Mantan Menko Polhukan Mahfud MD (net)
Isu menarik siang ini, mantan Menko Polhukan Mahfud MD menilai jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilakda 2024, patut dipertimbangkan untuk dirombak atau dilakukan pergantian seluruh komisioner KPU. Menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif menyangkut para komisioner KPU lainnya setelah skandal Hasyim terungkap. Salah satunya, dugaan setiap komisioner KPU mendapatkan 3 mobil dinas mewah. Ada pula kabar yang berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas. Presiden Jokowi menyatakan, KPU telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik dan lancar. Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin tidak membantah jika setiap komisioner mendapat tiga mobil dinas. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Menko Polhukan Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy’ari yang berujung sanksi pemecatan sebagai Ketua KPU. Melalui akun media sosial X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilakda 2024. “Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud, Senin (8/7). Sebab, menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU lainnya setelah skandal Hasyim terungkap. Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU mendapatkan 3 mobil dinas mewah. Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.
“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah,” tulis Mahfud. “Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis dia. Atas dasar itu, Mahfud berpandangan pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.
Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024. “Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” tutur Mahfud.
Presiden Jokowi menyatakan, KPU telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik dan lancar. “Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu, pilpres dengan baik dan lancar,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7), merespons statemen mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai KPU tidak layak menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada). Jokowi berpandangan tidak ada masalah dalam pekerjaan KPU selama ini. “Tidak masalah,” kata mantan wali kota Solo itu.
Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin angkat bicara soal cuitan eks Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta semua anggota KPU RI mundur. “Pertama, tentu kita terima kasih ya untuk semua kritikan, masukan kepada penyelenggara (pemilu). Tetapi pada intinya kita memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi, semua proses yang melibatkan penyelenggara,” kata Afif kepada wartawan usai focus group discussion KPU RI di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (8/7). “Sehingga apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi juga perhatian kita untuk ya,” lanjut dia.
Afif lalu berujar, segala hal yang kurang akan mereka perbaiki dan pihaknya juga bakal mempertahankan hal-hal yang dianggap sudah baik. “Kami melihatnya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat bahwa kita semua untuk senantiasa profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan pilkada,” ungkap Afif.
Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons pernyataan Mahfud MD terkait para komisioner KPU menggunakan fasilitas tiga mobil dinas hingga sewa jet berlebihan. Afif tidak membantah jika setiap komisioner mendapat tiga mobil dinas. Namun, Afif menjelaskan satu dari tiga mobil dinas itu sudah berumur tua, sehingga yang lebih sering dipakai hanya dua. “Ya yang pasti sih mobil dinas itu dua, satunya kan mobil lama yang tidak semuanya dipakai,” kata Afif di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/7).
Afif berujar dari tiga mobil dinas itu, salah satu di antaranya tidak hanya digunakan oleh komisioner, jajaran KPU lainnya juga biasa menggunakan mobil itu. “Dua sih ya yang nempel di kita semuanya, satunya kan mobil lama yang plat merah itu yang itu bisa dipakai jajaran yang lain,” ujarnya. Menurut Afif, pihak Kesekjenan KPU yang akan menjelaskan lebih lanjut soal pemberian fasilitas untuk para komisioner. Namun, dia memastikan pihaknya tidak melanggar ketentuan yang ada. “Nanti teman teman di Kesekjenan bisa menjelaskan, tetapi poin yang ingin saya tekankan, saya pernah menanyakan yang penting apapun yang pernah diberikan fasilitas ke kita jangan sampai ada yang melanggar aturan. Itu saja,” tuturnya.
Terkait tuduhan penyewaan jet berlebihan, Afif berdalih hal tersebut untuk kepentingan distribusi logistik Pemilu 2024. Dia mengatakan penggunaan jet untuk menghemat waktu dan menjangkau wilayah yang sulit diakses. “Kalau itu untuk kebutuhan logistik. Kan udah kita bicarakan lama sebenarnya. Selama 2019 dan itu juga dilakukan untuk mendatangi tempat tempat yang susah dijangkau, karena waktu sangat mepet. Pertaruhannya kan kalau kemudian tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga mengkhawatirkan logistik tidak sampai dan seterusnya,”ujarnya.
2. Presiden Jokowi mengaku tak mau buru-buru meneken Keppres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. “Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7). Jokowi mengungkapkan Keppres Pemindahan Ibu Kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. “Keppres bisa (ditandatangani) sebelum, bisa setelah Oktober,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi juga menegaskan, rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum ? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi. “Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” ujar kepala negara.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Keppres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan keppres itu bisa ditandatangani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang. “Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani,” kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024 lalu.
Presiden Jokowi akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Juli 2024 ini. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat ditemui di kantor Kementerian PUPR), Jakarta, Senin (8/7). “Nanti tanggal 15 tanggal 16 beliau (Jokowi) baru ke Abu Dhabi untuk menindaklanjuti kunjungan Mohamed Ali Rashed Alabbar untuk membangun financial center di IKN,” ucap Basuki. Adapun Mohamed Alabbar merupakan pendiri sekaligus konglomerat properti multinasional, Emaar Properties, yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), mengunjungi IKN pada Minggu (26/5) lalu.
3. Presiden Jokowi tidak berkomentar banyak ketika dimintai tanggapan soal peluang anak bungsunya, Kaesang Pangarep maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Ketika ditanya soal restu kepada Kaesang untuk maju Pilkada 2024, Jokowi mengatakan, tugas orangtua hanya mendoakan. “Tugasnya orangtua itu hanya mendoakan,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7). Jokowi sempat tertawa kecil setelah memberi jawaban singkat itu tanpa menambahkan keterangan lain. Ia sempat ditanya apakah Kaesang cocok maju pada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, tetapi Jokowi tidak menjawab dan meninggalkan wartawan.
4. Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap PSI bisa satu perahu dengan PKS di Pilkada DKI Jakarta. Ia berharap Kaesang dan kawan-kawan bisa ikut mengusung Anies-Sohibul dalam pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7). “Harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang kita harapkan. Bisa satu perahu bersama koalisi kami,” tutur Syaikhu. Ia mengindikasikan PKS akan kembali bertemu dengan PSI ke depannya. “Mungkin ini baru pertama kali kita bertemu. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan dengan pertemuan-pertemuan yang lebih intens,” imbuh Syaikhu. Menanggapi ajakan itu, Kaesang berkilah, partainya akan membahas terlebih dahulu ajakan untuk mendukung Anies-Sohibul.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep tidak menyodorkan namanya sendiri untuk maju di Pilkada Serentak 2024 dalam pertemuan tertutup dengan PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7). “Di forum tadi, sudah pasti saya tak sodorkan nama saya ke DPP PKS. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas dulu di DPP PSI,” ujar Kaesang.
Menurut pendapat pribadi Kaesang, seharusnya Presiden PKS Ahmad Syaikhulah yang menjadi Gubernur Jakarta. Sebab, PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta, dengan mengantongi 18 kursi. “Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur,” kata Kaesang. “Masuk itu barang,” timpal Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang beberapa waktu lalu menyatakan Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang Pangarep ke partai-partai untuk Pilkada Jakarta 2024.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, pihaknya mendoakan Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bisa maju di Pilkada Serentak 2024. Terkait apakah Kaesang akan maju di Jakarta atau Jateng, Aboe menyebut hal tersebut mudah diatur. Apalagi, Kaesang berhasil menunjukkan taringnya di berbagai survei. “Kayaknya kita baik-baik saja sama Kaesang ya, enggak ada apa-apa dan enggak ada yang perlu diklarifikasi, tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya, hari ini Kaesang menunjukkan giginya, di Jateng sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga Beliau bisa jadi (maju) di Jateng. Kalaupun mau di Jakarta ya tinggal diatur saja,” ujar Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7). “Aamiin,” timpal Kaesang yang berdiri di sampingnya. “Buat saya dalam politik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah hal yang biasa,” kata Aboe lagi.
5. Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi pada Senin (8/7) membahas sejumlah tugas kepresidenan di masa mendatang. Dhanil menyebutkan, pertemuan itu juga membahas tugas-tugas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi. “Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan, baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,” kata Dahnil kepada wartawan, Senin sore.
Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto terpantau tiba di Istana Kerpresidenan, Senin siang sekitar pukul 12.32 WIB. Setelah menyapa wartawan, Prabowo langsung memperagakan gerakan silat di depan awak media yang membuat wartawan bersorak. Prabowo juga memperagakan gerakan lari-lari kecil sembari berjalan masuk ke dalam Istana Kepresidenan, seolah menunjukkan dirinya sudah sehat dan lincah setelah dirawat baru-baru ini.
6. Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, di banyak negara, korban salah tangkap biasanya mendapatkan ganti rugi. “Korban salah tangkap mendapat ganti rugi. Demikian praktik di banyak negara,” kata Reza melalui keterangan tertulis, Senin (8/7). Namun, menurut dia, institusi kepolisian biasanya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan kompensasi ketimbang menempuh proses hukum seperti sidang praperadilan. “Ketimbang melalui mekanisme hukum yang bersifat memaksa bahkan mempermalukan, institusi kepolisian biasanya memilih penyelesaian secara kekeluargaan guna memberikan kompensasi itu,” ujarnya.
Hanya saja, dalam gugatan praperadilan Pegi Setiawan diketahui tidak mencantumkan petitum mengenai ganti kerugian tersebut. Melainkan, hanya menyebut soal biaya perkara yang diminta dibebankan kepada termohon yakni Polda Jabar. Kemudian, meminta agar kedudukan dan harkat, serta martabat Pegi Setiawan selaku pemohon dikembalikan. Oleh karenanya, dalam putusannya, hakim Eman Sulaeman juga tidak mencantumkan perihal ganti rugi tersebut.
7. Berikut 9 poin putusan praperadilan Pegi Setiawan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7). Mengabulkan permohonan praperadian termohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penangkapan Pegi Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah. Menyatakan surat penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum.
Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap termohon. Memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Membebankan biaya perkara pada negara.
8. Dekan Fakultas Kesehatan (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof dr Budi Santoso (BUS) yang dicopot dari jabatannya, menyerahkan surat keberatan soal pemecatannya ke Rektor Unair M Nasih, Senin (8/7).
Budi sebelumnya dicopot oleh Rektor M Nasih dari jabatannya sebagai dekan. Hal itu diduga karena ia menolak rencana kedatangan dokter asing ke Indonesia.
Surat itu diantar Budi ke pihak Rektorat di Kampus C Unair. Ia didampingi Tim Advokasi untuk Kebebasan Akademik (TATAK) yang terdiri dari YLBHI, LBH Surabaya, MHH PP Muhammadiyah, LBH AP PP Muhammadiyah, KIKA, CALS, Themis Indonesia, AIPKI, POGI dan SPK. Usai mengantar surat ke Gedung Rektorat, Budi dan tim advokasinya langsung bertolak ke Kampus A Unair untuk menggelar konferensi pers.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku tak masalah dengan pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso, yang menolak rencana pemerintah mengimpor dokter asing ke Indonesia. “Terus terang saya sendiri enggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya, karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya,” kata Menkes Budi di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).
Namun, ia menyebut perihal wacana mendatangkan dokter asing ke Indonesia itu diperbolehkan secara aturan. Dengan begitu, menurutnya diskursus soal itu juga telah rampung mengingat hukum positif Indonesia memang mengizinkan. “Kalau misalnya ada publik enggak setuju ya itu sama saja seperti kitanya bilang, pemilihan presiden sudah ditentukan yang menang beliau, ‘oh saya enggak setuju’, ya kan sudah diputuskan,” ujarnya.
9. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki pesawat Smart Air PK-SNH yang membawa 5 penumpang di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Senin (8/7) sekitar pukul 11.40 WIT. Penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Sinak. Pesawat ini sebelumnya terbang dari Kabupaten Nabire. “Penembakan terjadi sekitar pukul 11.40 WIT, dan mengenai bilah baling-baling pesawat, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Pilot pesawat dengan sigap memutuskan untuk tetap mendarat di Bandara Sinak dan menunggu situasi aman untuk kembali ke Nabire,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani, melalui keterangan tertulis, Senin (8/7). Pada pukul 11.55 WIT, pesawat kedua dari maskapai NGA yang take off dari Timika berhasil mendarat di Sinak dalam keadaan aman. “Setelah situasi kondusif, pesawat Smart Air dan NGA yang sempat tertunda keberangkatannya, berhasil kembali ke tujuan awal yakni Nabire dan Mimika,” kata Faizal.
Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 berhasil menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas nama Basoka Lawiya di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupeten Nabire, Papua Tengah, Minggu (7/7), pukul 17.55 Wit. Basokja Lawiya merupakan bagian dari KKB Kodap VIII Intan Jaya Pimpinan Undius Kogoya yang dalam beberapa bulan terakhir aktif melakukan aksi kriminal di Kabupaten Paniai. “Kami melakukan razia dan mengamankan satu KKB atas nama Basoka Lawiya. Ia merupakan anggota KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya dan terlibat langsung dalam sejumlah Aksi Kriminal yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan juga di Kabupaten Paniai,” tutur Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, melalui keterangan tertulis, Senin (8/7). Faizal menjelaskan, Basoka Lawiya terpantau oleh Satgas Ops Damai Cartenz-2024 ketika melintas di sekitar Kampung Topo saat aparat keamanan sedang melakukan razia di depan Polsek Topo. Ketika hendak ditangkap, Basoka Lawiya sempat memberikan perlawanan sehingga aparat keamanan terpaksa mengambil tindakan.
Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Endi Supardi mengungkap kesulitan prajuritnya dalam bertugas di Papua. Endi mengatakan, banyak faktor yang menghambat prajurit saat beroperasi di Papua, salah satunya medan yang sulit. “Di sana hutan tertutup. Kemudian cuacanya selalu berubah-ubah,” kata Endi usai seminar nasional Sejarah TNI AL bertajuk “Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” di Balai Samudra, Jakarta Utara, Senin (8/7). Belum lagi, lanjut Endi, kontur medan pegunungan yang terjalnya minta ampun. “Kami untuk tempuh dua kilometer saja tiga hari. (Kendala) yang berikutnya di sana itu kan daerahnya baru, sehingga harus betul-betul (persiapan) sebelum berangkat ini,” tutur Dankormar. Dari segi teknologi, Endi juga mengusulkan pengoperasian kendaraan nirawak atau drone untuk prajurit yang beroperasi di Papua.
10. Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal menyatakan ada dugaan fraud atau penggelapan uang di PT Bank Muamalat. Hal itu disampaikannya menyusul pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu yang menyatakan akuisisi Bank Muamalat, batal. “Kita ingin kejelasan terhadap rencana dari pada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa memang mereka sedang (proses akuisisi) terhadap Bank Muamalat,” ujar Hekal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
“Namun dalam perjalanannya kelihatan prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud. Sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini,” paparnya. Hekal lantas menyinggung kepemilikan saham mayoritas Bank Muamalat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hekal merasa curiga dan bakal mengajak Komisi VIII dan Komisi XI DPR RI untuk mendalami apa yang terjadi di internal Bank Muamalat.
11. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Nixon mengatakan, perseroan tidak akan melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat. Namun Nixon tidak membeberkan alasan batalnya aksi korporasi tersebut.
“Kami tidak akan meneruskan aksi akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat (rapat) tertutup, kami tidak akan meneruskan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7). Lebih lanjut Nixon bilang, keputusan itu memang belum diumumkan perseroan melalui keterbukaan informasi. Akan tetapi, keputusan itu telah disampaikan kepada pemegang saham utama perseroan, yakni pemerintah melalui Kementerian BUMN serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri (BUMN) dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK,” kata Nixon.
12. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan JPU KPK kembali menahan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh. Ketua majelis hakim Fahzal Hendri memerintahkan Gazalba kembali menjalani penahanan di Rutan Kelas IA Jakarta Timur cabang Rutan KPK. “Jadi Saudara ditahan lagi ya, tolong dilaksanakan ya penuntut umum,” ujar Fahzal di PN Tipikor, Senin (8/7). Gazalba diputus ditahan di rutan paling lama 57 hari terhitung mulai 8 Juli 2024. Gazalba hadir didampingi tim hukum yang dipimpin Aldres Jonathan Napitupulu.
Aldres memohon kepada majelis hakim agar Gazalba tidak ditahan dalam menjalani persidangan. Ia menjelaskan domisili tempat tinggal dan kantor Gazalba dekat dengan Pengadilan Tipikor. Menanggapi hal itu, Fahzal menjelaskan penahanan kembali Gazalba merupakan penetapan dari Ketua PN Jakarta Pusat. Selain itu, majelis hakim PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang mengadili kasus Gazalba tetap sama meskipun KPK meminta penggantian majelis hakim. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, adalah Fahzal Hendri sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi hakim anggota Rianto Adam Pontoh dan hakim anggota Sukartono.
13. KPK menyatakan beberapa pegawainya bermain judi online. Namun, jumlah pegawai KPK yang terlibat masih dalam penelusuran. “KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai. KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (8/7). Tessa mengatakan berdasarkan penelusuran awal oleh Inspektorat, ditemukan pula beberapa nama yang bukan pegawai KPK.
Menurutnya, Inspektorat kini masih berupaya mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut untuk tindak lanjut berikutnya. “KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” ucap Tessa.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap, perputaran uang dari sindikat judi dan pornografi online jaringan Taiwan mencapai Rp 500 miliar. Djuhandhani menyebut, angka itu merupakan akumulasi yang tercatat selama tiga bulan sejak situs judi dan pornografi itu beroperasi. “Terungkapnya modus operandi tidak pidana perjudian online dan pornografi jaringan Taiwan yang merugikan masyarakat di mana perputaran uang pada sindikat judi internasional tersebut mencapai Rp 500 miliar selama kurun waktu tiga bulan,” kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7). Djuhandhani mengatakan, akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana itu. “Manakala kita mendapatkan itu semua hasilnya tentunya akan menyita dan menyidik lebih lanjut tentang TPPU,” ujar dia.
14. Polisi tetapkan satu tersangka baru dalam kasus penembakan yang dilakukan anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) berinisial MSM (42) yang menyebabkan Salam (35) meninggal dunia. Kasus ini mulanya ditangani Polres Lampung Tengah, tetapi kemudian diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan tersangka baru ini berinisial S dan merupakan orang kepercayaan MSM. “Sudah ada juga penetapan satu tersangka lagi inisial S,” kata Umi dalam keterangan tertulis, Senin (8/7).
Umi menerangkan S berperan menyembunyikan senjata api (senpi) milik MSM usai insiden penembakan. Penyidik menemukan dua pucuk senpi MSM di rumah S. “Hasil penggeledahan, polisi menemukan dua pucuk senpi milik tersangka MSM di rumah S terletak di Kelurahan Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah,” ucap dia. Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas keterlibatan kepemilikan senpi milik tersangka MSM.
15. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin alias Cana dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) para penghuni kerangkeng manusia. “Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam Jaksa Penuntut Umum,” kata ketua majelis hakim Andriansyah dalam sidang putusan di PN Stabat, Senin (8/7).
Majelis hakim menyatakan Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu majelis hakim meminta agar Terbit rencana dibebaskan dari semua tuntutan hukum. (HPS)
