TOBA, REPORTER.ID – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong pemanfaatan diplomasi parlemen untuk memperluas promosi pariwisata Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ke tingkat internasional. Upaya ini dinilai perlu disertai kerja sama lintas negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal agar potensi wisata Toba menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Habib Aboe saat melakukan kunjungan kerja bersama jajaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026). Ia menilai, kekayaan alam dan potensi pariwisata daerah itu perlu diperkenalkan lebih luas melalui jaringan diplomasi internasional.
“Kami di BKSAP DPR RI hadir hari ini membawa misi besar, yaitu menjembatani potensi lokal Toba menuju panggung diplomasi internasional. Kita ingin potensi yang dimiliki daerah ini tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga semakin diperhitungkan di dunia internasional,” ujar Habib Aboe.
Menurut dia, status Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan UNESCO Global Geopark merupakan modal penting untuk memperkuat posisi daerah tersebut di pasar pariwisata global. Toba, katanya, perlu dikembangkan bukan sekadar sebagai tujuan wisata regional, melainkan sebagai salah satu representasi Indonesia di mata dunia.
“Toba bukan lagi sekadar halaman belakang Sumatera Utara. Toba adalah wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kita harus memiliki keberanian dan strategi untuk membawa Toba semakin dikenal oleh masyarakat internasional,” tegasnya.
Habib Aboe mencontohkan penyelenggaraan ajang internasional F1 Powerboat atau F1H2O sebagai bukti kemampuan Toba menjadi tuan rumah kegiatan berskala dunia. Tantangan berikutnya, menurut dia, adalah menjaga kesinambungan kegiatan internasional agar promosi pariwisata tidak bergantung pada acara yang berlangsung sesekali.
“Pasca gelaran F1H2O, Toba sudah membuktikan diri mampu menggelar event dunia. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya. Jangan sampai kegiatan internasional hanya berlangsung sesekali, tetapi harus menjadi agenda yang berkelanjutan,” katanya.
Untuk mendukung upaya tersebut, ia berharap BKSAP DPR RI memanfaatkan jaringan parlemen internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), guna memperkenalkan Toba kepada berbagai negara. Jaringan itu diharapkan membuka peluang kerja sama sekaligus meningkatkan kesempatan Toba menjadi lokasi penyelenggaraan forum internasional.
Namun, promosi global perlu diimbangi kesiapan masyarakat setempat. Habib Aboe menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan berbahasa asing, kualitas pelayanan, dan standar hospitality, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata.
“Kalau kita ingin Toba sejajar dengan destinasi wisata dunia, masyarakat lokal juga harus dipersiapkan. Kemampuan berbahasa asing, kualitas pelayanan, dan standar hospitality perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang. Pengembangan destinasi juga harus menciptakan manfaat ekonomi bagi warga, memperkuat UMKM, dan membuka lapangan kerja sehingga masyarakat lokal menjadi bagian utama dari pertumbuhan sektor tersebut.
“Yang kita inginkan bukan hanya wisatawan datang, berfoto, lalu pulang. Kita ingin kehadiran mereka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. UMKM harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, dan warga lokal harus menjadi bagian penting dari kemajuan pariwisata Toba,” tambahnya.
Selain promosi wisata, Habib Aboe mengusulkan pengembangan diplomasi Green Sister Geopark melalui jaringan parlemen dunia. Gagasan ini diarahkan untuk menjajaki kemitraan antara Kaldera Toba dan geopark di negara lain, termasuk Aso Geopark di Jepang serta Reykjanes di Islandia.
Kerja sama tersebut, menurut dia, dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan, penguatan konservasi kawasan geopark, serta peningkatan kompetensi pemandu wisata agar mampu memenuhi kebutuhan pengunjung internasional.
“Jangan hanya berpikir bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Kita juga harus belajar bagaimana mengelola lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.
Habib Aboe menekankan, diplomasi parlemen dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas jejaring dan membuka peluang pembangunan daerah. Meski demikian, realisasi berbagai gagasan tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut, kesiapan pemerintah daerah, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar kerja sama internasional memberikan dampak nyata bagi pariwisata dan masyarakat Toba. ***
