Isu menarik hari ini adalah kebijakan pemerintah Indonesia melarang penerbangan warga asing dari Inggris masuk ke Indonesia Isu tersebut menjadi sorotan dan publik menilai langkah itu tepat karena sebagai upaya untuk mencegah masuknya virus corona jenis baru ke wilayah Indonesia.
Berita menarik lainnya adalah soal Sekretaris PTPN VIII, Naning DT yang melayangkan somasi kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah milik pemimpin FPI, Rizieq Shihab pada 18 Desember 2020 lalu. Pasalnya, ponpes tersebut berada di areal sah milik PTPN VIII. Jika dalam tempo 7 hari lahan tersebut tidak dikembalikan ke PTPN VIII, maka akan dilaporkan ke Polda Jabar.
Langkah Gubernur Kalbar Sutarmidji melarang maskapai penerbangan Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan, terhitung sejak 24 Desember 2020, juga menarik perhatian publik. Larangan itu menyusul ditemukannya lima penumpang di maskapai penerbangan tersebut, positif COVID-19. Publik mengagumi sikap tegas Sutarmidji yang konsisten menjalankan tugas menyelamatkan warganya dari serangan virus corona.
Mensos Tri Rismaharini akan mengontrol ketat penggunaan anggaran yang dimiliki Kemensos usai terjadinya dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan Mensos sebelumnya, yaitu Juliari Batubara. Berikut isu selengkapnya.
1. Pemerintah Indonesia secara resmi melarang penerbangan warga negara asing dari Inggris — baik itu langsung atau transit di negara lain, red — memasuki wilayah Nusantara sejak tanggal 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Larangan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19 itu untuk mencegah masuknya virus corona jenis baru yang konon berasal dari Inggris.
2. Plt Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengizinkan warga negara asing ( WNA) masuk ke wilayah Indonesia, kecuali bagi pelaku perjalananan esensial dengan syarat dan ketentuan yang ketat. “Perbatasan Indonesia memang belum dibuka untuk orang. Hanya essential travels saja dengan pengaturan yang ketat,” kata Faiza menjawab pertanyaan soal kemungkinan pemerintah melarang penerbangan dari dan ke Inggris sebagaimana yang dilakukan sejumlah negara saat ini.
3. Menkes Budi Gunadi Sadikin telah memerintahkan para ahli untuk mempelajari mutasi virus corona baru SARS-CoV-2, baik yang berasal dari Inggris maupun Afrika Selatan. Untuk sementara waktu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan kabar terkait mutasi virus corona tersebut. “Kami minta para ahli Kemenkes mempelajari strain [mutasi virus baru] tersebut, karena harus dilakukan kajian scientific,” kata Budi Gunadi saat mengunjungi RS t Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (25/12).
4. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap varian baru virus corona. Menurut dia, varian virus tersebut bisa masuk ke Indonesia tanpa memandang musim dan letak geografis satu negara. “Terjadi di Inggris di musim dingin saat ini dan sekarang sudah ada di Australia yang saat ini musim panas dan ada di Singapura yang tidak berbeda dengan Indonesia,” kata Amin di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (24/12).
5. Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan virus corona varian baru ditemukan memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan Covid-19 pada umumnya. “Jadi kalau dilihat begitu mudahnya penyebaran ini, nah pada saat ini sudah disampaikan oleh pihak Inggris varian ini namanya SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Berarti Variant Under Investigation, tahun 2020, bulan 12, varian 01 mungkin untuk mudahnya kita sebut saja SARS-CoV-2 yang varian Inggris,” katanya sembari menjelaskan, virus corona varian baru ini pertama kali ditemukan di Inggris pada 20 September 2020.
6. Sekretaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Naning DT mengaku telah melayangkan somasi kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah milik pemimpin FPI, Rizieq Shihab pada 18 Desember 2020 lalu. Pasalnya, ponpes tersebut berada di areal sah milik PTPN VIII.
Poinnya, somasi tersebut meminta agar pihak Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah segera menyerahkan lahan milik PTPN selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya somasi tersebut. Apabila surat somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihak PTPN akan melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).
7.Sementara Pemimpin FPI Rizieq dalam keterangan tertulinya membantah telah merampas lahan PTPN VIII. Menurutnya, lahan tersebut dia beli dari petani. Ia mengklaim bahwa dokumen surat pembelian lahan tersebut telah dilaporkan dan ditandatangani institusi negara, mulai dari ke RT, RW, lurah, kecamatan, bupati hingga gubernur. “Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas tanah PTPN VIII, tetapi kami membeli dari para petani,” ucap Rizieq dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/12).
Rizieq Shihab mengaku siap melepas lahan tersebut bila pemerintah ingin mengambil tanah pesantren Markaz Syariah yang didirikannya tahun 2015 itu. Namun ia meminta supaya pemerintah membayar ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over garap tanah serta biaya material pembangunan. “Pihak pengurus Markaz Syariah Megamendung siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi agar biaya ganti rugi ini bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” kata Rizieq Shihab.
8. Gubernur Kalbar Sutarmidji selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Kalbar melarang maskapai penerbangan Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan, dimulai tanggal 24 Desember 2020. Larangan itu menyusul temuan penumpang positif COVID-19 di maskapai tersebut.
Dari 20 orang penumpang yang diswab, 5 orang di antaranya positif Covid-19. Ada indikasi surat keterangan yang mereka bawa palsu. Gubernur Kalbar sudah koordinasi dengan Angkasa Pura dan KKP Bandara tetapi mereka lepas tanggung jawab sehingga Sutarmidji memutuskan larangan terbang itu.
“Dirjend Perhubungan Udara mau protes dan marah silakan, berarti mrk koordinasinya tdk baik dgn Angkasa pura dan KKP. Sy saran Kemenhub atur ini dgn baik, jgn sampai Kemenhub justru jadi biang penyebaran Covid 19. Sebagai Ketua Satgas saya akan ketat. Masuk Kalbar sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 harus dengan surat bebas Covid melalui tes swab PCR,’’ tegasnya, kemarin.
9. Pihak Batik Air sendiri telah menanggapi larangan tersebut. Dalam keterangan resminya, Batik Air menyatakan telah menjalankan operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. Dalam operasional penerbangan, Batik Air bertugas sebagai pengangkut para penumpang.
“Sebagaimana ketentuan persyaratan perjalanan udara, para penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat udara telah menjalani pemeriksaan uji kesehatan di instansi kesehatan dan telah ditandatangani oleh medis. Dalam hal ini, Batik Air tidak melakukan uji kesehatan kepada setiap tamu,” ujar Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro.
10. Danang menjelaskan, pada setiap operasional penerbangan sebelumnya dan pada masa waspada pandemi Covid-19, setiap penumpang yang dinyatakan layak terbang dan masuk ke dalam kabin pesawat, sudah melalui rangkaian pemeriksaan dokumen, barang bawaan, dan lainnya di bagian keberangkatan. “Apabila ada penumpang yang bermasalah atau yang melanggar ketentuan, itu bukan kesengajaan dari maskapai.” kata Danang.
11. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai tidak akan mungkin pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meski ada tawaran bantuan yang menggiurkan dari Amerika Serikat senilai Rp 28 triliun. Menurutnya, pemerintah sama saja bunuh diri jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel. “Menurut saya, pemerintah bunuh diri jika menerima tawaran itu,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat (25/12).
Hikmahanto Juwana mengingatkan, dampak pembukaan hubungan diplomatik itu sangat berat. Konstitusi Indonesia secara gamblang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. “Posisi kita jelas. Kecuali kalau memang konstitusi kita preambule UUD 1945 tidak dianggap lagi, mau diamandemen, silakan,” ujarnya seraya menambahkan, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam memiliki rasa simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap Palestina.
12. Menteri Sosial Tri Rismaharini akan berupaya mengontrol penggunaan anggaran yang dimiliki Kementerian Sosial seoptimal mungkin usai terjadi dugaan korupsi dana bansos Covid-19 oleh menteri sebelumnya, yaitu Juliari Batubara. Risma menyiapkan cara dan akan melakukan kontrol secara ketat keuangan sehingga bisa tepat sasaran. “Semua sistem itu harus diperbaiki, memang berat. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya,” tegas Risma di Surabaya, Jumat (25/12).
13. Kemensos bakal memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun depan. Ini dilakukan agar program bantuan sosial yang dilanjutkan 2021 lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya bakal mempercepat proses serta mengefisienkan penggunaan anggaran pemutakhiran data tersebut.
14. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, dirinya tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Ia menegaskan, ucapannya itu berlaku bagi semua warga negara. “Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai menteri agama melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Yaqut, Jumat (25/12).
Sebelumnya Yaqut mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Termasuk warga Ahmadiyah dan Syiah yang tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum itu. “Sekali lagi, sebagai warga negara. Bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear,” ujarnya.
15. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan foto surat telegram Kapolri Jendral Idham Aziz yang beredar di media sosial terkait Perppu untuk membubarkan enam ormas, termasuk FPI merupakan kabar bohong. “Jadi saya pastikan, bahwa telegram Kapolri tentang enam ormas itu adalah hoax,” tegasnya, Jumat (25/12).
Mahfud menegaskan tidak ada telegram seperti yang beredar itu dikeluarkan pihak Mabes Polri. Mahfud lantas menjelaskan, larangan kegiatan bagi ormas tak memerlukan mekanisme Perppu. Larangan itu bisa dikeluarkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kemendagri. Adapun surat telegram yang dimaksud adalah surat telegram No. STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 tanggal 23 Desember 2020.
16. Menko Polhukam Mahfud MD membantah anggapan yang menyebut adanya kriminalisasi ulama di Indonesia. Mahfud mengatakan, para ulama justru berperan mengatur, memimpin, dan mengarahkan kebijakan di Indonesia. “Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia, sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulamalah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia,” kata Mahfud, kemarin.
Mahfud membeberkan sejumlah kasus yang seringkali disebut sebagai kriminalisasi ulama. Padahal, menurut Mahfud, mereka diproses hukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Misalnya, kasus Abu Bakar Ba’asyir, di mana Ba’asyir terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.
17. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, Kementerian Agama siap memfasilitasi ruang dialog jika terjadi perselisihan di masyarakat terkait ajaran agama. Yaqut berharap tidak ada lagi persekusi terhadap suatu kelompok masyarakat karena keyakinan atau ajaran yang dianutnya. “Kalau ada perselisihan terkait ajaran agamanya, maka Kementerian Agama siap untuk memfasilitasi bagi ruang-ruang dialog,” kata Yaqut, Jumat (25/12).
Ia menegaskan, konstitusi Indonesia menjamin perlindungan terhadap semua warga negara. “Sebagai warga negara harus dilindungi selama tidak terlibat pemberontakan. Bukan karena ajarannya,” ujarnya mengingatkan tentang pentingnya menciptakan kehidupan antarumat beragama yang damai.
18. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan mengkaji pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang berisi tentang larangan ajaran Ahmadiyah. Dijelaskan, SKB yang memuat tentang larangan menjalankan seluruh kegiatan bagi penganut Ahmadiyah itu ditandatangani jaksa agung, menteri dalam negeri dan menteri agama pada 2008. “Kita akan kaji nanti,” ucap Yaqut melalui pesan singkatnya, Jumat (25/12).
19. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang berencana mengkaji pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang larangan ajaran Ahmadiyah. “Ini kan baru rencana, ya. Kita tunggu saja realisasinya,” kata Benny, Jumat (25/12).
20. Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia hingga hari ini, Jumat (25/12) telah mencapai 700 ribu kasus atau tepatnya 700.097, sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret lalu. Selama 10 bulan Covid-19 mewabah di Indonesia, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap harinya. Kasus positif virus corona pertama kali diumumkan Presiden Jokowi dan mantan Menkes Terawan Agus Putranto pada awal Maret. Kala itu, ada warga Depok, Jawa Barat yang positif terinfeksi virus tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus terus bertambah dari hari ke hari.
21. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan menambah jumlah ketersediann tempat tidur, baik di ruang rawat inap ataupun ICU. Hal itu dilakukan untuk mengatasi lonjakan kasus positif di masa libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. “Kebetulan tempatnya ada, tinggal kita tambah jumlah bed dan icu. Ada potensinya bisa sampai 100 bed tambahan,” kata Budi dalam konferensi persnya, Jumat (25/12).
Budi mengatakan, sebenarnya jumlah ruangan untuk menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 cukup. Namun, yang justu perlu ditambah adalah jumlah perawat pasien. “Jadi saya sudah bicara dengan Pak Wamen (Wakil Menteri) yang benar-benar dokter bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat,” ujarnya. (HPS)