Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung menjadi cawagub pada Pilgub Jakarta 2024. Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membantah pernyataan Aboe Bakar Alhabsyi. Ia menegaskan, apa yang disampaikan Aboe merupakan kebohongan publik.
Isu yang tak kalah hangat, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyebutkan, ada 82 anggota DPR yang terlibat judi online. Laporan soal itu telah masuk ke MKD DPR dan akan memproses 82 orang yang terlibat judol ini. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto meminta Polri segera menangkap empat bandar judi online yang sudah terdeteksi. Menkominfo Budi Arie Setiadi didesak mundur. Safenet menggalang petisi untuk menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi enteng saja menanggapi tuntutan tersebut. Ia meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung menjadi cawagub pada Pilgub Jakarta 2024. Mulanya, Aboe ditanya bagaimana tanggapan PKS terkait kemungkinan cawe-cawe Jokowi dalam Pilgub Jakarta 2024. “Kan udah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti. Biasa. Jadi enggak ada masalah, biar saja,” kata Aboe di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/6).
Saat ditanya soal kemungkinan Jokowi menawarkan nama Kaesang untuk diusung sebagai cawagub pendamping Ridwan Kamil (RK) pada Pilgub Jakarta 2024, Aboe menyebut Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang untuk jadi pendamping RK. “Sudah-sudah, sudah nyodorkan,” tutur dia.
Aboe tak menjawab dengan tegas ke partai politik mana saja Jokowi menyodorkan nama Kaesang untuk menjadi cawagub. Namun, ketika ditanya apakah Jokowi menawarkan ke PKS nama Kaesang untuk menjadi cawagub ia pun tak menjawab. Aboe menyebut Jokowi menawarkan nama putra bungsunya itu ke sejumlah parpol. “Ke mana-mana,” ujar dia.
2. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan namanya ke sejumlah parpol untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Kaesang menegaskan apa yang Aboe sampaikan merupakan kebohongan publik. “Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik,” ujar Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6) malam.
Kaesang menegaskan, kewenangan untuk mencalonkan seseorang dalam kontestasi politik berada di tangan ketua umum partai. Dia mencurigai PKS yang ingin menutup pintu koalisi dengan PSI di Jakarta. “PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya enggak apa-apa juga,” tuturnya.
“Sebagai ketua umum, saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa Presiden lah, ketua umum kan saya!” sambung Kaesang. Ia meminta kontestasi pilkada dijauhkan dari penyebaran berita bohong. “Kompetisi pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas,” imbuhnya.
3. Staf Khusus Presiden Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi tidak pernah menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, kepada partai politik untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Grace mengeklaim, Jokowi tidak pernah ikut campur dalam pencalonan kepala daerah di daerah mana pun. “Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada di mana pun,” ujar Grace, Kamis (27/6). Grace menegaskan, Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang.
“Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang,” katanya lagi. Lagipula, ujar Grace, kunci dari pencalonan kepala daerah adalah popularitas tokoh dan jumlah kursi masing-masing partai politik. Oleh sebab itu, ia menilai, sosok presiden tidak terkait dengan pencalonan untuk pilkada. “Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden,” ujarnya.
4. Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyebutkan, ada 82 anggota DPR yang terlibat judi online. Pangeran mengatakan, pengumuman lebih lanjut akan disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Ada 82 orang anggota DPR RI yang terlibat judi online. Mereka itu nanti, oleh PPATK, mungkin beberapa hari ini akan disampaikan,” kata Pangeran kepada awak media di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). Ia menyebutkan, laporan soal itu telah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Nah, MKD akan memproses 82 orang yang terlibat ini,” kata Pangeran. Menurut dia, 82 itu merupakan anggota dewan aktif. Nantinya, MKD akan mengambil sikap atas keterlibatan anggota DPR dalam judi online ini. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bakal melaporkan dugaan anggota DPR RI yang bermain judi online ke MKD. Ivan menyebutkan, ada lebih dari 1.000 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. “Ya, ya, ya, nanti akan saya sampaikan kepada MKD sesuai dengan arahan tadi,” kata Ivan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (26/6) kemarin.
5. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto meminta Polri segera menangkap empat bandar judi online yang sudah terdeteksi. Seperti diketahui, pemerintah telah mendeteksi empat bandar besar judi online yang beroperasi di Indonesia. “Kalau cuma mendeteksi saja, tidak segera menangkap, ya keburu mereka kabur,” kata Bambang Rukminto, Kamis (27/6). Bambang juga mendong aparat Kepolisian yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap aliran dana dari para bandar itu.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti juga meminta hal yang sama. Menurutnya, empat bandar besar judi online harus segara ditangkap. “Polri diharapkan gerak cepat dan sigap memroses mereka dengan proses hukum yang tegas,” ujar Poengky. Ia menyebut, jika bandar judinya di luar negeri, diperlukan kerja sama dengan Interpol untuk menangkapnya. Kompolnas berharap Kemenkominfo lakukan penutupan terhadap situs-situs judi online agar tidak terjadi, tutup satu, tumbuh seribu.
6. Wapres Ma’ruf Amin berpandangan, literasi tentang bahaya judi online penting diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai, upaya ini penting untuk memberantas judi online. “Ini bahaya sekali. Jadi edukasi anti perjudian itu harus terus kita galakkan, dan kita harapkan ada efek jeranya ke depan jangan sampai kita menjadi masyarakat penjudi,” kata Wapres di Pasuruan, Jatim, Kamis (27/6) menanggapi keterangan PPATK yang menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif terjerat judi online.
Wapres menuturkan, bermain judi dilarangan agama. Tak hanya itu, judi juga mengganggu produktivitas seseorang. “Masyarakat penjudi itu kan malas, tidak kreatif, tidak memiliki semangat, ini bahaya sekali. Kalau masyarakat kita menjadi masyarakat penjudi, itu mungkin ada di tempat lain yang berjudi itu orang kaya gitu ya, nah kita ini orang miskin,” kata Wapres. “Korban ini kan sudah banyak. Ada suami istri bercerai, ada suaminya dibakar gara-gara macam-macam itu,” kata Wapres seraya mengingatkan, oleh sebab itu pemerintah memandang fenomena judi daring sebagai keadaan darurat yang harus segera ditangani.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya memilih kandidat dengan kriteria tertentu untuk memastikan efektivitas dan kredibilitas KPK. Hal itu disampaikannya saat dimintai pandangan soal kriteria ideal Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK. “Saya kira paling pertama harus rekam jejaknya harus bersih. Itu rekam jejak. Sebab kalau rekam jejaknya sudah tidak bersih, saya kira sulit,” kata Wapres dalam keterangan persnya di Pasuruan, Jatim, Kamis (27/6). Menurut Wapres, kriteria selanjutnya yang sangat diperlukan adalah adalah integritas dan komitmen. “Yang keempat, independen, jangan titipan ya, harus betul-betul (independen!),” tegas Wapres. Kiai Ma’ruf berpandangan, jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan lahir Pimpinan dan Dewas KPK yang bisa diharapkan. “Jadi, rekam jejaknya bagus, komitmennya juga, integritasnya, dan juga independensinya,” ucapnya.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, kepala daerah dan penjabat kepala daerah yang terlibat judi online akan dikenakan sanksi. “Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah kecil kita beli peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain,” ucap Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Tito menjelaskan, kepala daerah definitif yang terlibat dalam judi online diberikan sanksi berupa teguran ringan, lisan, hingga tertulis. Sementara, kepala daerah yang memiliki status penjabat bakal dicopot jabatannya. “Tapi kalau kita lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu. Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi,” kata Tito Karnavian.
7. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi untuk menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org. Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menjelaskan alasan munculnya petisi tersebut digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” kata Nenden, Kamis (27/6). Nenden mengatakan, jabatan menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan. Padahal, menkominfo mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru. Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.
Safenet juga meminta Presiden Jokowi tidak menjadikan posisi Menkominfo sebagai “give away” atau bagi-bagi jabatan. Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan itu saat dimintai pandangan, apa yang seharusnya dilakukan Jokowi terkait peristiwa serangan ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Nenden mengatakan, belakangan kursi Menkominfo diduduki perwakilan parpol dan relawan yang tidak kompeten. “Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” kata Nenden, Kamis (27/6).
Nenden meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten menduduki jabatan Menkominfo. Ia meminta Jokowi menunjuk orang yang lebih baik, memiliki wawasan perkembangan teknologi dan digital. “Carilah expert yang punya pemahaman baik soal tata kelola internet soal dunia digital untuk bisa memperbaiki hal ini dan itu bisa dilakukan kalau Istana tobat.
8. Menkominfo Budi Arie Setiadi enteng saja menanggapi tuntutan tersebut. Ia meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak. Seperti diberitakan, desakan Budi Arie mundur dari kabinet bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas. Peretasan PDN ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh. “Ya tunggu saja lah,” ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam. “Ah sudah lah biar saja,” lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Jokowi akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dalam rapat terbatas (ratas), Jumat (28/6). Dalam ratas tersebut, Budi akan menyampaikan sejumlah persoalan PDN kepada Presiden Jokowi. “Besok ratas,” kata Budi Arie di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Ia menambahkan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak. Sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini PDN belum pulih.
Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta rapat kerja antara Kemenkominfo dan BSSN bersama Komisi I DPR RI dilanjutkan dengan tertutup. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Kemenkominfo dan BSSN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6). Budi beralasan rapat layak dilanjutkan secara tertutup karena akan mengungkap hal yang bukan untuk konsumsi publik. “Saya minta rapat ini dilakukan secara tertutup karena saya akan menjawab beberapa hal yang menurut hemat kami ini sangat sensitif. Begitu. Mohon dipertimbangkan,” kata Budi.
Namun, Ketua Komisi I Meutya Hafid tak langsung menjadikan rapat kerja ini tertutup. Ia meminta Budi untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang tidak sensitif. “Silakan (menjawab) nanti kalau sudah masuk yang Bapak anggap itu (sensitif) kita akan minta dari Bapak Ibu untuk pertimbangkan,” ujar Meutya. Adapun rapat ini yang masih berlanjut ini membahas terkait peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi akan mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan pencadangan atau backup data. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang mengganggu sejumlah layanan publik dalam sepekan terakhir. “Bahwa dalam jangka pendek, yang pertama melakukan forensik dan asesment dengan terus berupaya melakukan decrypt dan penguatan di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong dan Batam,” kata Budi Arie dalam rapat kerja Komisi I DPR, Kamis (27/6). “Yang kedua mengeluarkan keputusan Menkominfo untuk mewajibkan kementerian lembaga daerah memiliki backup data,” ujar dia melanjutkan.
Budi Arie Setiadi mengakui, pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Budi mengungkapkan, berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut. “Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil study dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20,” kata Budi Arie lagi. Berdasarkan riset tersebut, Indonesia masuk ke dalam klasifikasi 5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata. “Kalau kita bisa lihat, Australia, Belanda Korsel, AS, Kanada, dan berikutnya (di atas), kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, Brasil, India, Turki, dan Indonesia,” ujar Budi Arie.
9. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya. Hal ini merespons terjadinya serangan terhadap pusat data nasional (PDN) yang satu pekan terakhir ramai dibicarakan. Puan mengatakan bahwa DPR sudah membantu pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). “Tahun 2022 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU perlindungan data pribadi (PDP). Negara harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” kata Puan dalam postingan di akun Instagram pribadinya @puanmaharaniri, Kamis (27/6). Puan menyadari apa yang terjadi satu pekan terakhir tentang gangguan PDN amat mengganggu masyarakat. “Sudah seminggu ini pelayanan publik terhambat, dan lebih dari itu keamanan data pribadi masyarakat juga terancam,” katanya. Ketua DPP PDI-P ini berharap pemerintah menyelesaikan persoalan PDN dengan menggunakan UU PDP.
10. Sekretaris Mensesneg, Setya Utama menyatakan, Presiden Jokowi memilih sendiri lokasi rumah pensiunnya yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. “Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediaman beliau, pertimbangannya beliau sendiri dan keluarga tentunya yang mengetahui,” ujar Setya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (27/6) menanggapi soal pembangunan rumah pensiun Jokowi yang sudah mulai dibangun pada Juni 2024.
Setya menyebut, anggaran untuk membangun rumah pensiun Presiden diatur dalam Permenkeu 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. “Luas lahannya sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan. Rumah bisa langsung ditempati dan menjadi hak milik, bisa diwariskan ke ahli waris beliau,” kata dia. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Kepala Desa Blulukan Slamet Wiyono mengatakan, material untuk pembangunan rumah pensiun Jokowi akan tiba pada Juli 2024. “Kemarin itu dari Sekretariat Negara memang sudah merapat ke kami (Pemerintah Desa Blulukan), istilahnya kulo nuwun bahwa tanah untuk Bapak Presiden hadiah dari negara memang akan segera dibangun,” ujar Slamet di Kantor Desa Blulukan, Kamis (27/6). Slamet menjelaskan, Kementerian Sekretariat Negara sudah mendatangi Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar untuk meminta izin penebangan pohon di depan lahan rumah pensiun Jokowi. Pohon ditebang untuk mempermudah akses keluar-masuk kendaran dan petugas selama proses pembangunan.
11. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus pemerintahannya lima tahun ke depan. Hal itu diungkap Prabowo usai menerima arahan dari Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu. “Sesuai arahan Presiden RI @jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna yang lalu, Sektor Pendidikan dan Kesehatan akan terus menjadi fokus bersama Pemerintah ke depan,” tulis Prabowo lewat unggahan akun Instagramnya, @prabowo, Kamis (27/6) petang.
12. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam raker dengan Kemenkominfo dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6), menyentil pemerintah soal tiadanya back up data dalam pusat data nasional (PDN) yang diretas, bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan. Menurut dia, Kominfo dan BSSN harus beri penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.
Dalam raker tersebut, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola. “Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” ujar Hinsa.
Mendengar penjelasan, Meutya langsung menukas, persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola. Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN. “Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” tegas Meutya. “Iya,” ucap Hinsa. “Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” kata Meutya. Meutya menyebut Imigrasi lah yang paling patuh menyetor data ke PDN, sehingga mereka yang paling tidak selamat dalam kasus peretasan ini.
13. Anggota Komisi I DPR Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai telah abai hingga terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDN). Hasanuddin menganggap itu sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun. “Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena apa, prihatin. Kita sudah hampir lima tahun ya, bekerja sama, mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN, selalu melaporkan ada serangan,” kata Hasan dalam rapat di Komisi I DPR, Kamis (27/6).
Hasan mengungkap data peretasan yang terus berulang namun tak ada perbaikan dari BSSN. Dia mengungkap laporan BSSN soal jumlah peretasan selama 2023 mencapai 1.011.209 insiden peretasan. “Tapi terus aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi. Itu yang pertama,” katanya.
Kritik juga dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. Menurut dia, peretasan PDN ibarat penumpang pesawat yang menitipkan barang di loker. Namun, titipan barang tersebut hilang dan namun penyedia jasa justru menyalahkan penumpang. Menurut dia, pemerintah perlu bekerja keras karena berkaitan dengan keamanan nasional. “Kita perlu bekerja lebih keras karena soal data center ini a matter of cyber national security. Tetangga kita di Singapura ada kebocoran sedikit, keamanan nasional,” kata Sukamta. Komisi I DPR menggelar rapat dengan BSSN dan Kominfo pada hari ini usai terjadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional.
TB Hasanuddin menawarkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencari pelaku peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Dalam rapat kerja Komisi I DPR, Hasanuddin mengajak Kepala BSSN, Hinsa Siburian untuk berbicara empat mata menindaklanjuti tawarannya. “Kalau ada orang yang bersedia mengejar, dan menemukan, kira-kira Bapak mau enggak mem-protect yang bersangkutan?” Ucap Hasan. “Mau Pak,” jawab Hinsa. “Oke. Nanti kita bicara empat mata”. Hasan semula mengonfirmasi kepada Hasan soal identitas pelaku peretasan PDN. Namun, Hinsa mengaku hingga saat ini belum mengetahui identitasnya.
BSSN, kata dia, baru menemukan indikasi-indikasi yang masih harus didalami dan diolah. Hinsa mengaku juga telah mendapat tawaran dari 19 negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia dalam keamanan nasional. Namun, dia belum bisa memberi persetujuan karena insiden peretasan tersebut masih didalami. “Mereka menawarkan juga, dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu, yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama,” katanya.
Menanggapi hal itu, Hasan mengaku dirinya atau tim hanya akan membantu BSSN. Hasan menilai negara tidak boleh kalah dengan peretas yang mungkin hanya satu orang atau kelompok. “Saya kira ini nanti memperkuat tim bapak saja. Dan kita buktikan apakah anak ini, mampu atau tidak,” kata Hasan. “Pelaku ini kan hanya satu orang, dan mungkin satu kelompok kecil saja. Sementara kita ini berjejer. Pada jenderal, deputi, menteri, wakil menteri ya. Berjejer. Kalah kita. Negara kalah hanya oleh pelaku ransom itu. Dan kita harus melawan jangan menyerah. Saya kira bisa kita ya,” imbuhnya.
14. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mencecar Menkominfo Budi Arie Setiadi yang dinilai lamban dalam menangani peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Dave menyampaikan cecaran itu lantaran Budi Arie sebelumnya mengatakan, hampir semua negara, termasuk negara besar pernah terkena serangan ransomware. “Tadi bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, bahkan negara hebat pun seperti negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat juga pernah terkena ransomware,” kata Dave dalam raker Komisi I DPR dengan Menkominfo, Kamis (27/6). “Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam, Pak, enggak sampai harian. Apalagi sampai dengan satu minggu baru bisa terselesaikan,” lanjutnya.
Menurut Dave, negara lain bisa dengan cepat mengatasi serangan ransomware, bahkan hingga mengunci sampai mem-back up data, untuk mengantisipasi terjadinya serangan lanjutan Namun, politisi muda Golkar itu menyentil, kenapa hal itu tidak dilakukan Indonesia. “Terakhir bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang terselamatkan, lainnya itu terlock akibat dari ransomware. Nah lalu bagaimana dengan data mereka itu, karena itu kan menyangkut data orang,” tanya Dave.
15. Wakil Ketua DPR Letjen (Purn) Lodewijk Paulus mengatakan harapan untuk membuka data di sistem pusat data nasional (PDN) sementara yang diretas oleh hacker sebenarnya masih ada. Lodewijk lantas menyinggung bantuan dari Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk membantu menyelesaikan persoalan peretasan PDN sementara di Surabaya ini. “Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom, termasuk pengamanan baru dari lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerja sama dengan FBI ini?” ujar Lodewijk.
“Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, data yang sudah di-encrypt oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka, karena kunci yang punya dia. Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu itu ada berapa, Pak Siburian, belajar dulu kalau gitu, kunci yang besar itu. Kan cuma 11 variabelnya,” sambungnya.
16. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio minta Presiden Jokowi menjelaskan ke publik mengenai peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Menurut Agus Pambagio, Jokowi harus memanggil semua pihak terkait untuk mengetahui duduk perkara peretasan tersebut. “Panggil semua pihak yang terkait dengan itu, lalu bikin press conference, lalu jelaskan kenapa bisa begitu,” ujar Agus, Kamis (27/6). Bagi Agus, penjelasan Jokowi penting dilakukan supaya masyarakat benar-benar merasa tenang. “Harus disampaikan kepada publik, kalau kayak gini kita enggak tenang,” tegas dia.
Agus meminta pemerintah melakukan sesuatu dan meninggalkan sikap pasrahnya atas peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Ia mengingatkan, sikap pasrah pemerintah justru tak mencerminkan tidak adanya solusi dalam sebuah permasalahan kebijakan. “Sebagai pemerintah ya harus do something, masa pasrah. Kalau pemerintahnya pasrah, lalu rakyatnya bagaimana?” ujarnya. “Terus apa manfaatnya pemerintah buat warga negara, seharusnya kan memberikan perlindungan kepada warga negara, ya lakukan sesuatu. Harus ada sesuatu untuk mencari jalan keluar,” sambungnya.
17. Pakar keamanan siber Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, lembaga pemerintah, BUMN, swasta bahkan perorangan sudah banyak yang mengalami dan menjadi korban serangan siber, termasuk ransomware. “Namun menurut pandangan saya, bangsa ini tidak mau belajar pada kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi,” kata Marsudi dalam pernyataannya, Kamis (27/6). Marsudi berharap serangan siber terhadap PDN Sementara benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak supaya secara serius memiliki budaya keamanan yang tinggi. “Untuk penyedia layanan, mudah-mudahan ini menjadi awal kesadaran untuk melakukan pengelolaan kemanan secara baik dan benar mengikuti standar-standar keamanan internasional,” ucap Marsudi.
18. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) bisa menuntut pemerintah secara perdata dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dirugikan akibat kegagalan pemerintah dalam melakukan pelindungan data, dan menyebabkan layanan publik terganggu. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Kamis (27/6). “Publik dengan instrumen Undang-Undang ITE dan secara perdata melalui clash action bisa meminta ganti kerugian kepada pemerintah atas kegagalan perlindungan data dan hal-hal yang terkait insiden ini,” kata Wahyudi. Ia menyebutkan, negara bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan data publik. Wahyudi tidak yakin pemerintah bisa memberlakukan sanksi administratif terhadap para pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan pengelolaan data publik pada PDN Sementara.
19. Presiden PKS Akhmad Syaikhu memberikan keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk memilih calon wakil gubernur dari partai politik lain meski telah mewacanakan duet bersama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikannya merespons pertanyaan soal PKB yang membuka peluang mengusung Anies sebagai cagub sementara posisi wakil gubernurnya dari PDIP, bukan Sohibul Iman.
“Ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS dan Insya Allah kita husnudzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS,” kata Syaikhu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/6). Syaikhu mengakui PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung Anies-Sohibul secara mandiri di Pilgub Jakarta 2024. PKS masih membutuhkan empat kursi lagi untuk mengusung pasangan dengan akronim AMAN itu.
20. PAN mengklaim Ridwan Kamil atau Dedi Mulyadi telah menyatakan siap untuk berpasangan dengan kader PAN di Pilkada Jawa Barat 2024. Ia mengatakan RK telah menyatakan siap menggandeng Bima Arya Sugiarto sebagai cawagub, sedangkan Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga mempertimbangkan Desy Ratnasari sebagai cawagubnya. “Kami lihat Pak Ridwan Kamil dalam beberapa kesempatan juga sudah menyatakan siap untuk menggandeng Bima Arya Sugiarto menjadi cawagubnya. Ada juga Kang Dedi Mulyadi yang juga sudah mengatakan bahwa sangat serius mempertimbangkan Desy Ratnasari sebagai cawagubnya,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6). Eddy menyampaikan PAN memiliki banyak kader potensial untuk diusung di Pilkada Jabar 2024. (HPS)
