Presien Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal (net)
Isu menarik pagi ini, buntut PHK massal karyawan PT Sritex, Presiden Partai Buruh merangkap Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Tenaga Kerja Yassierli dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, karena keduanya dinilai gagal melindungi karyawan PT Sritex dari PHK massal.
Isu menarik lainnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan mereview total struktur PT Pertamina. Poloitisi Golkar Yasril Ananta Baharuddin meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang penempatan menteri dan wakil menteri di BPI Danantara karena menyalahi dua Undang-Undang. Berikut isu selengkapnya.
1. Sebagai buntut PHK ribuan karyawan PT Sritex, Presiden Partai Buruh merangkap Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Ketenagakerjaan dan wakilnya, karena keduanya gagal melindungi karyawan PT Sritex dari PHK massal.
Seperti diberitakan, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jateng resmi dinyatakan pailit dan ditutup per 1 Maret 2025 kemarin. Tak hanya PT Sritex di Sukoharjo saja, anak perusahaan Sritex Group juga terimbas pailit. Ini tragis sekali, hampir 11 ribu karyawan di-PHK menjelang lebaran, pesangonnya juga belum jelas.
Said mempertanyakan keberadaan dan kinerja Menteri Ketenagakerjaan serta wakilnya yang dinilai lalai dalam menangani masalah PHK di PT Sritex. “Partai Buruh meminta copot itu menaker dan wamenaker. Ngurusin Sritex saja enggak bisa. Apalagi ngurusin pabrik-pabrik di seluruh Indonesia,” tegasnya dalam konperensi pers secara virtual, Minggu (2/3).
Said menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah karyawan yang bergantung hidup di PT Sritex dan anak perusahaannya mencapai 48.000 orang. Angka tersebut belum termasuk perusahaan pemasok bahan baku, penyedia makanan, transportasi, angkutan pekerja, dan pedagang kecil yang juga terdampak.
Said memperkirakan, secara keseluruhan, jumlah pihak yang terdampak akibat penutupan PT Sritex bisa mencapai ratusan ribu orang, yang kehilangan mata pencaharian mereka tepat pada 1 Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Jangan berdalih pailit, itu urusan lain,” ujar Said.
Said Iqbal mengkritik tindakan pimpinan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang mengajak ribuan karyawan yang mengalami PHK untuk menyanyikan lagu “Kenangan Terindah” dari Band Samsons. Peristiwa tersebut terjadi saat perpisahan antara pemilik perusahaan, keluarga Lukminto, dengan ribuan karyawan PT Sritex pada Jumat (28/2) lalu.
“Orang kehilangan pekerjaan kok diajak nyanyi. Kenangan terindah, kenangan terpahit kok terindah,” kata Said, Minggu (2/3). Said menilai, PHK terhadap hampir 11.000 karyawan PT Sritex tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut dia, PHK seharusnya dilakukan melalui mekanisme bipartit, yaitu perundingan antara serikat pekerja dengan pimpinan perusahaan.
Selain itu, bisa juga melalui mekanisme tripartit yang melibatkan mediasi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Sukoharjo. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68 Tahun 2024. “Jangankan memberikan hak-hak buruh. Mekanisme PHK-nya saja melanggar undang-undang atau ilegal,” tambah Said.
Ketum Partai Buruh Said Iqbal menyebut PHK terhadap hampir 11.000 karyawan PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, ilegal. Iqbal kembali menegaskan, PHK karyawan PT Sritex bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 68 Tahun 2024. “Partai Buruh dan KSPI menyatakan, saya ulangi, Partai Buruh dan KSPI menyatakan, PHK karyawan Sritex tersebut ilegal,” kata Said Iqbal, Minggu (2/3).
Said menyerukan, PHK karyawan PT Sritex tidak melalui mekanisme “bipartit” dan “tripartit.” “Di dalam keputusan MK, mekanisme PHK itu dimulai dengan bipartit,” ujar Said. Ia yakin bila mekanisme bipartit dijalankan, pasti ada notulen hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pimpinan perusahaan. ‘’Notulen tersebut harus disetujui seluruh karyawan dan memuat penjelasan mengenai alasan PHK,’’ tegasnya.
2. Ketua Komisi VII DPR Saleh Dauly menagih janji pemerintah yang tempo hari menjamin tidak akan ada PHK. Saleh meminta pemerintah mencari jalan terbaik bagi para karyawan PT Sritex yang di PHK. “Pada saat kami membahas hasil kunspek Komisi VII ke PT Sritex dengan Kemenperin beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian sempat menyampaikan, pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu. Menperin memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada,” ujar Saleh lagi.
Saleh mendesak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) turun tangan menangani penutupan PT Sritex. Menurut dia, diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. “Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK pasti memiliki jalan dan solusi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja PT Sritex sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan, seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung,” kata Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3). “Perusahaan seringkali menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 11.000 karyawan PT Sritex,” tegasnya lagi.
Nihayatul menilai, keputusan PHK menjelang lebaran tidak tepat karena akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Menurut Permenaker, Nomor 6 Tahun 2016, Pasal 7 Ayat 3, disebutkan pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya, tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).
“Oleh karena itu, pekerja yang terkena PHK kemungkinan besar tidak akan menerima THR, kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi dari pemerintah,” kata Nihayatul Wafiroh seraya meminta PT Sritex dapat memastikan PHK dilakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengungkapkan apresiasinya terhadap loyalitas dan dedikasi para karyawan yang telah berkontribusi dalam membangun perusahaan tekstil tersebut. “Kalau dihitung para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966,” kata Iwan di Semarang, Jumat (28/2) lalu. Ia mengungkapkan, akibat kepailitan, sekitar 8.000 karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo kehilangan pekerjaan. “Kami merasa berduka, namun tetap harus memberikan semangat,” tambahnya.
3. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina. Erick akan mereview total struktur PT Pertamina yang diduga korupsi besar-besaran itu. Hal itu ia lakukan setelah kasus dugaan korupsi yang melibatkan subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 dibongkar Kejagung.
“Di Pertamina sendiri tentu kami akan review total, seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan ke depannya,” katanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3). Ia akan lakukan konsolidasi dengan banyak pihak seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk mencari solusi yang tepat. “Kita harus memberikan solusi agar tata kelola minyak mentah bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dijelaskan, pergantian direktur Pertamina Patra Niaga yang tersandung kasus tersebut akan dilakukan selaras dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang biasanya akan digelar bulan Maret. “Jadi pergantian komisaris direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan, kita juga harus menjaga konsistensi dari perusahaan itu masing-masing,” tegas Erick.
Erick juga akan meninjau ulang terkait efektifitas perusahan pelat merah yang bergerak di bidang energi minyak mentah. “Seperti apa kita review. Apakah mungkin satu dua perusahaan kami merger. Supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange perjualan, kita review, tidak apa,” ujarnya.
4. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyoroti fenomena masyarakat yang beralih ke SPBU swasta buntut dugaan korupsi di Pertamina. Sudirman mengatakan, situasi saat ini perlu dipahami sebagai turunnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap Pertamina. “Saya sederhana sekali memahami situasi ini. It is a matter of credibility dari otoritas, otoritas di Pertamina, otoritas di pemerintahan. Saya melihat belakangan ini muncul satu suasana di mana trust itu menurun,” kata Sudirman dalam program Gaspol yang tayang, Sabtu (2/3).
Mantan Menteri ESDM) Sudirman Said menilai, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina merupakan praktik lama yang kembali muncul dengan melibatkan pelaku baru. “Ada seorang teman dari pemerintahan menyebutnya ini modus lama dengan pemain yang baru,” ungkap Sudirman dalam program Gaspol, Sabtu (2/3).
Sudirman mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan celah korupsi di Pertamina. Pertama, sebagai pemegang pasar utama, Pertamina rentan terhadap tindakan korupsi. Kedua, transaksi dengan volume besar di Pertamina menciptakan margin yang signifikan. “Marginnya begitu besar artinya dalam iklim yang serba suap menyuap itu sedang terjadi di mana-mana,” ujanya.
Menurut dia, margin yang besar itu bisa saja dibagi untuk apa saja, mulai orang-orang yang terlibat dalam pengadaan di Pertamina. “Ini bukan tuduhan tapi ini analisis ya,” tegas Sudirman. Ketiga, faktor sikap pemerintah terhadap kasus korupsi ini. Ia yakin kerugian negara yang besar tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ditanyakan sikap Menteri BUMN dan Menteri ESDM bagaimana.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menilai, pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) tidak dilakukan secara tuntas oleh pemerintah. Ia menyebut, pemerintah telah melaporkan rekomendasi tata kelola migas kepada KPK, namun pembenahan yang diperlukan tidak dilanjutkan. “Sebetulnya boleh dikatakan prosesnya tidak tuntas. Pertama, laporan kepada KPK yang sudah jelas gambarannya itu tidak sempat ditindaklanjuti karena cuaca politik keburu berubah,” ujar Sudirman, Minggu (2/3).
Sudirman Said menjelaskan, kemungkinan adanya kesulitan dalam pembenahan mafia migas telah disampaikan kepada Jokowi saat itu. Namun, upaya perbaikan tidak terlaksana setelah terjadi perombakan struktur pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.
5. Jubir PDIP Chiko Hakim mencium ada upaya penggiringan opini yang menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023. Sebab, Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dari 22 November 2019 hingga mundur pada 2 Februari 2024.
“Upaya penggiringan opini untuk menyudutkan PDI Perjuangan memang sedang marak terjadi. Salah satunya melalui kasus tata kelola minyak oleh anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga,” ujar Chico, Minggu (2/3). Kendati demikian, Chico meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang mengaitkan Ahok dengan praktik korupsi di Pertamina. Ia menegaskan, Ahok justru sangat antusias untuk memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung jika keterangannya dibutuhkan.
“Justru Pak Ahok sangat bersemangat untuk hadir apabila memang ada panggilan dari Kejaksaan,” tuturnya. Chico mengkritik kredibilitas, integritas, dan moral pihak-pihak yang menggiring opini negatif terhadap Ahok terkait kasus korupsi di Pertamina. Ia menyatakan partainya menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan penegakan yang tidak tebang pilih, transparan, dan tidak mengada-ada.
6. Tiga SPBU Pertamina di Jakarta mengalami penurunan jumlah pelanggan setelah terbongkarnya skandal korupsi PT Pertamina (Persero). Menurut pengamatan, SPBU 34, Jalan Penjernihan 1, Pejompongan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.30 WIB tampak sepi pengunjung. Tidak seramai biasanya, bahkan tidak kelihatan ada petugas yang berjaga di lokasi tersebut. Cuman, di area pengisian Pertalite, ada sekitar 11 motor yang sedang antre.
Sebaliknya SPBU swasta, salah satunya Shell dapat durian runtuh. Pada Minggu (2/3), Shell kebanjiran pengunjung. Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU Shell di wilayah Jakarta. SPBU Shell di Jalan Dokter Satrio, Jakarta Selatan, pengunjung mengularsejak pukul 17.30 WIB. Tidak hanya mobil, tetapi juga sepeda motor mendominasi pembelian bahan bakar di lokasi tersebut.
Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Shell di Duren Sawit, di sana juga ramai pengunjung hingga mengular. Kendati demikian, antrean panjang tersebut tidak sampai mengganggu arus lalu lintas di jalan.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, pengungakapan kasus dugaan korupsi di Pertamina merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Eddy yakin, langkah cepat yang diambil Kejagung dalam menangani dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun tidak lepas dari arahan langsung Prabowo.
“Saya tidak hanya meyakini, tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3). Eddy mengatakan, tekad Prabowo dalam memberantas korupsi terlihat dari kepeduliannya ketika mendapati para terdakwa kasus korupsi tata niaga timah dijatuhi hukuman ringan yang telah merugikan negara lebih dari Rp 300 triliun.
7. Menteri BUMN Erick Thohir yakin, BPI Danantara dapat memperbaiki kualitas investasi. Erick menuturkan, semula penempatan investasi di BUMN tidak pernah didiskusikan. Tapi dengan adanya undang-undang BUMN yang baru, nantinya semua investasi akan memiliki komite investasi. “(Dulu) Karena saya tidak punya power (komite investasi) itu, ini bukan membela diri ya, saya tidak punya power itu,” ujar Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3).
“Itu (komitmen investasi di Danantara) sebuah langkah yang maju lho. Kalau dulu saya lihat satu-satu,” imbuhnya. Erick menjelaskan, dengan adanya komite investasi, nantinya seluruh usulan investasi atau pengembangan yang menggunakan uang besar, itu ada komitenya. Lebih lanjut, aturan UU BUMN yang baru juga mengatur pengawasan penugasan dan operasional korporasi.
Pemerintah berharap BPI Danantara dapat menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, Danantara dapat menjadi katalis positif untuk pertumbuhan pasar modal. “Harusnya bisa (jadi sentimen positif IHSG), tetapi perlu waktu,” ujarnya.
Erick yang menjabat Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara itu menuturkan, pihaknya tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan membandingkan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund yang tidak baik. “Itu salah besar, nanti kita buktikan saja gitu lho,” imbuhnya.
Erick bilang, penurunan IHSG yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan kebijakan yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. “Presiden AS Donald Trump sedang mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat bullish untuk AS,” jelasnya. Erick menuturkan, AS sudah melakukan strategi untuk tetap dapat jadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. “Tidak disusul China,” tutup dia.
8. Politisi Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin mengkritik keras penempatan menteri dan wakil menteri di BPI Danantara. Menurut Yasril, penempatan mereka (maksudnya, menteri dan wamen di Danantara, red) melanggar dua UU sekaligus, yaitu UU Kementerian Negara dan UU BUMN.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto setidaknya Menteri BUMN Erick Thohir meninjau ulang penempatan tersebut supaya tidak melanggar UU. Langkah itu membuktikan, pemerintah taat asas. Kalau kebijakan keliru ini dibiarkan, dilihat sebelah mata, berarti pemerintah main-main.
‘’Loh, Menteri itu kan regulator sedangkan Dirut BUMN dan jajarannya adalah operator. Masak regulator dan operator jd satu, ini namanya negeri main-main,’’ ujarnya di Jakarta, Senin (3/3) pagi ini.
Menurutnya, rangkap jabatan menteri/wamen di Danantara juga boros anggaran. Sebab, gajinya pun juga akan dobel. ‘’Kasihan juga kalau begitu, apalagi kita nggak tegas dengar jeritan para karyawan Sritek yang di-PHK menjelang lebaran. Pesangonnya juga tak jelas. Nah, ini kan jomplang. Rakyat di akar rumput kehidupannya susah sama sekali, sementara pejabatnya bergaji dobel. Tolonglah ini dipikirkan. Pemimpin harus eling sama rakyat di bawah yang hidupnya makin susah,’’ pinta Yasril.
9. Mantan Presiden SBY mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut SBY, niat dan tujuan peluncuran lembaga tersebut cukup baik, diharapkan dapat memperkuat investasi nasional. Dalam unggahan di akun X @SBYudhoyono pada Minggu (2/3, SBY merespons kecemasan masyarakat terkait lembaga yang bertugas mengelola investasi pemerintah tersebut.
“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis atau long-term strategic investment yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat atau strong economy,” kata SBY.
10. Presiden Prabowo Subianto menghabiskan waktu berbuka puasa bersama putra semata wayangnya, Ragowo Hediprasetyo, yang akrab disapa Didit Prabowo, dan mantan istrinya, Titiek Soeharto, pada Minggu (2/3). Momen spesial ini dibagikan Prabowo melalui akun Instagram resminya, @Prabowo. Dalam unggahan tersebut, Prabowo yang mengenakan kemeja biru tampak duduk berhadapan dengan Titiek, yang didampingi Didit di sampingnya.
Didit mengenakan kaus putih dengan lapisan kemeja biru. Sementara Titiek, yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPR mengenakan baju bermotif, ia tampak menikmati hidangan di depan Prabowo. “Selamat berbuka puasa,” tulis Prabowo dalam keterangan postingan tersebut.
11. KPK mengapresiasi MA yang memperberat vonis kasasi eks Dirut PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Seperti diketahui, Karen Agustiawan merupakan terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina periode 2011-2014.
“KPK mengapresiasi putusan kasasi atas terdakwa GKK alias KA, mantan Direktur Utama Pertamina, dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan LNG di Pertamina, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3).
“Melalui putusan tersebut, KPK berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjadi trigger bagi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pada upaya-upaya pencegahan, agar korupsi tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Kementan. “Amar putusan: Tolak Perbaikan,” sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Jumat (28/2) lalu. Dalam amar putusannya itu, majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yohanes menyatakan menolak kasasi SYL dengan perbaikan menyangkut redaksi pembebanan uang pengganti.
Kuasa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Arman Hanis mengaku belum menerima salinan putusan yang menolak permohonan kasasi kliennya dari Mahkamah Agung (MA). “Terkait putusan kasasi tersebut, kami belum terima salinan putusannya,” kata Arman, Jumat (28/2) lalu pula.
12. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Abdullah, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi teguran kepada Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa, usai anak Kapolda Kalsel, Ghazyendha Aditya Pratama, viral di media sosial yang memamerkan gaya hidup mewah. “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah, itu tindakan yang memalukan,” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3).
Viralnya aksi pamer kemewahan tersebut berawal dari unggahan foto-foto perayaan ulang tahun Kapolda Kalsel yang diunggah di akun media sosial milik Ghazyendha. Perayaan yang berlangsung mewah itu langsung menuai kritik, sindiran, dan hujatan dari netizen.
Selain itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga menjadi sorotan publik, yang terlihat dari berbagai unggahan dirinya yang menunjukkan aktivitas naik jet pribadi, mengenakan barang-barang mewah, dan belanja dengan total mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
Abdullah menegaskan, seorang pejabat polisi seharusnya bisa mengatur keluarganya agar tidak memperlihatkan gaya hidup mewah di ruang publik. “Keluarga pejabat negara tidak pantas membangga-banggakan kekayaan,” tegasnya. Pejabat polisi dan keluarganya harus menunjukkan pola hidup sederhana, terutama di tengah masyarakat yang sedang susah hidupnya. (Harjono PS)
