Mantan Presiden SBY dalam pidato ilmiah pada Dies Natalis ke-65 ITS Surabaya (net)
Isu menarik pagi ini, Mantan Presiden SBY mengingatkan, dunia berada dalam kondisi berbahaya dan berpotensi menuju Perang Dunia III. SBY juga mewanti-wanti, bumi tengah berada di ambang kehancuran akibat keserakahan manusia dan krisis iklim yang semakin parah. SBY meminta dunia, terutama Indonesia, stop mengeksploitasi bumi secara serakah. Hal itu disampaikan SBY dalam orasi ilmiah pada peringatan Dies Natalis ke-65 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11).
Isu lainnya, pro-kontra pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto masih menyala. Elit PDI-P dan Komnas HAM masih menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengajak semua pihak legowo terhadap putusan pemerintah tetapkan gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto. Presiden Prabowo tugaskan Mensesneg mengecek penggunaan transfer daerah dalam rapat khusus yang dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka sebelum bertolak ke Australia. Kenapa tidak ke Wapres? Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden SBY mengingatkan, dunia berada dalam kondisi berbahaya dan berpotensi menuju Perang Dunia III. Hal itu disampaikan SBY dalam orasi ilmiah pada peringatan Dies Natalis ke-65 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11).
“World war III (perang dunia III) sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Saya jenderal. Saya mengerti geopolitik. Saya mengerti hubungan internasional. Saya mengerti peace and security (perdamaian dan kemanan). Anytime could happen (kapan saja bisa terjadi),” kata SBY.
SBY menilai situasi global saat ini diwarnai nasionalisme ekstrem dan tindakan sepihak dari negara-negara besar. Ia menyebut rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia telah menciptakan ketegangan baru di berbagai kawasan dunia. “Geopolitik of rivalry bersaing Amerika, Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain. Akibatnya perang terjadi, makin sering terjadi. Perlombaan persenjataan, padahal sudah terlalu banyak senjata pemusnah massal,” ucapnya.
SBY juga mewanti-wanti, bumi tengah berada di ambang kehancuran akibat keserakahan manusia dan krisis iklim yang semakin parah. SBY meminta dunia, terutama Indonesia, stop mengeksploitasi bumi secara serakah. Indonesia, ujarnya, jangan menjadi negara yang serakah dan harus melakukan pembangunan berkelanjutan.
Awalnya SBY menyerukan agar bangsa-bangsa di dunia mengubah perilaku dan menghentikan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Ia berharap Indonesia jadi bagian dan mengelaborasi agenda dunia untuk mencapai nol emisi atau Net Zero World by 2060. “Elaborasi dari kita ikut mencapai agenda dan kepentingan global adalah ekonomi kita ke depan harus leading to Net Zero Indonesia by 2060 sebagai bagian dari Net Zero World by 2060. Kalau tidak, kiamat. Bumi kita tidak sanggup lagi,” kata SBY di hadapan civitas akademika ITS.
2. Pro-kontra pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto masih menyala. Politisi PDI-P Guntur Romli menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. “PDI Perjuangan menerima gelar pahlawan bagi Gus Dur, Marsinah, dan lain-lain, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto,” ujarnya, Selasa (11/11).
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. “Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” tuturnya.
Komnas HAM menilai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto mencederai fakta sejarah pelanggaran HAM era Orde Baru. Komnas HAM prihatin dan keberatan atas penetapan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Anis melanjutkan, penetapan tersebut juga melukai perasaan keluarga para korban pelanggaran HAM berat.
“Penetapan ini tidak hanya mencederai cita-cita Reformasi 1998 yang mengamanatkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penetapan sebagai pahlawan nasional mencederai fakta sejarah dari pelbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto 1966-1998,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya, Selasa (11/11).
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan no comment soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. “Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” kata Pigai, saat ditemui di Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).
Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf menilai Soeharto memiliki peran besar dalam menjaga ideologi Pancasila, terutama dalam Gerakan 30 September 1965. Hal tersebutlah yang membuat Presiden ke-2 RI itu layak menerima gelar pahlawan nasional.
“Peran Pak Harto dalam G30S/PKI itu sangat kritikal, sangat krusial. Kalau kita waktu itu kalah pada waktu G30S/PKI, hari ini kita sebagai negara apa? Jangan-jangan sila pertama Pancasila kita hilang,” kata Muzzammil di Hotel Peninsula, Jakarta, kemarin.
PKS, kata Muzzammil, memahami kritik terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, apalagi PKS merupakan salah satu partai politik yang lahir pada era reformasi. “Kita tahu apa yang dikritik oleh publik. Karena kita hadir di masa reformasi. Tapi kita tahu juga peninggalan Pak Harto dalam pembangunan, kita lihat dengan mata kepala kita,” kata Muzzammil.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengajak semua masyarakat legawa menerima keputusan pemerintah yang menetapkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto, terlepas dari adanya pro dan kontra. Menurut Saan, pro-kontra yang belakangan berkembang di masyarakat seharusnya sudah selesai dengan penerbitan putusan itu.
“Jadi, sekali lagi, terlepas dari pro-kontra, tentu ketika pemerintah sudah menetapkan, ya kita semua harus legawa. Pro-kontra berarti sudah selesai dengan diambil putusan tadi,” kata Saan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).
3. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengecek penggunaan transfer daerah sebelum bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan selama satu hari, Selasa (11/11) siang. Tugas tersebut diberikan Prabowo secara langsung ke Prasetyo dalam rapat khusus yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta yang dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka, kemarin.
“Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengoordinasikan dan mengecek penyerapan anggaran,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet. Selain itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Prasetyo untuk mengecek penggunaan transfer daerah yang dikelola setiap kepala daerah menjelang akhir tahun ini.
Dalam rapat itu, masih kata Teddy, Prabowo menegaskan, setiap uang rakyat harus dialokasikan tepat sasaran. “Presiden menekankan, setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Teddy lagi.
Adapun rapat khusus tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menlu Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Dalam unggahannya, Teddy juga menjelaskan, lawatan Prabowo ke Australia ini merupakan kunjungan balasan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese beberapa waktu lalu. “Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan PM Albanese yang sehari setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia bulan Mei lalu. Ia langsung mengunjungi Presiden Prabowo di Jakarta,” ucap Teddy.
Presiden Prabowo Subianto tiba Bandara Sydney Kingsford Smith, Selasa (11/11) sekitar pukul 22.00 waktu setempat untuk memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di negara kangguru. Prabowo disambut Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong beserta sejumlah pejabat tinggi Australia. Sementara dari pihak Indonesia, Kepala Negara disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, dan Atase Pertahanan RI, Laksamana Pertama Yusliandi Ginting.
4. Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak Kemenperin beri penjelasan soal kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang di Cikande, Banten. Evita mencecar, apakah udang yang terkontaminasi Cs-137, selain diekspor, juga dijual di dalam negeri?
“Ini yang didistribusikan dalam negeri enggak, Pak? Ini kan kita bicara udang ini yang diekspor. Ini dari tempat yang sama ini, dari sekian ratus perusahaan ini, ada yang didistribusikan dalam negeri enggak?” tanya dia dalam rapat kerja dengan Kemenperin, Senin (10/11).
Pasalnya, politisi PDIP itu mengaku curiga udang tersebut juga didistribusikan di dalam negeri. Ia minta pemerintah fokus menginvestigasi dugaan distribusi udang tersebut. “Ini kita yang luar negerinya aman, kitanya sudah pada kemakan sama kita semua. Ini jangan-jangan juga distribusi lokal yang tidak diambil tindakan apapun gitu loh,” katanya.
5. Polisi menetapkan selebgram Lisa Mariana dan seorang pria berinisial F alias Tatto sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran video porno. “Yang menjadi tersangka ada dua, saudari LM dan F alias Tatto, karena yang bersangkutan memiliki identitas tato di sekujur badan,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan, Selasa (11/11).
Hendra mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa sejumlah saksi dalam kasus itu. Ia menambahkan keduanya secara sadar melakukan perekaman video porno tersebut. “F ini pemeran prianya, keduanya sadar merekam atas kejadian tersebut,” ujarnya. Hendra mengatakan salah satu bukti kuat yang menjadi dasar penetapan tersangka lantaran keduanya mengaku telah merekam video yang berujung beredar di media sosial.
6. Anggota Komisi VIII DPR dari PKS Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar pemerintah menyiapkan alokasi dana abadi khusus untuk pendidikan pesantren. Ia menilai, keberadaan dana abadi bagi pesantren penting untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan, sebagaimana skema dana abadi yang telah diterapkan untuk perguruan tinggi dan kebudayaan.
“Salah satu yang harus dilakukan adalah sebagaimana dana abadi pendidikan tinggi sudah dikeluarkan dari dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan sudah dikeluarkan dari dana abadi pendidikan, maka mestinya dana abadi pesantren juga dikeluarkan dari dana abadi pendidikan,” kata Hidayat, dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Selasa (11/11).
7. Polda Metro Jaya tetapkan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi dan analisis sejumlah barang bukti yang dikumpulkan penyidik, baik dari tempat kejadian perkara (TKP) maupun dari rumah ABH. “Berdasarkan keterangan saksi terdapat dugaan ada perbuatan melawan hukum yang patut diduga melanggar norma hukum,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11).
Densus 88 Antiteror Polri menyebut terduga pelaku ledakan di SMA 72 Jakarta belajar merakit bom dari tutorial di internet. Jubir Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana menyebut proses perakitan itu dilakukan terduga pelaku sendirian tanpa bantuan orang lain. “Dirakit sendiri, dan pelaku mengakses melalui internet cara-cara merakit bom,” ujarnya, Selasa (11/11). Sayangnya Eka tidak mengungkapkan lebih jauh jenis peledak yang dibuat dan digunakan dalam insiden itu.
8. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan uji coba pemanfaatan jerami sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin traktor di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Uji coba ini untuk mengeksplorasi potensi limbah pertanian dalam menghasilkan energi terbarukan. Dalam rekaman video yang diterima, Selasa (11/11), Dedi terlihat memantau proses pengujian mesin traktor diesel yang menggunakan jerami sebagai bahan bakar.
“Ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor. Yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari jerami,” ungkapnya. “Ini kalau nanti berhasil, berarti jerami yang ada di sawah daerah Lembur Pakuan ini bisa diproses, kita ekstraksi jadi bahan bakar. Jika percobaan ini sukses, produksi bahan bakar dari jerami akan segera dikembangkan secara massal di Lembur Pakuan,’’ imbuhnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang memodernisasi jalur kereta api Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ia menilai, langkah ini bukan hanya pembenahan infrastruktur transportasi, tetapi juga strategi memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendongkrak perekonomian Jawa Barat. “Kalau jalur kereta Jakarta–Bandung dimodernisasi, perjalanannya bisa ditempuh hanya dalam satu setengah jam. Tiket sekitar 150 sampai 300 ribu rupiah, saya yakin kereta akan selalu penuh,” ujar Dedi dalam rilisnya, kemarin.
9. KPK menyita sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di enam lokasi sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, beberapa hari lalu. “Dalam rangkaian giat tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, dari rumah dinas bupati, penyidik mengamankan barang bukti uang,” ungkap Jubir KPK Bdi Prasetyo, Selasa (11/11).
Budi mengungkapan, penggeledahan ini berlangsung Selasa (11/11). Sementara enam lokasi yang digeledah meliputi rumah dinas bupati, rumah Sugiri Sancoko, kantor bupati, kantor Sekretaris Daerah, kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan rumah seseorang berinisial ELW.
10. Korlantas Polri tengah menyiapkan sistem one data terkait sistem identifikasi kendaraan bermotor. Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menyebut, kedepan seluruh data kendaraan bermotor dan identitas pengemudi akan terkoneksi dengan sistem nasional. Ia mengatakan sistem ini untuk mendukung analisis kebijakan lalu lintas serta pengawasan publik berbasis digital.
“Transformasi digital bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju Polri yang modern, transparan, dan humanis. Kami ingin seluruh jajaran memiliki komitmen pelayanan regident yang bersih, berintegritas dan berorientasi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Kerja Teknis, Selasa (11/11).
11. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) ajukan permohonan praperadilan terhadap KPK. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, praperadilan itu terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dan meminta segera penetapan tersangka.
Permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 147/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan sidang perdana akan berlangsung, Senin (17/11). “Klasifikasi Perkara: sah atau tidaknya penghentian penyidikan,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan, yang dikutip, Selasa (11/11).
12. KPK menyatakan tidak menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penanganan kasus tersebut masih berlangsung. “Kami pastikan bahwa penyidikan perkara kuota haji masih terus berprogres. Penyidik masih terus mendalami dan meminta keterangan dari para pihak, termasuk biro-biro travel yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo menanggapi gugatan praperadilan yang dilakukan LP3HI dan ARUKKI di PN Jaksel, Selasa (11/11).
Budi mengatakan, KPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji tersebut. “Termasuk saat ini juga sedang berjalan proses penghitungan kerugian negara. Jadi kami pastikan tidak ada penghentian penyidikan dimaksud,” ujar Budi. (Harjono PS)
