Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ir, Soekarno dalam logo peringatan HUT KE-52 PDIP (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir sosok yang ingin menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tidak ada pembahasan soal Jokowi menjadi Ketum PDI-P di internal partainya. Megawati ucapkan terima kasih pada Presiden Prabowo karena telah merespons surat Pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno. Isu menarik lainnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengusulkan Kongres ke-6 PDIP pada April mendatang diselenggarakan di Solo, Jateng. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir sosok yang ingin menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP. Sindiran tersebut disampaikannya dalam pidato pada peringatan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Megawati mengaku telah diminta kadernya untuk kembali menjabat Ketua Umum pada Kongres VI PDIP, April mendatang. Dengan nada berkelakar, Megawati mengaku ogah jika anak buahnya terus-menerus seperti itu. “Katanya, minta saya ketua umum lagi, ketum lagi, tapi nek anak buahku ngene wae, emoh. (Kalau anak buah saya seperti ini, enggak mau). Tapi ada juga yang kepingin, gile,” katanya sambil terkekeh.
Di depan jajaran pengurus DPP PDIP, Megawati bertanya apakah para kadernya mau dipimpin orang yang menginginkan posisinya saat ini. “Mau enggak sama yang kepengen itu?” tanya Megawati yang langsung dijawab tidak mau oleh para kader banteng.
2. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tidak ada pembahasan soal mantan Presiden Jokowi menjadi Ketum PDI-P di internal partainya. Penegasan itu sekaligus menjawab isu soal Megawati Soekarnoputri akan diganti dari posisi Ketum PDI-P. “Enggak ada. Enggak ada,” ujar Puan di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Puan juga menjelaskan, soal pergantian Sekjen PDI-P, juga belum dibicarakan di internal partainya.
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa pergantian struktur partai merupakan hal yang biasa terjadi. “Setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau terjadi pergantian di struktur partai,” kata Puan. “Jadi, itu kan nanti kita lihat, di bulan April Insya Allah PDI-P akan melaksanakan kongresnya,” ujarnya lagi.
Puan memastikan, PDI-P dalam kondisi solid saat ini. Dia kembali mengingatkan bahwa proses tertinggi dari internal partai adalah Kongres. “Bukan hanya PDI-P, jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses semua partai itu akan dijalani di internal partai tersebut,” katanya.
3. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah merespons surat MPR terkait pemulihan nama baik Presiden Pertama RI, Soekarno. Megawati juga berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia lantaran sejarah Bung Karno telah diluruskan. Mega menyatakan, sejarah yang menyebut Bung Karno berkhianat di masa lalu kini telah dicabut. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Putri proklamator itu lalu mengenang betapa tahan bantingnya Soekarno di masa lampau. “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Pertama RI. Kalau dipikir, Bung Karno itu tahan banting, yo,” ujar Megawati. ‘’Saya juga ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia, di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” kata Megawati dengan suara bergetar menahan tangis.
4. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung untuk tidak mencari uang. Megawati juga mengingatkan para kadernya berasal dari partai, bukan perusahaan yang mencari uang. Permintaan tersebut disampaikan Megawati pada peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
“Ingat, rakyatmu, kamu tuh partai loh, bukan perusahaan loh. Nah, kalau mau perusahaan, monggo wae,” ujar Megawati. “Nih kayak Pram (Pramono Anung), aku sudah bilang. Kamu jangan cari duit ya, Pram. Cukup. Duit itu, PAD (pendapatan asli daerah) itu, hitung. Kalau untuk kebutuhan rakyat, cukup apa tidak,” katanya lagi.
Selain itu, Megawati juga mencari-cari Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Dia meminta Said meningkatkan kehidupan rakyat. “Kalau tidak cukup, mana dia si Said itu. Mana? Nah. Hitung ke Banggar. Bisakah kehidupan rakyat itu dinaikkan. Bisa. Saya yakin. Saya bertanggung jawab,” ujar Megawati.
“Tidak seperti sekarang, masih saja keleleran. He he. Itu saja tanya Semper. Pergi dah ramai-ramai ke sana,” kata Megawati lagi. Menurut putri sulung Proklamator, Bung Karno ini, masyarakat di daerah Semper, Jakarta Utara, juga masih hidup dalam kemiskinan.
5. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya menyinggung kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam peringatan HUT ke-52 PDIP, Jakarta, Jumat (10/1). Mega mengaku heran kenapa partainya terus menerus digebuk. “Lah orang kalau enggak salah, mbok yo jangan pura-pura salah. Ini kayak Pak Hasto,” kata Mega. “Masa sih yang lain enggak dibegitukan, hanya kita aja yang digebak-gebuk, digebak-gebuk, dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Mana sahnya?” ujarnya lagi.
Megawati heran padahal banyak tersangka lain, namun hanya kader partainya yang terus dicari-cari. Dia mempertanyakan hukum di Indonesia setelah berdirinya KPK. “Ke mana kah, hukum di republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani,” katanya. Megawati juga mempertanyakan kenapa yang diubrek-ubrek hanya Hasto, apakah kpk tak ada kerjaan lain? Padahal masih banyak juga tersangka yang lain.
6. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengaku telah menerima permohonan praperadilan dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1).
“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Djuyamto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1).
Djuyamto menambahkan, permohonan Hasto telah terdaftar di PN Jaksel dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Ketua PN Jaksel juga telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut. “Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” tutur Djuyamto.
KPK menghormati langkah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya ke PN Jaksel. Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut melalui biro hukum.
“KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka HK dan KPK melalui biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan tersangka HK,” kata Tessa dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).
7. Budayawan Butet Kartaredjasa membacakan puisi hasil karyanya dalam peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Puisi berjudul “Dibakar Luka” itu dia bacakan di hadapan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto dan Olly Dodokambey. Butet menjelaskan, puisi itu baru dia tulis 8 hari yang lalu, saat dirinya sedang merenungi tahun 2024 yang menurutnya sangat gelap.
Butet bilang, tahun 2024 penuh akal-akalan kejahatan yang merusak demokrasi dan konstitusi di Indonesia. “Saya merenung, saya lahirkan puisi ini, terinspirasi oleh kenyataan Indonesia, terinsiprasi sikap tegas Ibu Megawati yang kekeuh mempertahankan konstitusi dan demokrasi. Diinspirasi oleh kawan-kawan semua yang terus pertahankan Indonesia. Puisi ini judulnya ‘Dibakar Luka’,” ujar Butet.
Ia memaparkan, luka itu adalah bara yang bisa menyala, memiliki energi, dan berdaya. Butet turut menyinggung seseorang yang memiliki ambisi untuk memperpanjang kekuasannya. Berikut ini puisi Butet yang berjudul “Dibakar Luka”.
8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menantang kadernya yang sudah tak sejalan untuk keluar dari PDI-P. Ia meminta kadernya tidak perlu menimbang-nimbang terlalu lama jika ingin keluar. “Makanya ayo, kalau mau ikut PDI ya ikut, kalau enggak ya metu (keluar). Ngono wae (gitu aja). Lha kok susah men to (lha kok susah banget to). Pakai mikir-mikir, keluar opo ora, keluar opo ora, itu benar lho. Kok mencla mencle?” ujar Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).
Megawati lebih keras Lgi menantang kadernya jika sudah tidak sreg dengan dirinya untuk keluar saja dari PDI-P. “Siapa yang mau keluar dari PDI? Ngomong,” kata Megawati sembari menunjuk-nunjuk para kader banteng di hadapannya.
9. Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri juga menyinggung pihak yang rela mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan gelar honoris causa. Ia lalu bercerita soal dirinya memiliki banyak gelar honoris causa tanpa perlu membayar. Bahkan, ke depan, dirinya masih akan mendapat tambahan empat gelar honoris causa lagi.
“Loh profesor saja saya tiga, kaget dewe. Loh. Ngopo kok dapat profesor ya? Saya belajarnya di mana. Wih, nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Sudah begitu, heh, apa lagi? Honoris causa-nya ini mau nambah lagi. Sekarang sudah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak Basarah mana dia? Nambah berapa lagi?” tanya Megawati kepada Ketua DPP PDI Ahmad Basarah yang hadir pada acara tersebut.
“Nambah empat lagi, Bu,” jawab Basarah. “Tuh kan, tapi saya enggak bayar loh. Karena sekarang banyak yang beli ya. Hehe. Sorry. Gitu lho. Kalau mau ketawa ya ketawa saja,” kata Megawati disambut tawa. Megawati menjelaskan, pencapaiannya ini merupakan bentuk kemerdekaan diri. Ia mengaku lebih senang berbicara secara jelas ketimbang marah-marah tidak jelas.
10. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku banyak didatangi para penggede untuk mengadu sejumlah persoalan mulai dari masalah hukum hingga urusan pertanian. Menurut Megawati, mereka datang secara diam-diam. Dia sendiri mengaku bingung karena tidak menjadi bagian dari pemerintahan presiden Prabowo.
Megawati merasa kedatangan mereka secara diam-diam seperti tak memiliki kemerdekaan. Padahal, mestinya mereka bisa datang secara terbuka. “Loh, kok enggak ada merdekanya ya. Ya mbok dateng ae loh. Karena katanya, ‘kalau nanti saya dateng, Ibu kan enggak masuk KIM’. Apa urusannya saya mesti masuk KIM atau saya masuk ke KIM. Gile, ayok tepuk tangannya ya hebat,” katanya.
11. Politisi senior PDI-P Panda Nababan mengatakan, hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Suybianto baik-baik saja. Ia menyebut, kekacauan yang terjadi di partainya merupakan ulah eks kadernya sendiri yakni mantan Presiden Jokowi. “Hubungan pribadi mereka itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” kata Panda di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Panda menjelaskan, Jokowi tidak jujur kepada Mega karena mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Ketidakjujuran itu menciptakan salah paham di mata publik. “Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho. Tapi kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” terang Panda.
12. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun bangsa. Basarah menegaskan, posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P jadi oposisi pemerintahan.
“Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1) malam.
Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
Ahmad Basarah menjelaskan, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun bangsa, namun, tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik PDIP tidak seperti ketika berada di luar atau menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin SBY lalu. “Ibu Ketua Umum menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 lalu,” kata Basarah lagi.
Dia mengungkapkan, posisi politik PDI-P tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik. ‘’Justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama. Bahkan, karena kedekatan itu, Ibu Megawati mempunyai sapaan khusus untuk Prabowo, yakni Mas Bowo,’’ ujarnya.
Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah berjanji, partainya akan mengawasi kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto melalui kader-kadernya di DPR. “Kami punya 110 anggota DPR-MPR, ini salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi termasuk dari fraksi PDI Perjuangan adalah fungsi pengawasan,” tegas Basarah. “Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya lagi.
Menurut Basarah, banyak menteri di kabinet pemerintahan Prabowo yang mesti diawasi oleh komisi-komisi di DPR. Ia mengingatkan, pengawasan itu penting agar pemerintahan betul-betul menjalankan janji politik Prabowo Subianto yang disampaikan saat kampanye pada Pilpres yang lalu. “Agar janji kepada rakyat itu dipenuhi,” katanya.
13. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengusulkan agar Kongres ke-6 PDIP pada April 2025 mendatang diselenggarakan di Kota Solo, Jateng. Pria yang akrab disapa Rudy itu akan menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya ingin menyampaikan ke Ibu (Megawati), kalau diizinkan, kongresnya ditarik ke Solo. Diselenggarakan di Solo,” kata Rudy usai aksi cap jempol darah di Halaman Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (10/1).
Rudy mengatakan Kota Solo memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk menggelar Kongres PDIP 2025. Selain banyak venue dengan kapasitas besar. Jumlah hotel di Solo pun dinilai cukup mampu menyediakan akomodasi kepada peserta kongres. “Solo punya tempat yang besar. [Edutorium] UMS kalau diizinkan, di sana kan sudah profesional,” kata Rudy. Ia mengaku proposal penyelenggaraan Kongres PDIP 2025 di Solo belum ia sampaikan kepada Megawati.
“Ini baru saya mau lobi secara lisan. Namun, suratnya sekalian saya bawa,” kata Rudy.
14. KPK tahan dua orang tersangka terkait kasus korupsi pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT Sigma Cipta Caraka/Telkom Group yang merugikan negara lebih dari Rp 280 miliar. Dua tersangka yang ditahan KPK adalah Roberto Pangasian Lumban Gaol (RPGL) selaku Direktur PT Prakarsa Nusa Bakti dan Afrian Jafar (AJ) selaku Pegawai PT Prakarsa Nusa Bakti.
“Untuk tersangka RPGL dan tersangka AJ ditahan hari ini, Jumat (10/1) sampai dengan 29 Januari 2025. Keduanya ditahan di Rutan KPK,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (10/1). “Dari perhitungan BPKP didapatkan kerugian negara dari 280 miliar,” ujarnya.
15. Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo memberikan klarifikasi terkait perhitungan kerugian lingkungan yang dia lakukan dalam persidangan kasus timah yang melibatkan Harvey Moeis. Seperti diberitakan, Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh seorang pengacara bernama Andi Kusuma, yang menilai Bambang tidak kompeten dalam menghitung kerugian negara sebesar Rp 271 triliun pada kasus tersebut.
Bambang menjelaskan, kehadirannya di persidangan merupakan permintaan dari penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Tugasnya adalah menghitung kerugian lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 7 Tahun 2014, yang telah dinyatakan berlaku setelah melalui uji materi pada tahun 2017.
Bambang menambahkan, apa yang disampaikan dalam persidangan telah menjadi fakta persidangan tingkat judex factie dan dituangkan dalam putusan para terdakwa, Harvey Moeis, Helena Lim, dan lainnya. ‘’Berdasarkan PermenLH No. 7 tahun 2014, saya dan Pak Basuki Wasis dihitung sebagai ahli lingkungan yang sah untuk melakukan perhitungan ini,” ujarny, Jumat (10/1).
16. Presiden Prabowo Subianto menginginkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui berjalan setiap hari. “Ke depan, Presiden Prabowo menginginkan (MBG) dilakukan setiap hari. Intervensi makan bergizi gratis (untuk bumil dan busui) dilakukan setiap hari,” kata Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura saat meninjau Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1).
Prita menuturkan, Prabowo ingin memastikan setiap anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi sejak berada dalam kandungan. “Kami ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya,” ujarnya. (Harjono PS)
