Mantan Presiden Jokowi dan Sekjen PAN Eko Patrio (net)
Isu menarik pagi ini, Mantan Presiden Jokowi terang-terangan mengaku tidak bisa beristirahat meskipun telah purnatugas sebagai presiden. PAN dan Golkar buka pintu lebar-lebar bagi mantan Presiden Jokowi bila ingin bergabung ke partainya. Bahkan, PAN siapkan karpet biru bila Jokowi ingin masuk partai berlambang matahari terbit itu. Namun di sisi lain, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun menilai, pengakuan Jokowi yang menyebut dirinya masih memegang KTA PDIP, tidak tahu malu.
Isu menarik lainnya, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangi Pilgub Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen, sementara pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP dengan alasan tidak profesional. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi terang-terangan mengaku tidak bisa beristirahat meskipun telah purnatugas sebagai presiden. Pengakuan tersebut berbeda dengan keinginannya untuk beristirahat yang disampaikannya sebelum pensiun dulu. “Inginya banyak istirahatnya tapi dalam praktIknya enggak bisa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di Kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12).
Saat ditanya soal tudingan ikut cawe-cawe dalam Pilgub Jateng, Jokowi mengatakan, keberhasilan dalam Pilgub 2024 lebih ditentukan oleh sosok calon yang diusung. “Itu karena calonnya, bukan karena saya,” tegas Jokowi. “Saya bisa ngapain, saya tidak bisa ngapa-ngapain,” katanya. Jokowi lantas menegaskan dalam proses Pilgub 2024, keputusan akhir ada di tangan warga Jateng. “Dan karena penerimaan rakyat dan masyarakat itu baik, ya sekali lagi saya bisa ngapain?” ujarnya.
2. PAN dan Golkar buka pintu lebar-lebar bagi mantan Presiden Jokowi bila ingin bergabung ke partainya. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyatakan, PAN sangat terbuka apabila Jokowi ingin bergabung ke partai tersebut. PAN sediakan karpet biru untuk Jokowi. “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silahkan,” kata Eko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12).
Bukan hanya Jokowi, kata Eko Patrio memastikan, semua anggota keluarga Jokowi juga dipersilahkan jika ingin masuk ke PAN. “Keluarganya, semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.
3. Sekjen Partai Golkar M Sarmuji menyatakan, partainya juga terbuka bagi Jokowi. “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden. Sebagai seorang presiden periode lalu, kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sarmuji di gedung DPR, kemarin.
Namun dia mengaku, hingga saat ini belum ada sinyal Jokowi akan masuk ke Golkar. Meski begitu, Sarmuji mengeklaim Jokowi punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sehingga orang akan tahu jika Jokowi hendak merapat ke partai berlambang pohon beringin itu. “Enggak, nanti itu pasti, kan hubungan Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dengan Pak Jokowi kan cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu,” ujar Sarmuji.
Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengklaim, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis malam.
Sedangkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, belum ada pembahasan di internal partainya mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra. “Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas dalam partai,” ujar Dasco.
4. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun meminta mantan Presiden Jokowi segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP. Karena, secara de facto Jokowi bukan lagi menjadi anggota partainya. Dia menilai, pengakuan Jokowi yang menyebut dirinya masih memegang KTA PDIP tidak tahu malu. Sebab, sudah jelas berseberangan dengan partai, tetapi seolah-olah menganggap masih menjadi bagian di dalamnya. “Secara de facto dia bukan anggota partai lagi. Itu pernyataan yang tidak tahu malu saja itu,” kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, kemarin malam.
Selama ini, lanjut Komar, partainya tak bisa langsung memecat Jokowi karena yang bersangkutan sebagai Presiden RI. Bagaimanapun, ujarnya, partai tetap ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI. “Beberapa waktu lalu, Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP itu kan sejak beliau masih aktif jadi Presiden, bagaimanapun kita tetap jaga kehormatan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, itu kita jaga. Tidak bisa kita ambil tindakan pemecatan,” kata Komarudin.
Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya soal status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya melemparkan senyum dan mengaku masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Ya masih,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) lalu.
5. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangi Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara 50,07 persen. Hal tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota se-DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan di situs pilkada.kpu.go.id, perolehan suara Pramono-Rano mencapai 2.183.239 suara. Angka itu setara 50,07 persen suara sah.
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah. Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah. Pramono-Rano unggul di semua kabupaten dan kota se-DKI Jakarta. Bahkan, calon yang diusung PDIP dan Partai Hanura ini menang dengan lebih dari 50 persen suara di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Barat.
KPU di tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta sudah selesai melakukan rekapitulasi perolehan suara pasangan Cagub-Cawagub Jakarta pada Pilkada 2024. Menurut data hasil hitung KPU, pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang di semua wilayah Jakarta. Pasangan ini merajai wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.
Perolehan suara Pramono-Rano tercatat lebih dari 50 persen. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Indonesia, jika ada pasangan calon mendapat 50 persen lebih maka Pilgub Jakarta berlangsung satu putaran.
6. Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan para anggota komisioner KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (5/12), atas dugaan tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2024.
“[KPU] DKI Jakarta ketua dan anggota kemudian berikutnya KPUD Jakarta Timur ketua dan anggotanya kami laporkan. Dugaannya kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12). Muslim mencontohkan dugaan tak profesionalnya KPU Jakarta ketika membagikan formulir C6 sebagai undangan pencoblosan di hari pemungutan suara, 27 November 2024 lalu.
7. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan menaikkan PPN menjadi 12 persen. Puan mengingatkan, meskipun kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menundanya. “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari buruh, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini,” ujar Puan di Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).
Puan menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. “Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” tegasnya.
8. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka melayangkan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/12). Dalam interupsinya, Rieke mengajak pimpinan dan anggota DPR untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025. “Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini untuk mendukung Prabowo menunda atau membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen, sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Rieke di ruang rapat paripurna DPR.
Pimpinan DPR merespons interupsi Rieke yang meminta jajaran legislatif mengambil sikap tegas dengan mendesak pemerintah membatalkan rencana menaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, dirinya meyakini pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
“DPR tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insyaallah tahun 2025 akan ada kejutan baru dari pemerintahan yang baru,’’ kata Puan di ruang rapat paripuna, Kamis (5/12).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan opsi agar usulan Rieke soal pembatalan kenaikan PPN diubah. Dia menawarkan, pajak barang mewah tetap dinaikkan menjadi 12 persen, sedangkan yang terkait kebutuhan masyarakat akan diturunkan.
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya berlaku kepada orang-orang yang membeli barang mewah. “Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kami akan tetap ikut UU, bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di UU yaitu 1 Januari 2025,” ujar Misbakhun usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Kamis (5/12).
“Tapi akan diterapkan secara selektif, selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberi beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” sambungnya. Politisi Golkar ini mengatakan, tarif PPN 12 persen hanya berlaku bagi konsumen yang membeli barang mewah. “Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kami akan tetap ikut UU, bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di UU yaitu 1 Januari 2025,” ujarnya.
9. Kementerian HAM turunkan tim ke Semarang, Jawa Tengah untuk lakukan pengecekan kasus siswa SMK ditembak polisi. Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi mengatakan, tim yang diterjunkan ke lapangan adalah Kanwil Kementeriam HAM. Tim telah mendatangi rumah dan sekolah siswa SMK. “Prosesnya, jadi Pak Menteri HAM memang sudah komunikasi dengan Kanwil dan Kanwil sudah menindaklanjuti. Kanwil sudah datang ke berbagai pihak dan kita harapkan Kanwil ini lagi ngecek kembali hal-hal apa yang perlu dilihat,” kata Farid usai media gathering di Kuningan, Jakarta, Kamis (5/12).
Komnas HAM menyebut peristiwa penembakan yang dilakukan polisi, Aipda Robig terhadap siswa SMK, Gamma (17) memenuhi unsur pelanggaran HAM. Koordinator Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM melakukan proses pemantauan, termasuk meminta keterangan para saksi hingga Polda Jawa Tengah. “Tindakan saudara RZ (Aipda Robig) memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999,” ujarnya, kemarin.
Adapun unsur pelanggaran yang dipenuhi Robig adalah pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing. Selain itu, Aipda Robig juga melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan karena secara sengaja menghilangkan nyawa Gemma dan melukai dua siswa SMK lainnya.
10. Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengajak semua pihak menjadikan Indonesia sebagai “killing ground” atau tempat penghancur para pakar dan pengedar narkoba. “Kami dari desk pemberantasan narkoba mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian, mari kita bersatu untuk memerangi narkoba, dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai killing ground atau tempat untuk menghancurkan bagi para pakar dan pengedar narkoba. Karena kita dalam kondisi darurat narkoba,” kata Budi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12).
BG mengatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Sebab, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga sebagai salah satu negara produsen di dunia. Mantan Kepala BIN itu menyampaikan, desk pemberantasan narkoba beserta kementerian/lembaga terkait memiliki tiga hal prioritas yang akan dilakukan.
11. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan aktifkan duta antinarkoba untuk membantu proses kampanye terkait bahaya narkoba. Listyo akan menunjuk para iinfluencer hingga artis Indonesia yang pernah menjadi pengguna narkoba sebagai duta antinarkoba. Ia berharap, mereka dapat mengampanyekan bahaya narkoba yang pernah mereka rasakan.
“Kita akan mengaktifkan duta anti narkoba, utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis yang pernah menjadi pengguna,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (5/12). “Karena mereka pernah merasakan, kita harapkan beliau-beliau bisa menjadi duta antinarkoba. Demikian juga dengan bekerjasama dengan influencer-influencer ternama yang lain,” imbuhnya.
Listyo mendorong seluruh Pemda membangun lebih banyak tempat rehabilitasi narkoba di wilayahnya masing-masing. Kata dia, bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menampung para pengguna narkotika yang jumlahnya saat ini mencapai 3,3 juta orang. “Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, dan kita mendorong agar tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat Kabupaten, Kecamatan,” ujar jenderal bintang empat itu.
12. Polda Jatim mengonfirmasi soal salah satu anggotanya, Aiptu Arif Susilo (AS) yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditangkap BNN terkait peredaran narkoba di NTB. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Bid Propam Polda Jatim ikut mendampingi saat BNNP Jatim menggeledah rumah Aiptu Arif di Sidoarjo pada Kamis (5/12).
Dirmanto menagatakan, kegiatan penggeledahan tersebut merupakan wujud tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Ditresnarkoba Polda Jatim dan BNNP Jawa Timur. “Pada saat penggeledahan juga didampingi anggota Bidpropam Polda Jatim,” kata Dirmanto. Saat dilakukan penggeledahan, AS tidak ada di rumah karena sudah ditahan BNN Pusat sejask 19 Oktober lalu.
13. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12) untuk memberikan masukan soal menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Luhut mengatakan, DEN bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo. “Tadi kami melaporkan pada Bapak Presiden mengenai masukan-masukan dari Dewan Ekonomi Nasional bersama Menko Perekonomian. Ada banyak hal tadi yang kita laporkan,” ujar Luhut.
Anggota DEN Chatib Basri menyebut salah satu yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo berkaitan dengan daya beli kelas menengah. Menurutnya, daya beli kelas menengah kini sangat krusial, sehingga perlu diantisipasi. “Tadi kami membahas mengenai isu-isu yang sangat krusial di dalam beberapa waktu terakhir itu berkaitan misalnya dengan daya beli kelas menengah. Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil dan dilakukan untuk mengantisipasi masalah itu. Kami juga membahas mengenai upaya untuk peningkatan penerimaan negara, juga mengenai UMP. Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi, tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” sambungnya.
14. Keabsahan Munaslub Kadin Indonesia digugat secara perdata ke PN Jaksel oleh 18 Ketua Kadin tingkat provinsi melalui kuasa hukumnya, Denny Kailimang. Gugatan telah didaftarkan sejak Selasa (26/11) ldan teregister dengan Nomor Perkara 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. “Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum,” demikian isi gugatan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (5/12).
Adapun para tergugat dalam perkara ini adalah Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I. Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia Muhammad Iqbal selaku tergugat II, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono selaku tergugat III. Ketua sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid sebagai tergugat IV, dan Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie sebagai tergugat V.
15. Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pimpinan KPK baru tidak lakukan politisasi dalam pemberantasan korupsi. Puan berharap pimpinan KPK yang baru bisa memitigasi dan mencegah korupsi. Pernyataan itu disampaikannya usai menggelar rapat Paripurna pengesahan terhadap 5 nama Capim KPK dan 5 calon Dewas KPK periode 2024-2029, Kamis (5/12). “Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” kata Puan.
16. Kejagung siap hadapi gugatan praperadilan yang diajukan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo di PN Jaksel. Heru merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait vonis Ronald Tannur. Dia salah satu hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan hingga tewas. “Sebagai penyidik dalam kaitannya tentu sebagai termohon praperadilan kami akan siap menghadapi praperadilan yang diajukan oleh pemohon nanti kita lihat seperti apa isi dari gugatan praperadilannya,” kata Harli kepada wartawan, Kamis (5/12).
Sementara itu, Heru Hanindyo (HH), telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Gugatan tersebut ditujukan kepada Jampidsus Kejagung terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. “Benar ada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Heru Hanindyo tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka dengan termohon Jampidsus,” ungkap Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto, Kamis (5/12). (Harjono PS)
