Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno (net)
Isu menarik pagi ini, Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PKS setuju terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani berharap pemerintah dan DPR bersama akademisi mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut awal tahun depan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, bila kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Menurut dia, politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
Isu lainnya, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menegaskan, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres VI PDI-P, sebagai peringatan agar seluruh kader PDIP waspada terhadap pergerakan pihak-pihak yang ingin mengacaukan soliditas partai. Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar diduga dijadikan sebagai tempat produksi uang palsu. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat. Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik. “Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi, Minggu (15/12). Adi menjelaskan, meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
2. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzanimenegaskan, partainya setuju terhadap gagasan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang digelindingkan Presiden Prabowo Subianto. *Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI DI Bogor, Jabar, Minggu (15/12).
Ia berharap pemerintah dan DPR bersama akademisi mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu mulai 2025. Sebab, untuk mewujudkan gagasan tersebut, memerlukan revisi aturan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik, maka setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya mungkin 2025 lah,” kata Ketua MPR ini.
Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada. “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menyinggung soal tingginya anggaran Pilkada. Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan. “Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12). I
a menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat. “Saya mengerti, memahami, pada akhirnya nanti kita semua tahu bahwa demokrasi kita harus terus kita kembangkan,” kata Riza.
Ia menyatakan, wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD sudah lama jadi pembahasan. Menurut dia, wacana-wacana terkait mekanisme pemilihan kepala daerah akan terus bergulir hingga mendapatkan formula terbaik. “Ya, wacana terkait pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD itu sudah lama ya. Jadi, kita dalam sejarah bangsa ini pernah pemimpin daerah itu ditunjuk oleh Presiden, pernah dipilih oleh DPRD, dan pernah langsung juga dipilih oleh rakyat seperti sekarang,” ujarnya.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pilkada. Sarmuji menyebutkan, Golkar siap memberikan sejumlah opsi sistem baru pilkada, termasuk kepala daeah kembali dipilih oleh DPRD. “Golkar mendukung kajian menyeluruh sistem pilkada. Salah satunya memang opsi (kepala daerah) kembali dipilih DPRD,” ujar Sarmuji, Sabtu (14/12).
Sarmuji belum membeberkan lebih jauh soal opsi-opsi yang bakal diberikan oleh Golkar. Namun, ia menekankan bahwa pilkada tidak langsung bukanlah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga mengeklaim, opsi yang diberikan Golkar tetap berpedoman pada prinsip demokrasi. “Semua demokratis, lewat DPRD juga bisa dipandang demokratis. Salah satu opsi dari Golkar bisa dinilai lebih demokratis tetapi bisa lebih efisien,” ujar Sarmuji.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi juga setuju dengan usulan Presiden Prabowo Subianto yang menilai perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara serentak. “Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12).
Aboe Bakar menyebutkan, pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar. Ia berpandangan, anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Aboe juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada yang menurutnya merusak esensi demokrasi, karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepakat mengevaluasi sistem pilkada di Indonesia. Ia mengaku sepaham dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemilihan langsung di tingkat pilkada menghabiskan terlalu banyak biaya. “Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin. Ia mengungkapkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang diusulkan oleh Prabowo sebenarnya bisa saja dilaksanakan. Alasannya, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah berjalannya proses musyawarah mufakat.
Ketua ICMI Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia. “Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12). Kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan.
3. Satu hal yang patut mendapat perhatian adalah merebaknya kabar bahwa pemerintah akan menerapkan dua pajak tambahan baru, yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2025. Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya opsen PKB dan opsen BBNKB. Berdasarkan Pasa 83 ayat (1), tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang. Kenaikan opsen pajak sebesar itu dinilai lebih mengkawatirkan dari rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. Seorang pengamat ekonomi dan politik menyarankan pemerintah sebaiknya segera memberikan klarifikasi soal itu supaya jelas dan tidak membingungkan masyarakat.
PT Toyota Astra Motor (TAM) angkat bicara soal kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor terbaru pemerintah. Seperti diketahui kebijakan tersebut akan berlaku mulai 2025. Opsen pajak kendaraan bermotor akan menjadi penambahan pajak baru yang harus dibayarkan masyarakat mulai Januari 2025. Ada opsen PKB dan opsen BBNKB yang total nilainya mencapai 66 persen dari pajak kendaraan bermotor. Terkait hal ini, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy mengaku khawatir. Pasalnya, kenaikan ini bisa lebih berbahaya dari PPN 12 persen.
Dalam keterangannya, Anton menjelaskan yang mengkhawatirkan bukan soal 66 persen, tapi total kenaikan pajak kendaraan bermotor memang akan naik setelah aturan berlaku. “Sekarang kan angka BBNKB itu misalnya di Jakarta ada 14 persen, ada yang wilayah 12,5 persen. Ada juga yang 17-15. Itu rata-rata pada saat awal kita diskusi menyatakan akan naik ke angka 20 persen,” ucap Anton di Surabaya dalam acara Hilux Rangga Media Test Drive Kamis (12/12) lalu. “Jadi ada yang naik 5 persen, 7 persen. PPN kan rata-rata itu 1 persen ya. Jadi sebenarnya bagi kita, kita lebih khawatir opsen daripada PPN sebenarnya,” ujarnya.
4. Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menilai, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal ada pihak yang ingin mengacak-acak Kongres VI PDI-P, sebagai peringatan. Peringatan itu sengaja diberikan Megawati agar seluruh kader partai berlambang banteng waspada dengan pergerakan pihak-pihak yang ingin mengacaukan soliditas internal partai.
“Pernyataan Ibu Mega itu adalah warning bagi semua kader partai untuk tetap waspada, tetap menjaga soliditas, dan tetap tegak lurus dengan ketua umum,” kata Ronny, Minggu (15/12). Ronny meyakini Megawati memiliki mata dan telinga di mana-mana, sehingga bisa menyatakan hal tersebut. Terlebih, Megawati disebut merupakan pemimpin politik senior dan memiliki insting politik yang sudah teruji dengan pengalaman panjang memimpin partai.
5. Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar diduga dijadikan sebagai tempat produksi uang palsu. Hal itu diketahui usai polisi mengamankan sejumlah orang terkait peredaran uang palsu di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). “Iya, sementara masih pengembangan,” kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, Minggu (15/12).
Kasus tersebut terungkap pertama kali setelah pihak Polsek Pallangga mengamankan terduga pelaku yang mengedarkan uang palsu. Polisi lalu menemukan tempat produksi uang palsu itu dibuat di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Namun hingga berita ini diturunkan, polisi belum mau membeberkan jumlah uang palsu dan total pelaku yang diamankan terkait kasus itu.
6. Menteri HAM Natalius Pigai menilai, aspek kemanusiaan menjadi alasan di balik rencana pemberian amnesti terhadap ribuan warga binaan. Menurutnya, mereka yang akan diberi amnesti sebelumnya ditahan terkait kasus politik, UU ITE, pengguna narkotika yang semestinya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa dan pengidap HIV/AIDS. “Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai, Minggu (15/12).
Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan. Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.
7. KPK sedang menganalisis kekayaan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah yang viral usai anaknya mengakibatkan dokter koas di Palembang dianiaya. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya mengatakan, KPK masih mengumpulkan analisis dan anomali yang ada dalam LHKPN Dedy Mandarsyah.
“Saat ini masih mengumpulkan bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada di LHKPN-nya,” ujar Herda, Minggu (15/12). Herda menjelaskan, setelah KPK membuat kesimpulan mengenai analisis kekayaan Dedy, barulah mereka membuat keputusan untuk memperdalam harta Dedy. Dia menegaskan, KPK pasti akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait untuk mendalami harta Dedy.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Herda Helmijaya mengatakan, nama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah pernah disebut-sebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim). Herda menegaskan, hal tersebut membuat KPK semakin kuat untuk melakukan pendalaman terhadap kekayaan Dedy sebesar Rp 9,4 miliar. “Saat KPK menangani kasus OTT BBPJN Kaltim akhir 2023, nama yang bersangkutan sebetulnya juga sudah disebut-sebut,” ujar Herda, Minggu (15/12).
KPK menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak untuk mendalami LHKPN Dedy Mandarsyah usai anaknya terlibat kasus dugaan penganiayaan. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya menyatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dengan langsung mengklarifikasi Dedy. “Kalau kita sudah memiliki data kuat untuk kemudian dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, pasti pada akhirnya yang bersangkutan (Dedy Mandarsyah) akan kita panggil. Mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan sudah mulai pemanggilan,” ujar Herda, Minggu (15/12).
Herda mengungkapkan, saat ini masih dilakukan pengumpulan bahan-bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada di LHKPN Dedy. Setelah ada kesimpulan, terang dia, baru bisa dibuat keputusan untuk diperdalam. “Dalam konteks itu tentu kita akan melakukan klarifikasi-klarifikasi pada berbagai pihak terkait,” ucap dia. Ia menambahkan nama Dedy sempat disebut dalam kasus korupsi lewat OTT di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, November 2023 lalu.
7. Polri didesak untuk mengevaluasi dan mencopot Kombes Pol Irwan Anwar dari jabatan Kapolrestabes Semarang terkait kasus polisi tembak siswa SMK almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (17). Dalam kasus ini, Polda Jateng baru menjatuhkan putusan etik berupa pemecatan terhadap Aipda Robig Zulkarnain pada Senin (9/12). Aipda Robig baru memasukkan surat pernyataan banding atas putusan etik tersebut pada Kamis (12/12). Dalam kasus pidana yang dilaporkan keluarga korban, Aipda Robig telah dijadikan tersangka.
Selain itu, pihak keluarga korban hingga aktivis dan publik di Semarang menuntut agar Kombes Pol Irwan dievaluasi kepolisian serta dicopot dari jabatannya. Pasalnya, atas penembakan yang terjadi pada Minggu (23/11) dini hari WIB itu, Polrestabes melalui Irwan menyampaikan Aipda Robig menembak karena melerai tawuran, dan diancam senjata tajam. Hal yang kemudian berbeda dengan hasil pemeriksaan Bidpropam Polda Jateng.
8. Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terlibat kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, kepada jaksa penuntut umum (JPU). “Betul, (tersangka dan barang bukti) dilimpahkan pada Jumat, 13 Desember 2024,” kata Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung Sutikno, Minggu (15/12).
Ia mengatakan pelimpahan tiga hakim PN Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M) dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah pelimpahan berkas dan tersangka, kata Sutikno, tiga tersangka tersebut ditahan di rumah tahanan (rutan) yang berbeda-beda sambil menantikan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
9. Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana Bali Nine ke Australia dengan status tetap sebagai narapidana. Menko Bidang HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kelima terpidana tersebut dicekal masuk Indonesia seumur hidup. “Mereka semua ditangkal masuk Indonesia seumur hidup,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/12). Proses pemindahan dilakukan setelah kesepakatan praktis atau practical arrangement diteken secara virtual oleh Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, Kamis (12/12) lalu. Pemindahan berlangsung Minggu pagi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Yusril menegaskan pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan lima terpidana Bali Nine setelah dipindahkan ke Australia, melalui Kedubes RI di negara tersebut. “Australia akan menginformasikan perkembangan napi warga negara mereka ke kita dan membuka akses KBRI di Australia untuk memantau perkembangan napi tersebut,” kata Yusril. Lima terpidana dimaksud adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.
10. Cagub Jakarta, Pramono Anung akan mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun yang menjadi pesaingnya pada Pilgub Jakarta 2024. “Tentunya ada beberapa program yang baik dari paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” katanya, Sabtu (14/12).
Pramono menyebutkan salah satu contoh program mengenai sarapan pagi gratis yang sama dengan pasangan nomor urut 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya. Menurut Pramono saat ini dirinya dan Rano Karno akan fokus membangun Jakarta untuk masyarakat terlebih sudah ada ucapan selamat secara langsung dari pasangan RK-Suswono dan Dharma-Kun Wardana. “Juga paslon nomor 01 maupun 02 sudah menyampaikan ucapan selamat. Sehingga dengan demikian kita sekarang betul-betul berkonsentrasi untuk membangun Jakarta,” ujarnya.
Jubir Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Iwan Tarigan mengungkapkan, Cagub Jakarta terpilih, Pramono Anung telah menyiapkan tim transisi setelah menang di Pilgub Jakarta 2024 satu putaran. Menurutnya, tim tersebut sedang disiapkan dan akan diumumkan ke publik pada saat yang tepat. “Mas Pram dan Bang Doel sampai saat ini baru akan membentuk tim transisi. Tim ini berisikan orang-orang yang selama ini membantu Mas Pram dan Bang Doel,” kata Iwan melalui pesan singkat, Minggu (15/12). (Harjono PS)
