Desmond: Ada Pihak Berpengaruh DIbalik Pelarian Djoko Tjandra

oleh
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari F-Gerindra, Desmond J Mahesa.

JAKARTA, REPORTR.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menduga kalau pelarian buronan tersangka terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra ditunggangi dan difasiilitasi oleh pihak tertentu. Pihak tersebut diduga memiliki pengaruh besar hingga mampu membuat Doko Tjandra hingga saat ini tidak tertangkap.

“Djoko justru mendapat pelayanan yang sangat ekslusif dari aparat penegak hukum maupun birokrat. Mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, Surat Jalan dari Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, hingga mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui kuasa hukumnya,” kata Desmond melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/7/2020).

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini menyatakan sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko Tjandra dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya.

“Ada pembantu ‘ojek’ yang mengantarkannya,” katanya lagi.

Menurut Desmond, kejadian ini multak telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab itu, kata dia, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai akibat kelalaian semata, tetapi mesti disikapi dengan berpijak pada premis adanya unsur kesengajaan dan kongkalikong.

“Sangat dikhawatirkan apabila masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia ini sudah menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia,” sebutnya.

Sebab, Desmond mensinyalir kuat dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian.

“Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya kompak membela Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya,” ujar Desmond.

Di sisi lain, kasus ini juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Mulai dari imigrasi, kelurahan, pengadilan, dan kepolisian negara, demikian Desmond menambahkan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *