Mensesneg Praseyo Hadi saat ditanya wartawan soal pencabutan ID Card Jurnalis CNN Indonesia (net)
Isu menarik pagi ini, pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia oleh Istana Kepresidenan menuai kritik. Dewan Pers meminta akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan. PWI Pusat secara tegas menyatakan, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia merupakan langkah mundur bagi kemerdekaan pers. Mensesneg Prasetyo Hadi sudah meminta Biro Pers Media Istana menjalin komunikasi dengan pihak CNN Indonesia agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Isu menarik lainnya, Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) berujung ricuh. Terjadi baku hantam antara kubu Agus Suparmanto dengan kubu Mardiono usai pembukaan muktamar. Akibat kericuhan tersebut, tiga kader Ka’bah terluka. PPP pun pecah jadi dua kubu, yakni, kubu Agus dan kubu Mardiono. Baik Agus Suparmanto maupun Mardiono, mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 secara aklamasi. Berikut isu selengkapnya.
1. Pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia oleh Istana Kepresidenan menuai kritik. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari mempertanyakan pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan dari jurnalis CNN Indonesia yang bertanya perihal topik keracunan MBG ke Presiden Prabowo Subianto. “CNN Indonesia tentu terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID Pers tersebut,” kata Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Kartu identitas wartawan yang dimaksud Titin adalah kartu pers peliputan Istana Kepresidenan RI, kartu pers khusus yang digunakan wartawan sebagai akses untuk meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Titin menjelaskan, pencabutan kartu pers Istana atas nama jurnalisnya, Diana Valencia, terjadi pada 27 September 2025. “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin.
Seperti diberitakan, kartu identitas liputan reporter Istana milik wartawan CNN Indonesia dicabut karena bertanya kepada Presiden Prabbowo Subianto soal masalah dalam program makan bergizi gratis (MBG). Pertanyaan itu diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Sejumlah narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut bercerita, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melarang wartawan Istana menanyakan persoalan selain kunjungan Prabowo. Prabowo menjelaskan soal pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum PBB. “Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.
Setelah itu, Prabowo balik badan dan meninggalkan wartawan. Seorang reporter CNN Indonesia lantas bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) soal MBG, karena belakangan kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah.
Prabowo kemudian membalikkan badan dan menjawab, ia akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Sejumlah narasumber mengatakan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden lantas memanggil reporter CNN Indonesia yang bertanya soal MBG. Biro Pers menyatakan berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN kepada Presiden, mereka menilai pertanyaan itu di luar konteks.
2. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan di mana pun bertugas.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” kata Komaruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9). Ia menyerukan semua pihak menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Komaruddin berharap, kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia. “Dewan Pers meminta akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujarnya.
3. Anggota Dewan Pers, Abdul Manan mengatakan tindakan BPMI Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas (ID) milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia sangat berlebihan. Ia mengingatkan, mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara, termasuk presiden adalah salah satu hak yang dimiliki wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Menurutnya, hak itu dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang isinya menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Bertanya soal MBG, topik yang sedang hangat dibicarakan publik, jelas merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut,” kata Manan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
4. PWI Pusat secara tegas menyatakan, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia merupakan langkah mundur bagi kemerdekaan pers. Akhmad Munir menekankan pentingnya Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ditegaskan, kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang tidak boleh dibatasi.
PWI juga mengingatkan Pasal 4 UU Pers yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran. Munir menyatakan, “Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran.”
PWI lantas menyoroti Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Menurut PWI, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan sebagai dasar pencabutan kartu liputan.
5. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik.
Dalam pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan repoter CNN Indonesia terkait Program MBG masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait MBG, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.
“IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dalam keterangan resmi, Minggu (28/9).
6. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam pencabutan akses peliputan jurnalis CNN Indonesia TV oleh pihak Istana Kepresidenan gara-gara bertanya soal topik keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, dan Direktur LBH Pers, Mustafa Layong dalam siaran persnya, Minggu (28/9).
AJI mengingatkan soal konsekuensi pidana pejara dua tahun dan denda Rp 500 juta terhadap pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers. “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata keduanya.
7. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan akan mencari solusi terbaik terkait kasus pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan RI dari jurnalis CNN Indonesia yang menanyakansoal topik keracunan makanan pada program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. “Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo di kawasan Rumah Kertanegara, Jaksel, Minggu (28/9) malam.
Prasetyo mengatakan pihaknya sudah meminta Biro Pers Media Istana (BPMI) menjalin komunikasi dengan pihak CNN Indonesia agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. “Jadi kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujarnya. Dia mengatakan kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi perhatian dirinya tetapi tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo. “Tidak (Presiden), cukup saya saja cukup,” ucap Prasetyo.
8. Muktamar X PPP yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) berujung ricuh. Terjadi baku hantam antara kubu Agus Suparmanto dengan kubu Mardiono usai pembukaan muktamar. Akibat kericuhan tersebut, tiga kader Ka’bah terluka. Dua luka berat dan satu luka ringan. Yang luka berat menjalani operasi kepala dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Akibat lanjutannya, PPP pecah jadi dua kubu, yakni, kubu Agus dan kubu Mardiono. Masing-masing, baik Agus Suparmanto maupun Mardiono, mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 secara aklamasi.
9. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut sejumlah kadernya terluka akibat bentrok usai pembukaan Muktamar X PPP yang berlangsung di Jakarta Utara, Sabtu (27/9). Mardiono mengatakan, sejak Muktamar X dibuka, pihaknya sudah mencium gejala yang mengarah kegaduhan hingga akhirnya terjadi keributan.
“Ada beberapa kader kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu (27/9) malam. Ia menyayangkan keributan pada Muktamar X yang akhirnya menimbulkan korban luka-luka.
Mardiono menyatakan akan menempuh proses hukum atas peristiwa yang merugikan kader PPP tersebut. Proses demokrasi, kata dia, tidak boleh diwarnai tindakan inkonstitusional. “Dan tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum,” ujarnya.
10. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut pemilihan ketum langsung dilakukan pada pembukaan Muktamar X karena situasi darurat. Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono saat mengumumkan dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, meski laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan yang lalu belum dibacakan.
Adapun situasi darurat yang dimaksud adalah terjadinya bentrokan antar kader PPP usai Muktamar dibuka Sabtu (27/9) sore. “Diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
11. Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebut, Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9). Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum. ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9).
Qoyum menambahkan, ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodasi kekuatan PPP. Ia menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
12. Ketua Majelis PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy juga menolak klaim Mardiono yang menyebut dirinya terpilih sebagai ketua umum periode 2025-2030. Menurut Rommy, Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga Minggu (28/9) pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum. “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan resmi, Minggu (28/9).
Sekretaris Steering Committee Muktamar X PPP dari kubu Agus Suparmanto, Rusman Yakub jelaskan kronologi proses pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Rusman, Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketum PPP secara aklamasi. Namun, sebelum tercapai kesepakatan itu, terjadi keributan yang menyebabkan kader PPP terbelah.
Disebuutkan, bibit perpecahan mulai terlihat saat sidang paripurna I dibuka Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara. Para muktamirin menginterupsi dan meminta pimpinan sidang diganti. “Namun, Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pendapatnya,” kata Rusman dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).
13. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9) setiba di Tanah Air dari kunjungan luar negeri, Sabtu (27/9). Dari keterangan Biro Pers, Istana Kepresidenan, rapat berlangsung sekitar dua jam membahas sejumlah program prioritas. Salah satunya pelaksanaan prpgram MBG. Prabowo memberikan arahan detil dan teknis dalam rapat tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera diselesaikan dalam hitungan minggu. “Secepatnya. Mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS,” kata Prasetyo usai rapat, Minggu (28/9) malam.
14. Pemerintah menggelar Rakor Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di kantor Kemenkes, Minggu (28/9) siang, menyusul rentetan kasus keracunan makanan yang dialami para siswa akibat mengkonsumsi MBG. Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan keracunan makanan pada program MBG.
Zulhas jelaskan, pemerintah mengevaluasi juru masak di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak. Evaluasi dilakukan usai munculnya kasus keracunan menu MBG di beberapa daerah. Kata dia, pemerintah mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sebagian besar SPPG yang menyiapkan MBG belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). “Saya tahu sebagian besar masih dalam proses. Datanya belum lengkap ada di saya,” kata Budi di kantornya, Minggu (28/9). Oleh karenanya, pemerintah akan memperketat proses standardisasi buntut maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. (Harjono PS)
