Mantan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini soal pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo, Sabtu (4/10) lalu. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, nuansa politik pertemuan tersebut cukup kental. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat, motif Jokowi menemui Prabowo bisa jadi untuk meminta bantuan sebab sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga Solo butuh bantuan Prabowo yang punya otoritas.
Isu menarik lainnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa — yang dijuluki Koboi Lapangan Banteng — tetap pada keputusannya, yakni akan memangkas anggaran Program MBG apabila masih terdapat dana yang tidak terserap. Pernyataan ini menanggapi permintaan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta anggaran MBG tidak ditarik kembali. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, fenomena presiden terdahulu menemui presiden yang sedang berkuasa jarang terjadi di Indonesia. Ia menilai pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto sarat dengan nuansa politik.
“Presiden terdahulu menemui Presiden yang berkuasa memang jarang terjadi, SBY dan Megawati sekalipun tidak pernah menemui Prabowo, kecuali memang Prabowo yang mengundang, sehingga nuansa politik cukup kental,” kata Dedi saat dihubungi, Selasa (7/10).
Menurutnya, langkah Jokowi menemui Prabowo bisa saja menjadi bagian dari upaya mencari suaka politik atau mempertahankan pengaruh, baik untuk kelangsungan kekuasaan Gibran Rakabuming Raka maupun dirinya yang tengah menghadapi berbagai gugatan. “Bukan tidak mungkin, Jokowi sedang mencari perlindungan sekaligus dukungan Prabowo,” kata Dedi.
Dedi berpandangan Prabowo masih mau menerima Jokowi karena berkaitan dengan stabilitas politik nasional. Menurutnya, Prabowo juga tidak mungkin menolak pertemuan sebagai sesama tokoh bangsa. ‘’Prabowo masih menghitung pengaruh Jokowi di akar rumput,” katanya.
2. Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an berpendapat selain untuk silaturahmi, pertemuan itu juga memiliki pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik. “Jokowi dan Prabowo yang sejauh ini diasumsikan agak renggang, pertemuan itu menegaskan Jokowi dan Prabowo solid, Jokowi dan Prabowo tidak retak. Meskipun sempat ada anasir-anasir bahwa ada keretakan di antara kedua tokoh ini karena beberapa menteri yang punya afiliasi ke Geng Solo, yaitu Jokowi, itu di–reshuffle oleh Prabowo,” kata Ali.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut kemungkinan juga membahas berbagai persoalan kenegaraan. Sebagai mantan presiden, Jokowi dinilai ingin memberikan masukan terhadap sejumlah program pemerintahan Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Termasuk barangkali persoalan-persoalan politik praktis, termasuk PSI sebagai partai yang kemudian asosiakan dengan Jokowi itu juga barangkali dibicarakan,” ujarnya.
3. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kedua tokoh itu saling membutuhkan. Ia berpendapat motif Jokowi menemui Prabowo bisa jadi untuk meminta bantuan sebab sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga Solo butuh bantuan Prabowo yang punya otoritas penuh.
Agung menyoroti hadirnya Mendikti Saintek dalam pertemuan itu. Ia menyinggung soal serangan ijazah yang menerpa Jokowi hingga Gibran. “Ada kaitannya, saya mencium, menduga tapi ini spekulatif. Ada kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, mungkin Mas Gibran, mungkin,” kata Agung.
Ia juga menilai Prabowo butuh masukan-masukan dari Jokowi sebagai presiden yang pernah menjabat dua periode. “Jadi Pak Prabowo pun sebenarnya juga butuh Pak Jokowi dalam artian memberikan masukan-masukan karena beliau punya legacy dua periode. Bagaimana membangun bangsa, melewati masa krisis. Ambil contoh ketika pandemi,” katanya.
4. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang hubungan antara Presiden Prabowo Suubianto dengan mantan Presiden Jokowi menjadi rumit karena posisi Gibran Rakabbuming Raka sebagai wakil presiden. Hal itu disampaikan Mardani merespons pernyataan Waketum Projo Freddy Damanik yang menyebut pihak yang kalah Pilpres 2024 ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.
“Mereka semua pemimpin bangsa. Bagus Pak Prabowo dan Pak Jokowi hubungannya baik. Tetapi hubungan keduanya menjadi rumit karena ada Mas Gibran sebagai wakil Pak Prabowo,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (7/10).
5. Pemikir kebhinekaan, Sukidi menyebut tak ada satupun teori yang menyatakan kemajuan suatu negara ditentukan oleh program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan Sukidi dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: “Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, di Mana Akarnya?” di Kawasan Ampera, Jakarta, Selasa (7/10).
Sukidi mengajak semua pihak berefleksi dan menjelaskan situasi negara yang sedang tidak baik. “Tidak ada teori manapun yang menegaskan kemajuan satu negara itu ditentukan karena MBG,” kata Sukidi. Ia menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bukan jawaban atas persoalan utama perekonomian saat ini.
“Saya tidak melihat jawabannya itu ada di MBG. Karena MBG itu tak lebih dari sekadar kampanye politik untuk kepentingan Pemilu 2029,” ujarnya.
Sukidi menilai salah satu masalah utama perekonomian saat ini adalah bagaimana kelas menengah yang terjepit dan jatuh ke golongan rentan miskin atau bahkan miskin. Menurutnya, jumlah kelompok ini semakin membesar seiring berjalannya waktu.
Pemikir Kebhinekaan Sukidi menyebut, pujian sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer terhadap seorang pemimpin. Ia mewanti-wanti pemerintah terhadap loyalitas yang senang memuji seorang pemimpin.
“Percayalah, seperti kata Bung Hatta, pujian tiada memberi petunjuk dan tak sedikit pemimpin yang jatuh karena pujian. Yang dibutuhkan hari-hari ini bukan pujian. Karena pujian itu adalah the silent killer, pembunuh diam. Pembunuh diam-diam terhadap seorang pemimpin,” ujar Sukidi.
6. MUI mendengar kabar, tim senam artistik Israel akan bertanding di Indonesia. MUI menyarankan sebaiknya pemerintah Indonesia menolak kehadiran kontingen Israel tersebut. Disebutkan, tim senam artistik Israel akan bertanding pada ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, berlangsung pada 19 sampai 25 Oktober 2025.
“Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Selasa (7/10).
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengajak masyarakat Indonesia dan umat Muslim untuk menolak normalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ajakan ini menjadi salah satu poin deklarasi untuk pembebasan Palestina yang dibacakan bersama wakil ormas Islam, lembaga filantropi, akademisi, hingga mahasiswa di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
“Mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia untuk meninggalkan perpecahan, menolak normalisasi dengan penjajah Israel, dan bersatu dalam satu barisan keimanan dan kemanusiaan demi pembebasan Palestina dan keselamatan Masjid Al-Aqsa,” kata Sudarnoto.
7. Tim Investigasi Independen Badan Gizi Nasional (BGN) lakukan sidak terhadap dapur MBG di Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, penyaji menu pangsit yang viral di media sosial dan memberi rekomendasi. “Perlu evaluasi menu dan porsi makanan, serta perbaikan dan kelengkapan infrastruktur SPPG sesuai petunjuk teknis MBG,” kata Anggota Tim Investigasi Independen BGN, Raniah Salsabila, Selasa (7/9).
8. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta BPK terus mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, tugas pemeriksaan yang dijalankan BPK tidak hanya menjaga akuntabilitas keuangan negara, tetapi harus memastikan setiap program pemerintah berjalan efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program yang sudah dicanangkan Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu,” ujar Muzani usai bertemu dengan pimpinan BPK di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10).
Mantan Sekjen Partai Gerindra ini mencontohkan sejumlah program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan air di masa pemerintahan Prabowo yang perlu mendapat perhatian BPK agar pelaksanaannya tepat sasaran. “Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden sebagai sebuah program, misalnya tentang ketahanan pangan, energi, air, itu bisa efektif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan BPK,” kata Muzani.
9. Keluarga santri yang menjadi korban ambruknya gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) menuntut kasus tersebut diusut tuntas dan pihak ponpes yang lalai harus bertanggung jawab secara hukum.
“Kalau memang di situ ada human error atau kelalaian manusia dalam hal pembangunan, ya harus diproses. Penegakan hukum itu harus ditegakkan,” kata Fauzi, keluarga santri yang menjadi korban ambruknya gedung ponpes tersebut, Selasa (7/10).
10. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, usia dari Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang baru saja roboh sudah mencapai 125 tahun. Cak Imin menyampaikan, biasanya bangunan pada pesantren tua tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai.
“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).
Cak Imin menyebutkan, saat ini banyak pesantren yang dalam kondisi terbatas. Mayoritas santri yang mondok pun berasal dari keluarga kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. “Kita harus jujur mengakui, banyak pesantren berada dalam kondisi terbatas. Santrinya rata-rata dari desil 1, 2, dan 3. Itulah tradisi pesantren, lembaga pendidikan rakyat yang tumbuh dengan segala keterbatasannya,” ujar Ketum PKB ini.
Ia mengatakan ponpes boleh membangun bangunan sendiri namun harus mengantongi izin terlebih dahulu. Mantan Wakil Ketua DPR ini lalu mengungkit insiden robohnya mushala Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi beban bersama. Kata dia, ada masalah pada infrastruktur pembangunan mushala di ponpes itu. “Yes, mereka boleh bangun sendiri pakai uang sendiri, tapi mereka harus mengantongi izin. Karena kalau ada kesalahan seperti ini menjadi beban berat kita semua,” ujar Cak Imin.
11. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa — yang dijuluki Koboi Lapangan Banteng — tetap pada keputusannya, yakni akan memangkas anggaran Program MBG apabila masih terdapat dana yang tidak terserap. Pernyataan ini menanggapi permintaan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta anggaran MBG tidak ditarik kembali.
“Tetap saya akan assess. Kalau akhir Oktober nanti sampai Desember, beberapa triliun enggak terpakai (anggaran MBG), ya saya ambil uangnya. Enggak ada bedanya kok. Enggak ada yang berubah, hanya itu aja,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).
Purbaya Yudhi Sadewa juga berjanji akan melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua tahun 2026. Purbaya menyampaikan janji itu kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung serta sejumlah kepala daerah lain terkait evaluasi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kalau ekonomi kita membaik tahun depan, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun,” ucap Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Selasa (7/10).
12. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk bisa memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang dikucurkan ke himpunan bank Himbara untuk BUMD DKI Jakarta.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara untuk BUMD yang ada di Jakarta,” kata Pramono usai menerima Purbaya di Balai Kota, Selasa (7/10).
Pramono menjelaskan APBD DKI turun jadi Rp 79 triliun usai dana bagi hasil (DBH) dipangkas sekitar Rp 15 triliun. Ia tidak protes DBH-nya dipotong. Pram akan mengikuti langkah fiskal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama pemotongan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu,” ujar mantan Seskab ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan DBH Jakarta dipotong lebih besar dibanding daerah lain. Menurut Purbaya, pemotongan ini dilakukan secara proporsional, artinya semakin besar kontribusi suatu daerah terhadap penerimaan negara, semakin besar juga pemotongannya.
“Kalau lihat dari proporsional semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).
13. Sekolah Mentari Intercultural School dan Jakarta Nanyang School, Tangsel, Banten mendapat ancaman bom, Selasa (7/10). Polisi langsung menurunkan Tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Satuan Brimob Polda Metro Jaya untuk menyisir lokasi. Pantauan di TKP, puluhan personel polisi bersenjata lengkap tengah melakukan penyisiran di area sekolah, mulai dari halaman, ruang kegiatan belajar, hingga area parkir.
Ancaman bom yang dilayangkan lewat pesan WhatsApp dan surat elektronik ke Sekolah Mentari Intercultural School dan Jakarta Nanyang School, Tangsel, Banten, pada Selasa (7/10), didasari atas permintaan uang tebusan senilai 30 ribu dolar AS.
“Pesan ini untuk semua orang, kita telah memasang bom di sekolah kalian. Bom tersebut mulai dalam 45 menit. Bila kamu tidak setuju untuk membayar kami senilai USD 30.000 ke alamat bitcoin kami,” tulisnya dalam pesan singkat ancaman itu, kemarin.
Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ancaman bom yang diterima melalui surat elektronik manajemen sekolah. Viktor mengatakan polisi telah melakukan penyelidikan dan penanganan terkait ancaman tersebut. “Kami melakukan langkah penyisiran yang merupakan prosedur standar untuk memastikan keamanan dan menenangkan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
14. KPK membongkar kasus kuota petugas haji yang diperjualbelikan asosiasi atau biro perjalanan haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada para jemaah. Kuota haji khusus yang diduga turut disalahgunakan tersebut seyogianya milik petugas pendamping, petugas kesehatan hingga pengawas.
“Penyidik menemukan adanya dugaan kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas seperti petugas pendamping, kemudian petugas kesehatan ataupun pengawas dan juga administrasi itu ternyata juga diperjualbelikan kepada calon jemaah. Artinya itu kan menyalahi ketentuan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/10).
Budi menuturkan praktik tersebut berdampak pada kualitas pelayanan ibadah haji. “Misalnya yang seharusnya jatahnya petugas kesehatan yang akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kesehatan dari para calon jemaah, tapi diperjualbelikan kepada calon jemaah lain. Artinya, ada petugas kesehatan yang berkurang jumlahnya ataupun petugas-petugas lain. Nah, itu didalami juga oleh penyidik,’’ kata Budi.
KPK mengungkapkan sumber uang Rp100 miliar yang disita dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. “Ada beberapa hal ya terkait dengan uang-uang yang dilakukan penyitaan ini. Ada yang modusnya percepatan, ada yang memang modusnya memberikan, semacam ya ‘kutipan’ ke pihak-pihak Kementerian Agama, ke pihak-pihak atau oknum di Kementerian Agama, dan beragam,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (6/10). Budi menjelaskan uang tersebut disita dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. (Harjono PS)
