Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Jokowi bercerita soal banyaknya bisikan yang muncul saat dirinya hendak mengambil alih PT Freeport Indonesia ke tangan Indonesia. Bisikan itu bermacam-macam, mulai dari Papua lepas dari tangan Indonesia hingga dirinya digulingkan dari posisi sebagai Presiden RI. Isu lainnya, KPK ungkap kerugian negara dari praktik curang di bidang kesehatan mencapai Rp20 triliun. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi bercerita soal banyaknya bisikan yang muncul saat dirinya hendak mengambil alih PT Freeport Indonesia ke tangan Indonesia. Bisikan itu bermacam-macam, mulai dari Papua lepas dari tangan Indonesia jika Freeport diambil alih pemerintah, hingga dirinya digulingkan dari posisinya sebagai Presiden RI. “Waktu akan ambil Freeport saja, banyak yang bisiki ke saya. Pak, hati-hati Papua bisa lepas. Pak hati-hati bapak bisa digulingkan. Pak hati-hati, jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang,’’ kata Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9). Jokowi mengungkapkan, pengambilalihan tambang emas itu sejalan dengan program hilirisasi mineral mentah.
Presiden Jokowi memprediksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sanggup menghasilkan puluhan ton emas per tahun yang selama ini dianggap “lari” ke luar negeri tanpa hilirisasi. “Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, enggak pernah mau membangun yang namanya smelter, karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas,” papar Jokowi.
Ia beranggapan, kapasitas produksi smelter di Gresik mencerminkan berapa jumlah emas yang selama ini dikeruk di Indonesia namun akhirnya diproses di luar negeri “Nah nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, kita akan tahu berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40-50 ton,” ungkapnya. “Nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun,” imbuhnya.
2. Presiden Jokowi menunjuk Mensesneg Pratikno sebagai Plt Seskab menggantikan Pramono Anung yang resmi diberhentikan melalui Keppres Nomor 105/P yang diteken Jokowi, Kamis (19/9). “Dalam Keppres tersebut juga ditunjuk Bapak Pratikno Mensesneg sebagai Pelaksana tugas. Wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Kabinet sampai dengan ditetapkannya Seskab definitif,” kata Ari dalam keterangannya, Kamis (19/9). Ari menyebut kendati Keppres pemberhentian Pramono sudah diteken, namun Pramono masih terhitung bekerja sebagai Seskab hingga 22 September mendatang. Jokowi, ujar Ari, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pramono Anung atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan Seskab.
Eks Seskab Pramono Anung mengaku sudah bisa bekerja penuh lakukan sosialisasi bersama Rano Karno sebagai Bacagub dab Bacawagub Jakarta 2024. “Sekarang saya sudah bisa bekerja penuh, atau mempunyai waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama Bang Doel,” kata Pram saat bertemu Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9).
Pram mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang memberi kesempatan menjabat sebagai Menseskab selama dua periode. Menurut dia, tidak mudah menjaga dapur pemerintah dan Presiden. “Begitu tidak mudahnya menjaga dapur Presiden, tetapi alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performa yang pasti dianggap baik oleh Presiden,” katanya.
3. Presiden Jokowi mewanti-wanti soal minimnya lapangan kerja beberapa tahun mendatang seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan berkembangnya teknologi yang dapat menggantikan manusia. Jokowi khawatir, gig economy akan menjadi tren di masa depan. Gig economy merupakan sistem tenaga kerja bebas dengan perusahaan hanya mengontrak pekerja independen dalam jangka waktu pendek.
“Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu,” ujar Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Seminar Nasional 2024 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/9). “Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren,” sebutnya. Ia mengingatkan, tren gig economy akan ditandai dengan perusahaan-perusahaan yang lebih memilih pekerja independen dan freelancer alih-alih mempekerjakan karyawan tetap.
4. Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo mengakui, utang pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi akan mulai terasa di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Secara khusus, ia menyoroti sejumlah utang pembangunan yang diambil Jokowi pada 2015 dan akan jatuh tempo dalam kurun 10 tahun. “Dibuat tahun 2015, nanti kerasa. Ketika di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan kita ada menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi negara alih-alih mencari dana dari, maaf, dari sumber penerimaan, nyarinya dari utang kan,” kata Dradjad, Kamis (19/9).
Jatuh temponya sejumlah utang negara ini berpotensi memperbanyak pungutan yang ditarik oleh negara dari rakyatnya. Menambah pungutan dari warga ini dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat guna melunasi utang-utang tersebut. “Nanti 2025 kita bayar ya, yang jatuh temponya 10 tahun. Makanya itu di tahun 2025, ketika kita saatnya bayar utang, ya negara harus narikin (pungutan), Narikinnya dari mana? Ya PPN (pajak pertambahan nilai) mau dinaikkan 12 persen, BPJS, kemudian dana pensiun dikumpulkan, segala macam,” jelas Dradjad.
Ujung-ujungnya rakyat yang nanggung. Yang menjadi persoalan adalah, saat ini, kelas menengah Indonesia sedang sesak napas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan kelas menengah secara signifikan sejak 2019. Situasi ini menyebabkan lesunya daya beli kelas menengah yang konsumsinya selama ini menopang roda perekonomian.
5. KPK mengungkapkan, kerugian negara dari praktik curang atau fraud di bidang kesehatan mencapai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata alias Alex dalam sambutannya pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/9). “Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat sekitar Rp 20 triliun secara nominal,” ujar Alex.
Ia menuturkan kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, di mana ada manipulasi/phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes) baik pusat maupun daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Per tahun 2024, kata Alex, terdapat sekitar Rp150 triliun dana yang tersedia untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan bagi 98 persen rakyat Indonesia yang terdaftar.
Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, Alex mengimbau agar integritas dalam tata kelola menjadi hal yang diutamakan oleh BPJS Kesehatan sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. “Namun nyatanya, seiring dengan perjalanan program, masih ditemukan sejumlah kelemahan atau fraud yang terjadi,” imbuhnya. Alex menambahkan pengelolaan program yang tidak berintegritas dapat menimbulkan penyalahgunaan dana, mengurangi kepercayaan publik dan mengancam kesinambungan program JKN ke depan.
6. Rapat pleno DPR secara resmi mengesahkan RUU tentang Kementerian Negara menjadi UU. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus tersebut hanya dihadiri 48 anggota DPR. “Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah RUU tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana diatas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Lodewijk yang dijawab setuju oleh peserta sidang. Dengan disahkannya UU tersebut, akan memudahkan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan jumlah menterinya dalam pemerintahan mendatang. Selain mengesahkan UU Kementerian Negara, rapat pleno DPR juga mengesahkan RUU Wantimpres menjadi UU.
7. Dosen UNJ Ubedilah Badrun mengatakan, alasan ‘nebeng’ pesawat jet pribadi yang dikemukakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memperkuat dugaan gratifikasi.
“Alasan nebeng yang dikemukakan Kaesang itu membenarkan dugaan gratifikasi,” ujar Ubed melalui pesan tertulis, Kamis (18/9). “Apakah kalau Kaesang bukan anak presiden, bukan adik Gibran, dan bukan adik ipar Boby lalu pemilik jet itu akan memberikan tebengan?” kata Ubed.
Aktivis 98 ini meminta KPK secara serius menyelesaikan penanganan laporan dugaan gratifikasi yang diduga menyeret putra bungsu Presiden Jokowi itu. Termasuk dengan mengklarifikasi dirinya sebagai pihak pelapor. Ubed mengaku hingga saat ini belum mendapat undangan klarifikasi dari KPK. “Saya berharap para komisioner KPK di pengujung masa kerjanya ini kembali mengembalikan muruah KPK dengan menegakkan hukum secara tidak tebang pilih,” ucap Ubed.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah membenarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menumpang jet pribadi, namun hal itu dalam rangka perjalanan kebangsaan. “Respons Istana bawa Ibu Mega dan sebagainya, ya biasa saja. Itu kan lagi perjalanan kebangsaan,” kata Said di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Said tak merinci perjalanan kebangsaan seperti apa yang dilakukan Megawati kala itu. Said hanya mengatakan saling bersahut-sahutan terkait jet pribadi di publik sebagai hal yang tak subtansial. “Sahut bersahutan itu yang tidak produktif untuk apa juga,” kata dia.
8. Ketua Banggar DPR dari PDIP Said Abdullah mengatakan, tak ada wacana partainya akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Pernyataan itu merespon rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo dalam waktu dekat. Menurut Said, baik PDIP maupun Gerindra tak pernah membahas soal wacana untuk bergabung dan menawarkan gabung koalisi.
“Tidak pernah ada statement apapun yang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan kawan-kawan Gerindra, bertemunya kedua pemimpin bangsa ini, itu aja. Tidak plus, tidak minus,” kata Said di kompleks parlemen, Kamis (19/9). Said tak mau pertemuan Megawati dengan Prabowo ditarik ke urusan politik praktis. Dia mengaku bingung dengan wacana itu. Karena, di satu sisi, publik tak ingin politik transaksional. Namun di sisi lain, pertemuan Mega-Prabowo dikait-kaitkan dengan bagi-bagi jabatan.
9. Satgas Operasi Damai Cartenz buka suara terkait proposal pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak Februari 2023 silam. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari isi proposal yang ditawarkan oleh OPM tersebut. Bayu juga mengaku pihak masih berupaya memastikan kebenaran proposal pembebasan terhadap Philip tersebut. Pasalnya, kata dia, banyak janji serupa yang sempat diungkap oleh OPM.
“Penting bagi kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, mengingat KKB sebelumnya kerap membuat propaganda serupa, jelasnya dalam keterangan tertulis. Bayu mengatakan Satgas Damai Cartenz juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya setelah memastikan kebenaran proposal tersebut. “Kami mohon dukungan doa dari masyarakat agar upaya pembebasan pilot ini dapat terselenggara dengan baik, tanpa ada yg mengingkari atau berbuat curang,” ujarnya.
10. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil optimistis menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 setelah unggul dalam survei terbaru LSI. “Ya kita menunjukkan bahwa warga makin yakin bahwa kita fokus pada solusi-solusi yang mudah dipahami karena orang Jakarta kan kritis-kritis dan rasional,” kata RK di Jakarta Timur, Kamis (19/9). RK mengatakan, dirinya bersama Suswono akan menggunakan pendekatan yang lebih mengedepankan pemaparan visi misi ke depannya. RK menyebut survei internalnya juga menunjukkan hasil yang tak begitu jauh dengan survei LSI. Kata dia, hasil survei internalnya sudah menyentuh elektabilitas 51 hingga 57 persen.
11. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geosifika (BMKG) Bandung, Jawa Barat mencatat, 27 gempa susulan terjadi setelah gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung pada Rabu (18/9) pagi. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, per pukul 06.00 WIB, Kamis (19/9) sudah terjadi gempa bumi sebanyak 28 kali yang terjadi di Kabupaten Bandung. “Jumlah gempa susulan ada 27 event, update 19 September pukul 06.00 WIB,” ujar Teguh dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).
Pranata Muda Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Hadi Rahmat menjelaskan, jumlah bangunan yang rusak mencapai 3.601 unit. Selain rumah warga, bangunan yang rusak juga meliputi fasiltas kesehatan, pendidikan hingga rumah ibadah. “Bangunan rusak di Kabupaten Bandung, 532 rumah warga rusak berat, 475 rusak sedang, 1.013 rusak ringan, 1.263 rumah terdampak. Ada 8 faskes rusak, 31 sekolah rusak, 55 tempat ibadah, dan 2 bangunan lain,” kata Hadi, Kamis (19/9).
12. Wakil Ketua MK Saldi Isra ingatkan KPU untuk meraih kembali kepercayaan publik setelah ujian yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024. Hal itu disampaikannya dalam ceramah kunci sekaligus membuka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada) bagi KPU Angkatan IV di Tiger Balroom Royal Safari Hotel, Bogor. “Ini adalah momentum bagus dan baik untuk KPU, terutama untuk memulihkan kepercayaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9). Saldi juga mengungkapkan, MK, KPU dan Bawaslu menghadapi tugas berat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah yang dilaksanakan setelah tahapan pilpres dan pileg selesai. “Jadi, tidak ada waktu istirahat, dengan tekanan politik yang begitu tinggi” ujarnya. (Harjono PS)
