Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjawab tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai presiden. Megawati membantah keras tudingan tersebut, ia justru tegaskan perannya dalam penyelamatan ekonomi nasional pasca-krisis 1997–1999. “Enak saja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati. Ia mengkritik kondisi Indonesia yang gonta-ganti kebijakan setiap kali ada pergantian kepemimpinan.
Isu menarik lainnya, Kejagung menyita Rp 6,8 triliun dan puluhan juta mata uang asing dari kasus dugaan korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group. Mantan Presiden Jokowi bantah tudingan cawe-cawe atas pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyiapkan sekolah khusus di kabupaten/kota bagi siswa bermasalah yang telah menjalani pendidikan di barak militer. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjawab tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai presiden. Megawati membantah keras tudingan tersebut, ia justru tegaskan perannya dalam penyelamatan ekonomi nasional pasca-krisis 1997–1999. “Enak saja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati, dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (8/5).
Megawati menyampaikan kekesalannya terhadap narasi yang menurutnya tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan. Megawati menyoroti perannya dalam menyelesaikan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF), yang menjadi salah satu tonggak penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujar Ketum PDIP ini.
Ketua Umum PDI-P sekaligus mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengkritik kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. “Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang ini seperti menari poco-poco,” kata Megawati.
Ia menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis. Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya. “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
2. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkelakar, hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih ‘merindukan’ nasi goreng buatannya, saat berpidato pada acara Trisakti Tourism Award 2025 di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/5). Awalnya, Megawati berkelakar dirinya, masih diminta memasak untuk kadernya. Bahkan ada seorang Presiden yang ingin dibuatkan nasi goreng secara khusus olehnya. “Yang masih nanyain (nasi goreng) terus itu tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Hayo? Presiden,” ucap Megawati disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin.
Setelah itu, Megawati menirukan ucapan Prabowo yang menanyakan kapan bisa menikmati lagi nasi goreng tersebut. “Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Presiden sopo yo?” canda Megawati. Suasana ruangan pun semakin riuh dan penuh tawa. Megawati lalu menanyakan siapa yang ingin mencicipi langsung masakannya. “Itu seneng banget loh, nanti tak buatin, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya, tapi bayar loh. Gimana enggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ujar Megawati.
Megawati Soekarnoputri buka suara soal rencana revisi paket Undang-Undang (UU) Politik, salah satunya UU Pemilu oleh DPR dan pemerintah. Megawati mengingatkan pemilu yang dijalankan di Indonesia selama ini bukan untuk mencari sosok yang ingin membeli kekuasaan. “Ini mau berubah pula undang-undang pemilu, saya belum tahu. Tapi please loh. Niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan,” ujar Megawati.
Putri Proklamator RI ini berpandangan, banyak pihak yang hanya ingin memenangkan pemilu demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan pribadi. “Pada saat sekarang, orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin saja. Padahal apa, datangnya uang itu terus dari mana ya,” pungkasnya.
3. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, kongres PDIP mendatang hanya beragendakan pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. “Jadi kongres itu tinggal mengukuhkan saja Ibu Mega sebagai Ketum PDIP,” tegas Djarot kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Kamis (8/5).
Djarot mengeklaim, seluruh kader PDI-P tetap solid mendukung Megawati kembali menjadi ketua umum. “PDI-P solid. Sangat solid. Tinggal pengukuhan Ibu jadi ketua umum,” jelas Djarot. Saat ditanya soal jabatan Sekjen PDI-P, Djarot langsung menukas, hal itu hak prerogatif Megawati. “Itu kan kewenangan ketua umum karena sampai sekarang sekjennya masih Mas Hasto Kristiyanto,” pungkasnya.
4. Kejagung menyita triliunan uang dari kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan uang yang disita tersebut bukan hanya dalam bentuk mata uang rupiah, tetapi ada dari mata uang negara lain. “Kami mau sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang disita dari PT Duta Palma Grup, uang rupiah sebanyak Rp 6.862.008.004.090, jadi ada Rp 6,8 triliun lebih ya,” kata Harli di Kejagung, Jakarta, Kamis (8/5).
Selain itu, Kejagung juga menyita 13.274.490,57 dolar Amerika (USD), 12.859.605 dolar Singapura (SGD), 13.700 dolar Australia (AUD), 2.005 Yuan China 2.005, 2.000.000 Yen Jepang, 5.645.00 Won Korea, dan 300 Ringgit Malaysia. Harli menegaskan, komitmen Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum yang bersifat represif dan juga diikuti upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Menurut Harli, uang yang disita Kejagung tersebut langsung masuk ke rekening penitipan Bank Persepsi yang bertugas menerima setoran negara. “Jadi, kalau kita lihat, uang sebanyak ini, ini tidak di bawa ke rumah atau disimpan di kantong, tapi langsung dititipkan di rekening penitipan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan di Bank Persepsi,” tegas Harli Siregar.
5. Mantan Presiden Jokowi membantah tudingan cawe-cawe atas pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Ia menyatakan pembatalan mutasi anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo merupakan urusan internal TNI. Jokowi menyampaikan mutasi di tubuh TNI secara rinci telah diatur sesuai prosedur yang ada. “Tidak ada sama sekali, itu urusan internal TNI,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jateng, Kamis (8/5).
Seperti diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sempat dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), namun mutase tersebut dibatalkan.
Ketika ditanyakan apakah mtasi tersebbut bertalian dengan sikap politik Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Prajurit Purnawirawan TNI meminta MPR memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Jokowi juga menampik anggapan itu. “Prosedurnya di situ juga kita semua tahu ada Wanjakti dan lain-lain. Itu ada kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari panglima tertinggi,” kata Jokowi lagi.
6. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyiapkan sekolah khusus di kabupaten/kota bagi siswa bermasalah yang telah menjalani pendidikan di barak militer. “Kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten/kota,” kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).
Dedi menjelaskan sekolah khusus ini akan mengakomodir minat dan bakat siswa. Ia mengatakan sekolah khusus ini akan didampingi tim mentoring dari kalangan TNI. “Gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetap mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI,” ujarnya. “Sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa, pengen jadi tentara, polisi pengusaha. Kemudian seniman, kita buat, olahragawan, kita akan buat,” imbuh Dedi.
7. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vasektomi untuk warga penerima bansos. Seperti diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak mencapai air mani saat ejakulasi. “Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya,” kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).
Terkait bansos, ia mengusulkan, penerima manfaat yang memiliki banyak anak, ikut program KB. Program KB, kata dia, bukan hanya vasektomi. “Para penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. kan ada yang lain. Ada pengaman,” ujarnya.
8. Komisi VI DPR akan panggil Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir untuk dimintai penjelasan soal dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun oleh sejumlah BUMN. Pemanggilan ini menyusul adanya kekhawatiran perwakilan pensiunan BUMN atas penyaluran dana pensiun untuk pembentukan anak usaha BUMN, misalnya di PT Pertamina dan PT Timah.
“Komisi VI akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Kementerian BUMN, PT Timah, dan Pertamina untuk mendapatkan klarifikasi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Adisatrya Suryo Sulisto, Kamis (8/5). Ia menuturkan, peristiwa ini memunculkan dugaan pelanggaran prinsip tata kelola yang baik, serta kekurangtransparansian dalam penggunaan dana yang menjadi hak pekerja. Ia menambahkan, pemerintah dan DPR ingin memastikan dana pensiun tidak disalahgunakan.
9. Dua mahasiswa Fakultas Hukum UI ajukan gugatan uji formil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan, Kamis (8/5) di Gedung MK, para pemohon menjelaskan, gugatan ini dilayangkan karena proses pembentukan UU BUMN tidak melibatkan partisipasi publik.
“Pengesahan undang-undang a quo tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga menciptakan meaningful participation,” ujar kuasa hukum para pemohon, Nicholas Indra Cyrill Kataren, dalam sidang pendahuluan. Nicholas mengatakan, UU BUMN yang baru disahkan itu seharusnya dibahas secara transparan dan terbuka dengan partisipasi bermakna dari elemen masyarakat.
10. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang mendampingi individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membeberkan lima poin alasan menggugat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke MK.
Pemohon uji materi tersebut terdiri dari tiga organisasi yang aktif melakukan kerja advokasi HAM dan demokrasi serta aktif mendorong reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI. Yakni, YLBHI, Imparsial, dan KontraS. Adapun tiga pemohon perorangan Warga Negara Indonesia yakni Aktivis HAM, Inayah Wahid (putri mantan Presiden Gus Dur, red), mantan Koordinator KontraS Fatiah Maulidiyanty, dan aktivis mahasiswa Eva Nurcahyani.
“Permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk menolak Revisi UU TNI yang tidak hanya mengabaikan partisipasi publik bermakna, tetapi juga memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil,” ujar Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dalam rilisnya, Kamis (8/5).
11. Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut dengannya ke Papua. Bahkan, ia mengajak Gibran berkantor d Papua, seperti yang dilakukan Jokowi saat menjabat sebagai Presiden RI. “Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi dengan saya. Iya. Harus turun. Harus turun lapangan,” ujar Lenis di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (8/5). “Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya, naik gunung, ke mana-mana,” sambungnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Lenis menemui Gibran dalam waktu dekat. Jika terwujud, ia menyarankan pasangan Prabowo Subianto itu belajar dari Jokowi yang kerap melakukan kunjungan ke Papua. “Dalam waktu dekat saya harus kunjungan dengan Pak Wapres dulu. Kalau bisa, Wapres itu seperti Pak Jokowi. Ia harus bbelajar dari Pak Jokowi,” ujar Lenis.
12. JPU KPK hadirkan dua penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, Jumat (9/5). Kedua penyidik tersebut adalah Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata, keduanya dijadwalkan memberikan keterangan terkait dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. “Saksi hari ini, Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata,” kata jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, Jumat (9/5).
Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengaku bingung dengan adanya penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Ronny lantas mempertanyakan apakah penyidik KPK bisa obyektif memberikan keterangan saat mereka dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa di lembaganya tersebut. “Pertanyaan kami apakah ini tidak menimbulkan conflict of interest?” kata Ronny Talapessy, kemarin. ‘’Kami rasa keterangannya seperti jeruk makan jeruk, penyidik periksa penyidik, apakah akan obyektif? Menurut kami saksi besok bukan verbalisan,” kata Ronny. (Harjono PS)
