HOT ISU PAGI INI, PEGAWAI KPK CURI BARANG BUKTI 1,9 KILOGRAM EMAS HASIL SITAAN KPK

oleh
oleh

Isu paling menarik pagi ini adalah soal pegawai KPK yang mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas seberat 1,9 kilogram yang diungkap Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean. Publik meminta KPK meningkatkan pengawasan dan pengamanan agar barang bukti yang disita KPK digerogoti oleh oknum petugas KPK yang nakal.

Berita menarik lainnya adalah statemen Mensesneg Pratikno yang membantah kabar atau isu yang menyebut Presiden Jokowi akan membentuk yayasan sendiri untuk mengelola TMII. Dia menegaskan, nantinya Kemensetneg akam merumuskan sejumlah kriteria mengenai pihak yang akan menata kembali TMII. “Enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola TMII. Sama sekali tidak. Jadi ini nanti Kemensetneg merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional mempebaiki TMII. Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan,” tegas Pratikno.

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran permintaannya agar acara Kemenag diisi dengan doa dari semua agama disambut pro dan kontra oleh publik. Keheranannya itu disampaikan dalam raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Kamis (8/4). “Jadi salahnya doa ini apa sih? Orang disuruh doa kok ribut, itu salahnya doa ini apa? Ini pertanyaan saya, saya boleh dong nanya. Salahnya doa apa, kan enggak ada salahnya,” kata Yaqut.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertentangan dengan visi Indonesia Maju dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Tjahjo mengatakan pengangkatan tenaga konores menjadi PNS itu tidak adil bagi masyarakat yang ingin bekerja di instansi pemerintah. Menurut dia setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi menjadi CPNS atau PPPK. “Tidak adil bagi putra putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah,” ucapnya. Berikut isu selengkapnya.

1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial IGAS terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas seberat 1,9 kilogram. IGAS merupakan anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean mengatakan, kejadian itu bermula pada awal bulan Januari tahun 2020.

IGAS, kata Tumpak, mengambil barang bukti berupa emas itu tidak sekaligus, namun dilakukan beberapa kali. “Sebagian dari barang bukti yang sudah diambil, digadaikan, tidak semua digadaikan, yang lainnya disimpan, mungkin belum digadaikan,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Kamis (8/4/2021). “Ketahuannya pada saat barang bukti ini mau dieksekusi sekitar akhir Juni tahun 2020,” ucap Tumpak. Kendati demikian, Tumpak menyebut, IGAS berhasil menebus barang bukti yang telah digadaikan itu dengan uang yang diperoleh dari warisan orangtuanya.

2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan secara tidak hormat pegawai berinisial IGAS karena terbukti mencuri barang bukti berupa emas seberat 1.900 gram. Emas tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana kasus korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.  “Majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan dengan tidak hormat,” ucap Ketua Majelis, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (8/4).

IGAS merupakan anggota Satuan Petugas KPK yang memang memiliki ranah pekerjaan terhadap pengelolaan barang bukti hasil rampasan korupsi. Ia ditugaskan untuk menyimpan dan mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK.

3. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menunggu keputusan Presiden JokoWI perihal sosok pengganti Artidjo Alkostar. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menerangkan pihaknya belum menerima perkembangan terkini dari surat yang telah dilayangkan sebelumnya mengenai kabar berita duka dan pengganti Artidjo.

“Saya sendiri belum tahu calon-calonnya karena yang mengangkat dan memilih itu Presiden. Memang, kalau makin cepat makin baik. Tapi, kami kan enggak bisa mendesak-desakkan. Biar saja,” kata Tumpak kepada awak media di Kantornya, Jakarta, Kamis (8/4).

4. Mensesneg Pratikno mengatakan, rencananya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diserahkan kepada BUMN. Sehingga, taman rekreasi di Jakarta Timur itu nantinya akan dikelola oleh lembaga yang profesional dan dapat memberikan kontribusi kepada keuangan negara. “Arahnya ini akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII,” ujar Pratikno dalam keterangan video yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (8/4). Ia mengatakan, nantinya TMII tidak selamanya dikelola Kemensetneg.

Pratikno membantah kabar atau isu yang menyebut Presiden Jokowi akan membentuk yayasan sendiri untuk mengelola TMII. Dia menegaskan, nantinya Kemensetneg akam merumuskan sejumlah kriteria mengenai pihak yang akan menata kembali TMII. “Enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola TMII. Sama sekali tidak. Jadi ini nanti Kemensetneg merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional mempebaiki TMII. Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan,” tegas Pratikno.

5. Satgas Penanganan Covid-19 terbitkan Surat Edaran (SE) No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Dalam SE itu pemerintah menetapkan peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara. Hal itu bertujuan sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Adapun, periode peniadaan mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah adalah pada 6-17 Mei 2021. Sedangkan upaya pengendalian Covid-19 berlaku selama bulan suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. SE juga menjelaskan, perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dikecualikan bagi dua pelaku perjalanan.

Yakni, kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik seperti bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. Khusus bagi dua kelompok pelaku perjalanan ini wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat lzin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.

6. Ketua DPR Puan Maharani menyindir, masyarakat dilarang mudik tapi kenapa tempat wisata dibuka. Ia mengatakan, masyarakat masih bertanya-tanya tentang kebijakan mudik lebaran 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, menurutnya, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik tapi mengizinkan tempat wisata buka. “Masyarakat masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan,” kata Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Puan minta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, konsistensi penerapan kebijakan penting dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Politikus PDI Perjuangan itu bilang tak mudah memutus rantai penularan Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian.

7. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan mudik lebaran 2021 menyusul penurunan laju penularang virus corona (Covid-19). Program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah juga berhasil. “Artinya vaksin berhasil, corona mendekati zero, hendaknya (larangan mudik) dicabut karena sudah setahun lalu tidak mudik,” kata Khatib Syuriah PWNU Jatim Safruddin Syarif, kemarin.

Safruddin mengatakan kebijakan pemerintah harus berdasar pada kondisi terkini penyebaran virus corona. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah tetap melarang mudik apabila kasus telah terkendali. Ia meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di Indonesia.

8. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Istiono memastikan tidak akan ada yang bisa lolos dari penyekatan selama larangan mudik lebaran Idulfitri selama 6-17 Mei 2021. Istiono menyatakan posko pemantauan yang disiapkan juga bertambah hingga sampai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Polri siapkan  333 titik penyekatan yang tersebar di sepanjang wilayah Lampung hingga Bali.

“Saya pastikan, tidak ada yang lolos. Karena kami bangun 333 titik, evaluasi dari pada tahun lalu,” kata Istiono dalam konferensi pers bersama Satgas Covid-19 secara daring, Kamis (8/4). Istiono menjamin pihaknya tak akan lagi kecolongan dengan masyarakat yang masih nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.”Termasuk travel gelap, saya pastikan akan saya tindak tegas,” ujarnya.

9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan sebanyak 338 titik penyekatan guna mengantisipasi gelombang mudik Lebaran 2021 nanti. Titik penyekatan akan dijaga petugas gabungan dari Dishub, kepolisian, TNI dan Satpol PP di wilayah Jabar. “Rencananya akan ada 338 titik di 27 kabupaten/kota di Jabar. Jadi, itu akan dijaga oleh petugas gabungan bukan hanya dari Dishub Jabar saja,” kata Kepala Bidang Perhubungan Transportasi Darat Dishub Jabar Iskandar di Bandung, Kamis (8/4).

Dari 338 titik penyekatan tersebut, sebanyak 13 titik di antaranya tersebar di Kabupaten Bogor dan 5 di Sukabumi. Untuk setiap posko titik penyekatan ini, lanjut Iskandar, memerlukan sumber daya manusia yang sangat banyak karena petugas akan mengawasi kendaraan. Untuk itu, Dishub Jabar akan melibatkan petugas dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait penjagaan di titik penyekatan tersebut.

10. Pemerintah resmi melarang mudik selama periode 6-17 Mei 2021. Hal ini berlaku bagi seluruh moda transportasi, yakni kendaraan pribadi, kereta api, kapal laut, dan udara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan masyarakat yang nekat mudik lewat jalur darat menggunakan kendaraan pribadi akan diminta untuk putar balik. Sementara, kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang ketahuan mengangkut penumpang juga akan dikenakan sanksi.

“Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik penilangan dan tindakan lain sesuai uu yang ada,” ungkap Budi dalam konferensi pers, Kamis (8/4).

11. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran permintaannya agar acara Kemenag diisi dengan doa dari semua agama disambut pro dan kontra oleh publik. Keheranannya itu disampaikan dalam raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Kamis (8/4). “Jadi salahnya doa ini apa sih? Orang disuruh doa kok ribut, itu salahnya doa ini apa? Ini pertanyaan saya, saya boleh dong nanya. Salahnya doa apa, kan enggak ada salahnya,” kata Yaqut.

Yaqut lalu menjelaskan awal mula munculnya permintaan agar acara Kemenang diisi doa semua agama ketika dirinya menghadiri rapat kerja nasional Kementerian Agama yang dihadiri pegawai eselon I dan II Kemenag se-Indonesia. Dalam acara tersebut, doa hanya disampaikan secara Islam. Padahal, menurut dia, perilaku koruptif dan perilaku negatif lainnya dapat dijauhkan jika seseorang dekat dengan Tuhannya lewat doa.

“Nah saya berpikir begini, masa sih yang disuruh menjauhi fraud, menjauhi korupsi, menjauhi birokrasi melayani dirinya sendiri, cuma muslim saja, sementrara ada pegawai yang beragama bukan muslim. Oleh karena itu, saya mendorong agar pegawai yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga berdoa agar ingat dengan Tuhan dan dijauhkan dari perilaku yang tidak baik,’’ ujarnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam raker itu  mengaku sudah mempersiapkan Candi Prambanan sebagai pusat peribadatan umat agama Hindu di Indonesia. Hal itu disampaikan Yaqut menjawab permintaan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Komang Kohaer dalam raker di gedung DPR, Kamis (8/4)i.

‘’Mengenai Prambanan, itu sudah kami siapkan,” ujarnya sembari mengatakan, ‘’Persiapan itu bahkan dia lakukan sebelum anggota DPR tersebut meminta agar Prambanan yang merupakan destinasi wisata di perbatasan DI Yogyakarta-Jawa Tengah ini dijadikan tempat ibadah.’’

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan vaksin Sinovac belum disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menjadi salah satu persyaratan agar jemaah haji dan umrah bisa masuk ke negara mereka. Kata Yaqut, Sinovac yang digunakan sebagai salah satu vaksin masyarakat Indonesia itu belum menerima sertifikasi dari lembaga kesehatan dunia atau WHO.

Dia mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memang memberi beberapa persyaratan untuk negara yang hendak memberangkatkan warganya beribadah umroh dan haji. Salah satunya berkaitan wajib sudah menjalani vaksinasi. Namun demikian, Pemerintah Arab Saudi meminta vaksin yang digunakan adalah vaksin yang sudah disertifikasi WHO. Sinovac yang digunakan Indonesia dalam hal ini belum disertifikasi.

“Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin,” kata Yaqut memberi penjelasan kepada Anggota Komisi VIII DPR dalam raker di DPR, Kamis (8/4).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku sudah mempersiapkan Candi Prambanan sebagai pusat peribadatan umat agama Hindu di Indonesia. Hal itu disampaikan Yaqut menjawab permintaan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Komang Kohaer dalam raker di gedung DPR, Kamis (8/4)i.

‘’Mengenai Prambanan, itu sudah kami siapkan,” ujarnya sembari mengatakan, ‘’Persiapan itu bahkan dia lakukan sebelum anggota DPR tersebut meminta agar Prambanan yang merupakan destinasi wisata di perbatasan DI Yogyakarta-Jawa Tengah ini dijadikan tempat ibadah.’’

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan vaksin Sinovac belum disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menjadi salah satu persyaratan agar jemaah haji dan umrah bisa masuk ke negara mereka. Kata Yaqut, Sinovac yang digunakan sebagai salah satu vaksin masyarakat Indonesia itu belum menerima sertifikasi dari lembaga kesehatan dunia atau WHO.

Dia mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memang memberi beberapa persyaratan untuk negara yang hendak memberangkatkan warganya beribadah umroh dan haji. Salah satunya berkaitan wajib sudah menjalani vaksinasi. Namun demikian, Pemerintah Arab Saudi meminta vaksin yang digunakan adalah vaksin yang sudah disertifikasi WHO. Sinovac yang digunakan Indonesia dalam hal ini belum disertifikasi.

“Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin,” kata Yaqut memberi penjelasan kepada Anggota Komisi VIII DPR dalam raker di DPR, Kamis (8/4).

12. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China, Sinovac, untuk menambah suplai vaksin virus corona (Covid-19) di Indonesia. Rencana itu digelontorkan pihaknya menyusul sejumlah embargo vaksin yang dikeluarkan beberapa negara, salah satunya India. Budi mengatakan langkah antisipatif itu perlu ditempuh mengingat sejauh ini Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility belum bersedia memberikan komitmen kesanggupan pemberian vaksin secara tertulis.

“Kita sudah membuka diskusi dengan China utnuk menambah sekitar 90-100 juta dosis tambahan untuk antisipasi kalau memang benar-benar ternyata yang 100 juta dosis yang terdiri dari 54 juta dari GAVI dan 50-an juta AstraZeneca itu bergeser,” kata Budi dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4). Budi mengaku telah melakukan diskusi dengan pemerintah China soal usulan itu. Meskipun demikian, ia mengaku belum mendapat kepastian dari China soal kesanggupan untuk menambah pengiriman vaksin Sinovac ke Indonesia.

13. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Tiga faktor itu yakni kebutuhan, keserakahan dan sistem. “Kami melihat ada tiga unsur penyebab mengapa muncul korupsi. Mohon izin nanti bapak-bapak bisa diskusikan secara luas dan variasi lebih tinggi. Tapi saya menggarisbawahi tiga kelompok besar, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan dan korupsi karena sistem,” kata Anies dalam sebuah webinar, Kamis (8/4).

14. Mendikbud Nadiem Makarim perintahkan sekolah segera selenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk mengejar ketertinggalan siswa selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Nadiem saat meninjau pelaksanaan PTM terbatas di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin. “Segera lakukan PTM terbatas agar kita bisa mengejar ketertinggalan,” kata Menteri Nadiem.

Nadiem mengatakan kegiatan PTM terbatas sudah diizinkan untuk digelar sejak awal tahun ini, namun masih sedikit sekolah yang menerapkannya. Saat ini guru dan tenaga pendidik sudah mendapat prioritas terhadap vaksinasi Covid-19. Karena itu, kata Nadiem, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menggelar PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. “Tidak ada alasan untuk tidak melakukan PTM terbatas karena gurunya sudah divaksinasi,” tuturnya.

15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengungkapkan beberapa alasan yang mendasari pihaknya urung memberikan izin atas permintaan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II Vaksin Nusantara. Penny membeberkan bahwa vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu tidak sesuai pharmaceutical grade dalam komponen dan proses penelitiannya.

Selain itu, BPOM menilai bahwa komponen yang digunakan kebanyakan impor, sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa. “Bahwa ada komponen yang betul-betul komponen impor dan itu tidak murah. Plus ada satu lagi, pada saat pendalaman didapatkan antigen yang digunakan, tidak dalam kualitas mutu untuk masuk dalam tubuh manusia,” kata Penny dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan temuan hasil kajian dan inspeksi pada penelitian uji klinis fase I vaksin nusantara yang diprakarsai oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto. Temuan itu juga membuat BPOM urung memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II.

Kepala BPOM Penny K. Lukito juga menyoroti konsep vaksin nusantara yang diklaim karya anak bangsa, namun ditemui beberapa kejanggalan. Mulai dari tim peneliti yang didominasi orang asing, hingga komponen pembuatan vaksin sel dendritik yang kebanyakan didapat dari komponen impor yang mahal.

“Dalam hasil uji klinis vaksin I ini pembahasannya tim peneliti asing lah yang menjelaskan, yang membela dan berdiskusi, yang memproses, pada saat kita hearing. Dan terbukti proses pelaksanaan uji klinis, proses produksinya semua dilakukan tim peneliti asing tersebut,” beber Penny dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan uji klinis I Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan ada perbedaan dari lokasi penelitian vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan pihak yang sebelumnya mengajukan diri sebagai komite etik.

Hal yang dimaksud adalah penelitian dilakukan di RSUP dr. Kariadi Semarang. Sedangkan komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Dalam kaidah klinis pengembangan vaksin, kata Penny, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keselamatan subjek penelitian. Beberapa perbedaan juga terlihat dalam data yang diberikan tim uji klinis Vaksin Nusantara dengan yang dipaparkan dalam rapat kerja pada Rabu (10/3).

Padahal, menurutnya, BPOM telah rampung menyelesaikan review uji klinis I Vaksin Nusantara dan menyerahkan hasilnya kepada Kementerian Kesehatan dan tim peneliti vaksin di Semarang, Jawa Tengah.

16. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 163 orang meninggal dunia dan 45 hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut merupakan data terbaru yang dihimpun oleh BNPB hingga Kamis (8/4) pukul 20.00 WIB.

“Secara keseluruhan untuk NTT korban meninggal sebanyak 163 orang, dan 45 hilang,” kata Doni dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4). Rincian korban meninggal dunia yakni 71 orang di Kabupaten Flores Timur, 27 orang di Kabupaten Alor, enam orang di Kabupaten Malaka, 1 orang di Kabupaten Sikka.

17. Presiden Joko Widodo mengirimkan 3.572 paket sembako untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ribuan paket itu dikirimkan melalui KRI 354 Oswald Siahaan. Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa mengatakan, bantuan tersebut sudah tiba di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata, pada Kamis (8/4).

“Bantuan kontak dari Bapak Presiden ada sekitar 3.572 paket bahan kontak,” kata Aribawa dalam sebuah rekaman video, Kamis (8/4). Bantuan sembako itu langsung diserahkan ke Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur untuk disalurkan ke daerah-daerah yang terdampak bencana siklus badai tropis Seroja.

18. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menetapkan status tanggap darurat atas  bencana angin siklon tropis, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang pasang yang melanda NTT dalam sepekan terakhir. Penetapan itu diteken Viktor melalui Surat Keputusan Nomor 118/KEP/HK/2021 tanggal 6 April 2021, dan berlaku hingga 5 Mei 2021. Penetapan itu diumumkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, Kamis (8/4).

“Penetapan keputusan ini diambil berdasarkan dampak dari siklon tropis seroja di Kota Kupang dan 21 Kabupaten dalam wilayah NTT sejak 2 April sampai dengan 5 April 2021. Dengan adanya penetapan keputusan tanggap darurat ini diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana di wilayah NTT,” kata Raditya.

19. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, salah satu mimpi besarnya ketika dilantik sebagai Wali Kota Bogor pada 2014 adalah mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni Kota Toleran. Tradisi keberagaman di Bogor, kata dia, sudah ada sejak kota tersebut didirikan. Bahkan, bukti sejarahnya sangat nyata yakni, ada rumah ibadah di pusat kota yang dibangun berdampingan. “Jadi secara kultural, historis, postur Kota Bogor adalah kota yang sarat tradisi bersama dalam keragaman. Namun diakui karena ada beberapa kasus dan cerita yang belum selesai, image-nya tercoreng. Laporan SETARA Institute membuat saya galau dan gundah gulana, seolah kalau ke mana-mana di dahi saya dicap sebagai Wali Kota intoleran,” kata Bima dalam webinar bertajuk “Promosi Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman di Tingkat Kota” yang digelar SETARA Institute, Kamis (8/4).

20. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini nasionalisme vaksin Covid-19 semakin meningkat. Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri. Oleh sebab itu, Jokowi menyerukan penolakan terhadap nasionalisme vaksin, karena saat pandemi melanda, vaksin merupakan barang publik. “Saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual, pada Kamis (8/4).

Menurut Jokowi, D-8 harus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Dunia harus bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. “Dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin. Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” tegas Presiden Jokowi.

21. Menlu RI Retno Marsudi mendorong pemerintah Inggris untuk menyediakan akses vaksin Covid-19 yang setara dan adil. Kata dia, Inggris sebagai salah satu negara produsen vaksin Covid-19 memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan distribusi vaksin Covid-19. “Kita harus terus mengamankan akses dan distribusi vaksin yang setara,” kata Retno usai menghadiri ASEAN-UK Open Ended Troika Dialogue yang dilakukan secara virtual pada Kamis (8/4). Menurut Retno, saat ini baru tersedia 16,8 juta dosis vaksin untuk 600 juta penduduk ASEAN. Retno mendorong Inggris kerjasama dengan ASEAN di berbagai bidang, termasuk pemulihan ekonomi dan perubahan iklim.

22. PT Bio Farma mengatakan, jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam vaksinasi Gotong Royong adalah Sinopharm dan CanSino dari China serta Sputnik V dari Rusia. Saat ini PT Bio Farma tengah melakukan diskusi dan negosiasi dengan para produsen vaksin tersebut terkait komitmen jumlah dan jadwal kedatangan vaksin Covid-19 ke Indonesia.

23. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertentangan dengan visi Indonesia Maju dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. “(Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS) bertentangan dengan sistem prinsip merit sistem dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa,” kata Tjahjo dalam raker dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4). Tjahjo mengatakan pengangkatan tenaga konores menjadi PNS itu tidak adil bagi masyarakat yang ingin bekerja di instansi pemerintah. Menurut dia setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi menjadi CPNS atau PPPK. “Tidak adil bagi putra putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah,” ucapnya. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *