Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diapit Ronny Talapessy dan Djarot Saiful Hidayat (net)
Isu menarik pagi ini, Tim Hukum DPP PDI-P mengklaim dapat kabar bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan dijebloskan ke penjara sebelum Kongres PDIP yang akan digelar tahun 2025 ini. Isu menarik lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar sepanjang 30 KM yang terbentang di perairan Tangerang, politisi DPR mengkritik, jangan cuma disegel, usut siapa dalangnya. Beriikut isu selengkapnya.
1. Tim Hukum DPP PDI-P mengklaim dapat kabar bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan dijebloskan ke penjara sebelum Kongres PDIP yang akan digelar tahun 2025 ini. “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Ronny menduga, penahanan Sekjen Hasto untuk mengganggu proses konsolidasi dan kongres partai. Penahanan itu, lanjutnya, untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis soal perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan mantan Presiden Jokowi. “Kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” kata Ronny.
2. Kuasa Hukum Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, Patra M Zein mengungkapkan adanya anomali dalam penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK. Lembaga anti rasuah ini menerbitkan hingga 4 sprindik (surat perintah penyidikan, red) untuk menjerat Hasto. Menurut Patra, ini kali pertama terjadi sejak KPK didirikan pada 27 Desember 2002.
“Kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002, saya ulang, sejak 27 Desember 2002, baru kali ini KPK menerbitkan bukan dua, bukan tiga, tapi empat sprindik dalam satu perkara,” kata Patra dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). “Baru kali ini, lebih dari 22 tahun di KPK berdiri,” sambung dia.
Patra menduga, banyaknya sprindik ini menunjukkan para penyidik KPK tidak bulat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. “(Seluruh penyidik) Tidak akan bersepakat, masih ada tentu penyidik yang masih baik untuk diri KPK,” ujarnya. Patra menyebut, dalam menangani perkara tersebut, KPK mengeluarkan anggaran lebih banyak dari nilai dugaan kasus suapnya. “Ironisnya, dugaan suap dalam kasus ini kan hanya ratusan juta, tetapi biaya penyelidikan bisa mencapai 10 kali lipat,” kata dia.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Hasto berjanji akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. “Saya menerima surat panggilan KPK, hadir tanggal 13 Januari 2025 jam 10.00 WIB. Dan saya nyatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan beri keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (8/1).
Hasto menegaskan dirinya akan menjalani proses hukum ini dengan penuh tanggung jawab dan kepala tegak. Ia juga menyatakan akan menjunjung demokrasi dan menghormati supremasi hukum sebaik-baiknya. “Saya tahu sejak awal konsekuensinya memperjuangkan demokrasi dan prinsip bekerjanya negara hukum. Kalau ada yang tanya persiapan pak Hasto apa? Setidaknya, rambut saya sudah saya semir hitam. Sebagai lambang tak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Djarot saya lebih muda,” ujarnya.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, KPK menunggu kehadiran Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin (13/1) pekan depan. Namun, ia enggan berkomentar saat ditanya apa langkah penyidik apabila Hasto kembali tidak hadir. Menurut dia, masih terlalu dini menjawab pertanyaan tersebut. “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa.
4. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional. Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Mas Hasto sampaikan ke saya, nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia,” kata Ronny di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Ronny menyebut keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar dunia internasional memahami apa yang sebenarnya terjadi. “Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional,” ujar Ronny seraya menuturkan, proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Hasto penuh drama. Misalnya, untuk menyita sebuah flashdisk saja penyidik KPK membawa koper.
5. KPK panggil Anggota DPR Maria Lestari sebagai saksi kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (9/1). Selain Maria, KPK juga memanggil Agus Supriyanto selaku Ketua KPU Kabupaten Banyuasin periode 2019-2024. Sebelumnya, KPK tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024. Penetapan tersangka ini berdasarkan prindik Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyegel pagar bambu misterius sepanjang lebih dari 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP RI, Suharyanto, menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis (9/1) pukul 16.30 WIB. “Iya benar, sudah dilakukan penyegelan oleh KKP,” ujar Suharyanto saat dikonfirmasi, kemarin.
Suharyanto mengatakan, penyegelan pagar tersebut dilakukan karena telah merugikan para nelayan serta dilakukan tanpa izin. Pihaknya akan tetap melakukan pengawasan yakni oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. “Pastinya akan tetap diawasi. Untuk tugas tersebut di-handle langsung oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,” kata dia.
7. Ombudsman RI meminta pagar bambu misterius yang terpasang di sepanjang 30,16 KM perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dicabut. Pasalnya, pagar ilegal itu merugikan masyarakat, khususnya para nelayan. “Pagar ini harus segera dicabut karena merugikan masyarakat,” kata anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya, Kamis (9/1). Yeka menyebut, para nelayan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang mengalami kerugian hingga Rp 8 miliar akibat pagar bambu itu.
Dia menjelaskan, pagar tersebut menghalangi akses nelayan. “Ini bukan kawasan PSN (Proyek Strategis Nasional), tetapi ada pemasangan pagar bambu yang membatasi ruang gerak nelayan,” tegas Yeka. Disebutkan, Ombudsman juga menemukan aktivitas lain seperti penimbunan tambak dan aliran sungai tanpa izin. Aktivitas tersebut merusak ekosistem serta alur air di perairan yang terletak di Desa Muncung, Kronjo, Kabupaten Tangerang. ‘’Aktivitas ini juga berpotensi meningkatkan risiko banjir dan menurunkan produktivitas tambak warga,’’ ujarnya.
8. Komisi IV DPR bakal memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta penjelasan soal pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang di perairan utara Kabupaten Tangerang. “Komisi IV akan panggil KKP untuk meminta penjelasan terkait adanya pagar tersebut,” kata anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, Kamis (9/1).
Daniel mendesak pemerintah bertindak tegas menertibkan pagar laut yang melanggar hukum ini. Menurutnya, harus ada kolaborasi untuk mengusut “dalang” pemagaran di laut tersebut. “Untuk mengusut siapa dalangnya, harus ada kerja sama mulai dari nelayan, aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, dan KKP. Kalau ada backing oknum tertentu, harus ditindak tegas juga. Usut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sampai 30,16 km tersebut,” pintanya.
9. Anggota Komisi IV DPR, Riyono Caping memperkirakan, sekitar 21.950 orang nelayan dan keluarganya terdampak pagar misterius sepanjang 30,16 KM yang terbentang di perairan utara Kabupaten Tangerang. Riyono mengaku telah meninjau langsung lokasi tersebut pada Rabu (8/1) kemarin.
“Menurut data DKP Provinsi Banten, ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pemagaran laut ini,” kata Riyono, Kamis (9/1). Ia menegaskan, pagar tersebut tidak hanya mengganggu akses nelayan, tetapi juga memiliki dampak ekologis, dan berpotensi merusak habitat biota laut.
10. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, mendesak pemerintah segera bertindak tegas mengungkap misteri di balik pemagaran laut di Tangerang. “Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” tegas Yohan.
Ia menilai, negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk perusahaan pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. “Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan, negara tidak boleh kalah oleh mereka,” tegas Yohan seraya menyatakan, evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 akan jadi agenda dalam raker dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriadi mengungkapkan, warga setempat menerima upah sebesar Rp 100.000 untuk memasang pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di laut wilayah Kabupaten Tangerang. Namun, hingga saat ini, pihak yang memerintahkan pemasangan tersebut belum teridentifikasi.
“Siapa yang melakukan belum teridentifikasi. Mereka (warga) sampaikan masyarakat malam-malam disuruh pasang (pagar bambu) dikasih uang Rp 100.000 per orang. Cuma itu yang memerintahkan siapa, kita belum sampai situ,” ujar Fadli, kemarin. Pemasangan pagar yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji telah berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan beberapa lapisan. Temuan ini berdasarkan informasi dari masyarakat saat pimpinan Ombudsman melakukan kunjungan ke lokasi pada 5 Desember 2024 lalu.
12. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Megawati Soekarnoputri akan kembali menempati pucuk pimpinan tertinggi PDI-P pada kongres mendatang. Sebab, semua kader PDI-P menginginkan Megawati kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P. Dijelaskan, dalam Rakernas kelima yang lalu, seluruh DPP dan DPD PDIP se-Indonesia memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai ketua umum.
“Mereka telah memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI-P masa bakti 2025-2030,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Hasto menyampaikan, kepemimpinan Megawati telah berhasil membuat Pilkada 2024 berjalan dengan baik meskipun berbagai upaya untuk mengepung PDI-P terus dilakukan. “Tetapi, alhamdulillah berbagai upaya-upaya untuk memenangkan Pilkada, bagaimana pergerakan rakyat termasuk DKI (Jakarta) dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto membocorkan sedikit agenda Kongres 2025. Salah satunya, memutuskan sikap politik PDI-P terhadap pemerintah. Meskipun demikian, Hasto menegaskan, hubungan Megawati dan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik. “Di luar itu hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo memiliki suatu akar historis yang sangat kuat,” ujar Hasto.
13. Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menegaskan, hingga kini jabatan Sekjen PDIP masih diemban oleh Hasto Kristiyanto. Ia menepis kabar soal adanya bursa atau nama-nama yang tengah dibicarakan untuk menggantikan Hasto. Adapun isu bursa Sekjen PDI-P mencuat setelah terjadinya kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto. “Tidak ada. Kita tetap, masih (Hasto),” kata Ronny di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
14. PDI-P akan merayakan hari jadinya yang ke-52 tahun di Sekolah Partail, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT tersebut. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, perayaan HUT PDIP akan digelar secara sederhana, hanya dihadiri kalangan internal partai saja.
Djarot menuturkan, PDI-P tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan HUT ke-52 PDIP karena perayaannya akan digelar secara sederhana. Kata dia, Prabowo akan diundang menjelang agenda Kongres PDI-P mendatang. “Pak Prabowo itu, insya Allah kita akan mengundang saat menjelang Kongres Partai,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Dijelaskan, pembukaan HUT ke-52 PDIP akan digelar di Sekolah Partai sekitar pukul 13.30 WIB, namun perayaannya akan dilakukan hingga Mei 2025. ‘’Pembukaan HUT dimulai dengan acara kebudayaan di halaman Sekolah Partai. Lalu, di aula gedung akan dilakukan pidato politik Megawati, pemotongan tumpeng, dan pembagian tumpeng kepada rakyat,’’ kata Djarot lagi.
15. Eks Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG), Kamis (9/1). Ahok menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 1,5 jam, ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 11.20 WIB. “Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina,” kata Ahok kepada wartawan.
Ahok mengatakan, kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini dibutuhkan karena kasus tersebut muncul saat dirinya masih menjabat sebagai komisaris PT Pertamina. “Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat Kementerian BUMN juga waktu itu,” ujar politisi PDIP ini.
Ahok mengatakan, kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina terjadi sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, Ahok menuturkan, dugaan korupsi tersebut juga ditemukan saat dirinya menjabat. “Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuman kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu aja sih. Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya di Januari 2020. Itu aja sih,” kata Ahok.
16. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sahabat dekatnya, Anies Baswedan, yang mengunjunginya di sel tahanan pekan lalu. Hal tersebut disampaikan Tom Lembong lewat akun Instagram resminya, @tomlembong, Kamis (9/1). Selain dikunjungi, Tom Lembong mengaku mendapat hadiah dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Terima kasih yang dalam pada sahabat dekat-ku Pak Anies Baswedan, atas kunjungannya minggu lalu, dan atas kado buku yang super-menarik,” kata Tom Lembong. Ia juga berterima kasih kepada Kejaksaan Agung atas izin yang diberikan kepada Anies untuk mengunjunginya di tahanan. Sebab, selama dua bulan masa penahanannya, hanya keluarga inti dan pengacara yang diizinkan untuk berkunjung.
17. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (9/1). Pertemuan itu akhirnya terjadi usai batal pada 23 Desember 2024 lalu. Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan ini berlangsung selama 1,5 jam. Prabowo sebelumnya lepas landas dari Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada pukul 07.00 WIB untuk pertemuan tersebut. “Melaksanakan pertemuan pribadi, sekaligus makan siang dengan PM Anwar Ibrahim. Tadi itu pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup, sekitar 1,5 jam,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Kamis (9/1).
Teddy menjelaskan, pertemuan dua kepala negara itu bak pertemuan dua sahabat lama. Tak hanya di Rumah Tangsi Malaysia, PM Anwar turut mengantar Presiden Prabowo hingga ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Menurut Teddy, keduanya berada dalam satu mobil saat perjalanan ke bandara. “PM Anwar mengantar Presiden Prabowo, dalam satu mobil ke bandara hampir 1 jam perjalanan. Mengenai bahasan detailnya hanya beliau berdua yang tahu. Presiden Prabowo dan PM Anwar itu dua sahabat lama, di kala senang dan di kala sulit,” tutur Teddy.
18. Pihak Kejagung masih mendalami asal usul uang sebesar hampir Rp1 triliun yang ditemukan di rumah eks Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Jampidsus Kejagung, Febri Adriansyah mengatakan proses pengusutan tersebut tidak mudah lantaran jumlahnya sangat besar. “Sedang diidentifikasi. Satu, ini siapa pemberinya, ini tidak mudah karena sudah lama ini berlangsung, dari tahun berapa. Kedua, ini benar gak jumlahnya. Ketiga kaitan perkaranya apa, itu yang sedang didalami dan ini butuh ketelitian betul dari penyidik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/1).
Febrie mengatakan dalam kasus ini penyidik juga tidak bisa serta merta mempercayai keterangan Zarof sepenuhnya. Ia menyebut pihaknya tetap harus mendapatkan alat bukti pendukung termasuk soal motif pemberian uang itu. (Harjono PS)
