Jatim. Ia yakin tugas itu akan berjalan dengan lancar, karena NU telah memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut semua fraksi di DPR sudah menyetujui amendemen UUD 1945. Dasco mengatakan, justru ada fraksi-fraksi di DPR yang belum diajak bicara mengenai rencana mengamendemen UUD 1945. “Saya sudah cek bahwa usulan tersebut baru wacana. Fraksi-fraksi di DPR itu juga belum mengambil sikap terhadap wacana tersebut,” ujar Dasco saat ditemui di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024). “Jadi kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya ada crosscheck bahwa ternyata juga parpol-parpol belum diajak bicara. Jadi baru hanya wacana saja,” imbuh dia.
Dasco malah belum tahu wacana amendemen UUD 1945 tersebut bertujuan mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR atau bukan. Ketyua Harian Partai Gerindra ini menilau isu ini semestinya tidak perlu digulirkan menjelang pelantikan presiden hingga Pilkada 2024. “Pada saat-saat seperti saat ini, sebaiknya wacana-wacana seperti itu tidak digulirkan pada saat situasi menjelang pilkada, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Saya pikir isu dan wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini,” kata Dasco.
2. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menolak wacana pemilihan presiden menjadi tidak langsung atau kembali dipilih oleh MPR melalui amendemen UUD 1945. Viva menyebut sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini telah menjadi tradisi dan budaya demokrasi Indonesia. “PAN tetap menyatakan bahwa saat ini sistem pemilihan presiden secara langsung adalah menjadi bagian dari tradisi politik dan budaya demokrasi di Indonesia,” kata Viva, Jumat (7/6).
Viva menyangsikan pemilihan presiden secara tidak langsung dapat menghilangkan kebudayaan buruk dalam pemilu seperti politik uang hingga penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan elektoral. Ia menyebut perlu ada kajian lebih lanjut untuk membuktikan pemilihan presiden secara tidak langsung dapat menghilangkan kebudayaan buruk tersebut. “Bagi PAN sistem pemilihan langsung adalah bagian dari pengejewantahan kedaulatan rakyat sehingga prinsip-prinsip di dalam penyetaraan atau persamaan hak warga negara itu bisa terealisasi yaitu one person one vote one value,” ujarnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebelumnya menyebutkan, proses amendemen UUD 1945 tinggal menunggu persetujuan semua partai politik di parlemen. Menurutnya, MPR sudah menyiapkan karpet merah hingga aturan peralihan untuk memuluskan amendemen. “Kami ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amendemen,” kata Bamsoet ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6). “Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan,” lanjutnya.
Bamsoet mengatakan, hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan juga akan dimasukkan dalam aturan peralihan. Menurutnya, aturan peralihan itu diperlukan karena MPR periode saat ini tidak bisa melakukan amendemen mengingat keterbatasan waktu. “Persoalannya berdasarkan tata tertib MPR, kita tidak bisa melakukan amendemen karena kita sudah tinggal lima bulan, karena syaratnya enam bulan,” ujar dia.
3. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut militer berperan multifungsi menuai kritik. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai, pernyataan Agus Subiyanto tidak sejalan dengan Upaya mencegah praktek dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru terulang. ‘’Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) warisan otoritarian Orde Baru sudah seharusnya dikoreksi, bukan malah dilegalisasi dan dihidupkan kembali,” kata Al Araf dalam keterangan pers, Jumat (7/6).
Menurut Al Araf, pernyataan Agus merupakan pandangan yang salah dan keliru mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Karena menerapkan sistem demokrasi, maka harus ada pemisahan antara sektor sipil dan militer. “Militer sesuai dengan hakikat keberadaanya dididik, dibiayai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan (pertahanan negara), bukan untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik,” ujar Al Araf.
Menurut Al Araf, jika dilihat dari prinsip demokrasi maka kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi. Kata dia, pernyataan Agus juga tidak sejalan dengan semangat dan agenda reformasi TNI tahun 1998, yang mengamanatkan penghapusan dwifungsi ABRI dan bukan malah melegitimasi penyimpangan peran TNI tersebut. “Panglima sudah seharusnya taat terhadap TAP MPR No. VI Tahun 2000 yang dalam konsideransnya menyatakan dengan tegas bahwa dwifungsi ABRI sebagai hal keliru dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial politik,” papar Al Araf.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal TNI sudah multifungsi bermuatan politis. “Panglima TNI seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan tersebut, mengingat hal itu ranahnya politik dan pembuat kebijakan,” kata Gufron Mabruri dalam pernyataannya, Jumat (7/6. Menurut Gufron, pernyataan Agus justru mengkonfirmasi pandangan dan kekhawatiran yang berkembang di publik terkait akan dihidupkannya kembali dwifungsi TNI. Gufron menyampaikan ketimbang membuat pernyataan kontroversial, sebaiknya Agus fokus menyelesaikan sejumlah agenda Reformasi TNI yang masih terbengkalai. “Dan melakukan evaluasi dan koreksi atas sejumlah pelaksana tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang dinilai menyalahi Undang-Undang TNI, seperti meluasnya kehadiran militer di ranah sipil,” ujarnya.
Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyebut pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan pandangan yang salah dan keliru. “Mengingat, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer,” ujar Dimas, Jumat (7/6). Dimas menjelaskan, militer sesuai dengan hakikat keberadaanya dididik, dibiayai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan, bukan untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik.
Karena itu, dilihat dari prinsip demokrasi, kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi. Apalagi Indonesia bukan lagi di era otoritarian seperti masa Orde Baru di mana militer hadir di setiap lini kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pernyataan Agus juga tidak sejalan dengan semangat dan agenda reformasi TNI tahun 1998 yang mengamanatkan penghapusan dwifungsi ABRI dan bukan malah melegitimasi penyimpangan peran TNI. “Panglima sudah seharusnya taat terhadap TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 yang dalam konsideransnya menyatakan dengan tegas bahwa dwifungsi ABRI sebagai hal keliru dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial politik,” tegasnya.
4. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan, saat ini TNI bukan lagi melaksanakan dwifungsi tetapi multifungsi. Menurut dia, saat ini TNI terlibat dalam segala hal. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dwifungsi ABRI. “Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. Semuanya kita. Ada bencana kita di situ. Ya kan? Coba. Jadi jangan berpikir seperti itu lah. Kan demokrasi,” ujar Agus di DPR, Jakarta, Kamis (6/6) lalu.
Agus mengambil contoh peran TNI dalam penanganan konflik separatisme di Papua. Dia mengatakan, di sana TNI terlibat mulai dari pelayanan kesehatan hingga memberikan pendidikan. “Sekarang di Papua. Yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian menyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi sekarang? Kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini,” jelas Agus.
Wamenhan M Herindra menyatakan, revisi Undang-Undang TNI tidak mungkin akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru. Herindra menilai, kekhawatiran publik terkait revisi UU TNI dapat menghidupkan dwifungsi ABRI sebagai hal yang berlebihan. “Kan negara demokrasi. Enggak mungkin kita balik kayak dulu lagi. Kekhawatiran itu terlalu berlebihan menurut saya,” ujar Herindra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6) kemarin.
Pensiunan jenderal bintang tiga ini menyebutkan, TNI tidak bisa melakukan sesuatu secara semena-mena karena telah diatur dalam regulasi yang ketat. Herindra mencontohkan, penempatan perwira TNI di lembaga sipil juga tidak mungkin dilakukan atas kemauan TNI semata. “Semua juga sudah ada aturannya, regulasi, kita pun TNI pun kalau kirim personel ke kementerian lain tentunya juga atas permintaan dari K/L tersebut, tidak ujug-ujug. Jadi sehingga saya pikir kalau ada kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan lah ya,” kata dia.
5. Presiden terpilih Prabowo Subianto kagum terhadap Bakal Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa, lebih-lebih setelah mendengar Ketua Umum PP Muslimat NU itu siap lakukan upaya evakuasi terhadap 1.000 korban genosida Israel di Gaza, Palestina. Prabowo mengungkapkan, Khofifah menawarkan 1.000 korban genosida Israel di Gaza ditampung di sejumlah pesantren yang ada di Jawa Timur. “Beliau juga memiliki gagasan juga untuk menawarkan bahwa Jatim siap menerima 1.000 anak-anak Palestina dan mungkin juga beberapa ibu-ibu yang kena trauma untuk sementara dididik di pesantren-pesantren Jatim,” kata Prabowo dalam konferensi pers usai bertemu Khofifah dan Emil Dardak di Kediamannya, Jakarta, Jumat (7/6).
Prabowo mengaku akan melapor ke Presiden Jokowi atas tawaran Khofifah tersebut. Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan Sekjen PBB dan sejumlah pimpinan negara lain terkait tawaran tersebut. “Saya koordinasi dengan sekjen PBB dan pimpinan negara-negara kawasan tersebut untuk kita laksanakan, tawaran kita,” jelas Prabowo.
Sementara itu Khofifah mengaku optimis soal rencana penampungan 1.000 korban genosida Israel di Gaza ke sejumlah pesantren di Jatim. Ia yakin tugas itu akan berjalan dengan lancar, karena NU telah memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. “Semuanya berbasis pesantren, apalagi mereka berbahasa Arab jadi insyaallah di pesantren tidak ada masalah. Jadi, posisi untuk bisa memberikan perbantuan apa yang bisa kami lakukan, kami ikhtiarkan, insyaallah kami akan membangun sinergi sebaik mungkin, semaksimal mungkin,” ujarnya.
6. Mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah kantongi banyak dukungan dari partai-partai untuk maju kembali sebagai Cagub Jatim pada Pilkada Jatim 2024. Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan deklarasi dukungan untuk Khofifah di Pilkada Jatim 2024. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (7/6).
Sebelum Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Perindo sudah lebih dulu memberikan dukungan pada pasangan Khofifah-Dardak. Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka siap membantu pasangan Khofifah-Dardak pada Pilkada Jawa Timur 2024. “Dulu di Pilpres, Bu Khofifah total mendukung saya. Sekarang giliran saya yang secara penuh membantu Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim,” kata Gibran.
Khofifah Indar Parawansa mengaku telah dua kali bertemu dengan Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah. Dalam kedua pertemuan tersebut tak ada nama yang disodorkan Said untuk bakal cawagub pendamping dirinya. “Jadi begini saya sudah dua kali ketemu pak said, kita hanya cerita untuk Pilgub, beliau tidak sampai menyampaikan mungkin ada bacawagub, itu tidak sampai dibahas itu,” kata Khofifah di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
Khofifah mengaku mengetahui ada keinginan dari PDIP agar kader mereka dapat mendampingi Khofifah sebagai Cawagub. Namun, tak ada nama yang disodorkan Said untuk jadi cawagub pendamping dirinya dari PDIP. ‘’Sejauh kami berkomunikasi tidak sampai kepada beliau menyodorkan nama bacawagub, enggak sampai itu,” jelas dia. Di sisi lain, Khofifah menegaskan dirinya telah sepaket dengan Emil Dardak sebagai bakal cawagub yang akan mengikuti kontestasti Pilgub Jatim 2024.
Di tempat yang sama, bakal Cawagub Jatim Emil Dardak merespons pernyataan PDIP yang menilai dirinya lebih cocok jadi menteri ketimbang jadi pendamping Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim 2024. Emil mengatakan penilaian seseorang layak jadi menteri menjadi kewenangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Itu hak prerogatif bapak presiden terpilih jadi saya tidak punya kapasitas mengomentari,” kata Emil di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
Ia enggan menanggapi pernyataan Ketua DPD PDIP Jatim Saide Abdullah yang melontarkan penilaian dirinya lebih cocok jadi menteri. “Adapun pada Pak Said Abdullah beliau senior saya sehingga saya ya berterima kasih atas pandangan beliau tapi sekali lagi bukan di ruang saya untuk itu,” tutur dia.
7. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kasih bocoran soal lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan, selain NU. Bahlil menegaskan pemerintah bakal menawarkan konsesi tambang kepada ormas keagamaan secara proporsional. Wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan adalah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
“Saya katakan (pemberian WIUPK untuk ormas keagamaan) secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduknya juga terhadap warganya dan kita ingin harus semuanya baik dan adil,” ucapnya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6). “Tambang itu bukan dari luas arealnya, tapi cadangannya. Kalau areal besar cadangannya sedikit, untuk apa? Kalau areal tidak terlalu besar, tapi cadangannya bagus, itu yang paten,” kata Bahlil lagi.
Bahlil memang belum bisa merinci tambang mana saja yang akan ditawarkan kepada ormas-ormas keagamaan lain. Beda dengan PBNU yang sudah jelas akan mendapatkan konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur, di mana izinnya diusahakan terbit pekan depan. Ia mengatakan PBNU akan diberi izin mengelola tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Seperti diketahui, KPC adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Bakrie. “NU mendapat (WIUPK), NU membuat badan usaha. Jadi, badan usahanya (yang dapat izin tambang), nanti dikelola secara profesional. Saya sudah membaca beberapa rilis PBNU dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya,” tuturnya.
“Dan gak ada yang rugi-rugi di sini kok, ini eks PKP2B. Kita cari kontraktornya yang baik, kita partner-kan dengan mereka. Gak boleh ada conflict of interest. Kalau rugi tanggung jawab kontraktor, kalau untung baru dibagi dengan pemegang IUP,” tandas Bahlil.
8. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menanggapi kabar dirinya dilarang maju Pilkada Jakarta 2024 oleh ayahnya, Presiden Jokowi sebagaimana pernah disinggung Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas beberapa waktu lalu. Putra bungsu Jokowi itu menegaskan bahwa larangan tersebut hanya berasal dari cerita Zulhas. “Ya itu kan versi ceritanya Pak Zulhas kan,” ujar Kaesang, Jumat (7/6).
Meskipun begitu, Kaesang tak menampik ataupun mengamini pernyataan ayahnya yang disampaikan Mendag itu. Kaesang justru bertanya kepada awak media, apakah sudah mendengar pernyataan atau mengetahui sikap Jokowi terkait Pilkada versi dirinya. “Terus sudah dengar cerita versi saya belum?” tanya Kaesang. “Bagaimana ceritanya Mas?” tanya awak media. Namun, Kaesang menolak membeberkan pernyataan dan sikap Jokowi versi dirinya mengenai dukungan di Pilkada. “Rahasia, sudah ya,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kaesang Pangarep yang Ketua Umum PSI itu melontarkan janji akan memberikan kejutan terkait keputusan akan maju pada Pilkada 2024 atau tidak. PSI sendiri memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta dan berpeluang mengusung cagub-cawagub bersama rekan sekoalisinya kelak. Kaesang bahkan sempat menyebut nama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai rekan tandem yang dia anggap menarik.
9. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi tak sepakat jika putra bungsunya, Kaesang Pangarep, maju pada Pilkada 2024. Hal itu diketahui setelah Zulhas melakukan perbincangan dengan Jokowi usai rapat kabinet. “Tadi saya tanya sama bapak habis rapat. Pak gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu, jangan Pak Zul katanya Pak Jokowi,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6) lalu.
Zulhas sendiri meyakini Kaesang sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta. Ia menyebut, dibutuhkan pemimpin muda di masa sekarang. Bahkan, kata Zulhas, dirinya kembali bertanya kepada Jokowi bahwa aturan batas usia pencalonan kepala daerah sudah diubah oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi 30 tahun saat dilantik. Namun Jokowi, kata Zulhas, tetap bersikeras melarang Kaesang maju. “Sekarang sudah bisa, Pak, tadi saya bilang begitu. Iya, terus siapa yang anu, katanya gitu. Yang apa itu yang gugat, gitu yah,” ujar Zulhas. Tetapi Jokowi tetap tidak mengizinkan. ‘’Jangan Pak Zul. Kira-kira itu,” kata Zulhas menirukan ucapan Jokowi.
10. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oddang mengatakan, tak menutup pintu bagi partainya untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak. OSO, begitu sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa sikap dan arah politik partainya adalah hasil keputusan bersama. “Itu (bergabung ke Prabowo-Gibran) saya belum tahu, itu tergantung saya punya organisasi partai, bagaimana keinginan mereka, merekalah yang menentukan,” tegas OSO usai membuka Rapimnas II Partai Hanura di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (7/6).
OSO menegaskan, pilihan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan bukan kebijakan yang bisa ia tentukan sendiri, sebagaimana dulu partainya secara kolektif memutuskan untuk sebarisan dengan PDI-P, PPP, dan Perindo mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Kita memutuskan dalam mendukung pilpres itu keputusan bersama, bukan keputusan saya,” tegasnya.
OSO juga menyebut, partainya terbuka untuk mendukung siapa pun kandidat gubernur-wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. OSO menegaskan, dalam pilkada nanti, Hanura tidak akan terikat dengan kerja sama politik yang sebelumnya dibangun pada Pilpres 2024.
11. KPK menyita belasan mobil mewah usai menggeledah rumah pengusaha batubara Kaltim, Said Amin pada Kamis (6/6) lalu. “Ada belasan mobil yang disita,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (7/6) malam. Penggeledahan rumah Ketua Pemuda Pancasila Kaltim itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Jubir KPK yang baru, Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, ia membantah informasi yang menyebut KPK menangkap Said Amin. “Informasi sementara hanya penggeledahan saja dan tidak ada proses penangkapan,” kata Tessa.
Diberitakan, sebelum menggelehah rumah Said Amin, KPK juga menyita 91 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor mewah di Kaltim. Penyidik juga menyita ratusan dokumen serta barang bukti elektronik dalam kasus TPPU Rita Widyasari. “(Penyidik) telah melakukan penyitaan kurang lebih 536 dokumen, kemudian bukti elektronik dan kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil mewah, kurang lebih 91 unit,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (6/6).
Mobil mewah itu adalah Lamborghini, McLaren, BMW, Hamar, Mercedes Benz, dan lainnya. Penyidik juga menyita lima bidang tanah dengan luas ribuan meter persegi di Kalimantan Timur dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek, antara lain Rolex, Richard Mille, dan Hublot.
12.
Kejagung RI menyita delapan aset tanah dan bangunan milik Surya Darmadi, terpidana kasus korupsi penyerobotan lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ketut Sumedana mengatakan, penyitaan dilakukan tim penyidik Jampidsus pada 5-6 Juni 2024 di wilayah DKI Jakarta. Bangunan yang disita adalah dua unit apartemen di The Ritz-Carlton Hotel and Apartment Airlangga di Jakarta Selatan. “Penyitaan sebagai upaya penyelesaian eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU alih fungsi lahan hutan lindung oleh PT Duta Palma Group atas nama terpidana Surya Darmadi,” kata Ketut, kemarin.
Ketut menjelaskan, penyitaan dilakukan Kejagung sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2023. Salah satu amar putusan itu menghukum Surya Darmadi membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 triliun. Kejagung kemudian menindaklanjuti putusan itu melalui Nota Dinas Direktur Penyidikan Nomor: B-106/F.2/Fd.2/03/2024 terkait hal penyitaan dan eksekusi aset bergerak dan aset tidak bergerak milik Surya Darmadi.
13. Percepatan proses pembangunan proyek IKN dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Jokowi kepada pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkannya. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN yang dikebut saat ini mengindikasikan Jokowi hendak memberi pesan bahwa hal itu adalah peninggalannya.
Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama,” kata Wijayanto dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, kemarin.
Menurut Wijayanto, jika proyek IKN dikebut Jokowi justru bisa memicu persoalan. Sebab, pemerintahan mendatang menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat atau bahkan terhenti. Akan tetapi, pemerintah nampaknya mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. “Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing,” ujar Wijayanto.
Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono memastikan, pembangunan proyek IKN akan terus dilanjutkan bahkan dipercepat. Basuki menegaskan, tidak akan ada yang berubah dari proyek IKN meski pucuk pimpinan Otorita IKN berganti. “Saya kira saya sebagai plt Kepala OIKN, saya pasti akan meneruskan program. Mempercepat pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh Otorita IKN sampai saat ini,” ucap Basuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). “Jadi saya tidak akan mengubah. Sehingga mempercepat pelaksanaan programnya saja,” imbuhnya.
Basuki mengaku tidak mau ambil pusing soal penunjukkan kepala Otorita IKN yang definitif karena itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Menteri PUPR ini menekankan, prioritas utamanya sebagai pimpinan Otorita IKN adalah memastikan proyek IKN tetap berjalan. “Yang penting ini kita percepat dulu pelaksanaan program-program. Saya bekerja, saya kan tidak punya visi, dan visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden,” ujar Basuki. (HPS)
