Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melempar wacana atau isu seksi soal KPK jadi penyidik tunggal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Isu lainnya, Presiden Prabowo minta Polri berhemat, peringati HUT cukup tumpengan saja. Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono batal menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyoroti mutasi besar-besaran terhadap 300 perwira tinggi di TNI tidak terkait dengan keberadaan loyalis Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melempar wacana atau isu seksi soal KPK jadi penyidik tunggal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengatakan, saat ini wewenang antikorupsi tak hanya dipegang KPK tapi juga di tangan Kejaksaan Agung dan Polri. “Kalau semuanya bisa oleh polisi, oleh jaksa, kenapa kita tidak menyatukan jadi satu saja, hanya lembaga yang berwenang melakukkan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi,” kata Yusril di Kantor KPK, Jakarta, kemarin. Yusril mengaku terbuka untuk mendiskusikan perihal wacana itu ke depan.
Ia menyebut wacana ini sebetulnya juga sudah diperbincangkan saat proses pembentukan UU KPK pada awal reformasi silam. “Jadi kalau memang arahnya ke sana, menyesuaikan dengan KUHP baru ya tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan,” ucapnya. Meski begitu, Yusril menekankan wacana itu harus tetap diimbangi dengan kemungkinan pembaharuan terhadap UU Tipikor. Ia mengatakan perihal itu pemerintah juga akan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak terkait. “Sehingga kita bisa mengambil satu rumusan yang lebih sesuai,” ujar dia.
2. Fraksi Golkar dan PKS di Komisi III DPR mengkritisi usulan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra agar KPK menjadi penyidik tunggal untuk mengurusi kasus korupsi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai usulan Yusril terlalu berlebihan. Menurut dia, usulan itu hanya akan membuat KPK ke depan semakin kewalahan. “Menurut saya berlebihan juga. Wacana itu berlebihan. Karena akan membuat KPK kewalahan,” kata Nasir saat dihubungi, Rabu (11/12).
Dia menyebut kasus korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berjemaah, sehingga penanganannya pun harus diselesaikan dengan cara yang sama. Menurut dia, tugas itu tak bisa diselesaikan hanya oleh KPK. Nasir tak menampik selama ini ada tumpang tindih antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus korupsi. Itu, sambungnya, adalah hal yang memang tak bisa dihindari pula.
“Tapi ini tidak bisa dihindari. Jadi pada prinsipnya sebenarnya polisi dan jaksa itu kan membantu KPK dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan,” kata dia. Nasir pun berharap agar wacana itu tak lagi disampaikan di ruang publik. Kecuali, pemerintah punya kajian komprehensif. “Apa akan membantu meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Apakah itu akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tipikor di Indonesia,” kata dia.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra mempertanyakan kesiapan KPK menjadi pintu tunggal penanganan kasus korupsi. Dengan usulan itu, Soedeson menilai KPK harus menjadi lembaga besar. Selain itu, dia melihat maka akan terjadi revisi menyeluruh bukan hanya pada UU KPK saja, melainkan juga pada UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. “kita juga harus mengubah banyak UU. UU kepolisian, kejaksaan, KPK itu akhirnya kita bikin lembaga yang lebih besar lagi. Itu bicara anggaran dan sebagainya,” katanya. Atas dasar itu, Soedeson mengaku tidak setuju dengan usulan Yusril.
Dia ingin agar tugas pokok penanganan kasus korupsi tetap diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan. Hanya saja, KPK ke depan harus fokus pada penanganan kasus korupsi kakap. “Dia fokus pada korupsi yang rumit. Sedangkan polisi dan kejaksaan fokus pada perkara kecil. Sehingga itu bisa kemudian bisa mengatasi,” katanya.
3. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan merespons wacana yang dilemparkan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soal KPK menjadi penyidik tunggal pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, semangat dari wacana itu baik dan bagus untuk didiskusikan bersama. “Semangat ini baik. Usulan yang bagus untuk kita diskusikan bersama. Masukan dari masyarakat juga penting kita dengarkan,” kata Hinca, Rabu (11/12).
Ia mengaku menunggu langkah lanjutan dari pemerintah jika ingin membicarakan wacana itu. “Saya di Komisi III DPR RI menyambut baik dan menunggu langkah lanjutan dari Pemerintah. Kita siap membahasnya bersama pemerintah. Mari kita berdialog dan bertukar gagasan,” ujar pria yang sebelumnya dikenal berprofesi advokat.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo mengatakan Indonesia satu-satunya negara yang punya tiga lembaga untuk menyidik kasus korupsi. “Ada KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Di negara lain sudah terintegrasi,” kata Rudianto. Ia mengatakan tiga lembaga itu masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh karenanya, semua tergantung presiden jika ingin merealisasikan wacana hanya satu lembaga yang menyidik korupsi.
4. Presiden Prabowo Subianto meminta Polri mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan HUT demi menghemat anggaran. “Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak perayaan HUT HUT,” ujar Prabowo saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jateng, Rabu (11/12).
Prabowo mengingatkan jajaran kepolisian senantiasa berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran seperti yang sudah disampaikan berulang kali ke jajaran Kabinet Merah Putih. Prabowo mengatakan, sebaiknya perayaan ulang tahun di kepolisian dirayakan secara sederhana dan menghindari pemborosan. “Kurangi perayaan ulang tahun. Sederhana saja tumpengan di markas,” kata dia.
Prabowo memerintahkan jajaran kepolisian untuk melakukan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dengan baik. “Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, saudara akan capek, (jadi) laksanakan (pengamanan) dengan baik,” ujar Prabowo. Ia mengatakan keamanan dan ketertiban yang terjaga dapat menunjang stabilitas dan iklim bisnis. Ini akan berdampak untuk keberlangsungan perekonomian ke depannya. Oleh karena itu, ia mengatakan bangsa dan rakyat sangat memerlukan kehadiran dan peran polisi. “Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil,” ucapnya.
5. Kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Sebab, hingga MK resmi menutup pendaftaran gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024, Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB, tak ada gugatan yang masuk terhadap hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024.
Seperti diketahui, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur peserta pilkada dapat mengajukan permohonan ke MK paling lambat tiga hari kerja, terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. KPU Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Minggu (8/12) lalu. Kubu RIDO sebelumnya sempat menyatakan niatnya untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun hingga pendaftaran ditutup, mereka tak mendaftarkan gugatan ke MK.
6. Tim Hukum pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menilai kubu RK-Suswono (RIDO) tak punya legal standing untuk melayangkan gugatan sengketa Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstisusi. Ketua Tim Hukum Pramono-Rano, Todung Mulya Lubis mengatakan, merujuk UU Pilkada, perolehan hasil suara yang ditetapkan KPU Jakarta menyatakan Pramono-Rano menjadi pemenang dengan selisih suara lebih dari 10 persen dari paslon di peringkat dua, RIDO.
Hasil rekapitulasi akhir KPU, RIDO tertinggal jauh, lebih dari 10 persen. RIDO memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara, sedangkan Pramono-Rano meraih 2.183.239 suara atau 50,07 persen. “Kalau melihat ambang batas sudah tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan, karena sudah lebih dari 10 persen,” kata Todung, Rabu (11/12).
7. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan, hasil Pilkada Jakarta 2024 tetap valid meskipun angka golongan putih (golput) cukup tinggi, mencapai 42 persen. “Ya, tetap saja, itu valid,” ujar Bima di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut Bima, hal utama lain yang legitimasinya perlu diperhatikan setelah pilkada adalah soal kinerja pemerintahannya. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja para kepala daerah terpilih
“Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah, nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan masyarakat awasi bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya. Seperti diketahui, berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, Jakarta mencatat angka golput tertinggi di Pulau Jawa dengan 42,07 persen. Suara tidak sah mencapai 4,6 persen, sedangkan suara sah hanya 53,33 persen.
Wamendagri Bima Arya mengungkapkan, banyak faktor yang membuat angka golput tinggi pada perhelatan Pilkada 2024. Padahal, menurutnya, jika partisipasi politik tinggi, akan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. “Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu tapi apapun itu tingkat partisipasi politik yang tinggi ya jelas lebih baik bagi legitimasi demokrasi,” ujar Bima.
Bekas Walkot Bogor ini mengungkapkan beberapa faktor penyebab masyarakat golput, di antaranya faktor administratif hingga teknis penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, jarak pelaksanaan antara penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang berdekatan juga menjadi salah satu faktor sehingga membuat masyarakat jenuh.
“Penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara Pileg, Pilpres dengan Pilkada ini mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ,” ujarnya lagi. Selanjutnya, ada juga faktor cuaca yang mengakibatkan terjadinya di beberapa daerah. “Memang musim bencana jadi mengurangi partisipasi itu, ada juga faktor TPS yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS,” kata politisi PAN ini.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap proses dan tahapan Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikannya merespon kekalahan kader Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) di Pilgub Jakarta, serta Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten. “Tapi prinsipnya kita akan menghormati sampai proses dan tahapan ini selesai sampai titik. Sebelum titik ya kita hormati. Kita hormati,” kata Wihaji usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (11/12).
Ia menambahkan, para calon kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap hasil penetapan KPU di daerah masing-masing ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wihaji menegaskan, Partai Golkar akan memantau setiap proses pilkada hingga akhir. “Tentu kita akan melihat sampai akhir ya. Sampai akhir nanti seperti apa. Kita serahkan kepada penyelenggara pemilu apapun hasilnya, kita lihat sampai akhir,” ujarnya.
8. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman atau Habib berharap anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin dihukum berat buntut kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Habib menilai perbuatan Robig sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. “Perbuatan orang itu sangatlah keji dan tidak berperikemanusiaan. Dia harus dihukum berat secara pidana,” kata Habib, Rabu (11/12).
Habib mengapresiasi putusan sidang etik Polda Jateng yang telah memecat Robig secara tidak hormat. Menurutnya, tindakan Robig bukan hanya mencoreng institusi Polri, namun menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. “Pelaku bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi juga telah menghilangkan nyawa anak bangsa yang tak bersalah. Selanjutnya proses pidana kepada Robig harus segera dijalankan,” kata politisi Gerindra tersebut.
9. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyoroti mutasi besar-besaran terhadap 300 perwira tinggi di TNI mulai Danpaspampres hingga Pangkogabwilhan I. Hasanuddin menilai mutasi yang tertuang lewat SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di TNI itu hal biasa dan tidak terkait dengan keberadaan loyalis mantan Presiden Jokowi.
Menurutnya, mutasi di lingkungan TNI biasa dilakukan setiap tiga hingga empat bulan terhadap 60-100 orang. “Jadi kalau sekarang ada mutasi 300 orang ya tidak apa-apa, karena masih banyak jabatan-jabatan yang sudah diduduki lebih dari satu tahun belum ada pergeseran,” kata Hasan, Rabu (11/12).Dia meyakini mutasi yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melalui pertimbangan matang, sebagai regenerasi dan pembinaan karier para perwira.
Mabes TNI buka suara soal mutasi perwira tinggi yang salah satunya menempatkan Mayjen Kunto Arief sebagai Pangkogabwilhan I. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan penempatan jabatan di lingkungan TNI, termasuk Pangkogabwilhan I, dilakukan berdasarkan mekanisme internal yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengalaman, serta kompetensi perwira yang bersangkutan. Ia menjelaskan penunjukan Mayjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I adalah bagian dari upaya TNI untuk memberikan penyegaran di struktur kepemimpinan. “Sekaligus memastikan sinergi yang optimal di lingkup tugas Kogabwilhan I,” kata Haryanto saat dihubungi, Rabu (11/12).
10. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku sangat heran Indonesia mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Bahlil mengaku bingung hingga geleng-geleng kepala karena jumlah BBM yang diimpor dari Singapura mencapai 60 persen. “Impor kita BBM itu kita ambil 60 persen dari Singapura. Saya sampai bingung dan geleng-geleng kepala,” ujar Ketum Partai Golkar itu dalam paparannya di Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12).
Bahlil menilai hal itu mengherankan karena Singapura bukan negara penghasil minyak, tetapi bisa mengekspor BBM ke negara produsen minyak seperti Indonesia. “Singapura enggak punya minyak, ya, tapi bisa impor ke Republik Indonesia 60 persen. Ini saya enggak ngerti teorinya dari mana,” ucap Bahlil.
Bahlil menjelaskan, konsumsi gas elpiji di Indonesia saat ini mencapai 8 juta ton, sedangkan produksi gas elpiji dalam negeri hanya 1,6 juta ton per tahun. Ia menyebutkan, Indonesia kerap mengimpor gas elpiji sebanyak 60 persen dari Amerika Serikat dan negara di wilayah Timur Tengah. Bukan hanya gas elpiji, Indonesia juga banyak mengimpor BBM dari luar negeri.
Bahlil mengajak semua kader Golkar untuk mengubah situasi ini. Bahlil menegaskan komitmen Partai Golkar untuk program pemerintah terkait swasembada. “Bapak ibu, apakah kita siap menerimanya atau kita siap mengubah?” tanya Bahlil. “Kalau begitu, saya ingin menyatakan hari ini Partai Golkar akan menjadi garda terdepan menuju kepada swasembada energi,” ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan, cadangan minyak di Indonesia hanya bisa bertahan 21 hari jika terjadi perang di Tanah Air. Awalnya, Bahlil menyoroti pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji di Indonesia yang masih banyak mengimpor dari negara lain. “Ini bicara geopolitik, jadi negara kita ini kalau mau perang, ya, saya mau sampaikan, kita punya kapasitas cadangan minyak kita, storage kita kemampuannya hanya 21 hari,” kata dia
Bahlil menyebutkan, apabila terjadi perang, niscaya Indonesia tak bisa bertahan lama meski pihak lawan tidak menyerang dengan rudal. “Cukup saja ditahan di tengah laut, minyak enggak boleh masuk, dan kita wa yamna’uunal ma’uun semua di masing-masing daerah,” ucap dia. Bahlil berharap, Indonesia bisa membangun tempat penyimpanan (storage) dengan kapasitas besar di satu pulau yang dekat dengan Singapura.
“Ke depan kita akan bangun storage di satu pulau yang berdekatan dengan Singapura, kemampuan storagenya kurang lebih sekitar 30-40 hari semua minyak boleh masuk di situ. Nanti Pertamina beli dari situ dengan harga ekonomis global agar kita menjadi kedaulatan energi kita,” ujar Bahlil.
11. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji buka peluang selebar-lebarnya mantan Presiden Jokowi menjadi kader partainya di perayaan HUT ke-60 Golkar yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/12). Meski begitu, ada prosedur yang harus dijalani sebelum menjadi anggota partai beringin. “Ya bisa saja (jadi anggota), tapi menjadi anggota kan ada proses, ada prosedurnya. Kita lihat saja, apakah dalam waktu dekat ada proses itu. “Tapi yang jelas enggak ada hambatan komunikasi, enggak ada hambatan politik kalau Pak Jokowi mau masuk ke anggota Partai Golkar,” ujar Sarmuji, Rabu (11/12).
Sarmuji menekankan harus ada pernyataan dari Jokowi langsung jika ingin bergabung dengan Golkar, karena keanggotaan Golkar itu sifatnya proaktif. Mesti ada dorongan dari individu itu sendiri untuk menjadi bagian di dalamnya. “Kecuali kalau anggota kehormatan, memang itu bisa dinilai sendiri oleh DPP, tapi kalau anggota biasa dengan segala hak-haknya ya harus proaktif,” katanya. Sarmuji menuturkan sampai saat ini belum ada sinyal Jokowi bakal bergabung ke Golkar. Ia menyampaikan tak ada hambatan politik atau penolakan dari elite Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia jika Jokowi ingin menjadi kader. “Sejauh ini tidak ada resistensi,” imbuhnya.
12. Mantan Presiden Jokowi sebelumnya mengaku belum mempertimbangkan untuk bergabung sebagai kader parpol manapun. Ketika ditanya soal rencana bergabung dengan Partai Golkar, Jokowi kembali menegaskan, dirinya belum memikirkan hal tersebut. Meskipun demikian, Jokowi mengakui telah melakukan komunikasi terkait kemungkinan menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
Saat ditanya soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam, Jokowi menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan Partai Gerindra. “Ya semua partai terbuka. (Masuk parpol) belum,” ujar Jokowi.
13. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan, Presiden dan Wapres RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadiri puncak acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Jakarta, Kamis (12/12). “Insya Allah sesuai dengan jadwal Pak Prabowo, insya Allah akan hadir. Insya Allah bapak wapres dan beberapa tokoh lain juga hadir,” kata Bahlil usai Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (11/12). Kata dia, Golkar juga mengundang mantan Presiden Jokowi, namun ia belum bisa memastikan apakah Jokowi bisa hadir atau tidak. “Doain ya (Jokowi hadir),” kata Bahlil. Ia menambahkan, seluruh ketua umum parpol lain juga diundang ke acara HUT Partai Golkar.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia membanggakan, di masa kepemimpinannya Golkar mendapatkan jatah menteri paling banyak pasca reformasi, yakni 8 orang. Bahlil lalu membandingkan, pada era Akurizal Bakrie jadi ketua umum, Golkar mendapat jatah 5 menteri. “Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical, karena yang hadir di sini Bang Ical. Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya? ‘Lima, Lil’. Saya tanya di zamannya Pak JK (Jusuf Kalla) waktu jadi wapres berapa menteri Golkar? Datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak Reformasi, saat ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo Pak Gibran,” ujar Bahlil saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI dan DPRD RI Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12).
14. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, tindakan PT Timah Tbk membeli bijih timah dari penambang ilegal mengakibatkan kerugian negara mencapai hingga sekitar Rp 26,6 triliun. Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sukartono mengungkapkan, dari Rp 26,6 triliun tersebut, Rp 5,1 triliun di antaranya timbul karena PT Timah membeli bijih timah sebanyak 5 persen dari lima smelter swasta dan afiliasinya. Kelima perusahaan itu adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Stanindo Inti Perkasa.
“Padahal para smelter dan afiliasi pemilik IUP mengetahui bahwa penambangan di wilayah IUP PT Timah di luar IUP nya sendiri adalah ilegal. tidak diperbolehkan. namun PT Timah Tbk menyepakati untuk membeli timah hasil penambangan ilegal tersebut,” kata Hakim Sukartono di ruang sidang, Rabu (11/12).
15. PDIP menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada Jatim dan Jateng 2024. Dugaan itu mereka dalilkan dalam gugatan hasil Pilkada Jatim dan Jateng ke MK. “Kami dalilkan adalah TSM. Saya nanti sampaikan (dalam) sidang per sidang. Penting untuk diketahui oleh publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).
Ronny menjelaskan di Jatim, pasangan calon usungan PDIP Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans tak mendapatkan satupun suara di sekitar 3.900 tempat pemungutan suara (TPS). Ia menegaskan PDIP menempatkan saksi di semua TPS. “Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain,” ujar dia.
Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada yang dilayangkan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) ke MK. Pihaknya memberi ruang kepada semua paslon untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada, dengan batas waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi suara ditetapkan.
“Prinsipnya koridor hukum berkaitan dengan pihak yang merasa keberatan terhadap hasil yang sudah kami tetapkan pada malam hari ini memberi ruang selama tiga hari sejak kami menandatangani surat keputusan tersebut, untuk mengajukan perselisihan hasil,” kata Aang, Rabu (11/12). “Dan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil tersebut adalah mahkamah tersebut [MK],” tambahnya.
16. Pasangan calon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala akan menggugat hasil Pilgub Sumatera Utara 2024 ke MK. Kuasa hukum Edy-Hasan, Yance Aswin mengatakan pihaknya mempermasalahkan keterlibatan aparatur negara, khususnya kepolisian, dalam memenangkan pasangan Bobby Nasution dan Surya. “Kita PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) ke MK hari ini. Poin utama yang akan kita sampaikan di mana ‘Parcok’ tentu, mau tidak mau menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari permohonan kita,” kata Yance, kemarin.
Cagub Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution siap hadapi gugatan sengketa Pilkada yang dilayangkan rivalnya, paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. “Mekanisme memang seperti itu. Jadi kita siap menghadapinya. Memang mekanismenya seperti itu setelah pengumuman tiga hari semua paslon diperbolehkan melakukan gugatan ya kita ikuti dan sudah tim Pak Edy-Hasan sudah mendaftarkan,” kata Bobby Nasution di Medan, Rabu (11/12).
Bobby memastikan, pihaknya akan mengikuti seluruh mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku terkait sengketa hasil pemilihan gubernur 2024. “Memang ada mekanismenya. Dari mekanismenya ada ya siapa saja bisa mengajukan gugatan kita ikut saja mekanismenya. Pokoknya nanti kita ikuti dulu,” ujarnya.
17. Hakim agung yang menyatakan dissenting opinion atau tidak sependapat dengan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tannur, merupakan hakim yang memimpin majelis kasasi, Soesilo. Dalam salinan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, Soesilo menyebut secara umum alasan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dengan menyatakan bahwa judex facti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya maupun cara mereka mengadili tidak sesuai undang-undang.
Judex facti adalah hakim yang memeriksa fakta dan bukti terkait suatu perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan hakim tingkat Mahkamah Agung (MA) disebut judex juris yakni yang memeriksa penerapan hukum. Menurut Hakim Agung Soesilo, alasan jaksa dalam mengajukan kasasi itu tidak bisa dibenarkan. “Putusan judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya,” kata Hakim Agung Soesilo dalam salinan putusan itu sebagaimana dikutip Rabu (11/12).
Kejagung buka suara terkait Dissenting Opinion yang disampaikan Hakim Agung Soesilo selaku Ketua Majelis Kasasi, Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus pembunuhan di Surabaya. Dalam salinan putusan yang diunggah panitera MA, Soesilo menilai Ronald Tannur tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk membunuh Dini Sera Afriyanti.
Kejagung menilai pendapat hakim agung Soesilo dalam naskah putusan kasasi itu menjadi informasi berharga pihaknya yang tengah menangani kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald Tannur. “Saya kira ini menjadi informasi yang berharga,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jakarta, Rabu (11/12).
Harli mengatakan beberapa waktu lalu, Badan Pengawas MA telah menyampaikan bahwa Hakim Agung Soesilo pernah bertemu dengan tersangka Zarof Ricar terkait perkara Ronald Tannur. Ia menjelaskan nantinya seluruh informasi tersebut akan kembali didalami penyidik untuk membuat terang kasus rencana pemufakatan jahat Zarof Ricar Cs di MA.
Harli menegaskan, tidak menutup kemungkinan penyidik akan memanggil Hakim Agung Soesilo untuk memastikan apakah beda pendapat tersebut ada kaitannya atau tidak dengan Zarof. “Karena beberapa waktu lalu Bawas MA sudah menyatakan ada pertemuan antara ZR (Zarof Ricar) dengan Hakim Agung S,” tuturnya. “Setiap hakim memiliki keyakinan dalam menilai sesuatu perkara, namun apakah yang bersangkutan perlu dimintai keterangan tentu sangat tergantung dengan urgensi dari kaitan dengan perkara ZR,” imbuh Harli.
18. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim mantan Presiden Jokowi optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Jokowi yakin Prabowo menunaikan janji-janji kampanyenya, sehingga Indonesia di jalur yang tepat. Hal ini disampaikannya usai berkunjung ke kediaman Jokowi, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jateng.
“Beliau (Jokowi) memiliki optimisme di tangan Pak Prabowo, Indonesia on the track seperti yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dalam banyak pidatonya. Beliau merasa yakin itu bisa tercapai, beliau merasa optimis,” kata Muzani di Kraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu (11/12).
Menurut Ketua MPR ini, Jokowi percaya pemerintahan Prabowo memiliki prospek cerah dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun investasi. “Beliau mengatakan tentang bagaimana opportunity yang sekarang ini dihadapi Pak Prabowo sangat bagus,” tuturnya. (Harjono PS)
