Prof. Dr. Amir Santoso (foto : Ist)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Pemerintahan Prabowo Subianto memasuki fase awal yang penuh ekspektasi. Setelah melalui kontestasi politik yang panjang dan polarisasi publik yang cukup tajam, kepemimpinan Prabowo diharapkan mampu menghadirkan stabilitas sekaligus terobosan kebijakan. Dalam periode yang relatif singkat, sejumlah capaian mulai terlihat, namun tidak sedikit pula kritik yang mengemuka. Evaluasi yang jernih diperlukan agar arah pemerintahan ke depan tetap berada pada jalur yang konstruktif.
Dari sisi positif, salah satu kekuatan utama pemerintahan Prabowo adalah kesinambungan kebijakan dengan era sebelumnya, khususnya warisan dari Joko Widodo. Program pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta fokus pada ketahanan pangan dan energi tetap menjadi prioritas. Pendekatan ini memberi sinyal stabilitas kepada pasar dan investor, yang sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Prabowo menunjukkan pendekatan yang relatif inklusif dalam merangkul berbagai kekuatan politik. Koalisi besar yang terbentuk pasca pemilu memang menimbulkan perdebatan, namun di sisi lain juga menciptakan stabilitas politik jangka pendek. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, stabilitas ini sering kali menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan jangka panjang.
Di sektor pertahanan dan geopolitik, latar belakang Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan memberikan nilai tambah. Ia cenderung aktif dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, baik melalui kerja sama bilateral maupun forum multilateral. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan daya tawar Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Namun demikian, berbagai kritik juga tidak bisa diabaikan. Salah satu sorotan utama adalah potensi melemahnya kualitas demokrasi. Koalisi yang terlalu besar berisiko mengurangi fungsi oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Tanpa kontrol yang kuat, kebijakan pemerintah berpotensi kurang teruji secara kritis, yang dalam jangka panjang dapat merugikan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, isu meritokrasi dalam pengisian jabatan publik juga menjadi perhatian. Ada kekhawatiran bahwa pembagian posisi lebih didasarkan pada kompromi politik dibandingkan kompetensi. Jika hal ini terus berlanjut, maka efektivitas birokrasi bisa menurun, dan reformasi struktural yang dibutuhkan menjadi terhambat.
Di bidang ekonomi, meskipun stabilitas relatif terjaga, tantangan fundamental seperti ketimpangan, kualitas lapangan kerja, dan daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna jika tidak disertai distribusi yang adil. Di sinilah pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
Isu lain yang juga patut diperhatikan adalah komunikasi publik. Dalam beberapa kasus, narasi pemerintah dinilai kurang konsisten atau tidak cukup transparan. Di era digital, di mana arus informasi begitu cepat, kelemahan dalam komunikasi dapat dengan mudah memicu spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Melihat berbagai capaian dan tantangan tersebut, ada beberapa langkah perbaikan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat kualitas demokrasi dengan memastikan ruang bagi oposisi tetap terbuka dan berfungsi secara sehat. Kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian penting dari proses pengambilan kebijakan yang matang.
Kedua, menegakkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Penempatan individu berdasarkan kompetensi, bukan sekadar afiliasi politik, akan meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Reformasi birokrasi harus menjadi agenda yang konsisten, bukan sekadar retorika.
Ketiga, memperdalam kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan. Program perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta dukungan bagi UMKM perlu diperkuat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
Keempat, meningkatkan transparansi dan kualitas komunikasi publik. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga, dan hanya dapat dijaga melalui keterbukaan.
Pemerintahan Prabowo berada di persimpangan penting. Modal politik yang kuat dan stabilitas yang relatif terjaga merupakan peluang besar untuk melakukan terobosan. Namun tanpa pengelolaan yang hati-hati, peluang tersebut juga dapat berubah menjadi tantangan. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan akuntabilitas, serta pertumbuhan dengan keadilan.
Sejarah akan menilai bukan hanya dari apa yang dicapai, tetapi juga bagaimana capaian itu diraih. Pemerintahan yang kuat bukanlah yang tanpa kritik, melainkan yang mampu belajar dan beradaptasi dari kritik tersebut.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, mantan anggota DPR/MPR RI)
