Wamendagri Bima Arya Sugiarto (net)
Salah satu isu menarik siang ini, Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dibatalkan kalau tidak urgen. “Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja,” ucap Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4). Bima Arya meminta Rudi Mas’ud mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran RP 25 miliar itu dalam rencana anggaran belanja (RAB). Bima tegaskan, penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto kabarnya akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4) sore ini. Isu tersebut bertiup cukup kencang beberapa hari belakangan ini. Prabowo disebut-sebut akan melantik sejumlah pejabat, mulai dari kepala badan, menteri, dan menteri koordinator (menko) secara bertahap. Berikut isu selengkapnya.
1. Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dibatalkan kalau tidak urgen. “Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja,” ucap Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4). Bima Arya meminta Rudi Mas’ud mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran RP 25 miliar itu dalam rencana anggaran belanja (RAB). “Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan,” kata Bima.
Dia menegaskan, penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi. “Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi,” pinta Bima. Lebih lanjut, mantan Wali Kota Bogor ini menegaskan Kemendagri memberikan atensi khusus kepada polemik Gubernur Kaltim yang sedang disorot publik. “Kaltim ini sedang kita, sedang kita, dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya,” kata Bima.
2. Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp 25 miliar yang menuai kritik luas dari masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Minggu (26/4) sekitar pukul 22.00 Wita sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah item renovasi dinilai tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Dalam pernyataannya, Rudi mengakui, kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudi dalam keterangan resminya.
3. Presiden Prabowo Subianto kabarnya akan melakukan perombakan atau reshuffleKabinet Merah Putih pada Senin (27/4) sore ini. Isu tersebut bertiup cukup kencang beberapa hari belakangan ini. Prabowo disebut-sebut akan melantik sejumlah pejabat, mulai dari kepala badan, menteri, dan menteri koordinator (menko) secara bertahap.
Isu yang beredar menyebutkan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari dikabarkan akan bergeser menjadi kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI sekaligus juru bicara presiden. Posisi Qodari di KSP kabarnya akan diisi mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Selanjutnya, mantan Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dikabarkan akan dilantik Prabowo sebagai urusan khusus presiden bidang komunikasi. Kemudian, Mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding juga dikabarkan kembali masuk kabinet dengan menjabat sebagai kepala Badan Karantina Nasional.
Nama lain yang beredar, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat dikabarkan bakal dilantik sebagai menteri lingkungan hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Kepala KSP M Qodari menyatakan, reshuffle kabinet merupakan prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Qodari meminta untuk menunggu perkembangan dari Presiden Prabowo. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangannya dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dikonfirmasi awak media.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan mengenai isu reshuffle kabinet dan nama-nama yang akan dilantik.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikannya saat merespons isu yang menyebut adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. “Belum ada,” kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4) lalu.
Meski demikian, Pras menyatakan, Prabowo terus mengevaluasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih. Bahkan, evaluasi itu terus dilakukan Prabowo setiap saat. “Iya dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, jajaran kabinet? Tentu. Itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi,” katanya.
Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya juga sempat merespons isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Seskab Teddy meminta masyarakat untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. “Tunggu saja,” kata Seskab Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4) lalu.
4. Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang program studi (prodi) yang tak relevan guna menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Hal itu didasari tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja. Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco mengatakan, pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal. Ia menyebut, prodi yang tidak relevan terbuka kemungkinan akan ditutup.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri dalam siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4).
Ia mengatakan, pihak Kemdiktisaintek mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). “Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri.
Kemendiktisaintek menyoroti prodi kependidikan atau keguruan menjadi salah satu penyumbang ketimpangan terbesar antara jumlah lulusan dan rasio ketersediaan lapangan kerja.
Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco menyatakan hasil kajian instansinya mencatat sekitar 450 ribu lulusan prodi keguruan setiap tahunnya rentan menjadi educated unemployment karena keterbatasan slot pekerjaan yang sesuai dengan bidang kejuruan.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” ujar Badri di acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 dalam siaran YotuTube BKKBN, dikutip Senin (27/4). Berkaca pada situasi itu, Badri menggulirkan wacana untuk menghapus prodi di perguruan tinggi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan atau oversupply.
Seruan tegas ini diambil untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil industri. Pemerintah memastikan akan segera melakukan penertiban terhadap prodi yang sudah tidak relevan. Tingginya angka lulusan yang tidak terserap di dunia kerja menjadi landasan utama kebijakan evaluasi ini, terutama dari kelompok ilmu sosial yang mendominasi hingga 60 persen dari total statistik pendidikan tinggi.
5. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, Indonesia sejatinya baru 25 tahun menjalankan otonomi daerah, bukan 30 tahun seperti yang diperingati saat ini. Menurut dia, otonomi daerah baru benar-benar dijalankan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2001. “Otonomi daerah itu baru diberikan berdasarkan ketentuan UU nomor 22 tahun 1999 yang efektif dimulai 1 Januari 2001. Artinya, per tahun 2026 ini kita baru 25 tahun menjalankan otonomi daerah,” katanya, Senin (27/4).
Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, 90 persen daerah di Indonesia masih bergantung pada APBN melalui skema transfer keuangan dari pemerintah pusat. Menurut dia, tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan, sebagian besar daerah belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat dalam menjalankan otonomi daerah. “Kita memiliki data 90 persen daerah itu bergantung pada APBN melalui transfer keuangan daerah. Ketika transfer keuangan daerah dikurangi atau di-refocusing dengan program-program pusat lainnya yang bersifat strategis, maka kemudian daerah kelimpungan,” ujarnya.
6. Kemenkes ungkapkan, kasus kebutaan akibat katarak mencapai 600.000 hingga 650.000 orang sepanjang 2025. “Indonesia menghadapi tantangan serius pada sektor kesehatan penglihatan dengan mencatat sekitar 600.000 hingga 650.000 kasus kebutaan akibat katarak sepanjang 2025,” ujar Wamenkes Dante Saksono Harbuwono dalam keterangan pers, Senin (27/4). Ia menekankan, kondisi kebutaan mata akibat katarak ini mengancam produktivitas nasional, khususnya kelompok usia lanjut. “Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka,” ujar Dante. Dikatakan, hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 menyebut, dari 23,35 juta orang yang diperiksa, 2,95 juta di antaranya mengalami gangguan mata.
7. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) lakukan sidak ke Kota Probolinggo. Sidak ini bukan sekadar seremonial, melainkan misi khusus untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MAN 2 dan SMAN 1 benar-benar sampai ke tangan siswa dengan standar kualitas tinggi. Dalam peninjauan tersebut, Zulhas memberikan instruksi keras kepada pihak sekolah agar menjaga kualitas makanan. Zulhas menegaskan, sekolah memiliki otoritas penuh untuk menolak kiriman makanan dari SPPG jika ditemukan tidak sesuai standar gizi, kebersihan, atau keamanan.
“Jika ada makanan yang tidak layak, langsung tolak! Laporkan ke SPPG. Kalau pelanggaran terjadi sampai tiga kali, operasional penyedia layanan akan langsung kami hentikan,” tegas Zulhas di hadapan para guru dan staf sekolah. Zulhas juga memberikan pesan khusus terkait etika digital. Dia meminta pihak sekolah untuk tidak terburu-buru mengunggah temuan makanan bermasalah ke media sosial. Menurut dia, koordinasi langsung jauh lebih efektif untuk perbaikan kualitas daripada sekadar menjadikannya konten viral.
Sebuah surat terbuka dari siswi Sekolah Dasar di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menarik perhatian. Myscha, murid kelas 5 SD Compang Ngeles, mempertanyakan nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya sekaligus menyuarakan ketakutannya akan kasus keracunan yang marak terjadi. Dalam surat yang ditulis pada Minggu (26/4), Myscha mengaku heran karena hingga saat ini dirinya dan teman-temannya belum pernah merasakan MBG yang menjadi program unggulan pemerintah tersebut.
“Di TV dan YouTube saya lihat daerah lain sudah lama jalan. Teman-teman sudah makan, tapi di sekolah kami sampai hari ini belum ada,” tulis gadis kecil yang bersekolah di Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar ini. Lokasi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau diduga menjadi alasan utama mengapa distribusi program ini belum menyentuh wilayah mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur maupun Badan Gizi Nasional terkait isi surat ini.
8. Sopir angkot, S (52), dibakar bersama mobilnya oleh rekannya, P (38), di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus). Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan korban mengalami luka bakar 40 persen. “Untuk luka bakar 40 persen dengan area sebaran luka bakar kuping, lengan kiri, pinggang, dan paha kiri,” ujarnya, Minggu (26/4).
Dhimas mengatakan korban saat ini tengah dilakukan penanganan transfusi darah. Korban dijadwalkan pengangkatan luka bakar besok. “Hari ini sedang transfusi HB karena HB rendah. Besok rencana operasi pengangkatan luka bakar oleh tim dokter bedah,” tuturnya. Lebih lanjut, Dhimas mengatakan saat ini empat orang telah diperiksa sementara pelaku P masih dalam pengejaran pihak kepolisian. “Empat saksi (diperiksa). Untuk pelaku, petugas masih melakukan pencarian,” ucapnya.
9. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras serangan Israel yang menewaskan lagi satu prajurit TNI, yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). HNW mendesak adanya sanksi berat terhadap Israel yang telah menewaskan personel UNIFIL. “PBB sudah seharusnya menjatuhkan sanksi terhadap Israel yang dilaporkan oleh Kemlu maupun Sekretariat PBB sebagai pelaku penyerangan yang menewaskan empat prajurit TNI dan melukai empat yang lainnya. Perilaku Israel itu telah melanggar hukum internasional terkait larangan menyerang pihak nonkombatan dan personel PBB sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994,” ujar Hidayat dalam siaran persnya, Senin (27/4).
Ia menegaskan, tindakan Israel yang menyerang pasukan perdamaian PBB, sudah masuk kategori kejahatan perang yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b poin iii Statuta Roma. PBB sebagai pihak yang menaungi UNIFIL seharusnya bertanggung jawab atas sederet serangan Israel di Lebanon. PBB sebagai pihak yang menaungi UNIFIL seharusnya bertanggung jawab atas sederet serangan Israel di Lebanon.
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai pemerintah perlu meninjau ulang aturan pelibatan atau rules of engagement (RoE) setelah Praka Rico Pramudia menjadi prajurit TNI keempat yang gugur di Lebanon. “Indonesia perlu mendorong peninjauan ulang aturan pelibatan atau RoE,” kata Selamat, Minggu (26/4). Ia menilai, dalam banyak kasus pasukan penjaga perdamaian dibatasi untuk bertindak defensif, padahal ancaman bisa datang tiba-tiba dan intens sehingga berisiko membahayakan prajurit.
Selamat Ginting menilai penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian dunia dapat menjadi konsekuensi strategis bagi Indonesia. “Lalu muncul pertanyaan yang tak terhindarkan: apakah Indonesia perlu menarik pasukan dari Lebanon?” tegas Ginting. “Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana. Penarikan pasukan memang dapat mengurangi risiko korban dalam jangka pendek. Namun langkah tersebut juga membawa konsekuensi strategis,” imbuhnya.
Apalagi, kata dia, Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor utama pasukan perdamaian dunia. Kehadiran tersebut dianggap bukan hanya simbol komitmen terhadap perdamaian global, tetapi juga instrumen diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, bertahan tanpa perubahan justru berpotensi menempatkan prajurit dalam risiko yang tidak proporsional.
10. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Lili Romli menilai, usulan KPK soal pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilu bisa menjadi reformasi pendanaan pesta demokrasi. Lili menilai usulan KPK ini dapat pemilu dapat mencegah praktik politik uang yang cenderung meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. “Saya kira ya, sebagai bagian dari reformasi pendanaan pemilu agar akuntabel. Jika semua pihak serius terhadap persoalan politik uang, maka usulan ini perlu mendapat dukungan luas,’’ ujar Lili saat dihubungi, Minggu (26/4). Ia menambahkan, pembatasan tersebut dapat mengurangi kesenjangan antarpeserta pemilu, sehingga tidak lagi didominasi oleh pihak yang memiliki dana besar. “Dengan adanya pembatasan, ada kesetaraan dalam kompetisi, yang diadu nanti visi dan program,” tegasnya.
PAN dukung usulan KPK terkait pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai, gagasan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. “PAN setuju dengan gagasan pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu oleh KPK untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas,” kata Viva, Minggu (26/4). Namun, Viva menekankan, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata dari praktik politik uang. Menurut dia, pendekatan yang digunakan juga harus mempertimbangkan aspek yang lebih luas.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu bukan solusi utama untuk mencegah praktik politik uang. Pernyataan itu merespons usulan KPK yang mendorong regulasi pembatasan penggunaan uang kartal selama proses pemilihan umum. “Usulan pembatasan penggunaan uang tunai itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah politik uang, tapi bukan solusi utama,” kata Ganjar, Minggu (26/4). Menurut dia, upaya tersebut perlu dilengkapi dengan langkah lain, terutama menurunkan biaya politik yang selama ini dinilai tinggi. Ganjar mencontohkan, negara perlu menyediakan ruang publik gratis untuk kampanye, seperti akses ke media arus utama, debat resmi, hingga penyediaan baliho standar oleh penyelenggara pemilu.
11. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf menyatakan, partainya ingin membantu pemerintah di tengah ketidakpastian global saat ini. Dalam 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad ke-24 PKS, Almuzzammil mengatakan, krisis yang terjadi akibat kondisi geopolitik membutuhkan kerja sama semua pihak. “Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional. Karena itu, kita ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Minggu (26/4). (Harjono PS)
