Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik pagi ini, Mantan Presiden Jokowi membantah tudingan dirinya meresmikan bandara IMIP pada 2019. Ia mengaku, dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, yang diduga ilegal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak mengerti kenapa tak ada Ditjen Imigrasi dan Bea Cukai di Bandara Khusus Morowali.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto sampaikan duka cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut. Prabowo Bakal Kerahkan Mahasiswa Teknik Sipil Bangun 300.000 Jembatan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sudah bereaksi dan bergerak cepat mengirimkan bantuan untuk korban banjir hingga tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. BNPB berharap PLN dan Pengelola Jaringan Pulihkan Akses Komunikasi di Sumatera dan Aceh. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi membantah tudingan dirinya meresmikan bandara IMIP pada 2019. Ia mengaku, dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, yang diduga ilegal. “Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali,” kata Jokowi, Jumat (28/11). “Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” imbuhnya.
Jokowi mengaku, selama menjabat sebagai presiden, dirinya hanya meresmikan satu bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yaitu Bandara Maleo, yang merupakan proyek pemerintah. “Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah,” jelasnya. “Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta,” tuturnya menambahkan.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, polemik yang terjadi terkait bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kesalahan kebijakan dari otoritas pengawas bandara. Purbaya heran mengapa bandara yang dikatakan memiliki izin namun tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). “Saya nggak ngerti kenapa nggak ada (Ditjen) Imigrasi dan Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
3. Wakil Menhub Suntana membantah tudingan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa izin pemerintah. Suntana memastikan bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan dan telah memenuhi semua ketentuan perizinan. “Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Enggak mungkin bandara enggak terdaftar,” tegasnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Suntana menjelaskan, pengawasan bandara tersebut tetap berjalan. Sistem kontrol operasional dijalankan sesuai prosedur. Ia menambahkan, personel tambahan sempat dikirim ke bandara tersebut dari Kemenhub, Bea dan Cukai, serta Kepolisian untuk memperkuat pengawasan. “Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait,” ujar Suntana.
Kemenhub mencabut status Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulteng. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.
Keputusan tersebut diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 lalu, sebelum polemik terkait bandara ini mencuat ke publik. Dengan terbitnya Keputusan Menteri KM 55 Tahun 2025, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tidak berlaku lagi.
Sebelumnya, Keputusan Menhub Nomor KM 38 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Agustus 2025 menetapkan tiga bandara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara. Yakni, Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Riau, Bandara Khusus Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Namun, dalam keputusan terbaru, hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau yang tetap memiliki status tersebut. Bandara IMIP dan Weda Bay tidak lagi memiliki izin melayani penerbangan langsung internasional.
4. Presiden Prabowo Subianto sampaikan duka cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut. Prabowo Minta Guru Masukkan Pendidikan Lingkungan ke Dalam Silabus. Prabowo Bakal Kerahkan Mahasiswa Teknik Sipil Bangun 300.000 Jembatan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sudah bereaksi dan bergerak cepat mengirimkan bantuan untuk korban banjir hingga tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. BNPB berharap PLN dan Pengelola Jaringan Pulihkan Akses Komunikasi di Sumatera dan Aceh.
TNI AL kerahkan sejumlah alutsista dan pasukan khusus untuk membantu penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumbar dan Sumut. “Langkah cepat ini merespons atas meningkatnya kebutuhan evakuasi, distribusi bantuan, serta penanganan medis di daerah terdampak,” kata Kadispenal Laksamana Pertama Tunggul dalam siaran pers, Jumat (28/11).
Dijelaskan, dalam operasi kemanusiaan ini, TNI mengerahkan kapal bantu rumah sakit KRI Soeharso-990 dan KRI Semarang-594 untuk mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan, dan evakuasi korban. Juga menyiagakan KRI Teluk Banten-516, KRI Teluk Gilimanuk-531, dan KRI Teluk Celukan Bawang-532 untuk membawa bantuan berupa bahan kontak, tenda lapangan, peralatan kesehatan, dan perahu karet.
TNI AL juga mengerahkan KRI Brawijaya-320 untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana alam ini. TNI AL juga mengerahkan empat helikopter onboard dari Puspenerbal dan prajurit Kopaska yang akan membantu evakuasi, pembersihan area terdampak, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman bantuan yang diangkut 4 pesawat untuk tiga provinsi terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Jadi, pagi, sekitar pukul 07.30 WIB, telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat,” kata Teddy di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/11). Empat pesawat itu terdiri atas tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400M yang baru tiba di Tanah Air pada awal November 2025.
5. Istri Gubernur Aceh dan Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir yang menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir di sejumlah titik terjebak terjebak banjir di area SPBU Panteu Breuh, Simpang Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama dua hari, sejak Rabu hingga Jumat (28/11). Ia dan rombongan terpaksa menginap di SPBU tersebut.
Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir, beserta rombongan juga ikut terjebak. Awalnya Marlina bersama rombongan bergerak dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe pada Selasa (25/11). Pada Rabu (26/11) rombongan kembali menyalurkan bantuan ke Lhoksukon, Aceh Utara, dan ke Julok, Aceh Timur.
Namun, saat perjalanan pulang menuju Banda Aceh, mereka tidak dapat lagi melintas karena jalan nasional Banda Aceh-Medan terendam air hingga 2,1 meter. “Kami terpaksa menginap di SPBU karena itu lokasi yang lebih tinggi dan aman. Tidak ada lagi akses jalan yang bisa dilewati,” ujar Marlina, Jumat (28/11) malam.
Walhi Sumut menyatakan, banjir bandang hingga tanah longsor di sejumlah daerah Sumut terjadi karena kerusakan Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba menyebutkan daerah-daerah yang mengalami kerusakan terparah berada di sekitar Batang Toru, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. “Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara,” ujar Rianda dalam keterangannya, Jumat (28/11).
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, Tapteng dan Kota Sibolga lumpuh total sehingga belum dapat mensuplai bantuan secara langsung kepada masyarakat. Namun, ujarnya, sebagian besar jalur menuju daerah terdampak sudah kembali terbuka. Delapan kabupaten/kota sudah bisa ditembus bantuan lewat jalur darat. “Untuk 8 kabupaten/kota sudah bisa ditembus bantuan kami lewat jalur darat, namun ada 2 kabupaten/kota belum bisa kami suplai Tapteng dan Sibolga, karena akses masih terputus total,” ujar Bobby Nasution, Jumat (28/11).
6. PN Jakpus memerintahkan PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan Jakarta membayar royalti 45.356.473 dollar AS atas penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023. Hal ini tertutang dalam putusan PN Jakpus yang mengabulkan sebagian gugatan dari Mensesneg dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang menilai Pengelola Hotel Sultan wanprestasi.
“PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar 45.356.473 dollar AS (dikonversi ke Rupiah saat dibayar),” ujar Jubir PN Jakpus, Sunoto dalam keterangannya, Jumat (28/11). Dalam pertimbangannya, hakim meyakini status lahan tempat Hotel Sultan berdiri sudah sah milik negara yang sudah diuji hingga tingkat peninjauan kembali.
PN Jakarta Pusat menyatakan, hak guna bangunan PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan sudah dihapus sejak 2023 sehingga lahan yang digunakan Hotel Sultan harus dikosongkan. Hal ini tertera dalam putusan perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait gugatan perdata pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco melawan Mensesneg.
“Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah. HGB Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023,” ujar Jubir PN Jakpus, Sunoto, dalam keterangannya, Jumat (28/11). Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
7. Pemilik PT Indobuilco, Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno sebelumnya meminta ganti rugi kepada pemerintah sebesar Rp 28,292 triliun. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan, nominal ganti rugi tersebut menyusul perintah PT Indobuildco untuk melepas penguasaan atas kawasan Hotel Sultan, serta kerugian akibat penutupan akses menuju hotel tersebut. ‘’Gugatan PT Indobuildco Rp 28,292 triliun, termasuk ganti penutupan akses,” kata Hamdan Zoelva, Rabu (08/10) lalu.
8. Eks Dirut PT ASDP Indonesia Ira Puspadewi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena membebaskan dirinya dari Rutan KPK. “Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, Jumat (28/11). Ira mengatakan, seluruh tahanan Rutan KPK ikut senang dirinya bebas setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. “Semua senang, semua senang,” katanya lagi.
9. Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik markup anggaran hingga 150 kali dari harga asli. Ia meminta seluruh penyelenggara negara jujur bekerja dan tidak menyelewengkan uang rakyat. “Para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran akan kena getahnya. Mereka mengira kalau kita bodoh semua. Markup barang harga 10 juta, dinaikkan 150 kali, jangan kira saya tidak tahu,” kata Prabowo di Puncak Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11).
Prabowo mengingatkan seluruh menteri, kepala badan, hingga pejabat di daerah untuk mengawasi kinerja anak buahnya. Ia meminta mereka semua bekerja jujur dan benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat. “Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, kepentingan guru-guru, perbaikan sekolah, kita butuh itu semua, jangan mencuri uang rakyat,” ucap dia.
Prabowo mengatakan anggaran pendidikan Indonesia yang sangat besar harus mengalir tepat sasaran kepada seluruh anak Indonesia. “Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi,” ujarnya. Ia menuturkan, pendidikan mendapatkan mata anggaran paling besar. Konstitusi UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN khusus untuk sektor pendidikan. “Saya ingatkan untuk semua aparat pemerintah pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, para kepala dinas, gubernur, bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan,” kata Prabowo.
10. Presiden Prabowo menargetkan, 288.000 sekolah menerima interactive flat panel (IFP) atau smartboard hingga awal Januari 2026. Prabowo mengatakan, pengiriman layar interaktif digital tersebut sedang merayap ke desa-desa atau daerah pelosok. Kepala Negara ingin setiap ruang kelas sampai daerah pelosok memiliki perangkat layar interaktif digital tersebut. “Demikian pentingnya kita menganggap setiap sekolah, setiap ruang kelas, tidak boleh ada satu desa yang tertinggal,” kata Prabowo dalam acara Hari Guru Nasional 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program MBG telah menyasar 44 juta penerima manfaat, terdiri dari ibu hamil hingga anak-anak dan siswa sekolah. Sementara jumlah porsi makanan yang telah disajikan SPPG atau dapur umum mencapai 2 miliar. “Kita sudah mencapai, kalau tidak salah, hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” kata Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11) malam. (Harjono PS)
