Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso (net)
Isu menarik pagi ini, Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso mendesak Istana Kepresidenan mensterilkan lingkar inti Presiden Prabowo Subianto dari orang-orang yang pernah direkomendasikan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Partai Gerindra meminta Istana bisa menjaga Prabowo. Sebab, Prabowo sedang melawan oligarki yang rakus. Gerindra meminta Istana membersihkan ‘Ring 1’ Prabowo mereka tik mau ada pengkhianat di lingkaran inti Prabowo. Wamensesneg Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya sudah mensterilkan ‘Ring 1’ Presiden Prabowo dari orang-orang yang terafiliasi eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Isu lainnya, Kepala Bakom Pemerintah RI Syahganda Nainggolan memberi isyarat, sosok Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka gemar makan makanan khas Palembang, pempek. Dosen Hukum Pemilu FH UI Titi Anggraini menegaskan, proses penentuan cawapres di MPR adalah pemilihan, bukan aklamasi atau pernyataan setuju. Aktivis muda Virdian Aurellio mengungkapkan, yang diinginkan generasi muda wakil presiden yang paling dekat dengan presiden secara loyalty, tapi sosok yang dekat dengan kepentingan rakyat dan bisa membawa itu ke hadapan presiden. Berikut isu selengkapnya.
1. Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso mendesak Istana Kepresidenan mensterilkan lingkar inti Presiden Prabowo Subianto dari orang-orang yang pernah direkomendasikan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sugiat menegaskan, langkah itu harus diambil agar tidak ada pengkhianat di sekitar Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dan jenderal Polri lainnya.
“Saya berharap, saya blak-blakan saja, karena ini kepentingan Partai Gerindra. Dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, ini kepentingan bangsa. Ya, kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” tegas Sugiat saat rapat bersama Wakil Menteri Sekretariat Negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
“Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Sekretariat Negara sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini, ada dari sini,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
Partai Gerindra menyampaikan, pihak Istana harus bisa menjaga Prabowo. Sebab, Prabowo kini disebut sedang melawan oligarki yang rakus. Gerindra meminta Istana membersihkan ‘Ring 1’ Prabowo dari orang dekat Listyo Sigit. Mereka tidak mau ada pengkhianat di lingkaran inti Prabowo. Selain itu, kebijakan yang ada selama ini juga perlu disisir ulang. Sebab, ada kekhawatiran jangan-jangan kebijakan itu telah disabotase oleh kelompok yang mendapat informasi sensitif dari hasil penyadapan.
Wamensesneg Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya sudah otomatis mulai mensterilkan ‘Ring 1’ Presiden Prabowo Subianto dari orang-orang yang terafiliasi eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. “Kalau itu sih sudah otomatis kita berjalan,” ujar Juri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Juri menuturkan, di lingkungan Istana, terdapat Kementerian Sekretariat Negara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Menurut dia, sudah hal biasa bagi Istana memeriksa semua orang yang bekerja di dekat Presiden. “Baik PNS, maupun yang tenaga profesional kan,” ucap Juri Ardiantoro. “Kan kalau di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat,” imbuh Juri.
2. Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo meminta pihak Istana Kepresidenan tidak membiarkan para menteri yang menerapkan sikap “asal bapak senang” alias ABS. Yanuar mendapati, banyak laporan yang disampaikan para menteri ke Presiden Prabowo Subianto bagus, tapi realitas di lapangan berbeda. “Jangan dibiarkan menteri-menteri ‘asal bapak senang’ ini terus terjadi sehingga laporan itu tidak seperti yang terjadi di lapangan. Kasihan Pak Presiden. Menteri-menterinya ngecap, capaian hanya di atas kertas, tapi realita di bawah orang tidak merasakan,” ujar Yanuar saat raker dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Yanuar menjelaskan, terjadi gap besar antara laporan yang dicatat pemerintah, dengan apa yang sebenarnya diterima masyarakat. Dia menyentil Bakom RI yang hanya bermain dengan media besar, tapi tidak bersosialisasi secara langsung ke penerima bantuan yang ada di bawah. “Untuk crosscheck, apa betul laporan menteri kepada Bapak Presiden?” kata Yanuar.
3. Kepala Bakom Pemerintah RI Syahganda Nainggolan memberi isyarat, sosok Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka gemar makan makanan khas Palembang, pempek. “Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” kata Syahganda saat menghadiri acara Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia 2026, di Palembang, Rabu (18/11).
Seperti diberitakan, ada tiga nama yang mencuat menjadi wakil presiden, semuanya elite Partai Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK Sugiono, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Menurut Syahganda belum ada bocoran nama dari Presiden Prabowo Subianto, namun ketiga sosok yang diisukan tersebut orang dekat dan sudah bekerja lama dengan Prabowo, sehingga dinilai sangat memahami pemikiran kepala negara.
“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya. Tapi, nanti kan keputusan itu pasti akan menyangkut rembuk dengan petunjuk-petunjuk partai politik yang mendukung pemerintah,” kata Syahganda.
Jubir Partai Gerindra Bahtra Banong mengungkap faktor penting bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan wakil presiden pengganti Gibran. Presiden Prabowo harus menyetor dua nama ke MPR guna dipilih salah satu jadi wapres. Bahtra mengatakan alasan utama sosok yang akan disetor Prabowo ke MPR adalah sosok yang memiliki rekam jejak loyalitas. Pasalnya, wapres baru nanti harus bisa diajak kerjasama dan dapat mempercepat program-program pemerintahan Prabowo.
“Bahwa harus punya loyalitas tunggal sama Presiden Prabowo, bisa diajak bekerja sama, karena kalau tidak bisa diajak bekerja sama, satu ke kanan, satu ke kiri, itu juga bagian daripada bukan mempercepat, malah menghambat program pemerintah,” kata Bahtra dalam program Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11) malam. Ia menekankan wapres baru itu harus dapat mempermudah tugas yang dijalankan Presiden Prabowo.
Dosen Hukum Pemilu FH UI Titi Anggraini menegaskan, proses penentuan cawapres di MPR adalah pemilihan, bukan aklamasi atau pernyataan setuju. “Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara,” ujar Titi dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (18/11). Ia mengatakan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Titi menuturkan, tata tertib MPR menyatakan, proses yang berlangsung merupakan pemilihan. Hak suara dalam pemilihan tersebut tak hanya dimiliki anggota partai di DPR, melainkan juga DPD yang terdiri dari 152 kursi dari 38 provinsi. Titi menekankan pentingnya MPR memilih cawapres terbaik dari antara dua-tiga calon yang ada melalui penyampaian visi misi.
Titi mengatakan usulan cawapres dari presiden merupakan entry gate atau pintu masuk, tapi putusan akhir tetap berada pada MPR di mana keputusan tersebut harus berbasis visi yang jelas, sebutnya. “Jadi itu yang juga harus semestinya dibahas dalam proses menuju pemilihan yang akan dilakukan di sidang paripurna MPR,” ungkap Titi.
4. Kreator konten sekaligus aktivis muda Virdian Aurellio mengungkapkan pandangannya soal kriteria wapres pengganti Gibran. “Hari ini kami generasi muda inginkan bukan wakil presiden yang paling dekat dengan presiden secara loyalty, tapi paling dekat dengan kepentingan rakyat dan bisa membawa itu ke hadapan presiden,” ujar Virdian dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (18/11).
Virdian awalnya menyinggung terkait kekecewaan generasi muda terhadap perbincangan di tingkat elite politik. Khususnya bagaimana para elite politik tersebut langsung menunjuk nama kandidat yang mereka dukung. Menurutnya, justru ada sejumlah topik yang lebih penting untuk didiskusikan dalam proses pemilihan wapres.
“Jadi seharusnya tidak nama yang dibicarakan paling awal. Seharusnya kita bicara soal nilai, kita bicara soal indikator, kita bicara soal kriteria,” terangnya. Virdian lalu menguraikan sejumlah kriteria wapres yang menurutnya diinginkan generasi muda. Seluruh kriteria yang ia berikan menekankan adalah sosok wapres yang paling dekat dengan kepentingan rakyat, bukan presiden.
“Kami inginkan wapres yang berani secara terang-terangan karena dia punya kemampuan teknokratis yang baik, dia punya kemampuan komunikasi dan juga kemampuan politik yang baik, membawa nilai baru kepada presiden,” kata Virdian.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan, Wapres pengganti Gibran tidak jadi ‘matahari kembar’ bagi Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan, Golkar salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bila wapres baru tidak berpotensi membelot dari Prabowo ke depannya. “Jangan sampai orang ini orang yang berpotensi bisa mengkhianati Pak Prabowo atau bahkan menjadi rivalnya. Jangan ada dua matahari. Makanya saya bilang dwitunggal,” kata Doli dalam Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11) malam.
Doli mengingatkan sosok wapres baru itu harus dapat membersamai Prabowo dalam mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini. Doli mengatakan di tengah kondisi yang tak menentu hari ini, permasalahan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks. “Jangan sampai itu nanti akan mengganggu,” ucap dia yang juga anggota Komisi II DPR tersebut.
5. Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan, dua nama cawapres usulan Presiden Prabowo Subianto akan diserahkan ke MPR pada 25 November 2026 mendatang. Namun Juri tidak bisa memastikan apakah Prabowo yang akan menyerahkan langsung dua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka ke Gedung MPR, Senayan, Jakarta. “Kan sudah dijadwalkan oleh MPR. Tanggal 25 kan. 14 hari sebelum paripurna,” ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
“Kita lihat nanti apakah Pak Prabowo yang datang langsung ke MPR,” imbuhnya. Juri enggan berbicara banyak saat ditanya soal kabar yang menyebut cawapres tersebut berasal dari Partai Gerindra. “Belum, bocor kok bocoran. Sudah ada (nama Wapresnya), di Lauhul Mahfudz,” ujar Juri sambil tertawa.
Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, MPR telah menyepakati tenggat waktu atau deadline bagi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden, pada 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujarnya usai rapat gabungan MPR di hedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11) lalu. Ditegaskan, ragab MPR juga menyepakati sidang paripurna dengan agenda pemilihan dan pelantikan wakil presiden akan dilaksanakan pada 9 Desember 2026.
6. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian. Yusril juga beberkan kasus dugaan penyadapan berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, yang akan didalami melalui gelar perkara oleh penyidik Polri, Kamis (19/11) hari ini.
Menurut Yusril, perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung. “Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11).
Yusril jelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
7. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu disidang etik menyusul status dirinya sebagai tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, namun ada peraturan yang harus disiapkan agar sidang terhadap Jenderal Sigit bisa digelar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Iya benar,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Iya benar,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).
Perpol tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra. Sementara, Suyudi menetapkan Perpol tersebut pada hari serupa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah.
Johnny menerangkan, salah satu pertimbangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian teranyar adalah untuk mengatur pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” katanya seraya menambahkan, Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan, Bareskrim Polri belum tetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. “Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Suyudi mengatakan, penyidikan dalam perkara ini meliputi pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi. “Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan dugaan perbuatan makar oleh Listyo Sigit Prabowo cs yang juga tersangka kasus penyadapan ilegal, telah naik ke tahap penyidikan. Isir mengatakan, Bareskrim telah membentuk tim khusus atas perintah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas soal ini. “Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, kemarin.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan lakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan pada Kamis (19/11). “Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).
Susatyo mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga akan melibatkan sejumlah ahli dalam gelar perkara untuk mengonstruksi kasus dugaan makar tersebut. “Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujar Susatyo.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sejumlah rumah yang jadi posko kasus dugaan makar lewat penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto. Tindakan ini menambah daftar penggeledahan yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri di rumah atau posko milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
“Kemarin. Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian dari pada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri pada Rabu (18/11). Namun, Susatyo tidak merinci lokasi sejumlah posko selain wilayah Cipete tersebut. Ia menjanjikan bakal disampaikan lebih lanjut dalam jumpa pers mendatang. “Jadi ada beberapa posko, tentunya untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya, ya. Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” ujar Susatyo.
8. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kembali digugat ke MK. Kali ini spesifik terkait Pasal 169 huruf q yang memberikan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau pernah/sedang terpilih dalam pemilu, termasuk pilkada. Dalam petitumnya, pemohon dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026 bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub ini meminta MK mengubah pasal tersebut agar memuat syarat usia minimal capres dan cawapres 19 tahun dengan kriteria cakap, jujur, dan mampu menyampaikan sebuah gagasan, dan cerdas.
“Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” dalil pemohon dalam berkas perkara, dikutip dari laman MK, Rabu (18/11). Batas usia ini dinilai bertentangan dengan dua pasal dalam konstitusi, yakni Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Juga Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.
9. Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, tidak ada keputusan dari pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) di hutan kota kawasan Universitas Indonesia (UI). “Semua yang hari ini lagi marah-marah, seolah-olah Hutan Kota UI akan dibangun Sekolah Rakyat, perlu saya sampaikan, bahwa tidak ada keputusan membangun Sekolah Rakyat di hutan kota,” kata Muhaimin, dalam keterangan video, Rabu (18/11). Ia memahami, kabar pembangunan Sekolah Rakyat di lahan hutan kota Kawasan UI tersebut memicu perdebatan dan kemarahan publik. Muhaimin sudah berkoordinasi dengan para pihak untuk memastikan, Sekolah Rakyat tidak dibangun di Hutan Kota UI.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkejut setelah mengetahui kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemprov DKI Jakarta justru telah mengusulkan dua lokasi lain kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk pembangunan sekolah tersebut. “Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Dan ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Saya juga kaget,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Saat bertemu Mensos, Pramono mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat yakni di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Menurut dia, kedua lokasi yang memiliki luas sekitar dua hektare tersebut disiapkan untuk mengakomodasi penambahan kuota Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dijadikan kebun raya, bukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta ingin mempertahankan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH). “Saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” ucap Pramono.
Kata dia, Pemprov DKI Jakarta bersedia mengambil alih pengelolaan Hutan Kota UI apabila pihak UI tidak sanggup mengelolanya. Menurut Pramono, pengelolaan hutan kota oleh perguruan tinggi bisa menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, Pemprov DKI siap mengelola kawasan tersebut menggunakan anggaran daerah. “Saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar,” kata dia.
Isu pemanfaatan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan ini bermula ketika Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Balai Kota Jakarta untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (16/11). Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan pihak UI bersedia menyediakan lahan seluas 8 hektare yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan bagian dari Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul. Namun, pemanfaatan lahan tersebut masih membutuhkan proses administrasi, termasuk penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak UI. “Nanti kita ke sana mengecek tempatnya. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ujarnya.
10. Pasca Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wapres usai MA menyatakan Suket penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, riwayat pendidikan anggota DPR menjadi sorotan. Sebuah petisi yang mendesak ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik muncul di laman Change.org. Petisi tersebut meminta dokumen pendidikan para wakil rakyat itu diverifikasi untuk memastikan keabsahannya.
Petisi tersebut dibuat seorang warganet bernama Farida Octavia, pada Kamis (12/11). Farida menyampaikan petisi itu kepada Pimpinan DPR RI, KPU, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. “Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota DPR RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” bunyi latar belakang petisi tersebut yang dikutip dari laman change.org, Selasa (17/11).
Menurut pembuat petisi, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial. Karena itu, masyarakat berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan ijazah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang mendesak ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR dibuka ke publik. Dasco mengatakan, informasi mengenai anggota DPR sudah tersedia dan dapat diakses melalui KPU. “Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU dan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, di Gedung DPR, kemarin. Menurut Dasco, masyarakat dapat memeriksa data yang berkaitan dengan riwayat para anggota DPR sebelum mereka terpilih sebagai wakil rakyat.
Komisioner KPU Idham Holik memastikan, setiap aleg yang ikut Pemilu 2024 telah memenuhi syarat minimal pendidikan. Hal itu disampaikannya merespons petisi yang meminta KPU, DPR, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membuka ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR. “Semua caleg yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham Holik.
11. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pimpin raker pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di ruan rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal dan Sari Yuliati. Raker tersebut dihadiri 32 dari 46 anggota Komisi III DPR dari 8 fraksi. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga hadir sementara dari pemerintah diwakili Wamensesneg Bambang Eko dan Wamenkum Eddy OS Hiariej.
“Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR dalam rangka pembicaraan tingkat satu, pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada siang ini,” ujar Dasco saat membuka rapat.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan kewenangan KPK tidak disebut dalam draf RUU Perampasan Aset yang akan disahkan DPR hari ini. “Saya melihat yang paling problematik adalah KPK tidak disebut sama sekali dalam RUU ini,” kata Zaenur , Kamis (19/11). Zaenur mengatakan, perampasan aset dalam RUU tersebut dilakukan oleh jaksa.
Ia mempertanyakan bagaimana lembaga antirasuah akan melakukan perampasan aset menggunakan RUU tersebut. “Bagaimana kalau perkara awal mulanya di KPK misalnya, berarti dia harus menyerahkan ke kejaksaan. Itu menunjukkan RUU ini tidak serius. Bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya. Sehingga kalau KPK tidak disebut kewenangannya, saya lihat berarti KPK tidak berwenang dong,” ujarnya.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan, RUU Perampasan Aset yang akan disahkan DPR tidak mengatur soal harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau unexplained wealth. “Dari sisi substansi, saya melihat ada banyak sekali kelemahan. Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas,” kata Zaenur, Kamis (19/11).
Zaenur mengatakan, unexplained wealth adalah satu satu aturan yang paling didorong publik diatur dalam RUU Perampasan Aset. Namun, ketentuan tersebut tidak dicantumkan DPR dan pemerintah dalam draf RUU yang diterimanya dari para jurnalis. “Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk pemerintah, oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang,” ujarnya.
12. Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah meminta publik mencermati penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara yang tengah menjeratnya. Febrie mengeklaim, penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kriminalisasi yang berkaitan dengan berbagai langkah penindakan hukum selama dirinya menjabat sebagai Jampidsus.
“Jadi kan seperti yang saya sampaikan sejak awal. Ketika saya ditetapkan tersangka, ini tolong dicermati sebagai tindakan kriminalisasi,” kata Febrie dalam jeda persidangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Ia menduga, perkara yang menjeratnya tidak terlepas dari berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan.
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku hanya menjadi penonton dalam proses persidangan perkara yang menjerat dirinya. Febrie mengaku tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut dia, dari 23 saksi yang telah diperiksa, belum ada yang mengungkap adanya aliran uang kepadanya. “Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi,” kata Febrie.
Pernyataan itu disampaikan Febrie saat jeda persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Febrie menilai, penetapan dirinya sebagai tersangka patut dicermati. Dia menduga perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi.
Febrie menduga, penetapan dirinya sebagai tersangka berkaitan dengan berbagai langkah penindakan yang dilakukan Kejaksaan selama dirinya menjabat Jampidsus. Dia menegaskan, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara serta berpihak kepada masyarakat. “Selama saya pimpin sebagai Jampidsus, langkah-langkah kita pro-rakyat. Sebagaimana perintah. Dan ini sudah kita laksanakan,” kata dia.
Febrie menyinggung sejumlah pihak yang namanya muncul dalam persidangan, termasuk Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho dan persoalan saham PT Cahaya Baja Sukses (CBS). Dia menyebut ada sejumlah orang yang dimintai uang dalam perkara tersebut. Febrie berharap proses hukum yang berjalan dapat berlangsung secara adil. Dia meminta publik menunggu hingga seluruh fakta terungkap dalam persidangan.
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menduga dirinya telah menjadi sasaran penguntitan sejak 2024, saat disinggung soal korban penyadapan di lingkungan Kejaksaan. Dia lantas mengingat peristiwa Cipete ketika tim pengamanannya menangkap seorang anggota Detasemen Khusus (Densus) saat Kejaksaan tengah menjalankan tugas.
“Ya, kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu,” kata Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Menurut Febrie, peristiwa tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa dirinya dan pihak Kejaksaan telah diikuti sejak 2024.
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyayangkan aparat yang seharusnya bekerja sama dalam memberantas korupsi justru melakukan penyadapan terhadap pihak Kejaksaan. “Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu,” kata Febrie disela-sela jeda persidangan kasus dugaan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11).
13. Divisi Propam Polri jatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kombes Pol Handik Zusen. Vonis pemecatan itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan. ‘’Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan khusus selama 29 hari yang telah dijalani, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” bunyi keterangan Divisi Propam Polri yang dikutip dari akun Instagram-nya, Rabu (18/11).
Kombes Pol Handik Zusen dijatuhkan sanksi itu karena melakukan dua pelanggaran terkait dugaan kekerasan terhadap sesama anggota Polri. “Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau,” tulis Divisi Propam Polri.
14. Bareskrim Polri tangkap Muzammil alias Semil, seorang buron yang sehari-hari menjadi bandar narkoba jaringan Malaysia, Madura, Surabaya, dan Kalimantan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian mengatakan, penangkapan ini merupakan kerja sama pihaknya dengan Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Operasi gabungan penindakan dan penangkapan bandar narkoba jaringan internasional Indonesia, Malaysia, Madura, Surabaya, dan Kalimantan atas nama DPO tersangka M alias S,” kata Kristian dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (18/11). Penangkapan Muzammil bermula ketika tim gabungan menangkap FA alias F dan J alias E pada 6 November 2026.
Bandar narkoba Muzammil alias Semil menyamarkan uang hasil penjualan narkoba melalui perusahaan yang bergerak di bidang jual beli besi, CV AJ yang berlokasi di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Melalui bisnis tersebut, Muzammil menyamarkan aliran uang hasil kejahatan narkoba dengan nilai perputaran mencapai Rp 2,9 triliun.
“Berdasarkan laporan hasil analisa PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018-2024 adalah sebesar Rp 2,9 triliun,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (18/11).
15. BGN perkuat tata kelola MBG dengan menggelar apel rutin harian SPPG di seluruh Indonesia dalam era MBG 2.0. Jubir BGN Tysa Novenny menuturkan, apel rutin dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dengan melibatkan pejabat BGN di tingkat pusat serta perwakilan dari seluruh SPPG di Indonesia. “Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing. PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian,” ujar Tysa dalam keterangan pers, Kamis (19/11). Melalui apel harian, BGN memastikan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG berjalan optimal.
BGN tegaskan, proses administrasi pembukaan SPPG atau dapur MBG tidak dipungut biaya. “Perlu kami tegaskan, seluruh proses pelayanan dan administrasi di BGN dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas biaya,” kata Tysa Novenny. Ia mengingatkan mitra maupun calon mita SPPG berhati-hati terhadap pihak yang meminta imbalan uang dengan alasan mempercepat proses pembukaan dapur MBG. (Harjono PS)
