Mensesneg Prasetyo Hadi (net)
Isu menarik pagi ini, Mensesneg, Prasetyo Hadi, memastikan anggaran MBG akan dikurangi. Pemerintah melalui Kemenkeu dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung anggaran MBG. Prasetyo menegaskan, pemerintah telah menyepakati penataan Program MBG secara menyeluruh, targetnya dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Keputusan menata ulang program MBG itu dilakukan usai Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang laporkan kejanggalan jumlah SPPG yang tiba-tiba membengkak melebihi rencana awal.
Isu lainny, Kepala BIN Herindra merespons ancaman BEM Seluruh Indonesia (SI) yang akan menggelar demo Reformasi Jilid II jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dalam 18 hari. Herindra mengajak semua pihak untuk saling menjaga persatuan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan kritik adalah napas dalam negara demokrasi. “Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan,” kata Dudung dalam keterangan persnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Mensesneg, Prasetyo Hadi, memastikan anggaran MBG akan dikurangi. “Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6). Pemerintah melalui Kemenkeu dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung anggaran MBG. “Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa,” kata Prasetyo. Per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun.
Prasetyo tegaskan, objek penataan ulang program MBG mencakup soal motor listrik, sasaran penerima MBG, hingga soal insentif Rp 6 juta per hari untuk SPPG. “Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” kata Prasetyo. Ditanya, apakah insentif itu akan ikut dikaji ulang, Prasetyo langsung menukas, “Semua, semua.” Ia menambahkan, penataan ulang program MBG akan rampung dalam satu bulan. “Kita target awal, satu bulan ini sudah selesai. Tapi tentunya semua ada dinamikanya ya,” tegasnya.
Prasetyo menegaskan, pemerintah telah menyepakati penataan Program MBG secara menyeluruh, targetnya dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG. “Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu,” kata Prasetyo.
Kelompok-kelompok penerima MBG yang diutamakan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil. “Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini,” paparnya seraya menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara perihal Istana memutuskan untuk mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menekankan, Kemenkeu akan mengikuti apapun keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6). Hanya saja, terkait besaran pengurangan anggarannya, Purbaya belum bisa berkomentar. Dia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengenai program MBG usai anggaran dikurangi. “Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” imbuhnya.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang laporkan kejanggalan jumlah SPPG yang tiba-tiba membengkak hingga melebihi rencana awal. Kejanggalan itu dibongkar Nanik dalam rapat di kantor Kemenko Pangan yang dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta pejabat lainnya, Kamis (11/6. Akhirnya, pemerintah mengambil keputusan menata ulang program MBG yang direncanakan bakal rampung dalam waktu satu bulan.
Temuan apa yang dilaporkan Nanik? Zulhas mengungkapkan laporan Nanik terkait jumlah SPPG atau dapur MBG yang membengkak sebanyak 6.877 titik lebih banyak dari yang direncanakan. “Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, eh 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas.
3. Penyidik Kejagung membuka babak baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG dengan menetapkan pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) sebagai tersangka. Asep merupakan orang kepercayaan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang telah jadi tersangka. “Penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (11/6).
Dengan demikian total tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini bertambah menjadi sebanyak 4 orang setelah sebelumnya penyidik lebih dulu menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dua wakilnya yakni Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.
Penyidik saat ini juga telah dilakukan penahanan terhadap AYS selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait kemungkinan ada potensi tersangka baru, Syarief menegaskan pihaknya masih terus melakukan pendalaman. “Kami tetap melakukan pendalaman dan apabila ada orang-orang yang melakukan atau dapat dimintai pertanggungjawaban ya selama ada alat buktinya pasti akan kita proses,” ujarnya.
Penyidik juga mendapati adanya aliran dana ilegal dari AYS kepada mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS). Fakta tersebut terkuak dari hasil pengembangan perkara tersebut. “Saudara AYS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS,” ujar Syarief.
Mulanya Sony Sonjaya meminta AYS mencari mitra untuk program MBG. Namun dalam prosesnya, Sony justru memberikan akses kepada AYS agar bisa mengintervensi tim verifikator mitra. Akses tersebut membuat AYS leluasa memetakan titik-titik dapur yang masih kosong dan mengotak-atik status pendaftaran calon SPPG. Pengusaha yang semula sudah disetujui mendadak dibatalkan, sementara mitra-mitra baru titipan AYS justru difasilitasi masuk meskipun portal pendaftaran online telah resmi ditutup. Setelah seluruh titik SPPG berhasil diatur, AYS kemudian diduga menyerahkan sejumlah uang tunai kepada SS sebagai imbalan atas kompromi jabatan tersebut.
Kejagung menegaskan akan mengkaji permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) yang diajukan tersangka tersangka Sony Sonjaya. “Permohonan itu sedang kami teliti, kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, itu yang kami pelajari saat ini sehingga nanti akan menentukan apakah permohonan JC ini bisa diterima atau tidak,” ujarnya.
Syarief mengatakan, pihaknya belum memeriksa nama-nama lain dan masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap Sony Sonjaya. “Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Ya, setelah terima ini kami akan periksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja, tapi apa dan dasarnya apa,” jelasnya.
4. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons ancaman BEM Seluruh Indonesia (SI) yang akan menggelar demo Reformasi Jilid II jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dalam 18 hari. Herindra mengajak semua pihak untuk saling menjaga persatuan. “Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” ujar Herindra, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6). “Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” sambungnya.
Sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendorong pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mahasiswa juga pertimbangkan akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II bila tuntutan tidak dipenuhi.
Seperti diberitakan, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI wilayah Jateng menggelar aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6) lalu. Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama mengatakan tenggat waktu tersebut diberikan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi.
Ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair dan Unesa menyampaikan pernyataan sikap tujuh desakan darurat ekonomi dalam demo di Bundaran FEB Unair, Surabaya, Kamis (11/6). Beberapa poster bertuliskan, “Perlawanan Ini Abadi”, “Cukup!!! 1 Periode”, “Pernyataan Desakan 7 Ahli Ekonomi” terpasang di lokasi tersebut.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Yeni Mafrukah menyatakan, pernyataan sikap itu merupakan desakan lanjutan dari ahli ekonomi yang sudah pernah dilontarkan pada September 2022 lalu. “Bentuk keberpihakan kami, seluruh mahasiswa di sini, kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi,” kata Yeni saat ditemui, Kamis.
5. BEM UI akan menggelar demo di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6). Diperkirakan, sebanyak 1.500 orang akan mengikuti aksi tersebut. “Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI,” ujar Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, saat dihubungi, Kamis (11/6). Dimas mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut, yakni Stop Pemborosan APBN, Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Hentikan Militerisme di Ranah Sipil dan menuntut Prabowo Berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” jelas Dimas. Ia juga mengungkapkan, dalam proses konsolidasi turut hadir perwakilan BEM dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Meski demikian, Dimas belum dapat memastikan apakah BEM dari kedua perguruan tinggi tersebut akan ikut turun ke jalan dalam aksi pada Jumat (12/6) besok.
Polda Metro Jaya kerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo yang digelar sejumlah mahasiswa di Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kata dia, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/6). Budi mengatakan, pihaknya sudah siapkan langkah antisipasi terhadap sejumlah dinamika di lapangan. Mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum hingga potensi tindak kriminalitas.
6. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan kritik adalah napas dalam negara demokrasi. “Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan,” kata Dudung dalam keterangan persnya, Kamis (11/6). Dudung mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Menurut Dudung, kritik tidak sama dengan provokasi dan adu domba. “Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Dudung mengatakan bangsa Indonesia tidak lahir dari jalan yang lapang, melainkan lahir dari luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa. Eks KSAD ini menyoroti Indonesia pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan serupa. “Kita juga pernah terkoyak oleh konflik Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga berbagai peristiwa sosial-politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana, hati nurani bangsa pernah diuji,” ujarnya.
7. Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan, Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari mengaku tidak pernah menerima uang terkait kasus dugaan suap pengaturan temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Titin merasa penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak adil. “Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil. Saya cuma pelaksana,” kata Titin saat digiring tim KPK ke mobil tahanan, Kamis (11/6). Titin juga tak mengungkapkan sosok yang menerima suap dari Bupati Edison. Dia mengaku, hanya bertugas sebagai pelaksana. “Saya hanya pelaksana. Pimpinan saya berjenjang,” ujar dia.
Secara terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap pengaturan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, pada Kamis (11/6). “KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dua orang dari sisi terduga pemberi, dan dua orang lagi terduga dari sisi penerima,” kata Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/6). Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas empat tersangka tersebut. Dia mengatakan, seluruh tersangka sudah selesai diperiksa dan dibawa ke Rutan di Gedung Merah Putih. “Para tersangka saat ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah bergeser untuk dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujarnya.
BPK RI akan memproses etik pegawai BPK yang tersandung kasus hukum di KPK. “Kami akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE),” ujar Karo Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo melalui keterangan pers, Kamis (11/6). Teguh menyatakanBPK berkomitmen untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK.
“BPK secara sistematis telah melakukan berbagai program manajemen integritas yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai BPK serta berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan,” ucap Teguh. Seperti diketahui, KPK baru saja tetapkan tersangka dan menahan ASN BPK yang bernama Titin Rita Lestari atas kasus dugaan suap sejumlah pengadaan di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan.
8. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bantah stok batubara langka sehingga menyebabkan pemadaman listrik bergilir di berbagai daerah. “Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan masalah batu bara langka itu enggak benar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6). Bahlil mengatakan, pemadaman listrik bergilir terjadi akibat adanya mesin yang bermasalah (trouble). Ia memastikan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah tengah ditangani pemerintah. “Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan PLN dan kita akan selesaikan secepatnya,” kata Bahlil.
Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di kawasan Jabodetabek akibat stok batu bara yang menipis. “Tidak ada batu bara menipis,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6). Sama dengan Bahlil, Anggia menyampaikan pemadaman bergilir di kawasan Jabodetabek disebabkan oleh gangguan teknis. Ia menyampaikan pemerintah sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan tersebut tidak berulang. “Kalau ada isu-isu akan ada pemadaman, itu tidak benar. Dipastikan tidak benar,” ucapnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dilakukan karena menyesuaikan harga pasar. Meski harga Pertamax naik, Bahlil menegaskan harga BBM subsidi maupun elpiji subsidi tidak ada perubahan sama sekali. “Nah sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” kata dia. Bahlil mengatakan, kenaikan Pertamax sudah dilakukan dengan perhitungan matang serta melibatkan banyak pihak. “Sudah barang tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya,” kata dia.
9. Mantan Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6). JK tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.00 WIB didampingi putranya, Solihin Kalla, yang merupakan Presiden Direktur Kalla Group. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap isu ekonomi yang berkembang belakangan ini. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, JK juga sempat menyampaikan pandangannya mengenai kondisi fiskal dan perekonomian nasional.
JK mengaku berdiskusi cukup lama dengan Prabowo yang didampingi Teddy dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Pertemuan itu membahas pengembangan sektor energi nasional, termasuk rencana investasi senilai Rp70 triliun. JK menyatakan kebutuhan energi akan meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen hingga 8 persen yang dicanangkan pemerintah. “Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan negara 5-6 persen sampai 8 persen, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi, kita akan sulit untuk meningkatkan (pertumbuhan ekonomi) itu,” ujar JK di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6).
10. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Transjabodetabek akan dilakukan penyesuaian tarif. “Jadi, saya ingin jelaskan soal ini, karena di beberapa media sudah mengutipnya yang menurut saya tidak proper, terutama untuk Transjabodetabek, seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10 ribu sampai dengan Rp15 ribu. Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu,” kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6).
Dia menyebut hanya rute-rute tertentu yang akan mengalami penyesuaian tarif, salah satunya rute Blok M (Jakarta Selatan)-Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng, Tangerang, Banten). Kendati demikian, dia belum menyebutkan secara rinci rute dan tarif yang akan ditetapkan. Ia meyakinkan, penyesuaian tarif tidak akan memberatkan masyarakat, baik di Jakarta maupun daerah penyangga. “Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek,” ungkap Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta Fair Kemayoran adalah ikon perayaan HUT Jakarta. Gelaran tahun ini menjadi istimewa karena tahun depan Jakarta akan berulang tahun ke-500 tahun. Untuk tahun ini, Pramono memproyeksikan nilai transaksi mencapai Rp8 triliun dan pengunjung lebih dari 6 juta orang. Pramono mengatakan, tahun lalu, total transaksi gelaran Jakarta Fair mencapai Rp7,3 triliun Ia berharap jumlah pengunjung dan transaksi pada tahun ini meningkat. “Saya berharap Jakarta Fair 2026 lebih meriah dari tahun lalu. Mudah-mudahan transaksi di atas Rp8 triliun dan yang hadir di atas 6 juta,” kata Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan grup musik asal Korea Selatan, BIGBANG menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Namun, ia menegaskan, kegiatan konser di tersebut tidak merusak kualitas rumput lapangan yang saat ini tengah dibenahi. “Mau main di mana saja monggo aja, terserah. Termasuk kalau main di JIS,” kata Pramono di kawasan Joglo, Jakarta Barat, Kamis (11/6).
Pramono mengingatkan penyelenggara menjaga kondisi lapangan stadion. Menurut dia, rumput lapangan JIS saat ini sedang ditangani agar kualitasnya semakin baik dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. “Yang paling penting tidak merusak nursery rumputnya,” ujarnya. Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak membatasi penggunaan JIS untuk kegiatan hiburan maupun olahraga selama penyelenggara mematuhi aturan yang berlaku. (Harjono PS)
