Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (net)
Isu menarik pagi ini, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11). ICW laporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke MKD DPR. Alasannya, DPR mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU Perampasan Aset . Selain itu, DPR tidak memasukkan soal peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam UU tersebut sehingga para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya tidak bisa dijerat.
Isu lainnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik, kekuasaan memiliki daya tarik besar yang dapat menguji konsistensi, keteguhan, dan integritas seorang pemimpin. Menurutnya, banyak pemimpin yang gagal karena terjebak ambisi kekuasaan. Menteri LH/BPLH, Moh Jumhur Hidayat menyurati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait permintaan agar bagian Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten dikeluarkan dari wilayah usaha tambang. Berikut isu selengkapnya.
1. DPR sahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR, Kamis (19/11). Sebelum mengetokkan palu Puan menanyakan, apakah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang, yang langsung dijawab setuju. “Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan disambut tepuk tangan para anggota Dewan.
Puan mengatakan, pengesahan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan hal mendesak setelah beleid tersebut dibahas selama 18 tahun. “Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ungkap Puan dalam keterangan tertulis. Puan berharap, beleid itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. ICW mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI. “Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR terkait dengan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim di gedung DPR, Kamis (19/11). Ibrahim mengatakan, DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, hingga pengesahan dilakukan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU tersebut.
ICW menilai ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) mestinya diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan. “Yang sebenarnya harus masuk dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” kata Ibrahim. Dengan tidak adanya ketentuan tersebut dalam UU Prampasan Aset, para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya tidak bisa dijerat. Ibrahim menambahkan, DPR mengabaikan permintaan KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian dari undang-undang tersebut.
3. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap alasan DPR tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam UU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah DPR menyerap aspirasi para akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek HAM. “Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Kamis (19/11). Ia mengatakan, DPR telah mempelajari penerapan ketentuan tersebut di sejumlah negara.
Habib mengatakan, Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru saja disahkan DPR, mengatur pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Habib menuturkan, badan pengelola perampasan aset perlu dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan.
Menurut Habib, pemisahan itu diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan untuk merampas aset sebanyak-banyaknya karena sekaligus bertanggung jawab mengelolanya. “Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, harta bandar judi online (judol) juga bisa disita dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan tersebut. Dasco menekankan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi saja, melainkan juga pidana yang merugikan rakyat.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, juga ada tindak pidana lain yang sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco, di Gedung DPR, Kamis (19/11). “Ya (termasuk rekening dormant). Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Moh Rano Alfath mengungkapkan, pemulihan kerugian korban jadi salah satu substansi penting yang diatur dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. “Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” kata Rano, Kamis (19/11).
Ia mengatakan, masuknya pengaturan pengembalian aset kepada korban menjadi solusi persoalan yang berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang merugikan banyak orang. Selama ini, masyarakat yang menjadi korban kerap harus menempuh jalan panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum. ‘’Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi uangnya dikembalikan untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” ujar dia.
4. Banyak hal penting yang disorot mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11).
Megawati mengingatkan, kekuasaan memiliki daya tarik besar yang dapat menguji konsistensi, keteguhan, dan integritas seorang pemimpin. Menurut dia, tidak sedikit pemimpin yang gagal karena terjebak dalam ambisi kekuasaan. “Setiap pemimpin selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya, terlebih ketika sedang memegang kekuasaan,” kata Megawati.
Mega menuturkan, orang yang memiliki kekuasaan akan memiliki kehidupan yang enak. “Kekuasaan itu enak loh. Minta mau naik mobil baru bilang ‘Mobil ada enggak ya?’ Enggak gitu. ‘Tolong siapkan mobil’, sudah tinggal jalan. Loh, coba. Bayangkan hanya gitu, itu baru yang kecil-kecil gitu loh,” lanjutnya.
Megawati mengkritik soal merajalelanya korupsi di saat rakyat yang hidupnya miskin. Menurut Megawati, kondisi masyarakat Indonesia yang miskin hanya sebatas perbincangan di mulut saja, padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuan.
Megawati juga menyoroti kasus penyadapanterhadap Presiden Prabowo yang dilakukan sejumlah jenderal polisi. Ia heran dengan situasi di Kepolisian yang berani melakukan penyadapan ilegal. Padahal saat menjabat presiden, sudah bersusah payah memisahkan Polri dari TNI. “Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan endak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, loh kok beraninya coba menyadap?” kritik Megawati. Megawati juga mengkritik pejabat yang hanya mencari kekuasaan. “Ini kah baktimu kepada negaramu? Hanya untuk mencari kekuasaan,” ujar Megawati.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengaku pernah ditawari masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi ia menolak tawaran tersebut. “Ini pasti sudah pada pusing dah. Gimana ya? Heh, ini kalau Ibu Mega mesti ditangkap ya. Saya sih diam saja. Mau makan? Enggak. Mau dikasih masuk ke pemerintahan? Saya bilang terima kasih. Saya di luar saja,” ucap Megawati. Dalam momen ini, Megawati menyebut, banyak oknum polisi saat ini yang membohongi rakyat. Dia menegaskan tidak takut mengatakan hal ini.
Sebagai anak Proklamator, Megawati merasa ada yang salah dengan Indonesia saat ini. “Enggak benar lagi Republik Indonesia ini. Secara subjektif sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan republik yang kita cintai ini? Jawab! Setuju apa tidak? Mana berani,” ujar Megawati seraya berkelakar, dirinya bisa ditangkap karena mengatakan hal tersebut.
Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri juga menyoroti buzzer. Ia mengusulkan, sebagai lembaga legislatif, DPR membuat aturan untuk menertibkan buzzer. “Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer,” kata Megawati. “Di sini ada wartawan, kalau kamu mau masukkan saya ke dalam wartamu, awas lho ya. Kamu bukan buzzer,” ujarnya bercanda.
Dalam orasinya Megawati menolak tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. “Ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode banyak yang menghubungi maupun bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak,” ujar Megawati. Ia jelaskan, penolakan itu mengacu pada komitmen agar UUD 1945 tidak diamendemen lagi. Ia pun menyatakan persoalan tersebut bukan wilayahnya. “Jadi bukan ranah saya,” ujarnya.
5. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat menyurati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait permintaan agar bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten dikeluarkan dari wilayah usaha tambang. “Permintaan ini sudah disampaikan agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi,” tegas Jumhur dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).
Jumhur mengatakan, permintaan agar TNUK dikeluarkan dari wilayah usaha tambang bertujuan untuk melindungi habitat alami terakhir, Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut. “Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Jumhur.
6. Menhut Raja Juli Antoni mengungkap gagasan translokasi atau pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke habitat lain bukan berasal dari Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, wacana mencari habitat kedua atau second habitat badak Jawa merupakan gagasan yang telah lama dikaji para ilmuwan. “Ada informasi yang misleading ya, seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo, itu seolah-olah idenya Pak Hasyim. Bukan. Ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 1980, 2015,” jelas Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (19/11). Ia menjelaskan, gagasan membangun habitat kedua muncul dari kekhawatiran para ilmuwan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup badak Jawa.
Menhut menegaskan, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, tetap menjadi habitat utama dari satwa badak Jawa. Pemerintah terus memperkuat kondisi habitat asli dari satwa yang berstatus terancam kritis tersebut. “Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama ya. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik,” ujar Raja Juli.
Menteri mengungkap sejumlah ancaman yang menjadi alasan pemerintah dan para ilmuwan mengkaji pembangunan habitat kedua bagi Badak Jawa di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Ancaman tersebut mulai dari bencana vulkanologi, tsunami, hingga risiko perkawinan sedarah atau inbreeding akibat populasi Badak Jawa yang hanya berada di satu kawasan habitat. “Karena ancaman bencana, ya, vulkanologi, tsunami, ada potensi juga kemudian wabah, penyakit, karena kalau habitatnya terbatas, akan mengakibatkan juga over population, karena memang terbatas, termasuk inbreeding, kawin sesama satu keturunan,” kata mantan Sekjen PSI ini.
7. Dittipidum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara internal kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (19/11). “Hari ini secara internal, kami melaksanakan gelar,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, di Mabes Polri, Jumat (20/11). Susatyo mengatakan, gelar perkara ini dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Disebutkan dalam gelar perkara tersebut, penyidik melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Itwasum Polri, dan Kompolnas. Pada pelaksanaannya, penyidik memfokuskan kepada tiga hal, yakni pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan dugaan makar.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, pembuktian dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak sederhana. “Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tidaklah sederhana,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11). Susatyo menjelaskan, penyidik harus membuktikan tiga hal, yakni adanya pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan makar.
Ketiga hal tersebut menjadi fokus penyidik dalam mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. “Karena ini adalah kejahatan serius,” ujar Susatyo. Untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, penyidik melakukan gelar perkara secara internal pada Kamis (19/11) ini. Polri juga mengundang Kompolnas untuk mengawasi proses tersebut agar penanganan perkara tidak dipengaruhi subjektivitas penyidikan.
Susatyo menegaskan, pihaknya telah memeriksa 59 saksi kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Sejak LP terbit 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata dia. Penyidik juga menggeledah sejumlah tempat untuk mengumpulkan barang bukti. Bahkan, hingga Kamis dini hari, penyidik masih melakukan penggeledahan di sebuah tempat. Ia menambahkan, pihaknya juga telah periksa eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnnya dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan makar.
8. Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara Putes Lekas menggugat Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja) terkait pembukaan lahan. Dilansir dari laman MK, pemohon mengadu ke MK agar masyarakat hukum adat yang membuka lahan dengan pengetahuan turun-temurun dibedakan dari kelompok pembakar hutan dan lahan (Karhutla) yang berlindung di balik dalil “kearifan lokal”.
“Sekarang persoalan yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat,” ujar kuasa hukum pemohon A. Fahrur Rozi dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 420/PUU-XXIV/2026, Kamis (19/11).
9. Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah pernyataan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar NU. “Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah,” kata Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11).
Ipul mempertanyakan pernyataan Fahd itu sebab Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia Muktamar dan juga bukan peserta Muktamar. Ia meminta Fahd tidak membual dan menyebarkan omong kosong. “Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya.
Ipul mempersilakan omongan Fahd itu dibuktikan agar menjadi terang-benderang. “Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum karena merusak nama baik NU,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, politisi Golkar, Fahd Arafiq mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU. “KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
KPK merespons pengakuan politisi Golkar, Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar NU. Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan saat ini KPK masih fokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11). Pokok perkara yang dimaksud adalah dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
Kedua, dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya uang dalam jumlah besar yang ditemukan penyidik saat operasi tangkap tangan (OTT). “Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” katanya.
10. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memuji perkembangan perekonomian Indonesia dalam ajang KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, Kamis (19/11). Putin secara terbuka menyebut Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia maupun dunia. Presiden Putin juga mengungkapkan rencana Rusia untuk menjalin perjanjian dengan Indonesia pada tahun mendatang.
“Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia,” ujar Putin dalam unggahan akun Instagram resmi Seskab Teddy Indra Wijaya pada Kamis (19/11). Menurut Teddy, pernyataan Presiden Putin tersebut mencerminkan semakin pentingnya posisi Indonesia dalam peta perekonomian global, khususnya di kawasan Asia.
11. Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan meminta mantan Menkeu Malaysia tidak meminta ganti rugi ke Indonesia atas kerugian akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Syahganda mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang sudah meminta maaf ke Singapura dan Malaysia secara langsung. “Kita harus melihat bagaimana Bapak Presiden kita sudah meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas asap kemarin. Meskipun kita harus tegaskan lagi bahwa kalau asap berhenti, kita ngirim oksigen,” ujar Syahganda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Syahganda menjelaskan, setelah Prabowo minta maaf, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong langsung mengapresiasi Indonesia.
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan merespons gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah menteri. Syahganda menyampaikan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu gugatan ke MK tersebut. Ia berjanji akan memberi jawaban lanjutan terkait gugatan tersebut. “Digugatnya di MK kan? Nanti kita lihat saja di MK,” ujar Syahganda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
12. JPU tuntut Korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi membayar denda dan uang pengganti dengan total Rp 81,8 triliun. Jaksa meyakini korporasi tersebut bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022. Sidang tuntutan itu digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11). Terdakwa korporasi dalam perkara ini adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Disebutkaan, para terdakwa dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Jaksa mengatakan, jika harta benda para terdakwa, dalam hal ini milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang dibayar.
JPU menilai, perbuatan para terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha secara melawan hukum dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar.
13. Kepala BGN Sudaryono mengumumkan, daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam perluasan jangkauan program MBG Ia menyebut, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan itu perlu segera mendapatkan perhatian. “Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya,” kata Sudaryono saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Jumat (20/11).
Sudaryono menuturkan, belanja bahan baku program MBG tembus Rp 145 triliun dalam setahun. Ia menyebut, MBG harus memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku UMKM. “Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun,” kata dia. (Harjono PS)
