Politisi muda dari PSI Ade Armando (net)
Isu menarik hari ini, kader PSI Ade Armando terus mengipas-ngipas atau merayu mantan Presiden Jokowi agar masuk PSI. Ade menganggap Jokowi lebih baik bergabung ke PSI ketimbang menghabiskan hari tua di Solo, Jawa Tengah. Kata dia, lebih baik bergabung ke PSI ketimbang ke Partao Golkar, karena banyak faksi. Ade juga memandang, Jokowi belum waktunya Jokowi pensiun dari dunia politik Indonesia.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengulimatum para pejabat atau pemangku kebijakan yang merasa tidak sanggup menjalankan tugas yang diemban untuk mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan langsung Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).
Isu lain yang tak kalah menarik, nama Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen (Pol) Rudy Heriyanto Adi Nugroho belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menyebut dia pantas menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Setyo Sigit Prabowo. Dan jika itu terjadi, maka akan pecah telor, dalam arti, Rudy satu-satunya Kapolri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisial atau Akpol. Berikut isu selengkapnya.
1. Kader PSI Ade Armando terus merayu mantan Presiden Jokowi agar masuk PSI. Ade menganggap Jokowi lebih baik bergabung ke PSI ketimbang menghabiskan hari tua di Solo, Jawa Tengah. Kata dia, lebih baik bergabung ke PSI ketimbang ke Partao Golkar, karena banyak faksi. Ade juga memandang, Jokowi belum waktunya Jokowi pensiun dari dunia politik Indonesia.
“Makanya menjadi sangat strategis bagi Pak Jokowi, daripada mengisi hari tua di Solo, kalau menurut pandangan saya mendingan berada di PSI,’’ ujarnya dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (31/5).
Ade meyakinkan, PSI bisa menjadi kendaraan politik Jokowi untuk ikut berperan mengurus politik Tanah Air. “Ini ada orang namanya Jokowi dikasih peluang untuk terlibat dan peluangnya apa? PSI. Ada sekarang kesempatan bagi Anda, you can do more (Anda bisa berbuat lebih) buat bangsa ini,” ujar
Ia menuturkan, Jokowi bisa membesarkan sekaligus mengatur PSI seperti keinginannya jika bergabung dan menjadi ketua umum. Pasalnya, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi tak banyak bisa mengambil keputusan sendiri. Sehingga, PSI bakal menjadi opsi terbaik Jokowi karena segala keputusan politik bisa ditentukan sendiri. Ia memastikan Jokowi akan memiliki keleluasaan dan amat diperhitungkan jika masuk PSI.
“PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan. Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain. Tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” kata Ade Armando.
Ade menyebutkan, Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan. Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
2. Presiden Prabowo Subianto mengulimatum para pejabat atau pemangku kebijakan yang merasa tidak sanggup menjalankan tugas yang diemban untuk mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan langsung Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6).
Prabowo menilai salah satu kekurangan yang ia temukan ialah banyaknya elite bangsa yang tidak memiliki mental sebagai wakil atau utusan rakyat. Padahal, mereka memiliki jabatan penting di pemerintahan. “Kekurangan kita, terutama, menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat dan sebagai mandataris rakyat,” jelasnya.
“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” imbuhnya. Ia lantas mengajak seluruh pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk dapat kembali ke nilai-nilai Pancasila.
Prabowo menegaskan tidak akan segan memberhentikan pelaku penyelewengan. “Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara yang melanggar UU yang melanggar UUD akan kita tindak,” tuturnya. “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6) pagi ini. Upacara dimulai sekitar pukul 09.20 WIB, setelah Prabowo tiba di lokasi. Turut hadir dalam upacara tersebut Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua MK Suhartoyo, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
3. Nama Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen (Pol) Rudy Heriyanto Adi Nugroho belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menyebut dia pantas menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Setyo Sigit Prabowo. Dan jika itu terjadi, maka akan pecah telor, dalam arti, Rudy satu-satunya Kapolri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisial atau Akpol.
Inilah profil Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Rudy lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Dia merupakan perwira tinggi Polri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan Sekolah Perwira Polri pada 1993. Saat ini, Rudy menjabat sebagai Sekjen Kementerian KKP. Dia dilantik Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (11/12/23).
Pada Desember 2020, Rudy menjabat sebagai Kapolda Banten. Dia ditunjuk menjadi Kapolda Banten oleh Jenderal Idham Azis yang menjabat sebagai kapolri saat itu. Namun sejak 2023, Rudy mendapat jabatan baru sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural.
Sebelum itu, Rudy menjabat sebagai Kadivkum Polri. Upacara serah terima jabatannya dipimpin Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang kini menjabat Mendagri.
Sebelum menjabat sebagai kadivkum, ia menduduki posisi sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri. Pada 2018, Rudy menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Rudy tercatat pernah mengemban posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, serta Kapolres Cimahi. Rudi juga pernah mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Guru Besar bidang Hukum Universitas Lampung.
4. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengeklaim seluruh kader partainya masih menghendaki Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum. Oleh karena itu, kongres partai yang akan digelar 2025 ini hanya untuk mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2025-2030.
“Selalu saya sampaikan, arus bawah menghendaki Ketua Umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum,” ujar Djarot usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jaksel, Minggu (1/6).
Sementara terkait susunan kepengurusan partai, Djarot menegaskan hal itu menjadi hak prerogatif Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang berlaku. “Diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Jadi tunggu saja,” jelas Djarot. Meski begitu, Djarot belum menjelaskan secara pasti kapan kongres PDI-P akan dilaksanakan.
Saat ditanya soal Sekjen PDIP penganti Hasto Kristiyanto dalam kongres yang akan digelar, Djarot mengatakan pemilihan sekjen adalah hak prerogratif Megawati Soekarnoputri yang diklaim akan kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP dalam kongres mendatang. “Ini menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Karena yang dipilih, sekali lagi, yang dipilih oleh kongres itu hanya ketua umum. Dan ketua umum kemudian menyusun kepengurusan,” tegasnya.
Kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang membacakan ikrar kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jaksel, Minggu (1/6). Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan, sosok Megawati sampai saat ini belum tergantikan.
“Kami tetap solid dan bersepakat mendukung Ibu Megawati menjadi ketua umum,” ujarnya. “Kalau untuk teknis dan waktu penyelenggaraan kongres, kami masih menanti instruksi dari DPP PDI Perjuangan. Tapi, intinya adalah kami siap kapan pun kongres dilaksanakan,” kata Ngesti.
Terkait peringatan Hari Lahir Pancasila, kata Ngesti, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang juga mengadakan sarasehan, pendidikan politik, ziarah ke makam Bung Karno, penanaman pohon buah, serta pemotongan hewan kurban dan dagingnya dibagikan ke Masyarakat, karena pelaksanaanya bersamaan dengan Idul Adha.
5. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Djarot berharap Prabowo selalu berpegang pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru, ya,” kata Djarot di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
Lebih lanjut, Djarot mengatakan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel tak bisa dilakukan jika Palestina belum merdeka. Ia menegaskan, kebijakan luar negeri membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan melanggar UUD 1945 jika Palestina masih terjajah.
“Sehingga kalau kita menjalin hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara setelah negara zionis itu mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ia mengatakan begitu Palestina diakui Israel, maka RI siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Di samping itu saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan pada Rabu (28/5).
“Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” sambungnya.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas merespons sikap pemerintah Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika masih menjajah Palestina. Anwar menegaskan hal itu juga sesuai dengan nilai-nilai Indonesia yang sangat menolak penjajahan karena tidak memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Sikap tegas itu telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
“Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina,” imbuhnya.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya membantah kabar Indonesia terlibat perundingan rahasia dengan Israel dalam rangka “menormalisasi” hubungan dengan Tel Aviv. Hal tersebut disampaikan Yusril merespon pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut perundingan itu berlangsung pada 2024.
Dalam laporannya, perundingan itu disebut sebagai balas budi kepada Israel terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pekan lalu.
6. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti rencana Menbud Fadli Zon yang ingin menghapus istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Ia meminta tidak ada penghapusan sejarah dalam penulisan ulang yang tengah dilakukan Kemenbud. “Apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.
Ia meminta agar Menbud Fadli Zon tidak terburu-buru dalam menulis ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, kehati-hatian tetap diperlukan dan Kemenbud perlu mendengarkan masukan dari semua pihak.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah untuk tidak mengaburkan fakta apapun lewat penulisan ulang sejarah nasional yang sedang dijalankannya. Hal itu disampaikannya usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang. Tetapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” ujar Djarot. Ia berharap proyek penulisan sejarah dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak bisa mengantisipasi adanya fakta atau peristiwa masa lalu apapun yang hendak dihilangkan atau ditutup-tutupi. “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka,” kata Djarot.
Djarot kembali menegaskan, istilah Orde Lama yang dipakai untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno adalah bagian dari sejarah, karena itusebaiknya tidak dihilangkan. “Masa pemerintahan Bung Karno disebut dengan Orde Lama, kan gitu ya. Masa pemerintahan ada Orde Baru, sekarang ini Orde apa? Orde Reformasi. Nanti Orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan,” ujar Djarot merespons rencana pemerintah untuk tidak lagi menggunakan istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah nasional yang kini sedang disusun Fadli Zoin di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
7. Menbbud Fadli Zon merespons sikap PDIP yang menolak rencana penghapusan istilah Orde Lama dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagasnya. “Saya kira itu justru kan karena pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama,” kata Fadli ke awak media usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).
“Itu justru lebih netral, kalau mau ditulis Orde Lama, itu kan justru dari zaman Orde Baru disebut Orde Lama tapi pemerintahan ketika itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama, apa mau disebut Orde Lama?” ujarnya.
Fadli Zon menegaskan tak mempersoalkan penyebutan Orde Lama dan ingin sejarah Indonesia lebih netral. “Karena yang menyebut Orde Lama itu adalah Orde Baru,” imbuhnya.
Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia yang sedang digarap tidak spesifik membahas belasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan, penulisan sejarah ulang bukan berarti menulis segala sesuatu tentang HAM di Indonesia. Hal ini diungkapkan Fadli Zon menanggapi anggota Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara, yang menyebut hanya ada dua peristiwa HAM yang akan dibahas dalam penulisan sejarah ulang bangsa Indonesia.
“Saya saja belum pernah lihat (isi penulisan sejarah ulang). Sejarawan lah yang menulis dan ini bukan menulis tentang sejarah HAM,” kata Fadli di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6). Dia menegaskan, penulisan ulang sejarah akan memiliki beragam aspek.
Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan melakukan uji publik penulisan sejarah ulang bangsa Indonesia pada Juli 2025. “Sejauh ini kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik,” katanya. Fadli mengatakan saat ini proses penulisan terus dikerjakan oleh para ahli dan sejarawan. Penulisan ini dinilai perlu karena sudah 26 tahun sejak terakhir kali sejarah ditulis ulang, yakni pada zaman pemerintahan Presiden Ketiga RI, BJ Habibie.
Dia mengatakan dalam penulisan sejarah ulang ini, 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi telah dilibatkan. Karena keahlian para sejarawan ini sudah terbukti di bidang akademis, Fadli Zon meminta semua pihak tidak perlu khawatir. “Mereka adalah guru besar, doktor, yang memang membidangi sejarah. Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” imbuhnya.
8. Wamensesneg Juri Ardiantoro mengatakan, Prima merupakan partai paling beruntung di dunia saat ini. Sebab, tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
“Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
9. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha mengatakan, WNI yang meninggal dunia karena nekat ke Mekkah lewat gurun saat musim haji adalah warga Jawa Timur. “Dari Jatim,” ujarnyalewat pesan teks, Minggu (1/6). Judha menjelaskan, kematian WNI berinisial SM itu terjadi pada 27 Mei 2025. SM bersama 10 rekannya mencoba masuk wilayah Mekkah tanpa visa haji yang legal sehingga tertangkap petugas saat melakukan razia. Mereka kemudian diarahkan ke Jeddah untuk kembali dan tidak memasuki Mekkah di saat musim haji 2025.
Namun, SM bersama dua rekannya mencoba menyewa taksi dan meminta sopir mengantarkan mereka ke Mekkah lewat gurun. “Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha. SM kemudian meninggal dunia di tengah padang pasir karena dehidrasi, sedangkan dua WNI yang menemani SM harus dirawat di rumah sakit. Mereka ditemukan tak berdaya di tengah padang pasir setelah petugas Arab Saudi melakukan patroli menggunakan drone.
10. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Doel minta kompetisi olahraga badminton diperbanyak lagi di Jakarta, karena badminton merupakan olahraga rakyat. Bang Doel mengusulkan adanya ajang Gubernur Cup untuk mendorong lahirnya atlet-atlet unggul. “Saya berharap ada Gubernur Cup. Artinya, kompetisi harus diperbanyak. Karena bulu tangkis ini kan olahraga rakyat, olahraga favorit, dan olahraga keluarga,” ujar Rano di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (31/5).
Selain bulu tangkis, cabang olahraga lainnya, seperti voli dan tenis meja atau pingpong, juga akan dilibatkan dalam Gubernur Cup. “Keduanya yang lagi naik daun kan voli. Dan punya potensi membesar ini pingpong juga. Jadi, artinya kita sebagai pemerintah daerah tentu harus mendukung,” jelasnya.
11. Para murid dari Sumitro Djojohadikusumo yang dipimpin Wamen Perumahan Fahri Hamzah menggelar soft launching untuk Sumitro Institute. Gelaran peluncuran awal itu dilaksanakan di Taman Sriwedari, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/6). Fahri Hamzah yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengatakan, Sumitro Institute adalah langkah para murid Sumitro untuk menghidupkan kembali pemikiran Dekan Pertama FEUI itu.
“Jadi ini kan perhimpunan atau perkumpulan dari murid-murid Pak Mitro. Sebab Pak Mitro adalah dekan Fakultas Ekonomi pertama dan beliau pendiri. Dan beliau adalah Begawan Ekonomi Indonesia,” ucapnya. “Disebut Begawan karena beliau tidak saja ekonom, tapi juga tokoh pergerakan, pejuang ekonomi dan lebih-lebih lagi beliau ingin dikenal sebagai guru,” katanya lagi.
12. MenPAN-RB Rini Widyantini mengingatkan benang merah antara nilai Pancasila, reformasi birokrasi, dan core values ASN BerAKHLAK. Rini yang saat ini memimpin jalannya reformasi birokrasi, kerap menggaungkan tagline Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat. “Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih puas dengan pelayanan publik,” ujarnya, Minggu (1/6).
Disebutkan, untuk menciptakan pemerintahan yang semakin baik, setiap ASN diwajibkan untuk memegang nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK. Bagi Rini, BerAKHLAK merupakan refleksi dari semangat Pancasila itu sendiri. “Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, yang sejalan dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK,” ujar Menteri Rini.
13. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengajak seluruh kader partainya menjadi Pancasilais sejati yang siap turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Mari kita semua kader-kader PDI Perjuangan menjadi kader-kader pelopor untuk menjadi seorang Pancasilais sejati. Bukan hanya dari sisi ucapan, tapi lebih dari itu, dari sisi tindakan dan perilaku kita,’’ saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80, yang digelar di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
‘’Kita tunjukkan bahwa kita ini kader PDI Perjuangan yang siap turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaan,” tandasnya.
Dalam amanatnya, Djarot menekankan, Pancasila bukan sekadar jargon atau kata-kata yang dipidatokan, melainkan nilai-nilai hidup yang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata oleh setiap kader partai.(Harjono PS)
