Gedung BP Tapera (net)
Isu menarik pagi ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai wajar apabila ada aksi gelombang penolakan dari masyarakat soal iuran Tapera. Sebab, pengumpulan uang rakyat rentan dikorupsi. Karena hobi kita korupsi. Suka atau tidak suka, di level apa pun hobinya korupsi. Pengamat kebijakan publik lainnya, Trubus Rahardiansyah menyarankan agar iuran Tapera (untuk pekerja swasta dan pekerja mandiri) dibatalkan karena hanya cocok diskemakan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. Sedangkan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis meminta pemerintah mendengarkan suara-suara kritis terkait aturan penarikan iuran Tapera.
Isu hangat lainnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan klarifikasi soal pernyataannya terkait partai politik yang sepakat melakukan amendemen UUD 1945. Dia lantas meluruskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut seluruh parpol sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, termasuk tak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali di MPR. Bamsoet menilai pelapor telah menyebarkan berita bohong dan berharap segera menyadari kesalahannya. Polwan yang membakar suaminya punya anak umur 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan. Ia terpaksa lakukan itu karena gaji ke-13 suaminya diduga dihabiskan untuk main judi online. KPK belum terima konfirmasi kehadiran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang akan dimintan keterangan soal informasi keberadaan Harun Masiku. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah membuat aturan yang jelas jika ingin melanjutkan iuran Tapera. Agus mengatakan, belum ada peraturan yang baku soal iuran Tapera. “Bentuknya seperti apa, bagaimana, kan belum ada,” kata Agus, Minggu (9/6). “Ya kalau pemerintah mau itu (iuran Tapera) ya lengkapi dulu semua. Dan dijelaskan kepada publik, maksudnya begini, begono, untuk apa, bagaimana cara mengambilnya, kalau sudah punya rumah bagaimana, kalau sudah punya tanah bagaimana,” ujar Agus lagi.
Agus mendorong pemerintah membuat skema yang detail soal pengambilan iuran Tapera. “Karena orang diambil uangnya harus dijelaskan,” tutur Agus. Agus juga menyarankan, ada konsultasi atau penyerapan aspirasi publik sebelum iuran Tapera itu dijalankan. “Karena peraturan itu belum ada, jadi lengkapi dulu itu, serap dulu. Namanya konsultasi publik, baru setelah itu bikin peraturannya, jelaskan. Harus gitu, ini kan uang diambil paksa,” kata Agus.
Agus menilai wajar apabila ada gelombang penolakan dari masyarakat soal iuran Tapera. Sebab, menurut Agus, pengumpulan uang rakyat rentan dikorupsi. “Uang pensiun Jiwasraya, kembali enggak uangnya? Ya wajar kalau masyarakat bertanya, karena hobi kita korupsi. Suka atau tidak suka, di level apa pun hobinya korupsi,” kata dia.
Pengamat kebijakan publik lainnya, Trubus Rahardiansyah menyarankan agar iuran Tapera untuk pekerja swasta dan mandiri dibatalkan karena hanya cocok diskemakan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. “Bisa saja itu dibatalkan saja. Karena itu memang khusus untuk ASN cocoknya, dan TNI/Polri,” kata Trubus saat dihubungi, Minggu (9/6). Namun, jika iuran Tapera ingin dikaji ulang, Trubus menyarankan ada peran negara di dalamnya. “Dengan memasukkan peran negara di situ. Jadi kontribusi negara. Misalnya (iuran) 3 persen (dari gaji) untuk pekerja swasta, itu negara harusnya berkontribusi 2 persen. Jadi karyawan cukup bayar 1 persen saja,” ujar Trubus.
Kemudian untuk pekerja mandiri atau freelance, Trubus menyarankan agar iuran ditanggung negara seluruhnya. “Untuk WNA (warga negara asing) enggak usah dilibatkan,” tutur Trubus. “Solusi lain jangan memasukkan pekerja swasta, pekerja mandiri, dan WNA. Jadi itu untuk ASN saja,” kata dosen Universitas Trisakti itu. Selama ini, lanjut Trubus, pemerintah gagal menjamin pengelolaan uang aparatur negara. Ia mencontohkan kasus korupsi Asabri. “Selama ini kan dipegang oleh Asabri, nah Asabri dikorupsi semua habis akhirnya, Jiwasraya dan Taspen dikorupsi semua habis, apalagi cuma Tapera. Negara tidak punya kekuatan untuk menjamin terwujudnya perumahan yang dijanjikan,” kata Trubus.
Jika ingin dilanjutkan, iuran Tapera harus jelas peruntukannya. Trubus menyarankan agar iuran Tapera untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Hitung-hitungannya harus jelas. Ini untuk orang miskin, yang kaya beda lagi. Jangan dicampuradukkan. Jangan yang kaya sampai ikut beli. Nanti ujung-ujungnya dibangun kontrakan atau kos-kosan. Jadi harus tegas,” kata Trubus. “(Juga) harus ada kepastian dapat rumahnya, sesuai domisili atau KTP-nya,” ucap Trubus.
Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis meminta pemerintah mendengarkan suara-suara kritis terkait aturan penarikan iuran Tapera. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 diatur pemberi kerja harus memberikan iuran tapera sebesar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen.
“Kalau itu baik oke saja tapi dengarkan suara-suara kritis,” ujar Magnis saat ditemui di Wisma Sangha Theraviada, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6). Romo Magnis juga meminta kebijakan soal Tapera sebaiknya dibahas secara mendalam dan matang sebelum akhirnya diterapkan “Tapera itu jangan diputuskan sebelum betul-betul dibicarakan matang oleh mereka yang bersangkutan,” tambah dia.
2. Partai Hanura mendesak pemerintah membatalkan program Tabungan Tapera yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat. Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani menilai program Tapera menjadi sebuah paksaan kepada pekerja karena penerapan iuran yang bersifat wajib. “Sebab aturannya berbau wajib alias ‘pemaksaan’ kepada pekerja dan pengusaha. Partai Hanura mendesak pemerintah untuk membatalkan peraturan perundangan tersebut,” kata Benny Rhamdani di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (8/6).
Kata dia, jika ingin program Tapera dijalankan, pemerintah harus lakukan sosialisasi terlebih dulu kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, memastikan pelaksanaan program tersebut tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha. Benny menilai pemerintah abai dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk memiliki tempat tinggal.”Adanya fakta kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) yang sampai 16 juta orang. Memastikan pemerintah abai dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” ujarnya.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, kapan diberlakukannya iuran Tapera masih dikonsultasikan dan didiskusikan berdasarkan masukan masyarakat. Terlebih, pemberlakuan Tapera berdasarkan aturan dari tiga kementerian, yakni Kemenkeu, Kemenakres, serta Kementerian PUPR. Ia menyebut waktunya masih fleksibel. “Flexibility ya (menurut fleksibilitas),” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Saat ditanya apakah ada dorongan agar aturan tiga kementerian itu cepat diterbitkan, Moeldoko menyinggung aturan Tapera yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu, program iuran Tapera akan diterapkan pada 2027 untuk pegawai swasta maupun pekerja mandiri. “Itu sampai dengan 2027 paling lambat,” ujar mantan Panglima TNI itu. “Belum (akan diterbitkan segera) mungkin masih mendengarkan evaluasi dan masukan-masukan saat ini,” kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak antikritik terhadap seluruh kebijakan yang menuai polemik di masyarakat seperti iuran Tabungan Tapera dan revisi Undang-Undang TNI. Moeldoko mengeklaim pemerintah terus mendengarkan aspirasi publik terkait Tapera dan revisi UU TNI yang ramai ditolak publik beberapa waktu terakhir. “Semua punya pandangan, kita dengarkan. Maknanya negara itu tidak antikritik,” kata Moeldoko lagi
Ia mencontohkan, pemerintah masih membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Tapera hingga 2027. Sebab, Tapera sendiri memang baru akan diberlakukan paling lambat pada 2027. “Ya itu aspirasi kan kita dengerkan. Kita bernegara enggak bisa sepihak,” ujarnya.
3. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan melapor ke Preside Jokowi setelah banyak kalangan menolak aturan pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen untuk Tapera. Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka masyarakat begitu marah setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur soal Tapera menyasar seluruh pekerja. PP Nomor 21 Tahun 2024 mewajibkan pekerja, termasuk pekerja mandiri, menjadi peserta Tapera dan memotong gaji mereka sebesar 3 persen untuk iuran. “Saya akan manut aturan, misalnya DPR (meminta penarikan iuran tapera diundur), dan saya akan laporkan kepada Presiden,” kata Basuki. Ia mengatakan, pihaknya juga akan ikuti aturan apabila Tapera dibatalkan pada 2027.
Respons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, selaku Ketua Komite Pengawasan Tapera terhadap penolakan masif publik – pengusaha dan buruh – terhadap Tapera, cukup melegakan. Di tengah arogansi elite politik merespons tuntutan publik, Basuki justru memberikan respons rendah hati dan mau mendengarkan suara rakyat. Gaya Basuki merespons tuntutan publik, sejalan dengan prinsip dan pemahaman demokrasi yang pernah disampaikan Jokowi saat debat kampanye Pilpres 2014. Kala itu, Jokowi mendefinisikan demokrasi secara sederhana. “Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya,” kata Jokowi kala itu.
Basuki mengambil sikap merendah dan mau mendengarkan rakyat yang menjerit atau mungkin malah menangis. Basuki adalah menteri profesional dan meniti karier di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia jarang dan hampir tak pernah terdengar merespons isu-isu politik. Ia hanya bekerja dan bekerja. Dan, hasil kerjanya nyata. Namun, ketika dihadapkan pada isu Tapera yang menjadi tanggung jawabnya, Basuki tidak mengelak dari posisinya sebagai Ketua Komite Pengawasan Tapera dengan menyalahkan pihak lain atau mengalihkan tanggung jawab pada pihak lain. Basuki mengambil tanggung jawab dan merasa menyesal dan mengatakan, “Program ini tak perlu buru-buru jika belum siap diterima masyarakat.”
Komisioner Badan Pengelola Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku akan mengikuti arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang berharap penarikan iuran Tapera ditunda. Hal tersebut dikatakan Heru setelah Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka kebijakan memotong 3 persen gaji pekerja dan pekerja mandiri untuk program Tapera menuai protes keras dari masyarakat. Ia mengatakan, pihaknya akan mengikuti Basuki mengingat posisi Menteri PUPR sebagai Ketua Komite Tapera. Komite tersebut juga diisi oleh Menkeu Sri Mulyani, Menaker Ida Fauziyah, dan anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan satu profesional sebagai anggota. “Komite Tapera adalah organ tertinggi di Tapera yang berfungsi pengawasan dan pembinaan BP Tapera. Tentu kami akan mengikuti arahan dan masukan beliau sebagai Ketua Komite Tapera,” katanya, belum lama ini.
4. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan klarifikasi soal pernyataannya terkait partai politik yang sepakat melakukan amendemen UUD 1945. “Seperti diketahui, statement tersebut dalam kaitan menjawab pertanyaan wartawan saat kami pimpinan MPR usai menerima Ketua MPR Ke-11 Bapak Amien Rais,” kata pria yang karib disapa Bamsoet ini, Sabtu (8/6). “Saya katakan kalau seluruh partai politik setuju sepakat melakukan amendemen UUD NRI 1945, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, MPR siap untuk melakukan amendemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 37,” ujarnya.
Dia lantas meluruskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, termasuk tidak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali di MPR. “Saya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amendemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada statement yang menyatakan semua parpol telah sepakat melakukan amendemen UUD 1945,” katanya. Bamsoet menyebut laporan yang dilayangkan terhadap dirinya tersebut keliru karena pelapor kurang cermat dalam membaca berita dan memahami kata-kata.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai pelapor telah menyebarkan berita bohong. Bamsoet berharap pelapor menyadari kesalahannya. “Laporan yang disampaikan pelapor ke MKD tidak cermat. Tidak sesuai dengan fakta, namun saya tidak marah. Saya hanya menyesalkan saudara M. Azhari (pelapor) itu telah menyebarkan berita bohong (hoaks) sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Harapan saya saudara M. Azhari yang mengatasnamakan mahasiswa Islam Jakarta itu menyadari kekeliruannya,” Tutur Bamsoet.
5. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menduga pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/6) membicarakan soal pembentukan formasi kabinet. Pertemuan Sabtu sore digelar di ruang perpustakaan milik Prabowo. Habiburokhman memprediksi, baik Prabowo maupun Gibran saling memberikan informasi terbaru soal perkembangan politik dalam pertemuan tersebut. “Sangat mungkin juga soal format dan formasi kabinet dibahas, setidaknya tipis-tipis lah, karena pelantikan sudah semakin dekat,” kata Habiburokhman melalui pesan tertulis, Minggu (9/6). “Kalau mau lebih akurat tanya ke Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra). Tentu pertemuan (Prabowo-Gibran) tersebut adalah pertemuan penting membicarakan persoalan bangsa dan negara,” kata Habiburokhman.
6. Motif anggota Polwan Polres Mojokerto, Briptu FN (28), yang diduga membakar suaminya, Briptu RDW (27), anggota Polres Jombang, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyebut, Briptu FN yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka, kesal dengan suaminya, Briptu RDW yang kerap menghabiskan uang untuk main judi online. “Bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Briptu RDW ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online,” kata Dirmanto, Minggu (9/6).
Padahal mereka masih membutuhkan biaya untuk belanja rumah tangga dan keperluan tiga anaknya yang masih balita. “Si saudara FN ini kan memiliki anak yang masih kecil. Yang pertama itu umur dua tahun, yang kedua dan ketiga (kembar) umurnya empat bulan. Ini kan lagi banyak-banyaknya membutuhkan biaya,” kata Dirmanto. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui kasus ini diawali cekcok antara suami istri berpangkat Briptu tersebut.
Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri mengatakan, kejadian ini bermula saat Briptu FN melakukan pengecekan ATM milik suaminya, Briptu RDW, Sabtu (8/6) pukul 09.00 WIB. “Dan didapati bahwa gaji ke-13 [di ATM Briptu RDW yang seharusnya] senilai Rp2.800.000, tersisa tinggal Rp800.000,” kata Daniel, Minggu (9/6). Setelah itu Briptu FN menghubungi suaminya untuk mengklarifikasi untuk apa uang gaji ke-13 tersebut sehingga hanya tersisa Rp800.000. Terduga pelaku lalu menyuruh Briptu FDW untuk pulang ke rumah yang berada di Asrama Polri di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. “Sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin di botol plastik, dan membawa ke rumahnya,” ucapnya.
Ia memborgol tangan suaminya, Briptu RDW (27), sebelum membakarnya. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri mengatakan, keduanya cekcok di garasi rumah yang berada di Asrama Polisi (Aspol) Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.
Dia lalu menyiramkan bensin yang sudah disiapkannya ke tubuh Briptu RDW. “Setelah itu terduga pelaku menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata ‘ini lo yang lihaten iki (lihatlah ini)’, namun korban diam saja,” ucapnya.
Api yang ada di tangan terduga pelaku, lalu langsung menyambar ke tubuh korban yang sudah berlumur bensin. Setelah itu korban terbakar di sekujur tubuh dan teriak-terian minta pertolongan. Akibat kejadian itu, RDW mengalami luka bakar 90 persen di sekujur tubuhnya. Saat ini dia dirawat RSUD Kota Mojokerto.
7. Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menyatakan mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab akan bebas murni pada Senin (10/6). Betul (Rizieq bebas murni besok),” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham DeddyEduar Eka Saputra saat dikonfirmasi, Minggu (9/6). Deddy menyebut Rizieq dinyatakan bebas murni setelah merampungkan masa bimbingan Pembebasan Bersyarat (PB). “Masa bimbingan Pembebasan Bersyarat (PB) beliau akan berakhir di tanggal 10 Juni 2024,” ucap dia.
Kabar Rizieq Shihab bebas murni sebelumnya disampaikan oleh menantu Riziq, Habib Muhammad bin Husein Alatas. “Terakhir sebagai informasi, Insya Allah besok Hari Senin Imam Besar Al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab sudah bebas dari masa tahanan,” kata dia saat Aksi Bela Palestina di Patung Kuda Monas, Jakarta, Minggu (9/6). Ia menyebut usai bebas nantinya Rizieq akan turut hadir dalam acara Aksi Bela Palestina. Namun, ia tak menjelaskan kapan Rizieq akan hadir ke Aksi Bela Palestina tersebut.
“Insya Allah aksi pertama yang akan kita adakan bersama imam besar adalah Aksi Bela Palestina, takbiirr! siap hadir? Siap putihkan Jakarta? Siap turun bersama imam besar? Angkat tangannya!” jarnya. Rizieq diketahui telah bebas bersyarat dari penjara pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Ia mendekam di balik jeruji besi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona (Covid-19) di RS Ummi, Bogor. Awalnya, Rizieq sempat divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kasus tersebut. Namun, Mahkamah Agung (MA) memotongnya jadi dua tahun.
8. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Diketahui, 210 warga Palestina dibunuh oleh militer Israel dan lebih dari 400 orang mengalami luka-luka akibat pemboman Israel yang terus berlangsung di Gaza. “Indonesia mengecam keras kebiadaban berulang yang dilakukan Israel di Gaza termasuk di Kamp Nuseirat,” tulis Kemenlu melalui akun X, @Kemlu_RI, Minggu (9/6). Indonesia meminta dunia internasional segera bertindak menghentikan kekejaman Israel terhadap warga sipil di Gaza. “Indonesia menyerukan segera diberlakukannya gencatan senjata dan penghentian perang secara permanen di Gaza,” demikian seruan Pemerintah Indonesia.
Kantor media pemerintah di Gaza mengumumkan peningkatan jumlah korban pembantaian Israel di Kamp Nuseirat Middle Jalur Gaza Menjadi 210, dan lebih dari 400 orang terluka. Rumah Sakit Martir Al-Aqsa penuh sesak dengan orang-orang yang terluka dan mayat para korban, yang sebagian besar anak-anak dan wanita ditempatkan di koridor tanah dan rumah sakit karena kurangnya tempat tidur dan persediaan medis dasar. Pengeboman Israel menargetkan sekitar Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan militer ke Jalur Gaza, Palestina. Ia mengaku hal itu telah dibicarakan di Komite Dewan Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan dianggap sebagai jalan terbaik dalam menghentikan invasi Israel atas Palestina. “Bila perlu, desakkan kepada pemerintah Indonesia dan ini sudah menjadi keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI di Bangka Belitung beberapa waktu lalu untuk mendorong pemerintah Indonesia mengirim bantuan militer ke Gaza,” kata Din Syamsuddin dalam pidatonya pada demo aksi bela Palestina, di Jakarta, Minggu (9/6).Din mengatakan, bila perlu, dia akan mengajak negara lain untuk mengambil langkah yang sama. Ia percaya hanya cara itulah yang dapat menghentikan kekejaman pasukan militer Israel atas Palestina.
Massa Aksi Bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina. Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza. Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6). “Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi. Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel. “Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.
9. Komisi I DPR mendukung penuh upaya Menhan Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada media, Selasa (4/6). “Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza,” ucap Meutya dalam siaran persnya.
Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang untuk terwujudnya two state solution dengan Palestina merdeka sepenuhnya. “Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),” ungkapnya.
TNI menyiapkan dua skema operasi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, jika mendapat izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Skema pertama, para prajurit TNI akan membangun rumah sakit lapangan di lokasi. Dalam hal ini, TNI menyiapkan dua kapal rumah sakit, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 dan KRI dr Soeharso-990, beserta perlengkapannya. “Dua kapal RS untuk merawat pasien di tempat,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen R Nugraha Gumilar melalui pesan tertulis, Minggu (9/6). “Dua kapal RS dan rumkit lapangan untuk merawat pasien di Gaza, jika sudah ada mandat PBB,” ujar Gumilar.
Di sisi lain, TNI juga menyiapkan dua rumah sakit di Indonesia, Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Pangsar Soedirman Kementerian Pertahanan, apabila ada pasien yang dibawa ke Indonesia. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebelumnya menyebut, ada sekitar 1.000 korban terdampak konflik di Gaza yang akan dibawa ke RS di Indonesia. “RSPAD dan RS Pangsar Soedirman Kemenhan bisa menampung sampai 1.000 pasien,” kata Kapuspen TNI.
10. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, dasar hukum penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil di kementerian atau Lembaga, problematik. Pernyataan tersebut disampaikannya saat dimintai pendapat terkait Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang tengah berproses menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan. “Nah dasar penempatan ini memang problematik, problematikanya adalah sudah banyak sorotan bahwa polisi ditempatkan pada instansi-instansi sipil,” kata Sugeng, Minggu (9/6).
Seperti diketahui, penempatan polisi di jabatan sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang itu dikritik banyak pihak karena membolehkan sejumlah kementerian/lembaga diduduki polisi dan prajurit TNI aktif. Menurut Sugeng, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak polisi dan TNI yang mendapatkan jabatan sipil. “Itu menjadi isu. Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang sipil yang mampu melakukan tugas yang dijabat oleh perwira-perwira tinggi polisi di Kementerian sekarang ini. Tidak ada kah orang sipil?” ujar Sugeng. Menurutnya, pertanyaan tersebut harus menjadi refleksi meskipun secara hukum penempatan personel aktif itu memang ada, baik pada Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kepolisian. “Ini pertanyaan yang harus menjadi refleksi,” tutur Sugeng.
11. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan lebih dari 300.000 jemaah haji ilegal dari Kota Mekkah pada Sabtu (8/6). Para jemaah ilegal itu termasuk 153.998 orang asing dari luar negeri dengan visa turis, bukan visa haji sesuai syarat. Otoritas Arab Saudi juga menangkap 171.587 orang yang berdomisili di Arab, tetapi bukan penduduk Mekkah dan tidak memiliki izin haji, sesuai laporan kantor berita pemerintah Saudi Press Agency (SPA). Jumlah jemaah menjadi salah satu perhatian utama selama ibadah haji, yang tahun lalu dihadiri lebih dari 1,8 juta umat muslim dari seluruh dunia.
Kantor berita AFP melaporkan, banyak orang hendak melakukan ibadah haji melalui jalur ilegal karena mahalnya biaya resmi dan terbatasnya kuota jemaah dari setiap negara. Arab Saudi menghasilkan miliaran dollar AS setiap tahun dari haji dan umrah. Data Resmi, Indonesia Sumbang Jumlah Jemaah Haji Terbanyak di Dunia Tahun Ini Jemaah yang melebihi kapasitas sempat berujung musibah pada 2015, ketika prosesi lempar jumrah di Mina menewaskan hingga 2.300 orang, menjadi bencana haji paling mematikan sepanjang sejarah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilI, fasilitas pemondokan jemaah haji di Madinah masih membutuhkan perbaikan demi kenyamanan dan kelancaran ibadah mereka. Hal itu disampaikanny saat meninjau fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah, Arab Saudi, Sabtu (8/6). “Pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, beberapa jemaah kita dikeluarkan dari hotel karena kontrak sudah selesai.
Mereka merasa belum cukup karena sebagian besar booking time hanya 8 hari. Jika pesawat delay, akan timbul perselisihan karena jemaah merasa baru tujuh hari (menginap), padahal kontrak delapan hari,” ujar Marwan dalam siaran pers, Minggu (9/6). Marwan juga menyoroti kapasitas kamar. Panitia kerja (panja) haji menyepakati bahwa kapasitas kamar maksimal lima orang per kamar. “Panja sepakat paling banyak 5 orang (per kamar), tapi dalam situasi tertentu bisa saja 6 orang walau akan menyebabkan antrean panjang untuk ke kamar mandi,” ucapnya.
Tim Pengawas Haji DPR) Republik memberikan sejumlah catatan terkait kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak katering untuk jemaah haji Indonesia. Anggota Timwas Haji DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, kondisi makanan yang disediakan untuk jemaah haji kurang berimbang dari segi komposisi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih. Menurut Yuliani, perlu perhitungan gizi yang baik agar kebutuhan kalori, lemak, protein, serta vitamin dan mineral para jemaah haji terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta penambahan protein hewani dalam makanan untuk jemaah haji guna meningkatkan ketahanan fisik mereka saat menjalankan ibadah. Hal tersebut Yuliani sampaikan saat Timwas Haji DPR lakukan kunjungan ke salah satu perusahaan penyedia katering bagi Jemaah haji Indonesia, yakni Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy Qubaa, Madinah, Sabtu (8/6).
Wapres Ma’ruf Amin berharap pemerintah Arab Saudi menambah kuota haji untuk masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikannya kepada awak media Al Arabiya News Channel dalam tayangan video yang diunggah akun resmi Setwapres, Sabtu (8/6). Wapres menuturkan, harapan itu disampaikan lantaran masyarakat Indonesia di daerah harus menunggu sampai 50 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. “Saya mengatakan pada beliau (pejabat Arab Saudi) bahwa Indonesia seharusnya ditambah lagi (kuotanya), karena di daerah-daerah harus menunggu hingga 50 tahun,” kata Wapres. Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi pelayanan haji oleh pemerintah Arab Saudi yang dinilai semakin baik.
12. Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, PDI-P bakal mengusung kadernya yang paling banyak melakukan kerja-kerja politik jelang pendaftaran calon Pilkada Jakarta. Hal ini disampaikannya menanggapi sejumlah nama yang masuk dalam radar PDI-P untuk diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Kerja politik tersebut, jelas Adi, bisa mendongkrak popularitas dan tingkat keterpilihan “Ini semacam beauty contest, tes kecantikan dalam politik, supaya kader-kader PDI-P yang disebut ini melakukan kerja-kerja politik, melakukan sosialisasi politik. Sehingga pada akhirnya PDI-P akan memutuskan siapa yang sebenarnya secara realistis akan mendapatkan dukungan signifikan di Jakarta,” kata Adi Prayitno, Minggu (9/6).
Ia menilai, saat ini PDI-P sedang melalukan kontes kecantikan untuk melihat reaksi publik atas kader-kadernya yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Menurutnya, saat ini Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tengah mempertimbangkan sosok kadernya yang paling banyak mendapatkan dukungan warga Jakarta. Oleh sebab itu, PDI-P pun mengungkap banyak nama yang potensial didukung dalam Pilkada Jakarta.
Misalnya. mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Seskab Pramono Anung, Mensos Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan sebagainya. “Jadi wajar kalau kemudian, nama-nama yang dimunculkan itu begitu banyak, ada Andika Perkasa, ada Basuki, ada beberapa waktu lalu misalnya juga muncul nama Risma, muncul juga nama Azwar Anas bahkan juga muncul nama Ahok. Ini semacam beauty contest, test kecantikan dalam politik, supaya kader-kader PDI-P yang disebut ini melakukan kerja-kerja politik, melakukan sosialisasi politik, sehingga pada akhirnya PDI-P akan memutuskan siapa yang sebenarnya secara realistis akan mendapatkan dukungan signifikan di Jakarta,” ujarnya.
13. Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merasa sangat terhormat karena PDI-P tertarik mengusungnya dalam Pilgub Jakarta 2024. Anies mengungkapkan ini ketika ditanya wartawan apakah PDI-P menjadi kendaraan yang tepat untuk mengusung Anies. “Kita lihat, secara umum saya sampaikan apresiasi sekali, sebuah kehormatan yang luar biasa,” kata Anies saat ditemui di Wisma Sangha Theraviada, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6). Anies sangat mengapresiasi partai-partai yang tertarik memberikan kepercayaan untuk mengusungnya dalam pilkada tahun ini. “Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai dan sambil ini proses mengalir ke depan, kira-kira seperti apa nantinya,” ujar dia.
Anies mengaku masih dalam posisi memperhatikan dahulu saat ditanya soal maju pada Pilkada Jakarta 2024 melalui PKB. Anies masih melihat dahulu saat ditanya soal sinyal ketertarikan PDI-P untuk mengusungnya pada Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membenarkan partainya bakal mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Puan menyebut sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang menarik untuk diusung. “Menarik juga Pak Anies,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, baru-baru ini. Menurut Puan, partainya harus realistis melihat situasi di lapangan dan mendengarkan masukan masyarakat terhadap sosok calon pemimpin yang akan diusung pada Pilkada 2024, khususnya di Jakarta.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, Anies telah terdaftar sebagai peserta Pilgun Jakarta di DPW PKB Jakarta. DPP PKB akan memanggil Anies untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala daerah dari PKB. “Ya daftar di DKI nanti di panggil. Kan tetap harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh partai,” ujar Jazilul. Namun, ia mengakui, belum ada kesepakatan di internal PKB untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. “Jadi Pak Anies atau yang lain, calon kepala daerah yang lain itu pasti tetap dilihat dari jejaringnya, elektoralnya, popularitasnya, termasuk juga potensi layak menangnya,” kata Jazilul.
14. DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengeklaim partainya menguasai 18 persen kursi DPR dengan mengamankan 102 kursi Senayan pada Pemilu 2024. “Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, Golkar menguasai 18 persen atau mendapatkan 102 kursi DPR dari seluruh kursi yang diperebutkan. Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019,” kata Doli dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (9/6). Kata dia, melejitnya perolehan kursi DPR karena partainya menang di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
Dua kader Golkar yang berhasil menambah kursi partai adalah caleg dari Dapil Jawa Barat 1 Nurul Arifin dan caleg Dapil Papua Tengah Soedeson Tandra. Keduanya dipastikan melenggang ke Senayan setelah berhasil memenangkan sengketa di dapilnya masing-masing. “Kedua kader, Ibu Nurul dan Soedeson Tandra, menjadi kader yang gigih memperjuangkan kemenangan Golkar di PHPU MK. Keduanya putra-putri terbaik Partai Golkar yang telah melengkapi jumlah perolehan kursi menjadi 102,” ujarnya.
Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi. Ia menyebut, Golkar menjadi partai terbanyak yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi dengan naik 50 kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 kursi di Pemilu 2019. Capaian di tingkat provinsi tersebut juga diikuti dengan perolehan kursi DPRD di tingkat kabupaten dan kota dengan mengamankan 2.521 kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Jumlah ini setara dengan 14,4 persen dari total 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia,” ujarnya.
MK menyatakan permohonan PPP terkait sengketa hasil Pileg DPR RI 2024 pada daerah pemilihan Jawa Tengah III tak dapat diterima. Dalam putusan nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, majelis hakim menilai gugatan PPP tidak jelas/kabur. “Akan tetapi, sampai dengan sidang terakhir, Pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang mendukung dalil tersebut,” ujar hakim konstitusi Ridwan Mansyur membacakan pertimbangan putusan, Jumat lalu. Majelis hakim mengaku menemukan fakta lain dari saksi KPU, Lidia Kristi, yang menegaskan tidak terjadi perubahan kondisi surat suara DPR yang berada di luar kotak suara. Dijelaskan, Bawaslu juga menyebut kotak suara tersebut tetap utuh ketika dikirim dari TPS ke balai desa. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah Ill adalah tidak jelas atau kabur,” kata Ridwan.
15. KPK memanggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Harun Masiku, pada Senin (10/6) hari ini. Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 Wahyu Setiawan, tetapi ia melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK. “(Pemeriksaan Hasto) Dijadwalkan Senin,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo, Minggu (9/6) malam. Budi menuturkan, jadwal pemeriksaan tersebut sesuai dengan pernyataan pihak Hasto kepada media massa. “Kami yakin beliau akan hadir di waktu yang telah dijadwalkan,” tutur Budi.
Penanganan kasus suap Wahyu Setiawan belum juga tuntas karena Harun belum tertangkap. Belakangan, KPK memeriksa sejumlah saksi mengenai keberadaan Harun Masiku dan pihak-pihak yang diduga menyembunyikannya dari penyidik. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, tim penyidik menerima informasi baru terkait keberadaan Harun. Hal itu menjadi salah satu materi yang akan didalami penyidik kepada Hasto. “Untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru,” kata Ali di Gedung KPK, Selasa (4/6).
Sementara Hasto juga mengonfirmasi akan menghadiri pemeriksaan KPK pada Senin (10/6) hari ini. Hasto mengatakan, dia akan datang karena KPK lembaga yang dibentuk di masa pemerintahan Megawati Seokarnoputri saat menjadi presiden. “Saya datang, karena yang mendirikan KPK Bu Mega,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6).
Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan belum menerima konfirmasi kehadiran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dipanggil sebagai saksi kasus suap eks kader PDI-P Harun Masiku, hari ini. “Belum ada info terkait konfirmasi kehadiran,” kata Tessa saat dihubungi, Senin pagi. Meski demikian, Tessa mengatakan pihaknya yakin Hasto akan bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Sebelumnya, Hasto menyatakan siap memenuhi panggilan KPK untuk dikintai keterangan terkait kasus Harun Masiku.
Dalam pemeriksaan hari ini, KPK akan mengonfirmasi informasi baru terkait keberadaan Harun kepada Hasto. Sebelum memanggil Hasto, penyidik telah memeriksa pengacara bernama Simeon Petrus, menantunya Hugo Ganda, dan kerabat mereka Melita De Grave, soal keberadaan Harun. (HPS)
