Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (net)
Isu menarik pagi ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi bisa saja diperiksa kembali dalam kasus pemblokiran situs judi online (judol). Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah menyatakan akan mencermati isu soal mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang diduga menerima aliran dana dari praktik perlindungan situs judi online (judol).
Isu menarik lainnya, mantan Presiden Jokowi belum mau memperlihatkan ijazah aslinya secara terbbuka kepada publik. Ia mengaku sedih jika proses hukum soal tudingan palsu ijazah palsu masuk tahap selanjutnya. Jokowi mengaku kasihan kepada para terlapor. “Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan. Tapi ini kan sudah keterlaluan,” kata Jokowi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri. Berikut isu selengkapnya.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi bisa saja diperiksa kembali dalam kasus pemblokiran situs judi online (judol). “Yang jelas, pernah kita periksa (Budi Arie di Bareskrim). Tentunya, mungkin akan kita konfirmasi ulang kalau memang ada petunjuk (dari hakim),” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di STIK Polri, Jakarta, Selasa (20/5).
Namun, Sigit mengatakan, penyidik masih memantau proses persidangan yang kini berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, jika hakim memberikan petunjuk-petunjuk terkait kasus ini, Budi Arie baru akan kembali dipanggil lagi oleh penyidik. “Ya tentunya, kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk hakim seperti apa,” lanjutnya.
Seperti diberitakan, Bareskrim Polri pernah memeriksa Budi Arie saan masih menjabbat Menkominfo pada Desember 2024. Kini saat Budi menjabat sebagai Menteri Koperasi, namanya kembali mencuat dalam sidang kasus pemblokiran situs judol.
Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah menyatakan akan mencermati isu soal mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang diduga menerima aliran dana dari praktik perlindungan situs judi online (judol). Namun Febrie belum bisa berkomentar lebih jauh terkait isu yang muncul dalam dakwaan kasus pegawai Kemenkominfo melindungi situs judol dari pemblokiran.
“Kita belum ini ya, karena yang nanganin kan bukan kita. Kita cermati ke depan,” jelas Febrie saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (20/5). Febrie enggan menegaskan apakah pihaknya akan langsung melakukan penyelidikan terkait isu aliran dana terkait judol tersebut kepada Budi Arie. “Belum, belum, itu ada penyidik lain yang menangani,” pungkasnya.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara eks pejabat Kemenkominfo terkait kasus pemblokiran situs judi online (judol). “Bahwa yang bersangkutan sebagai saksi mungkin saja akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan,” ujarnya saat ditemui di kantor Kejagung, Jakarta.
Harli mengatakan, kewenangan untuk memanggil para saksi di persidangan ada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jika nanti JPU tidak melakukan pemanggilan terhadap Budi Arie, majelis hakim bisa saja meminta Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut untuk dihadirkan di persidangan. “Kami sebagai penuntut umum yang dibebani pembuktian, ya sebagai pemilik perkara, maka kami membawa ini ke pengadilan,” imbuh Harli.
Mantan Presiden Jokowi enggan berkomentar soal dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam kasus pemblokiran situs judi online (judol). “Enggak, (tanya soal) yang berkaitan dengan ini (ijazah) saja,” ujar Jokowi usai diperiksa Bareskrim Polri, Selasa (20/5).
2. Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi membantah tudingan dirinya menerima 50 persen dari uang hasil perlindungan situs judi online yang diduga dilakukan sejumlah pegawai Kemenkominfo. “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Budi Arie, kemarin.
Ketum Projo ini meminta publik untuk tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru mengenai isu ini. Budi Arie menjelaskan, alokasi 50 persen dari hasil perlindungan situs judi online yang disebutkan dalam dakwaan adalah hasil kongkalikong di antara para terdakwa, dan bukan merupakan inisiatif atau permintaan darinya. “Itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu, apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada,” tegas Budi Arie.
Ia menambahkan, selama menjabat Menkominfo, dirinya justru aktif dalam pemberantasan situs judi online. Budi Arie menyatakan siap untuk diperiksa dan membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik perlindungan situs judi online tersebut.
Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menkop ini membantah telah menerima aliran dana pengamanan situs judi online biar tidak diblokir Kemenkominfo. Ia siap membuktikan dirinya tidak terlibat dalam praktik perlindungan situs judol tersebut. “Tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan,” ujar Budi Arie lagi.
Menurut dia, para terdakwa telah mencatut namanya agar bisa menjalankan perbuatan mereka. Para terdakwa juga tidak menyampaikan secara langsung kepada dirinya soal pembagian jatah 50 persen karena takut langsung diproses hukum. “Intinya, pertama mereka (para tersangka) tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum,” ujar Budi Arie.
Menkop Budi Arie Setiadi membantah narasi yang menyebut dirinya menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online yang dilakukan sejumlah pegawai di Kemenfominfo. “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Budi Arie. . Mantan Menkominfo itu mengatakan, publik mesti jernih melihat narasi jahat ini agar tidak terjebak di dalam pemahaman yang salah.
3. Presiden Prabowo Subianto akan melawan segala bentuk korupsi yang ada di Indonesia. “Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini, tanpa pandang bulu,” tegasnya saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta. Prabowo mengatakan , dirinya ingin meninggalkan warisan yang baik pada saat memimpin Indonesia.
Oleh karenanya, ia akan melaksanakan tugas sebaik mungkin, terutama dalam menegakkan keadilan. Ia pun meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak-pihak yang ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi. “Dengan waktu yang singkat, kita buktikan,” pungkas Prabowo dengan nada tegas.
Presiden Prabowo Subianto mengaku telah berhasil menyelamatkan uang ratusan triliun selama enam bulan memimpin Indonesia. “Dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kesekian kali saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya, saya sudah buktikan,” kata Prabowo.
Ia mengungkapkan, hampir setiap hari aparat penegak hukum membongkar praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. Namun, upaya penegakkan hukum ini bukan tanpa tantangan. Prabowo tahu ada penegak hukum yang mendapatkan ancaman ketika menjalankan tugas. “Saya tahu, ada penegak hukum yang diancam, rumahnya didatangi, mobilnya diikuti, rumahnya difoto. Kita paham itu,” ujarnya. Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan mundur sedikit pun dalam melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. “Saya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” ujarnya.
4. Mantan Presiden Jokowi mengaku sedih jika proses hukum soal tudingan palsu ijazah palsu masuk tahap selanjutnya. Jokowi mengaku kasihan kepada para terlapor. “Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan. Tapi ini kan sudah keterlaluan,” kata Jokowi usai dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (20/5).
Menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik. “Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum,” imbuhnya.
Saat ditanya soal ijazahnya yang tak kunjung ditunjukkan ke publik, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. “He-he-he…. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim,” ujar Jokowi.
Seperti diberitakan, Dittipdium Bareksrim Polri memanggil kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu. “Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim,” kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.
Mantan Presiden Jokowi telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5). Ia diperiksa sekitar 1 jam. Ia dan rombongan pengacaranya tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 09.42 WIB dan keluar dari lobi Bareskrim Polri sekitar pukul 10.47 WIB. “Pagi hari ini saya mendapat undangan dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu,” ujar Jokowi di lobi Bareskrim.
Saat keluar, Jokowi terlihat membawa satu buah buku hitam berukuran A4. Pada buku ini terlihat logo Universitas Gadjah Mada dengan nama “Ir Joko Widodo”. “Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan kepada Bareskrim dan sudah saya ambil,” kata Jokowi lagi.
Meski ijazah yang disebut asli ini sudah di tangan, Jokowi masih enggan untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik. Jokowi mengatakan, ijazah ini akan ditunjukkannya nanti saat dibutuhkan di persidangan. “Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim,” lanjut Jokowi. Pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan, ijazah-ijazah Jokowi ini sempat dibuka di hadapan penyidik.
5. KPK menggeledah kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (20/5). Penggeledahan tersebut terkait kasus suap atau gratifikasi tenaga kerja asing (TKA). “Benar. (Perkara) suap dan/atau gratifikasi terkait TKA,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan kabar soal penggeledahan kantor Kemenaker. “Benar, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Kemenaker,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu ruangan di kantor Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Selasa (20/5). “Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Selasa. Fitroh mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait kasus suap atau gratifikasi terkait tenaga kerja asing (TKA). “Suap dan atau gratifikasi terkait TKA,” ujarnya.
Usai penggeledahan, para penyidik KPK membawa beberapa tas ransel berwarna hitam dan abu-abu, kemudian langsung masuk ke mobil hitam. Mereka dikawal polisi meninggalkan Gedung Kemenaker menggunakan tiga unit mobil warna hitam.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara tersebut. “Sudah (tersangka), 7 apa 8 (orangnya) ya,” kata Fitroh kepada wartawan, Selasa (20/5). Yang menarik, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengaku tidak tahu penggeledahan kantor Kemenaker. “Kata siapa? Enggak ada kok. Penggeledahan di mana? Saya enggak tahu malah. Enggak tahu,” ujar Indah di Kantor Kemenaker, Selasa (21/5) sore. “Enggak dengar saya. Saya seharian di kantor. Dari kemarin saya seharian di kantor. Tidak ada. Mungkin kalau datang, bukan penggeledahan. Rapat. Mungkin dengan unit mana,” tambahnya.
6. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menceriterakan kejadian tak biasa saat menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Febrie mengatakan, tim penyidik nyaris pingsan saat menemukan tumpukan uang tunai senilai sekitar Rp 920 miliar di kediaman Zarof. “Anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai saat itu,” ucap Febrie dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Febrie memastikan tim penyidik bekerja sesuai prosedur untuk menjamin/ keamanan barang bukti, termasuk saat membawa uang dalam jumlah besar tersebut. “Satu ikat uang itu wajib disaksikan oleh keluarganya, ketua RT, dan tidak boleh dihitung kecuali oleh orang bank. Ini supaya clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa,” jelas Febrie.
Febrie menerangkan, penemuan uang tersebut menjadi salah satu bukti awal penting dalam pengembangan kasus suap dan TPPU yang tengah didalami penyidik. Menurut Febrie, Zarof tengah diadili atas perkara permufakatan jahat melakukan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA pada rentang waktu 2023 – 2024. Febrie menekankan, dugaan TPPU yang dikenakan terhadap Zarof tidak hanya terjadi dalam periode tersebut.
7. Menko Polkam Budi Gunawan mengapresiasi langkah cepat dan tegas prajurit TNI AL menggagalkan penyelundupan narkotika seberat 2 ton di perairan Kepulauan Riau. Pemerintah secara resmi telah memusnahkan barang bukti narkotikatersebut pada Selasa (20/5) di Batam. Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penangkapan kapal ikan asing berbendera Thailand, Aungtoetoe 99, oleh Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) pada Rabu (14/5) di perairan Selat Durian, Kabupaten Karimun.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak menolerir kejahatan narkotika. TNI AL telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga perbatasan laut dari ancaman yang membahayakan,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (20/5). Kapal tersebut diketahui membawa 2.061 kilogram narkotika yang terdiri atas kokain dan sabu-sabu.
8. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, Irjen Pol Muhammad Iqbal harus mundur dari Kepolisian atau melepas jabatannya sebagai Sekjen DPD RI. Sebab, kata Ray, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jelas mengatur bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan non kepolisian di luar 11 jabatan yang diperkenankan harus mundur dari Kepolisian.
“Oleh karena itu, pilihan bagi Irjen Iqbal adalah mundur dari kepolisian atau mundur dari jabatannya di DPD dan kembali ke kepolisian,” kata Ray, Selasa (20/5). Ray mengatakan, Kapolri juga harus segera turun tangan membenahi anggotanya yang aktif dan menduduki jabatan sipil di luar 11 instansi atau lembaga negara yang diperkenankan dalam undang-undang.
Seperti diketahui, DPD RI baru saja elantik Irjen Polisi Muhammad Iqbal menjadi Sekretaris Jenderal DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (19/5/2025). Pelantikan ini sesuai dengan Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
9. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap menggodok RUU Transportasi Online. “Dengan berbagai pertimbangan yang terjadi serta masukan dari pihak-pihak terkait termasuk ojol, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana membuat Rancangan Undang-Undang Transportasi Online yang akan segera digulirkan di Komisi V DPR,” kata Dasco dalam keterangannya, Selasa (20/5).
Dasco menyebut keputusan ini diambil setelah DPR melihat dinamika yang terjadi seputar isu transportasi online. Komisi V DPR akan dmengadakan rapat bersama pihak yang mewakili transportasi online. Dia menekankan, Komisi V DPR sudah merencanakan rapat bersama perwakilan transportasi online pada Rabu (21/5).
10. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan, soliditas internal partainya sangat kuat dan berada pada tingkat yang sangat tinggi. “Kalau nilai angka paling tinggi berapa persen (soliditas Golkar)? 100 atau 200? Di atas itu lah kira-kira ya,” ujar Bahlil usai membuka Munas ke-XII SOKSI di Jakarta, Selasa (20/5) malam. Menurut Bahlil, soliditas partai menjadi kunci bagi Golkar untuk terus bertahan dan meraih hasil optimal ke depan. “Enggak ada partai hebat yang bisa survive dan meningkatkan prestasi kerjanya tanpa kesolidan,” kata dia.
Ketua Umum SOKSI, Ahmadi Noor Supit menyatakan menolak tegas wacana Munaslub Partai Golkar. “Para senior SOKSI, senior Golkar, pasti tidak lagi ingin melihat Golkar terbelah. Jadi siapapun yang berdiri dan siapapun yang membuat isu dan intrik untuk ada Munaslub pada Golkar, SOKSI menolak tegas,” tegas Supit di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat pembukaan Munas XII SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5) malam.
Supit menegaskan, pengalaman pahit perpecahan internal tidak boleh terulang lagi di tubuh Golkar. “Pengalaman ketika kita harus terpisah, ketika kita ada dualisme. Itu pengalaman yang paling pahit yang diterima Partai Golkar,” kata Supit.
‘’Partai Golkar sudah lelah terpecah-pecah. SOKSI disebutnya akan berada di garis depan untuk mengutamakan persatuan di Partai Golkar. Enggak ada itu Munaslub Partai Golkar. Kita capek sekali di Partai Golkar karena kita tercerai-berai. Saya kira sudah waktunya, tidak ada lagi kita untuk berpikir untuk bercerai-berai dan SOKSI akan berada di depan untuk menyatukan itu,” ujar Supit.
Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mulai mengelus-elus Sekjen SOKSI Mukhamad Misbakhun menjadi calon Ketua Umum SOKSI periode 2025-2030, menggantikan Achmadi Noor Supit. “Bapak Misbakhun, Ketua Komisi XI (DPR). Kelihatannya Bapak calon ketua umum (SOKSI) ya,” kata Bahlil saat membuka Munas XII SOKSI, Selasa (20/5) malam.
Bahlil menjelaskan mengapa menyebut Misbakhun sebagai calon Ketum SOKSI. Ia berkelakar, karena Misbakhun yang pertama hadir di acara tersebut. “Tadi saya lihat wajahnya Pak Misbakhun saja di situ, jadi saya bilang Pak Misbakhun mungkin salah satu calon, tapi tanya dia saja ya, saya boleh kan menerka-nerka, tapi belum pasti,” imbuh Bahlil.
11. Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta namanya tidak dikait-kaitkan dengan bursa calon Ketua Umum PPP. Gus Ipul menyatakan, dirinya tak memiliki kemampuan untuk memimpin PPP. “Buat saya sendiri, saya terus terang enggak punya apa ya, kemampuan lah untuk memimpin PPP,” ujar Gus Ipul di Gedung DPR, Selasa (20/5). “Saya merasa bahwa banyak yang lebih mampu untuk memimpin PPP gitu, kader internal maupun juga kader eksternal ya yang punya potensi,”ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menolak dicalonkan menjadi Ketua Umum PPP pada Muktamar Agustus 2025. Khofifah mengatakan, saat ini dia menjabat Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat Nahdatul Ulama (NU). Dia juga menjabat salah satu ketua di Pengurus Besar NU. “Saya Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU. Sesuai AD/ART di PBNU, saya dilarang memimpin partai politik,” tegasnya, kemarin. Menurut Khofifah, banyak kader PPP maupun tokoh di luar PPP yang lebih layak untuk memimpin PPP. “Dengan segala hormat, banyak kader-kader PPP yang punya kesempatan untuk bisa memimpin PPP ke depan. Jadi bagus kader-kader kalau diberi kesempatan memimpin PPP ke depan,” kata Khofifah.
12. Gubernur Jakarta Pramono Anung merasa terganggu dengan adanya tiang-tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan kawasan Senayan. Pramono akan menyelesaikan masalah monorel mangkrak itu. Tiang-tiang proyek monorel itu mulai dibangun pada pertengahan dekade 2000an silam, dan tak dilanjutkan hingga kini sehingga disebut sebagai mangkrak atau ‘batu nisan raksasa’.
“Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (20/5). Menurut Pramono, proyek mangkrak itu karena ada kasus hukum antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pihak terkait.
Selain itu, eks Sekretaris Kabinet itu mengatakan pemerintahan sebelumnya tidak mau membereskan masalah tiang-tiang Monorel itu. “Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu,” katanya.
13. Ketua DPR Puan Maharani meminta Menbud Fadli Zon terbuka dalam melakukan upaya penulisan ulang sejarah RI yang ditargetkan rampung Agustus 2025. Puan mengaku DPR akan meminta penjelasan Kemenbud terkait mekanisme, proses hingga segala hal yang berkaitan dengan penulisan ulang sejarah RI. “Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Puan menegaskan Kemenbud tidak boleh menjadikan penulisan ulang sejarah RI sebagai upaya untuk mengaburkan sejarah. Ia mengatakan pemerintah harus mengakomodir segala fakta sejarah Indonesia yang bersifat pahit maupun tidak. “Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah tapi kemudian tidak meluruskan sejarah,” ujarnya.
14. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah angkat suara soal hubungan institusinya dengan Polri menyusul kerja sama Kejaksaan Agung dengan TNI baru-baru ini untuk mengawal Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Indonesia. Febrie membantah jika pengawalan kantor Kejati dan Kejati oleh prajurit TNI disebabkan keretakan hubungan mereka dengan Polri. Menurutnya, hubungan pihaknya dengan Polri saat ini baik-baik saja.
“Hubungan Kejaksaan dan Polri, dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat, dia bertugas. Tempat makan sama dengan sat intel dan seterusnya, dekat hubungannya. Tidak ada masalah,” kata Febrie dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (20/5). Pernyataan itu disampaikan Febrie menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Syarifuddin Sudding. Dia menilai kerja sama Kejagung dengan TNI tak diperlukan karena wewenang itu telah diberikan kepada Polri.
15. Sebanyak 273 pelajar dipulangkan usai menjalani 18 hari pendidikan wajib militer atau program pendidikan karakter Gapura Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Ratusan siswa itu dihadirkan saat Pemprov Jabar memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-117 tahun 2025, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/5).
Beberapa pelajar ditunjuk langsung sebagai petugas upacara peringatan, mulai dari menjadi pasukan pengibar bendera hingga melaksanakan defile bersama 11 pasukan elite TNI/ Polri. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan program ini selain membangun karakter bagi pelajar yang bermasalah, juga sebagai program untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. (Harjono PS)
