Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung dalam Movers On The Run UI, Minggu (12/1) (net)
Isu menarik pagi ini, Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung berjanji akan berantas pungli di Jakarta setelah resmi dilantik bersama wakilnya, Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Mas Pram berkomitmen membenahi permasalahan di akar rumput Jakarta dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
Isu menarik lainnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto akan mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Ia akan mendatangi Gedung KPK, Senin (13/1), hari ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kepala daerah terpilih untuk tidak korupsi. Cagub-Cawagub Jateng cabut gugatan di MK. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung berjanji akan memberantas pungli di Jakarta setelah resmi dilantik bersama wakilnya, Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Hal itu disampaikannya merespon soal adanya pungli terhadap warga Jakarta. “Jadi, nanti setelah saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Enggak boleh terjadi,” ujar Pramono di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (12/1).
Mantan Sekjen PDI-P ibi mengatakan, Jakarta sedang bersiap untuk menjadi kota global. Atas dasar itu, persoalan seperti pungli tidak boleh lagi ditemukan dan harus bisa diselesaikan. “Karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegas Pramono.
Pria yang akrab disapa Mas Pram ini akan membuka peluang untuk menggandeng ormas dalam pengelolaan area publik. Peluang kerja sama tersebut, kata dia, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah ormas melakukan pungli yang meresahkan masyarakat. “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungli. Itu intinya, mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
Pramono Anung berkomitmen membenahi permasalahan di Jakarta dari akar rumput dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Politisi senior PDIP ini akan memulai turun langsung ke lapangan untuk meninjau masalah-masalah yang telah dijanjikannya saat kampanye. “Saya betul-betul ingin menata Jakarta dari bawah dan itu akan saya lakukan, mudah-mudahan. Saya akan keliling lagi ke daerah-daerah yang memang pada waktu itu secara politik saya berjanji,” ujar Pramono Anung di Kampus UIN Depok, Sabtu (11/1).
Salah satu fokus utama Pramono Anung adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, itu masalah yang paling banyak dikeluhkan warga Jakarta. “Problem yang paling banyak dikeluhkan adalah tentang KJP. Itu akan kita tata kembali, termasuk KJMU untuk mahasiswa unggul, sehingga Jakarta dengan APBD Rp 91 triliun betul-betul bisa memberikan manfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.
Pramono Anung memastikan, program sekolah gratis di Jakarta akan berlaku tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. Kebijakan tersebut telah disetujui oleh DPRD Jakarta dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. “Sekolah gratis akan berlaku untuk negeri dan swasta. Saya sudah berkoordinasi dengan DPRD, dan mereka setuju secara prinsip,” ujar Pramono. Ia menambahkan, Pemprov Jakarta juga akan meluncurkan program sarapan pagi bagi siswa untuk memastikan mereka tidak khawatir tentang asupan makanan saat bersekolah.
“Kami akan meluncurkan program sarapan pagi untuk siswa, sehingga mereka tidak perlu khawatir soal makan,” kata Pramono. Pelaksanaannya, akan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah di Jakarta. “Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan mereka bekerja sama dengan UMKM setempat. Tujuannya agar bisnis yang berkembang adalah milik UMKM di sekitar sekolah, bukan yang besar-besar,” jelasnya.
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menunggu keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait jadwal pelantikan kepala daerah. Hal ini disampaikannya merespons wacana mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah, dari yang semestinya Februari 2025 menjadi Maret 2025.
“Mengenai pelantikan sendiri kan masih terjadi debatable di internal pemerintah, sehingga kami menunggu saja. Bagi kepala-kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK, kami tetap menunggu keputusan resmi,” ujar Pramono di Kampus UI Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1).
Pramono mengatakan, pelantikan kepala daerah merupakan wewenang penuh pemerintah pusat, sehingga harus dihormati para kepala daerah terpilih. Namun, politisi PDIP ini tetap berharap keputusan terkait jadwal pelantikan dapat segera diambil untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.
2. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda akan memanggil Mendagri, KPU dan Bawaslu pada 22 Januari 2025 guna membahas opsi pelantikan kepala daerah. Ia mengakui, pelantikan kepala daerah secara serentak, menghadapi dilema atau problematika hukum. Pasalnya, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2024, pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum.
“Komisi II DPR akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP untuk rumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu. Kami rencana mengundang mereka pada tanggal 22 Januari yang akan datang begitu masa sidang dibuka di DPR RI,” ujar Rifqi, Minggu (12/1).
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto akan mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Ia akan mendatangi Gedung KPK, Senin (13/1), hari ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. “Jadi saya akan hormati seluruh proses, saya akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (12/1).
Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan di KPK. Karena, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama. Sesuai dengan komitmennya, Hasto akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum, dalam kaitan ini, hukum yang berkeadilan. Ia mengaku sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka. Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke PN Jaksel, Jumat (10/1) lalu. “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” tandas Hasto.
Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Patramijaya menegaskan tuduhan KPK kepada kliennya terkait dugaan keterlibatan dalam pemberian dana untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak berdasar. Berdasarkan fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan, seluruh sumber dana dalam perkara tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristiyanto.
“Tidak masuk akal jika seorang Sekjen PDIP yang bertugas mengurus ratusan bahkan ribuan calon legislatif, harus mengeluarkan uang pribadinya untuk kepentingan satu orang caleg. Apalagi, seluruh bukti hukum telah menunjukkan bahwa sumber dana suap berasal dari Harun Masiku,” kata Patra dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1).
4. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kepala daerah terpilih untuk tidak korupsi. Permintaan tersebut disampaikannya dalam silaturahmi dengan gubernur, wali kota, dan bupati terpilih yang diusung Partai Gerindra di Lampung. Muzani mengatakan, para kepala daerah terpilih akan mendapat dukungan dari partai setelah menjabat, bukan hanya pada saat kampanye saja.
Kata Muzani, rekomendasi Partai Gerindra itu sebagai ikatan perjuangan, ikatan batin. Gerindra merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan para kepala daerah terpilih pada saat menjabat nanti. Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Muzani siap menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. “Tapi semua itu harus dengan satu syarat, yakni jangan korupsi,” kata Muzani, Minggu (12/1).
5. Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad akhirnya mengakui, mobil berpelat RI 36 yang sempat menjadi sorotan publik adalah kendaraan yang digunakannya untuk keperluan dinas kenegaraan. “Benar, mobil tersebut adalah kendaraan yang saya gunakan,” ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1).
Namun, Raffi menjelaskan, pada saat kejadian, ia tidak berada di dalam mobil. Saat itu, mobil berpelat RI 36 sedang dalam perjalanan menjemputnya untuk menuju agenda rapat selanjutnya. “Mobil itu sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ungkap Raffi.
6. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberi kode bahwa pihaknya bukanlah oposisi yang keras di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kode itu disampaikan ketika Megawati menegaskan, dirinya tidak bermusuhan dengan Prabowo.
“Strategi meningkatkan bargaining position, dengan menjaga hubungan baik dengan Prabowo, Megawati bisa memperkuat posisi tawar PDI-P. Megawati mungkin ingin menunjukkan bahwa PDI-P bukanlah oposisi yang keras dan tidak kompromistis. Sikap ini juga bisa digunakan untuk menjaga fleksibilitas manuver politik partai,” ujar Verdy, Minggu (12/1).
Verdy mengatakan, pernyataan Megawati juga menegaskan, meskipun PDI-P tidak berada dalam KIM Plus, hubungan personal Megawati dan Prabowo tetap terjaga. Dalam komunikasi politik, narasi seperti ini merupakan wujud kematangan politik, di mana Megawati dan Prabowo sama-sama figur negarawan yang berorientasi pada kepentingan bangsa.
7. Politisi PDI-P Aria Bima meminta publik tak menyimpulkan pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal untuk berkoalisi. Pertemuan tersebut, kata Aria, menegaskan Megawati secara prinsip tidak masalah pribadi dengan Prabowo. “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, mau koalisi,” kata Aria di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1).
Aria menegaskan, Megawati dan Prabowo bersahabat. Keduanya juga sama-sama pimpinan partai politik. Mereka tidak memiliki persoalan pribadi, terlebih keduanya sama-sama berhasil membawa partainya memenangkan Pemilu 2024. “Mereka bersahabat antartokoh. Seorang Ibu Mega yang ketua umum PDI Perjuangan yang menang Pileg, Pak Prabowo ketua umum Gerindra yang menang Pilpres. Tidak ada persoalan, tidak bermusuhan, bahkan bersahabat dengan diplomasi nasi goreng,” jelasnya.
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan soal pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengenai PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, pernyataan itu berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang berada di tengah-tengah, artinya tidak jadi oposisi atau pun koalisi dengan pemerintahan Prabowo. PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
Ditegaskan, Indonesia menganut sistem presidential sehingga tidak mengenal oposisi maupun koalisi. Partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo. “Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances. PDI Perjuangan selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto usai lomba Soekarno Run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1).
Hasto Kristiyanto memastikan partainya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat kecil. “Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada ‘wong cilik’, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Hasto.
Ditegaskan, partainya menganggap, sejauh ini program-program yang dihadirkan pemerintahan Prabowo masih berpihak kepada rakyat, di antaranya program makan bergizi gratis dan rencana pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin. Program tersebut sejalan dengan arahan PDI-P kepada para kadernya baik di tataran legislatif maupun kepala daerah untuk mendorong kesejahteraan rakyat. “Jadi memang di dalam program yang dilakukan Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” kata Hasto.
9. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia disambut antusias oleh para pemain dan pelatih Skuad Garuda. Empat jam sebelum Kluivert diperkenalkan dengan media, Minggu (12/1) siang, sejumlah pemain dan beberapa pelatih, menyampaikan ucapan selamat datang. Para pemain Timnas Indonesia menyampaikan sambutan hangat dan harapan besar mereka kepada Patrick Kluivert.
“Saya menantikan pertemuan kita. Ayo kita wujudkan!,” kata kapten timnas Indonesia, Jay Idzes. Di sisi lain, Marselino Ferdinan optimistis dengan era kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. “Selamat datang dan semoga sukses menuju Timnas Piala Dunia,” ujar pemain yang baru saja menjalani debutnya bersama Oxford United.
“Selamat datang, coach Patrick. Saya harap dapat bekerja sama dengan Anda segera. Mari kita pastikan, kita mencapai tujuan kita!,” imbuh Ragnar Oratmangoen tak kalah antusias. Sedangkan Rafael Struick dan Shayne Pattynama juga menyampaikan harapan besarnya untuk menciptakan sejarah bersama.
Patrick Kluivert mengatakan, pemain lokal adalah jantung timnas Indonesia. “Saya perlu melihat pemain lokal, mereka lah jantung timnas indonesia. Pemain lain juga sangat penting. Kami harus fokus ke pemain lokal, mengecek kualitas pemain lokal. Saya pikir itu sangat penting untuk mengimplementasikan pemain-pemain itu juga. Anda tentu juga ingin memiliki jiwa dari Indonesia di tim,’’ kata Kluivert dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia di Hotel Mulia, Minggu (12/1).
Menurut Kluivert, penting untuk menciptakan sinergi antara personel lokal dengan pemain diaspora di timnas Indonesia. “Kita semua punya tujuan yang sama, baik pemain lokal maupun diaspora, semua harus membangun satu tim. Pemain diaspora juga jadi jantung timnas Indonesia. Jadi semua orang benar-benar penting buat timnas Indonesia,” tutur Kluivert.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae Yong. Dia berharap masyarakat mendoakan Timnas Indonesia dan Patrick bisa bekerja sama, sehingga dapat menjadi tim sepak bola yang lebih kuat dan tangguh.
“Kita sebagai masyarakat pencinta sepak bola, mari kita doakan agar langkah dari Patrick menjadikan timnas lebih hebat dan lebih tangguh bisa tercapai,” ujar Lalu, Minggu (12/1). Ia lantas menyinggung kembali pernyataan Gus Dur soal Timnas Indonesia akan menjadi kontestan di Piala Dunia. ‘’Doa Gus Dur tersebut mudah-mudahan saja terwujud pada 2026 seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh PSSI dan juga usaha dari seluruh anggota Timnas Indonesia,’’ ujar Lalu Hadrian.
10. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai tindakan guru SD yang meminta siswanya duduk di lantai karena menunggak biaya SPP tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Meski sekolah swasta memiliki kebijakan mandiri dalam pengelolaan keuangannya, menurutnya tetap ada batasan yang harus dijaga agar tindakan mereka tidak mencederai hak-hak siswa.
“Tindakan meminta murid belajar di lantai, karena menunggak SPP selama tiga bulan sebagaimana kasus di sebuah SD swasta di Medan, merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi,” kata Hetifah, Minggu (12/1).
Sebelumnya, Kamelia (38), seorang ibu dari siswa kelas 4 SD di Yayasan Abdi Sukma, mengungkapkan rasa sakit hati dan trauma yang dialami anaknya setelah dihukum oleh guru ibernisial H. Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan. Kamelia mengungkapkan, akibat perlakuan guru tersebut, anaknya kini enggan untuk bersekolah. “Saya tahu akibat kejadian itu juga pasti membuat anak saya dibenci,” ujar Kamelia kepada wartawan di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Sabtu (11/1).
11. Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengatakan pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), setelah sebelumnya wacana tersebut tak terlaksana pada 2024. Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan para ASN. Menurut dia, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Perpres.
“Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/1).
12. Pasangan Cagub-Cawagub Jateng nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mengajukan permohonan kepada MK untuk mencabut gugatan hasil penghitungan suara di Pilgub Jateng 2024. Permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan Andika-Hendi melalui tim kuasa hukumnya, lewat surat kepada MK pada 13 Januari 2025. “Iya betul (permohonan pencabutan gugatan),” kata Hendi membenarkan surat permohonan pencabutan gugatan, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (13/1).
Sebelumnya, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah 2024. Petitum itu disampaikan dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (8/1). (Harjono PS)
