Gedung Mahkamah Agung RI (net)
Isu menarik pagi ini soal gerakan cuti bersama para hakim di Indonesia. Jubir MA Soharto yakin gerakan cuti bersama hakim tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan. Insya Allah, pelayanan pengadilan di berbagai tingkatan tetap berjalan seperti biasa. Pekan depan (7/10), MA mengadakan audiensi dengan perwakilan hakim yang menuntut kenaikan gaji.
Isu menarik lainnya, anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Mereka akan mendapat fasilitas lain, yakni berupa tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan. Berikut isu selengkapnya.
1. Mahkamah Agung (MA) angkat bicara soal gerakan cuti bersama yang rencananya dilakukan oleh ribuan hakim di Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai ungkapan protes akibat tak ada kenaikan gaji dan tunjangan hakim sepanjang 12 tahun terakhir.
Jubir MA, Suharto mengatakan, cuti merupakan hak bagi semua pegawai negeri. Tapi, Suharto menyebut ada sejumlah pertimbangan sebelum cuti tersebut diberikan kepada hakim yang mengajukannya. “Bagi MA garis dari pimpinan yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan,” kata Suharto kepada wartawan, Kamis (3/10).
Suharto mengatakan cuti hakim mestinya mempertimbangkan jadwal persidangan. “Selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum karena adanya cuti, biasanya permohonannya disetujui,” ujar Suharto.
Suharto meyakini munculnya gerakan cuti bersama hakim tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan. “Insya Allah pelayanan pengadilan di berbagai tingkatan tetap berjalan seperti biasa,” ucap Suharto.
Suharto juga menyinggung gerakan ini bukanlah mogok hakim, melainkan cuti bersama. Sebagian hakim berencana menggunakan jatah cutinya berbarengan. “Memang ini bukan mogok tapi cuti,” ujar Suharto.
Disebutkan. pekan depan (7/10), MA mengadakan audiensi dengan perwakilan hakim yang menuntut kenaikan gaji. Audiensi ini rencananya melibatkan pihak terkait seperti Komisi Yudisial, Kemenkeu dan Bappenas serta Kemenkumham.
“Pimpinan MA berencana akan menerima perwakilan mereka, bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama dengan Komisi Yudisial RI, syukur-syukur jika ada dari Kemenkeu dan Bappenas serta Kemenkumham dapat berdialog dengan perwakilan mereka,” ujar Suharto.
Kabar terbaru, pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun. Beleid yang mengatur gaji hakim akan segera direvisi. Beleid dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Pasalnya, kendati sudah dua kali mengalami revisi, besaran gaji pokok hakim tidak mengalami perubahan. Saat ini revisi ketiga beleid tersebut tengah digodok Kemenkeu. Kabarnya Kemenkeu menyetujui perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012.
2. Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Mereka akan mendapatkan fasilitas lain, yakni berupa tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan. Seluruh aset rumah dinas yang ada saat ini akan dikembalikan ke negara karena tidak lagi digunakan. “Untuk periode ini (fasilitas RJA) semuanya sudah kita tarik, mulai dengan 30 September. Karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg,” kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, Kamis (3/10).
Indra menjelaskan, para anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah tinggal, karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering mengalami kerusakan. ‘’Pertimbangannya kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaan sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel. Jadi karena rumah itu sudah sangat tua, itu sudah nggak ekonomis,” ujarnya.
Dijelaskan, uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan. Para anggota DPR diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut. Namun, besaran tunjangan tersebut belum ditetapkan dan belum diberlakukan mulai Oktober 2024 ini karena masih harus disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru.
3. KPK masih mengumpulkan informasi untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR yang menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar dalam kasus tersebut. “Ini sedang berproses. Kami terus mengumpulkan informasi,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kamis (3/10).
Asep turut memberi penjelasan mengenai pemeriksaan saksi-saksi yang berhenti dalam beberapa waktu lamanya. Kata dia, tim penyidik tengah mengerjakan sesuatu termasuk dalam rangka mendukung audit kerugian keuangan negara yang dikerjakan BPKP. “Nah, ini yang sedang kita penuhi (mengirim dokumen). Mungkin di sini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi, jadi kita sedang memenuhi itu,” ucap Asep.
KPK sudah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa di DPR. Mereka adalah Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; dan Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.
4. Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, hanya ada tiga orang yang bisa menghentikan peperangan yang terjadi di Palestina. Tiga sosok tersebut adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pimpinan faksi Hamas Palestina Yahya Sinwar, dan presiden Amerika Serikat yang kelak terpilih. “Hanya tiga orang, tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa tiga orang,” ucap JK dalam acara penghargaan Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
JK mengatakan, selama ini perjuangan kemerdekaan untuk Palestina tak pernah didengar oleh Netanyahu. Karena yang menyuarakan kemerdekaan Palestina tidak memiliki kekuatan militer atau kekuatan ekonomi yang mumpuni. Salah satunya adalah Indonesia yang memperjuangkan Palestina, namun ekonominya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. “Karena itulah kita harus memperbaiki. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini. Mari kita ini hidup Palestina. Tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya, yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi,” tutur JK.
Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Menlu RI Retno Marsudi menerima penghargaan perdamaian dari MUI. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Jusuf Kalla dan Retno untuk perdamaian dunia.
Kedua tokoh, kata dia, adalah contoh nyata dari kepemimpinan yg berbasis pada prinsip-prinsip perdamaian, dialog, dan ketulusan. “Mereka telah menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya soal negosiasi, tapi juga tentang memahami perspektif dan kepentingan berbagai pihak dan niat tulus untuk mengimplementasikan secara nyata,” ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Sudarnanto.
5. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengaku merinding mendengarkan pesan Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak memiliki kepentingan apa pun selain berbuat yang terbaik untuk bangsa. Prabowo tidak punya kepentingan yang lain, dia tidak mencari apa-apa.
“Beliau sampaikan tadi, ‘pokoknya yang mulai dari program makan bergizi, saya betul-betul bilang, saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi, saya tidak mencari apa-apa. Saya merinding mendengar ucapan tersebut,’’ kata Sultan Najamudin usai bertemu Prabowo di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (3/10) sore.
6. Ketua MPR Ahmad Muzani akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi MPR periode 2019-2024, di antaranya soal pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Itu (amandemen dan PPHN) bagian dari rekomendasi yang kita terima dari MPR periode yang lalu,” kata Muzani menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan amandemen dan PPHN akan dibahas lagi di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Dalam pidato perdananya, Muzani menegaskan rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 akan ditindakjanjuti. Dia juga menyebut, itu menjadi salah satu agenda penting MPR. “Agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita,” ujar Muzani.
7. Bos maskapai penerbangan swasta Lion Air Group, Rusdi Kirana dilantik jadi Wakil Ketua MPR periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Politisi PKB ini mengungkapkan komitmennya untuk bekerja dan menyosialisasikan pluralisme sebagai nilai dari Pancasila untuk menjaga kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ia mendapat tugas dari partainya untuk mendorong persatuan dan perbedaan tetap terjaga.
“Sebagai kita yang hidup di Indonesia dari lahir, kita mengerti apa yang harus kita lakukan,” kata Rusdi, kemarin. Ia berjanji akan memperjuangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketika bekerja sebagai pejabat negara. Dengan memiliki latar belakang sebagai pengusaha, dia mengaku sangat mengerti tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM.
Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid menjelaskan alasan partainya menunjuk Rusdi Kirana sebagai pimpinan MPR. Menurut Jazilul, Rusdi Kirana merupakan sosok yang mencerminkan pluralisme yang ada di PKB. “Pak Rusdi waketum PKB, punya pengalaman di masyarakat, pengusaha. Saya pikir penting dan bisa mewarnai juga karena PKB ini partai yang plural, partai yang menjunjung Bhineka Tunggal Ika. Cocok sudah Pak Rusdi Kirana,” kata Jazilul di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Jazilul menitipkan pesan kepada Rusdi untuk menjaga empat pilar dan kebijakan PKB mengenai kebangsaan. Ia yakin Rusdi mampu meneruskan langkahnya sebagai pimpinan MPR.
8. Caleg PDIP Ribka Tjiptaning melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh KPUD ke DKPP. Ribka menuding ada penggelembungan suara di wilayah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat yang menguntungkan PAN Desy Ratnasari. “Sekarang (saya) maju ke DKPP, kesel ya kan, biar saja itu Panitia Pengawas maupun KPUD nanti ditentukan bahwa dia (penyelenggara pemilu) bersalah,” kata Ribka kepada wartawan, Kamis (3/10).
Menurut dia, Desy Ratnasari semestinya tidak lolos ke Senayan jika tidak ada dugaan penggelembungan suara oleh oknum penyelenggara pemilu itu. “Sampel (kecurangan) sudah ada bukti-bukti itu dan itu pernah (saya) katakan keberatan dengan (hasil pileg) itu karena ada kecurangan,” kata Ribka.
9. Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan JAM Pidsus Kejagung periksa mantan petinggi Kemenhub terkait dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II alias Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ). “Kejagung memeriksa HL, yang merupakan Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kementerian Perhubungan periode 2018-2020,” kata Kapuspen Kejagung Harli Siregar, Kamis (3/10). Harli mengatakan, HL merupakan Ketua Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Sub Tim I Japek II Elevated. Selain HL, ada BS yang merupakan mantan Direktur Jenderal Hubad Kemenhub periode 2017-2022. Kejagung juga memeriksa JS selaku Ketua dan Anggota Panitia Penilaian Serah Terima Sementara (Provisional Hard/PHO) pada tahun 2020.
10. Ketua DPP PDIP Puan Maharani getol menjelaskan soal menu makanan yang akan disajikan dalam pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto daripada memastikan jadwal dan agenda pertemuan. Ini cukup memprihatinkan karena seolah-olah pertemuan kedua pemimpin hanya mengedepankan makanan saja.
Ketika ditanya wartawan usai sidang paripurna MPR, Kamis (3/10), Puan mengungkap peluang menu nasi goreng bisa kembali jadi suguhan pertemuan Megawati dengan Prabowo. Puan mengatakan Prabowo menyukai menu nasi goreng yang dimasak Megawati dalam pertemuan mereka sebelumnya menjelang Pilpres 2019.
Oleh karena itu, kata Puan, menu tersebut bisa jadi akan kembali menjadi suguhan dalam pertemuan keduanya yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat. “Masih dipikirkan tapi waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi,” kata Puan Maharani.
Dalam penjelasannya, Puan belum mau bicara tegas soal waktu dan tempat pertemuan Megwati dengan Pabowo. Dia hanya kembali menyampaikan, baik Mega maupun Prabowo sama-sama punya keinginan untuk bertemu.
Menurut Puan, tempat pertemuan bisa digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor atau Kartanegara, Jakarta Selatan. Atau juga bisa di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar. “Bisa juga (Teuku Umar), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang, tidak ada masalah akan bertemu di mana saja,” katanya.
11. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan, para kader PDIP menunggu instruksi Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri soal peluang partainya masuk kabinet Prabowo Subianto.
Said mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal partai soal itu. Termasuk beberapa nama kader dan orang dekat PDIP yang belakangan disebut akan bergabung, seperti Azwar Anas hingga Budi Gunawan.
“Baik Pak BG [Budi Gunawan], baik Pak Olly [Olly Dondokambey], Pak Anas [Azwar Anas] tidak ada pembicaraan di internal partai. Dan, tidak ada instruksi dari Ibu Ketum. Kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Said menyebutkan, PDIP menghormati hak prerogatif presiden terkait penentuan komposisi kabinet ke depan. Said mengaku pihaknya tak mau ikut campur pada ranah yang bukan menjadi wewenangnya. “Kami no comment karena itu hak prerogatif Presiden. Monggo mana yang terbaik bagi presiden karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya,” katanya.
12. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus berujar, pemerintahan Prabowo memerlukan bantuan. “Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi politik kita tidaklah baik-baik saja,” katanya sat ditanya soal peluang bergabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pada Kamis (3/10).
Deddy mengatakan PDIP akan berusaha mendukung pemerintahan ke depan. Menurut dia pemerintah ke depan harus bisa menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal. “Ya kita pasti akan berusaha mendukung pemerintahan yang baru dibentuk ini agar semua tantangan yang ada maupun internal maupun global itu betul-betul bisa kasih karena ini lebih parah dari pada Covid,” katanya.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan pertemuan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan membahas soal kabinet. Kata dia, pertemuan Mega dengan Prabowo bukan pertemuan transaksional.
“Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional, gabung tidak gabung,” katanya.
13. Jumlah komisi di DPR disebut akan bertambah menjadi 13. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah, semua fraksi di DPR sudah sepakat dengan penambahan jumlah komisi itu. “Kalau 13 komisinya Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm (tegas),” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/10). Namun, penambahan komisi tersebut masih menunggu kepastian jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Said menjelaskan bidang yang dibawahi setiap komisi nanti akan menyesuaikan dengan kementerian yang ada. “Insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi,” ujarnya. Seperti diketahui, DPR periode 2019-2024, jumlah komisi DPR hanya 11, sekarang mau ditambah karena jumlah kementeriannya juga bertambah.
14. Ketua Umum Partai Demokrat AHY yakin Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mampu jalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya sebagai pimpinan MPR. “Tentu sepak terjang, rekam jejak, dan pengalaman politik di parlemen selama ini menunjukkan Mas Ibas bisa menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya,” ungkap AHY di gedung MPR, Kamis (3/10). AHY berdoa dan memberikan dukungan kepada Ibas dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan MPR. Ia berharap Ibas dapat memperjuangkan isu-isu kebangsaan. “Tentunya kita ingin mengawal lima tahun ke depan agar Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan presiden terpilih dan pemerintahan yang baru nantinya,” tambah AHY. (Harjono PS)
