Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, KPK menyita hand phone, buku catatan dan tas milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dibawa ajudannya, Kusnadi. Hasto memprotes penyitaan itu karena tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penyitaan bermula dari penyidik KPK memanggil ajudan Hasto yang bernama Kusnadi untuk menemui Hasto, tetapi begitu dia sampai di lantai 2, barang milik Hasto yang dibawanya langsung disita KPK. Namun Jubir KPK Budi Prasetyo mengklaim, penyitaan tersebut telah sesuai prosedur.
Isu hangat lainnya, Presiden Jokowi minta para pengusaha tidak khawatir meskipun pergantian presiden terjadi sebentar lagi. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan program-program yang saat ini dilaksanakannya. Presiden Jokowi memerintahkan Bulog untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja. Menpora Dito Ariotedjo akan memproses hukum oknum yang menyampaikan ancaman pembunuhan terhadap pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet. Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengusulkan anggaran tambahan untuk OIKN sebesar Rp 29,8 triliun. Berikut isu selengkapnya.
1. Persoalan Harun Masiku makin panas. KPK menyita hand phone, buku catatan dan tas milik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dibawa ajudannya, Kusnadi. Penyitaan itu terjadi saat Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap Harun Masiku di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/6). Hasto memprotes penyitaan itu karena tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penyitaan bermula dari penyidik KPK memanggil ajudan Hasto yang bernama Kusnadi untuk menemui Hasto, tetapi begitu dia sampai di lantai 2, barang milik Hasto yang dibawanya langsung disita KPK. “Katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tas dan handphone atas nama saya, itu disita,” kata Hasto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6).
Atas penyitaan itu, pihak Hasto memprotes. Ia mendebat penyidik KPK yang menyita barang miliknya. Sebab, menurut Hasto, penyitaan itu harus berdasar pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sisi lain, Hasto juga merasa keberatan karena tidak bisa didampingi pengacara saat menjalani pemeriksaan. “Akhirnya ya saya minta pemeriksaannya dilanjutkan pada kesempatan lain,” ujar Hasto.
Tim kuasa hukum Kusnadi (ajudan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, red) melaporkan penyidik KPK yang menyita handphone dan tas yang dibawa kliennya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan yang disampaikan ke Dewas KPK atas nama Kusnadi yang digeledah penyidik KPK. “Hari ini penyidik KPK kita laporkan atas ketidakprofesionalan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik saudara Kusnadi dan Sekjen PDI-P Mas Hasto Kristiyanto,” kata kuasa hukum Kusnadi dan Hasto, Ronny Talapessy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6) malam.
Menurut Ronny, saat itu Kusnadi tengah duduk di depan lobi Gedung KPK. Semantara, Hasto menjalani pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK. Kusnadi didatangi penyidik KPK yang bernama Rossa Purba Bekti. Ia menyampaikan Kusnadi dipanggil Hasto. Anak buah Hasto itu spontan masuk ke Gedung KPK dan naik ke lantai dua, tempat pemeriksaan dilakukan. Di lantai dua itulah penyidik menggeledah dan menyita satu HP milik Kusnadi, dua HP milik Hasto, dan buku catatan Hasto. “Di sini kita mau sampaikan bahwa telah terjadi ketidakprofesionalan, karena kami menduga, dengan cara kami sampaikan bahwa Saudara Kusnadi seperti dijebak,” ujar Ronny.
Pengacara Hasto Kristianto, Ronny Talapessy menyebut kliennya menjadi korban perundungan atau bullying dalam kasus dugaan korupsi penyuapan yang dilakukan kader PDI-P Harun Masiku. “Selama ini Mas Hasto dan PDI-Perjuangan sering menjadi korban bully, bully-an politik, karena sering dikait-kaitkan dengan sosok dari Harun Masiku ini yang belum berhasil ditangkap KPK,” kata Ronny dalam konferesi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6). Ronny berharap kasus Harun Masiku ini bisa mendapat kejelasan agar tak terjadi spekulasi yang tak diinginkan. Selain itu, Ronny menyatakan keberatan atas perlakuan KPK yang menyita ponsel Hasto dari tangan staf pribadinya, Kusnadi. Padahal Kusnadi tidak menjadi obyek yang diperiksa hari ini dalam pemanggilan KPK.
Sekjen PD-P Hasto Kristiyanto mengaku, sebenarnya akan menyampaikan keterangan yang sebaik-baiknya kepada penyidik KPK tetapi malah mendapat perlakuan yang bertentangan dengan KUHAP. “Saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya,” kata Hasto. Ia menuturkan, sebagai warga negara dirinya akan menaati hukum yang berlaku dan memenuhi panggilan penyidik. Hasto akan memberikan keterangan terkait kasus Harun Masiku yang saat ini buron. “Saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan Harun Masiku,” ujar Hasto.
Berdasarkan pantauan, Hasto tiba di KPK sekitar pukul 09.39 WIB bersama tim pengacaranya, salah satunya Ronny Talapessy yang juga PDI-P dan pernah mendampingi Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan, Hasto akan diperiksa terkait keberadaan Harun yang sudah 4 tahun buron. Ali mengatakan, keterangan Hasto diperlukan karena tim penyidik mendapatkan informasi baru soal keberadaan buron tersebut.
Sekjen PDI-P Hasro Kristiyanto mengaku ditinggal penyidik KPK ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi Harun Masiku. Hasto hanya diperiksa sekitar satu setengah jam, selama 4 jam selanjutnya Hasto menggigil kedinginan karena dibiarkan menunggu di tempat yang bersuhu dingan. “Saya ditinggal dalam ruangan yang sangat dingin sekitar empat jam, dan bersama penyidik itu face to face itu paling lama satu setengah jam. Sisanya ditinggal, kedinginan,” kata Hasto lagi. Menurut Hasto, pemeriksaannya hari ini belum masuk ke pokok perkara. Tapi, di tengah pemeriksaan, HP, tas, dan buku catatannya disita.
2. Jubir KPK Budi Prasetyo mengakui telah menyita handphone (HP) atau ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penyitaan diklaim telah sesuai prosedur. Budi menjelaskan penyidik KPK menggali informasi dan keterangan dari Hasto soal perkara Harun Masiku. Salah satu pertanyaannya, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik Hasto.
Budi menyebut, Hasto menjawab alat komunikasi dipegang oleh stafnya, bernama Kusnadi. Kemudian, penyidik meminta staf Hasto dipanggil. “Setelah dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa elektronik (HP), catatan dan agenda milik saksi H,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6). Budi menyebut barang bukti elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan penyitaan itu merupakan kewenangan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti perkara. Ia pun membantah penyidik sengaja menjebak Kusnadi demi mengambil ponsel Hasto. “Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan,” tegas dia. Budi menegaskan ada satu unit ponsel yang disita penyidik. Namun, Budi tak menjawab jelas apakah penyitaan itu berkaitan dengan dugaan komunikasi Hasto dan Harun Masiku. “Substansi pemeriksaan tentu belum bisa kami sampaikan hari ini. Tentu itu masih akan terus didalami oleh teman-teman penyidik,” katanya.
3. Presiden Jokowi meminta para pengusaha tidak khawatir meski pergantian presiden sebentar lagi. Sebab, presiden Terpilih Prabowo Subianto mengusung keberlanjutan program-program yang saat ini dilaksanakannya. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara peringatan HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Mulanya, Jokowi menuturkan, hari jadi Hipmi yang ke-52 hari ini adalah hari yang istimewa. Tahun ini, kata Jokowi menjadi tahun terakhir bagi dirinya sebagai presiden menghadiri acara Hipmi. “Bagi saya hari jadi Hipmi yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa, karena nanti di ulang tahun ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi.
Jokowi lantas meminta para tidak khawatir meski sosok presidennya ganti. “Meskipun presiden sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program-program yang ada adalah program keberlanjutan,” tuturnya. Ia lantas mengungkapkan visi misi Indonesia Emas tahun 2045 yang perlu dicermati oleh pengusaha. Pasalnya untuk menuju Indonesia Emas, seluruh pihak termasuk pengusaha harus memanfaatkan momen dari bonus demografi pada tahun 2030, 2035, maupun 2040 mendatang.
Presiden Jokowi merespons soal nilai tukar rupiah yang nyaris menyentuh Rp 16.300 per dolar Amerika Serikat (AS) baru-baru ini. Menurut Presiden, saat ini nilai tukar mata uang semua negara memang sedang mengalami tekanan. “Semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sama tertekan oleh yang namanya Dolar kurs-nya. Ya ketidakpastian global sekarang ini memang menghantui semua negara tapi menurut saya kalau masih di angka Rp 16.200 – Rp 16.300 masih posisi yang baik,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot melemah pada Senin pagi. Melansir data Bloomberg, pukul 09.28 WIB rupiah berada pada level Rp 16.285 per dollar AS. Rupiah melemah 90 poin atau 0,55 persen dibanding penutupan sebelumnya Rp 16.195 per dollar AS. Menanggapi kondisi itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tentu melakukan sejumlah langkah. “Pasti pemerintah sedang melakukan exercise, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur BI,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang. “Pasti akan dilakukan exercise agar semuanya bisa ada jalan tengah untuk kebaikan ekonomi bangsa kita,” lanjutnya.
4. Presiden Jokowi memerintahkan Bulog untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja. Hal itu disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Menurut Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan dirinya untuk menindaklanjuti akuisisi itu. “Juga Bulog, kita akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Dan Presiden tadi sudah perintahkan saya untuk kita tindaklanjuti,” ujar Luhut. “Dan memang sudah ditindaklanjuti,” kata Luhut.
Setelah ini, tutur Luhut, pemerintah Indonesia melakukan langkah teknis untuk meneruskan akuisisi itu. Selain mengakuisisi sumber beras, Luhut juga mengungkapkan perintah Presiden Jokowi terhadap Pertamina. Presiden meminta Pertamina mengakuisi perusahaan asal Brasil yang memproduksi gula dan etanol. Tujuannya untuk baku bioetanol. Ke depannya, pemerintah berencana menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. “Sehingga karena cuaca yang jelek ini apa namanya, air pollution yang sangat tinggi di Jakarta, kita akan ganti bensin itu, dengan secara bertahap, dengan bioetanol. Untuk menurunkan sulfur kita di bawah 500, sampai mungkin 50 atau 60,” tegas Luhut.
Presiden Jokowi menjelaskan soal perintahnya untuk mengakuisisi sumber beras di Kamboja. Perintah tersebut disampaikannya kepada Bulog baru-baru ini. Menurut Presiden, perintah tersebut sama halnya dengan permintaannya untuk mengakuisisi perusahaan penghasil gula dan etanol dari Brasil yang berorientasi kepada bisnis. “Ini juga sama. Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT ke-52 HIPMI di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Menurut Presiden, lebih baik pemerintah melakukan investasi beras melalui Bulog daripada terus membeli dari luar negeri. “Kalau daripada beli ya lebih bagus investasi,” ujar dia.
5. Presiden Jokowi meminta awak media bertanya langsung ke putra bungsunya, Kaesang Pangarep apakah dirinya melarangnya maju dalam Pilgub Jakarta 2024. “Tanyakan pada yang punya nama, (tanyakan) ke Kaesang Pangarap,” ujar Jokowi usai menghadiri peringatan HUT ke-52 HIPMI, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Jokowi hanya menjawab singkat soal ada tidaknya larangan Kaesang maju Pilkada 2024. Ia lalu melemparkan tersenyum.
Reaksi Jokowi saat ditanya soal karier politik Kaesang tampak lebih berhati-hati jika dibandingkan dengan responsnya Ketika ditanya soal wacana Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres yang lalu. Saat itu, Jokowi awalnya meminta publik berpikir logis karena usia Gibran belum memenuhi syarat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden jika mengacu pada Undang-Undang Pemilu.
6. Menpora Dito Ariotedjo angkat bicara soal ancaman pembunuhan terhadap pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet. Dia akan memproses hukum terhadap oknum yang menyampaikan ancaman tersebut. “Laga di Indonesia merupakan tanggung jawab kami (Kemenpora) dan federasi (PSSI). Jika ada tindakan seperti itu, kami akan lakukan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Dito, Senin (10/6). Sementara itu Tom menyampaikan ancaman pembunuhan tersebut dalam jumpa pers, Senin siang. Filipina akan melawan Indonesia dalam laga lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia vs Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (11/6).
Dalam momen tersebut, Tom Sainfiet mendapatkan ancaman pembunuhan dari oknum penggemar timnas Indonesia. Pelatih berumur 51 tahun itu mengungkapkan dirinya merasa tidak nyaman dengan ancaman pembunuhan yang menimpanya. “Saya sudah melihat banyak komentar dari media Indonesia. Saya juga menerima ancaman pembunuhan dari fans Indonesia,” kata Tom Sainfiet. “(Rasanya) tidak menyenangkan, saya tidak terbiasa dengan itu,” kata pelatih berkebangsaan Belgia itu.
7. Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengusulkan anggaran tambahan untuk OIKN sebesar Rp 29,8 triliun. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dengan agenda pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). “Kami mengajukan usulan tambahan angggaran untuk anggaran tahun 2025. Kami mencatat kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar 29,8 triliun,” kata Raja Juli dalam rapat tersebut.
mengatakan, anggaran tambahan tersebut merupakan konsekuensi dari tahap pengelolaan barang milik negara oleh Kementerian PUPR dan penyelesaian infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN serta untuk melanjutkan pembangunan ekosistem kota yang baik di IKN,” lanjutnya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari para investor paska mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Bahlil, para investor justru bersyukur karena saat ini IKN dipimpin Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita. Menurutnya, justru pembangunan IKN dan proses investasi akan lebih cepat jika dipimpin Basuki. “Enggak ada (keluhan investor). Malah mereka (investor) bersyukur kok, bisa lebih cepat karena ditangani oleh Pak Basuki,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6).
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menegaskan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan berarti proyek IKN macet. Ia mengklaim investasi di IKN tetap berjalan hingga saat ini. “(Investasi) Tidak ada masalah, semua jalan kok. (Realisasinya) Bagus,” katanya. “Jadi gini, pergantian kepemimpinan itukan hak prerogatif Presiden. Tapi juga Presiden menghargai ketika pembantunya mengundurkan diri. Jadi kalau dia (Kepala dan Wakil Kepala Otorita) mundur bukan berarti IKN macet. Masa macet? Enggak benar itu,” jelas Bahlil.
8. Kemenlu RI mempercepat kepulangan 216 WNI yang ditahan pihak Imigrasi Malaysia. Ratusan WNI ini ditahan di tujuh tempat penahanan atau detensi imigrasi Malaysia. Mereka adalah kelompok rentan seperti ibu dan anak, ibu hamil, lansia, penderita sakit, dan yang ditahan selama enam bulan. “Pemulangan dilakukan menggunakan penerbangan komersil dengan dua titik debarkasi yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Bandara Kualanamu, Medan,” tulis Kemenlu dalam keterangan pers, Senin (10/6). Pemulangan ini terbagi dalam lima kelompok terbang, tiga kelompok terbang yang diterbangkan ke Jakarta sebanyak 129 WNI, dua kloter lainnya dengan tujuan Medan sebanyak 87 WNI. “Sejumlah WNI mengaku sudah bekerja di Malaysia selama puluhan tahun dan baru pertama kali pulang ke tanah air melalui bantuan pemerintah kali ini,” tulis Kemenlu.
9. Pengamat politik Jannus TH Siahaan menilai, sikap mantan Ketua MPR Amien Rais yang mendukung mekanisme pemilihan tidak langsung memperlihatkan sikap pragmatisme dalam berpolitik dan menyimpang dari semangat Reformasi 1998. “Dia gagal mewariskan spirit Reformasi kepada massa, karena pragmatisme politik yang ia pertontonkan selama ini,” kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya, Senin (10/6). Jannus menganggap mengembalikan mekanisme pemilihan presiden tidak langsung bukan jawaban atas maraknya politik uang atau membeli suara rakyat (vote buying).
Jannus justru mempertanyakan logika berpikir para elite politik yang mengusulkan gagasan itu karena dianggap malah mengebiri hak rakyat buat menentukan pemimpin mereka. “Lantas saat para elit politik dan partai politik gagal menjalankan tugasnya, lalu hak rakyat yang dirampas? Logikanya di mana itu? Tak terkecuali oleh seorang Amien Rais,” ujarnya. Menurut Jannus, sikap Amien yang mendukung mekanisme pemilihan presiden tidak langsung memperlihatkan posisi politiknya sudah jauh dari semangat Reformasi 1998. “Ide dan usulan tersebut menunjukkan bahwa beliau sudah tidak relevan lagi sebagai tokoh Reformasi di hari ini,” ujar Jannus.
Sebelumnya diberitakan, mantan Amien Rais sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi. Alasan Amien mendukung usulan itu karena dia merasa naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung. Padahal saat itu dia berharap dengan perubahan itu dapat menekan terjadinya politik uang. “Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif,” kata Amien usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6) lalu.
10. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ada dua konsekuensi yang bakal terjadi apabila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Umam menyebutkan, konsekuensi pertama, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. PDI-P, kata Umam, perlu menggaet Anies untuk memperkuat kembali posisi politiknya di Jakarta. “PDI-P kehilangan golden ticket dan dominasinya di politik lokal Jakarta, sehingga butuh kekuatan tambahan untuk berhadap-hadapan dengan pemenang Pemilu 2024,” kata Umam.
Pasalnya, hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan, PDI-P menempati urutan kedua perolehan suara di DPRD DKI Jakarta dengan 850.174 suara. Suara terbanyak diraih PKS yang memperoleh 1.012.028 suara. Sementara Anies juga membutuhkan PDI-P untuk menjaga peluangnya kembali maju pilpres 2029. “Anies juga sangat berkepentingan menjaga kartu politiknya agar tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029,” ujar Umam. Namun, kerja sama antara Anies dan PDI-P juga menimbulkan konsekuensi lain yakni kedua belah pihak akan kehilangan sejumlah konstituennya. Sebab, Anies dan PDI-P punya basis konstituen yang berbeda. Anies merepresentasikan basis pemilih Islam dan PDI-P punya basis nasionalis.
11. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyebut 40 persen penjabat (pj) kepala daerah yang sedang bertugas saat ini tidak layak memimpin daerahnya masing-masing. Junimart curiga Kemendagri mengambil pj kepala daerah ini dari kementerian lain, yang mana mereka tidak memahami bagaimana cara mengelola tata pemerintahan. Hal tersebut Junimart sampaikan dalam raker Komisi II DPR dengan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
“Bukan hanya pengamatan, yang kami dengar dan rasakan, hampir 40 persen para pj ini memang tidak layak jadi pj. Kenapa bisa demikian? Mungkin stok di Kemendagri sudah habis, dan akhirnya mengambil dari kementerian lain? Yang saudara menteri tidak paham tentang pola pikir dan mereka tidak paham mengenai tata kelola pemerintahan,” ujarnya. “Kalau tadi saudara menteri mengatakan, untuk dua tingkatan pj, ada pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, menurut kami ini bukan jadi patokan utama. Saudara menteri harus lihat juga bagaimana track record dari para pj. Apakah dia mampu, apakah dia memang paham,” sambungnya.
12. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menyebut, KPU berpandangan bahwa batas usia calon kepala daerah masih pada saat penetapan pasangan calon, bukan ketika pelantikan. “Cara pandang kami sebetulnya yang bisa digunakan untuk memastikan ada kepastian hukum tentang seseorang itu umurnya genap 25 tahun untuk calon bupati, walikota, atau genap 30 tahun calon gubernur, itu sebetulnya yang ada kepastiannya itu adalah ketika penetapan pasangan calon, 22 September 2024,” kata Hasyim di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
Hal itu dikatakan Hasyim saat ditanya soal putusan MA yang meminta KPU mencabut pasal perihal batas usia calon kepala daerah. Hasyim mengatakan, ranah KPU hingga penetapan calon kepala daerah. Sementara pelatikan pasangan kepala daerah terpilih adalah kewenangan pemerintah pusat. “Setelah itu kan prosesnya disampaikan kepada pemerintah pusat, seperti bupati, walikota atas nama presiden yang menerbitkan SK Mendagri (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri). Untuk gubernur, yang menerbitkan SK Presiden atau Keppres (Keputusan Presiden),” ujarnya.
Namun, Hasyim mengungkapkan, KPU sedang melakukan harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Hal itu untuk merespons putusan MA. “Sedang dibahas dan harmonisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” ujarnya. Selain itu, proses harmonisasi turut melibatkan Kemendagri dan Bawaslu.
13. Menko PMK Muhadjir Effendy angkat bicara soal tindakan polwan yang membakar suaminya sesama anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur, akibat kecanduan judi online. Menurut Muhadjir, peristiwa itu menunjukkan pengaruh judi online sudah sangat parah. “(Pengaruh judi online) sudah sangat parahlah, kita sudah tahulah itu,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6).
Sementara itu, dalam raker dengan Komisi I DPR, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku prihatin terhadap kasus seorang Polwan membakar suami yang sama-sama polisi karena dipicu judi online. Menurut Budi, kasus itu mengulang insiden bunuh diri seorang Letkol TNI karena motif yang sama beberapa bulan sebelumnya.
Dalam raker tersebut, Budi sempat dicecar soal upaya Kemenkominfo memberantas judi online. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut langkah Kemenkominfo tidak efektif mengacu angka transaksi dalam usaha itu dalam dua tahun terakhir. Nurul menyebut angka judi online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun. Sementara, pada kuartal pertama 2024 mencapai Rp100 triliun. ‘’Berarti enggak efektif dong, sementara Bapak selama ini strateginya menggandeng OJK menutup rekening-rekening yang terkait dengan judi online,” kata Nurul.
Menjawab itu, Budi mengklaim sejak dilantik pada 17 Juli lalu, dirinya telah menutup jutaan konten judi online. Masalahnya, kata dia, judi online dilakukan lintas negara dan hal itu dibatasi yurisdiksi atau kewenangan hukum setiap negara. Menurut dia, tugas pemberantasan judi online bukan hanya menjadi wewenang kementeriannya. Ia menyebut pihaknya hanya berhak menutup, sementara transaksi keuangan merupakan wewenang OJK hingga Bank Indonesia (BI).
14. Mendagri Tito Karnavian mengancam akan mengganti penjabat (pj) kepala daerah yang mau maju Pilkada Serentak 2024. Tito menyebut, pj kepala daerah tersebut bakal diganti pada pertengahan Juli 2024 ini. Hal tersebut Tito sampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR dan Mendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). “Kami sudah sampaikan, kemungkinan besar pertengahan Juli, yang ingin running, dia harus kita ganti. Dan itu enggak ada aturan UU-nya, tapi kami yang ambil kebijakan karena ada bahasa sebelum satu tahun,” ujar Tito.
Ia mengaku tidak akan menghalangi para pj kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2024 nanti. Meski begitu, dia menekankan, ada aturan yang wajib diikuti para pj kepala daerah. Tito sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh penjabat kepala daerah. Bagi mereka yang ingin berkontestasi di Pilkada 2024, harus memberi tahu kepada Kemendagri. Sebab, pihaknya perlu waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan pengganti sebagai penjabat kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menilai permasalahan politik akibat Pilkada langsung kerap mengganggu pembangunan di daerah. Ia menyampaikan itu kala membandingkan kelebihan dan kekurangan mekanisme pengisian kursi kepala daerah lewat pilkada langsung dengan penunjukkan penjabat kepala daerah dalam rapat Komisi II DPR, Senin (10/6). Ia menyebut urusan partai politik kala kepala daerah dipilih lewat pilkada kerap jadi soal yang kemudian mengganggu pembangunan.
“Satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat,” kata Tito dalam rapat. Tito menyebut hubungan yang kurang harmonis antara gubernur di tingkat provinsi dengan bupati atau wali kota di bawahnya kerap jadi soal. Terlebih, jika mereka berasal dari parpol yang berbeda.
Tito Karnavian merespons temuan BPK terkait perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Kemendagri sebesar Rp 2,4 juta. Tito mengaku baru mendapat informasi terkait temuan BPK itu. “Saya belum tahu, saya baru tahu juga informasi tadi. Saya belum tahu ini periode kapan waktunya, apakah periode yang dulu. Karena kadang-kadang dari BPK itu kan ada akumulasi yang belum dibayarkan,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). “Kalau ada temuan BPK, biasanya yang kita lakukan adalah, kalau ada kesalahan saja, diperbaiki administrasinya. Apa mungkin administrasi pertanggungjawabannya yang belum ada,” kata dia.
Menurut Tito, bisa saja sebenarnya pegawai Kemendagri ini melakukan perjalanan dinas, namun ternyata tidak memberikan bukti boarding pass. Tito belum tahu pada periode kapan perjalanan dinas fiktif itu terjadi. Jika uang tersebut tidak dikembalikan oleh si oknum pegawai, Tito tidak segan untuk menempuh jalur hukum. “Kalau itu memang ada, langkah yang kita lakukan adalah kita minta untuk kembalikan. Kembalikan uangnya semuanya. Itu penyelesaian administrasi dulu. Kalau dia enggak kembalikan, ya kita pidanakan,” ujar Tito.
15. Advokat Hotman Paris berharap Presiden Jokowi membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon pada 2016 silam. Selain itu, Hotman juga meminta penyidikan kasus yang di lakukan Polda Jabar itu dihentikan biar TPF itu bekerja.
“Sekarang saya mengusulkan lagi agar Jokowi, bapak presiden membentuk tim pencari fakta untuk diserahkan kepada penyidik,” kata Hotman dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Senin (10/6).
“Sebaiknya penyidikannya ditunda dulu, TPF independen dari para profesor universitas untuk membongkar kejadian 2016 sampai sekarang baru sesudah itu diserahkan ke penyidik. Karena kalau proses penyidikan berlangsung sekarang paling-paling hanya Pegi [tersangka Pegi Setiawan] yang divonis, case closed,” tuturnya lagi. (HPS)