JAKARTA, REPORTER.ID – Kemarahan dan kekecewan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya yang tidak bekerja maksimal, khususnya dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19, dinilai wajar dan pantas.
Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Menurut Karyono, kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Kinerja para pembantu presiden memang terlihat lambat. Padahal Presiden Jokowi ingin bergerak cepat. Maka wajar jika presiden murka sebelum rakyat marah. Jika rakyat marah bisa lebih gawat,” ujarnya kepada wartawan.
Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun. Menurutnya, dilihat dari jumlah pengeluaran anggaran yang baru mencapai 1,53 persen dari Rp75 triliun adalah jumlah yang sangat kecil.
“Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar, mengapa pengeluaran anggaran berjalan lambat. Sementara untuk percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah cepat dan tepat,” sebutnya.
Salah satunya, menurut Karyono adalah realisasi anggaran untuk belanja peralatan, tunjangan tenaga medis dan keperluan lainnya. Pertanyaan ini yang harus dijawab, dan apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya?
“Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar. Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona,” imbuh dia.
Melanjutkan pernyataannya, Karoyono menyebut salah satu dampak keterlambatan ini jika merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia.
“Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri,” ucapnya sambil menambahkan bahwa dampak lainnya jika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kepada para dokter dan tenaga medis bisa memicu persoalan besar jika sampai terjadi aksi pemboikotan
Pasalnya, para dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona, yang harus diapresiasi. Belum lagi, lanjutnya, dampak pandemi yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah.
Masih menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu, pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi diprediksi -7,5 persen. Jika penanganan pandemi ini berjalan lambat dan tidak tepat penanganannya bisa memicu tsunami sosial yang dahsyat.
“Hal itu bisa terjadi karena adanya akumulasi persoalan. Oleh karena itu, perlu langkah cepat dan tepat sebelum terlambat. Saya menduga kemarahan Presiden Jokowi dilandasi oleh alasan itu,” sebutnya.
Maka, kata Karyono, sudah saatnya presiden mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia. Salah satunya, segeralah melakukan reshuffle menteri-menteri yang tidak kompeten dan copot para pembantu presiden yang tidak loyal.
“Untuk mengatasi krisis ini, negara butuh orang yang visioner dan penuh totalitas mengabdi pada bangsa dan negara,” pungkasnya. ***.
