Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (net)
Isu menarik pagi ini, pemerintah siapkan sejumlah langkah efisiensi energi akibat kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik global. Salah satunya rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan, kebijakan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta tak boleh mengganggu pelayanan publik.
Isu menarik lainnya, Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, telah lakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo terkait tindak lanjut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Sayangnya, Aulia belum jelaskan secara tegas apakah Yudi dicopot dari jabatannya. “Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Terima kasih,” ujar Aulia singkat kepada wartawan di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (25/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Pemerintah siapkan sejumlah langkah efisiensi energi akibat kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik global. Salah satunya rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Sejalan dengan itu, Kemhan dan TNI lakukan efisiensi penggunaan BBM pada sektor non-operasional tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sedang dikaji sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah. “Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga, kemarin.
Dikatakan, pemerintah merencanakan skema WFH dilakukan satu hari dalam lima hari kerja. kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih disiapkan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Amelia Anggraini mengatakan, efisiensi BBM yang dilakukan Kemhan dan TNI justru memperkuat mereka, bukan memperlemah. “Kunci dari kebijakan ini terletak pada keseimbangan antara bagaimana negara dapat menghemat tanpa mengorbankan kemampuan pertahanan. Dan efisiensi yang tepat justru bisa memperkuat postur TNI, bukan melemahkannya,” ujar Amelia, Rabu (25/3). Amelia menjelaskan, upaya efisiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi global terkait pasokan energi.
2. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menegaskan, kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta tidak boleh menjadi solusi tunggal untuk penghematan BBM. Menurut dia, kebijakan ini perlu kajian mendalam agar tidak mengganggu pelayanan publik. “Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” ujar Aria, kemarin. Bagi ASN, menurut Aria, ide WFH ini pada prinsipnya bukan sesuatu yang asing karena kerangka fleksibilitas kerja sudah diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025.
3. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan langkah efisiensi BBM di sektor pertahanan difokuskan pada aspek pendukung dan tidak berdampak pada operasional strategis TNI. Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional. “Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar Ricco.
Dijelaskan, langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi. Dalam fungsi tertentu, skema pengaturan hari kerja juga menjadi bagian dari opsi efisiensi. Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.
Kemhan menyebut penerapan kebijakan efisiensi BBM di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Pada prinsipnya langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (25/3). Pati TNI ini menjelaskan, kebijakan ini agar seluruh jajaran Kemhan menyiapkan langkah proaktif, efisiensi, dan penghematan konsumsi BBM dalam menghadapi dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi harga energi. “Jadi indikator dasarnya adalah perkembangan situasi global, khususnya di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Kebijakan ini diambil sekarang sebagai langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat,” jelasnya.
Rico pastikan efisiensi BBM di lingkungan TNI tidak akan mengganggu operasional strategis maupun kesiapsiagaan pertahanan negara. Langkah efisiensi dilakukan dengan mengatur penggunaan kendaraan dinas, operasional alat utama sistem senjata (alutsista), hingga kemungkinan penyesuaian hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan pada fungsi tertentu. Rico mengatakan kebijakan ini diterapkan secara terukur dan berbasis prioritas. “Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas,” ujarnya.
4. Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengurangi perjalanan dinas demi efisiensi anggaran. “Dari dulu saya sudah menyampaikan, untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran ya. Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/3). Tito lantas mengatakan, penerapan efisiensi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu untuk diterapkan kembali saat ini. Misalnya seperti mematikan lampu dan AC di kantor jika tidak digunakan.
Kemensos pastikan program Sekolah Rakyat tidak akan terdampak efisiensi yang tengah disiapkan pemerintah untuk merespons tingginya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Mensos Saifulah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, hingga saat ini program Sekolah Rakyat masih berjalan sesuai perencanaan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Program Sekolah Rakyat, menerapkan sistem asrama, sehingga tidak begitu terdampak pada penghematan BBM.
“Untuk Sekolah Rakyat, itu merupakan sekolah berasrama dan sudah disiapkan kebutuhan makan tiga kali sehari serta dua kali makanan ringan. Untuk sementara ini masih sesuai dengan perencanaan,” kata Gus Ipul. Terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan sebaran 104 Sekolah Rakyat (SR) permanen di Indonesia ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, termasuk di daerah tertinggal dan kepulauan.
5. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/3). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo ingin sampah segera dikelola menjadi energi. “Presiden Prabowo menerima Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi Bapak Rosan Roeslani bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya di kediaman Hambalang, Rabu 25 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (25/3) malam.
Teddy menjelaskan, dalam rapat tersebut Rosan melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan sampah menjadi energi di seluruh Indonesia. Khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Bali. Teddy menyebut, Prabowo ingin sampah yang tidak tertangani dengan baik dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna.
6. Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan telah dilakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo terkait tindak lanjut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. “Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Terima kasih,” ujar Aulia kepada wartawan di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (25/3).
Aulia belum menjelaskan secara tegas apakah Yudi dicopot dari jabatannya. Aulia menegaskan, TNI akan menindak secara tegas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum maupun tindak pidana. “Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas prajuritan,” katanya.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan yang tengah dilakukan oleh penyidik Puspom TNI terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus (AY). “Mohon menunggu sampai seluruh proses penyidikan oleh penyidik dari Puspom TNI selesai dilaksanakan,” kata Aulia saat dihubungi, kemarin.
Aulia menegaskan proses hukum akan berjalan secara objektif dan transparan. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan empat personel TNI dalam kasus penganiayaan tersebut. “Sampai saat ini proses penyidikan terhadap empat personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara AY masih berjalan,” ujar Aulia.
7. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan DPR berwenang mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, termasuk memanggil pemerintah dan institusi terkait. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya Pasal 43. Dalam aturan tersebut, pengawasan dilakukan melalui dua jalur, yakni internal oleh lembaga intelijen dan eksternal oleh DPR. “Dengan dasar itu, Komisi I DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini,” kata Hasanuddin, kemarin.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai dugaan keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus sebagai pelanggaran serius terhadap fungsi intelijen militer. Perwakilan TAUD dari LBH Jakarta, Fadhil Alfathan mengatakan, keterangan yang disampaikan Puspom TNI mengenai empat terduga pelaku dari BAIS TNI menunjukkan adanya penyimpangan fungsi lembaga tersebut. “BAIS seharusnya berfungsi sebagai alat deteksi dini atas ancaman yang berkaitan langsung dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU TNI, bukan sebagai alat untuk mengintai warga negara,” kata Fadhil dalam keterangannya, kemarin.
8. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung KPK untuk kembali menjalani penahanan di rutan setelah sebelumnya sempat berstatus tahanan rumah. Berdasarkan pantauan, Yaqut tiba di gedung Merah Putih pada Selasa (24/3) sekitar pukul 10.32 WIB. Yaqut terlihat langsung memakai rompi tahanan. “Alhamdulillah saya bisa sungkem sama ibu saya,” ujar Yaqut saat digiring masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan melalui istrinya, Silvia Harefa, bahwa Yaqut tidak terlihat di rutan sejak Kamis (19/3) malam. “Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yaqut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam,” ungkap Silvia saat ditemui wartawan Sabtu (21/) lalu. Lebih lanjut, Silvia juga menceritakan, Yaqut tidak ada dalam barisan tahanan yang menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri di Masjid KPK Merah Putih, Sabtu lalu.
9. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Laporan tersebut pertama kali diungkap pada Selasa (24/3) dan mencakup pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz. The New York Times mengutip dua pejabat yang menyebut proposal itu disampaikan melalui Pakistan yang menawarkan diri sebagai mediator.
Salah satu poin dalam proposal tersebut adalah penghentian pengayaan uranium di wilayah Iran. Iran juga diminta menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkaya karena dinilai berpotensi dikembangkan menjadi senjata nuklir. Iran diminta membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz.
10. Pemerintah Iran menyatakan, kapal-kapal yang dikategorikan sebagai non-hostile atau yang tidak bermusuhan, diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan melalui nota resmi Kementerian Luar Negeri Iran kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), sebagaimana dilansir AFP. Meski demikian, akses tersebut diberikan dengan syarat ketat, yakni kapal-kapal itu harus mematuhi regulasi keselamatan dan keamanan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait. Dalam komunikasi tertulis yang dirilis IMO pada Selasa (24/3), Iran menegaskan posisi mereka mengenai lalu lintas di jalur pelayaran vital tersebut.
Iran menunjuk mantan komandan Korps Garda Revolusi (IRGC), Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang baru, pada Selasa (24/3). Zolghadr menggantikan posisi Ali Larijani yang tewas dalam serangan Israel pekan lalu. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penentu Kebijakan Iran, dikutip dari West Asia News Agency (WANA). Setelah Perang Iran-Irak, Zolghadr ditunjuk sebagai Kepala Staf Gabungan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) selama 8 tahun, diperpanjang delapan tahun lagi sebagai Wakil Panglima Tertinggi IRGC. (Harjono PS)
