Salah satu isu yang cukup panas siang ini adalah kontroversi atau perdebatan soal Vaksin Nusantara yang melibatkan anggota DPR dengan BPOM kian menajam. Rabu (14/4) kemarin, sejumlah tokoh dan anggota DPR yang jadi relawan Vaksin Nusantara mulai menjalani proses vaksinasi, diawali dengan pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, padahal belum ada izin dari BPOM.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat. Komponen yang dimaksud berupa antigen, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), medium pembuatan sel, dan alat-alat persiapan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI berencana akan menyisir aset para obligor yang mempunyai utang kepada negara di atas Rp 50 miliar. Pengejaran aset tersebut kemungkinan besar akan dilakukan mulai tahun ini.
Isu menarik lainnya adalah soal reshuffle kabinet. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, minimal ada tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan terkena reshuffle. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meyakini, Presiden Jokowi segera melantik 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Keduanya adalah Mendikbud-Ristek dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sejumlah politisi Senayan menyatakan, bila Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diangkat jadi Menteri Investasi merangkap sebagai Kepala BKPM, maka berarti dia dapat rejeki nomplok alias durian runtuh. Demikian juga jika Nadiem Makarim masih dipercaya memimpin Kemendikbud ditambah lagi Ristek, maka dia termasuk orang hebat. Berikut isu selengkapnya.
1. Kontroversi atau perdebatan soal Vaksin Nusantara yang melibatkan anggota DPR dengan BPOM kian memanas. Rabu (14/4) kemarin, sejumlah tokoh dan anggota DPR yang jadi relawan Vaksin Nusantara mulai menjalani proses vaksinasi, diawali dengan pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, padahal belum ada izin dari BPOM.
Berikut daftar nama-nama yang sudah memulai proses vaksin Nusantara. Yakni Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, mantan Panglima TNI, Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX DPR . Emanuel Melkiades Lakalena, Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay, politisi mbeling dari PDIP Adian Napitupulu, serta dua politisi DPR lainnya yaitu Nihayatul Wafiroh dan Arzetty Bilbina.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat. Komponen yang dimaksud berupa antigen, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), medium pembuatan sel, dan alat-alat persiapan. “Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini di impor dari USA,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/4).
BPOM menegaskan vaksin yang diprakarsai mantan Menkes Terawan Agus Putranto itu membutuhkan waktu cukup lama jika ingin dibuat sepenuhnya di Indonesia alias tanpa impor komponen lagi. Penny menjelaskan, antigen SARS COV-2 Spike Protein yang dipakai dalam penelitian ini merupakan produksi Lake Pharma, California, USA. Kemudian GM-SCF juga diproduksi oleh Sanofi dari USA.
3. Kepala BPOM Penny K Lukito mengungkapkan data penelitian vaksin Nusantara secara keseluruhan tersimpan dalam database milik Amerika Serikat (AS). Kondisi itu terjadi lantaran vaksin Nusantara ikut disokong oleh AIVITA Biomedica dari AS. Sementara kerahasiaan data dan transfer data ke luar negeri tidak tertuang alias tidak disebutkan dalam perjanjian penelitian.
“Data-data penelitian disimpan dan dilaporkan dalam electronic case report form menggunakan sistem elektronik dengan nama redcap cloud yang dikembangkan oleh AIVITA Biomedical Inc dengan server di Amerika,” kata Penny Lukito, Rabu (14/4).
Penny mengungkapkan, AIVITA Biomedica mendominasi tim peneliti vaksin Nusantara. Ia menyebut tim asing tersebut bekerja di Indonesia untuk meneliti vaksin yang menggunakan objek penelitian warga Indonesia. “Tidak dapat ditunjukkan izin penelitian bagi peneliti asing di Indonesia,” imbuhnya. Ia memastikan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica.
4. Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan sejumlah anggota DPR, Rabu (14/4) kemarin mengikuti proses pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Gatot menjelaskan alasannya bersedia diambil sampel darahnya untuk vaksin Nusantara.
“Saya ini lahir di sini, makan di sini, minum di sini, diberi ilmu di sini, dan dididik sebagai seorang prajurit di Bumi Pertiwi. Kemudian ada hasil karya putra Indonesia yang terbaik kemudian uji klinik, kenapa tidak. Apa pun saya lakukan untuk bangsa dan negara ini,” ujar Gatot saat ditemui di Cellcure Center, RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).
Gatot siap menyukseskan vaksin Nusantara. Ia heran kenapa vaksin Nusantara belum mendapat izin uji klinis dari BPOM. “Saya tidak tahu ada izin atau tidak, tetapi saya ditawari jadi uji klinik, saya siap,” kata Gatot melanjutkan.
5. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan mengapa dirinya bersedia menjadi relawan Vaksin Nusantara pada hari ini, Rabu (14/4). Ada dua alasan yang diungkapkannya yaitu pertama, BPOM telah mempersilakan fase II uji klinis Vaksin Nusantara dilanjutkan dengan metode yang perlu diperbaiki. ‘’Yang kedua, proses penelitian, proses yang ada di rumah sakit itu kemudian sudah dipersilakan juga oleh BPOM,” kata Dasco usai menjalani pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, kemarin..
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, alasan lainnya adalah mendukung produk vaksin di Tanah Air. Apalagi dengan adanya embargo vaksin dari negara-negara penghasil vaksin, maka ini juga bisa sedikit banyak membantu program vaksinasi pemerintah. Menurutnya, produksi Vaksin Nusantara ini perlu dibantu pemerintah untuk mengurangi kelangkaan vaksin akibat embargo.
6. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan, Komisi IX tidak pernah bersepakat secara kolektif untuk mengikuti uji klinis vaksin Nusantara. Charles mengatakan, anggota Komisi IX DPR yang mengikuti kegiatan tersebut tidak mewakili Komisi IX DPR. “Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR,” kata Charles dalam siaran pers, kemarin.
Charles mengatakan, partainya tidak mengikuti vaksinasi dengan vaksin Nusantara. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah saintifik.
7. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pengembangan vaksin harus dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan standar WHO. “Dalam berbagai pengembangan vaksin di Indonesia termasuk vaksin Nusantara, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO,” kata Wiku,Rabu (14/4).
Wiku mengatakan, ihwal pengembangan vaksin menjadi wewenang BPOM selaku otoritas resmi dan sebelum digunakan, pemerintah akan memastikan keamanan vaksin tersebut. “Pada prinsipnya pemerintah akan memastikan efektivitas, keamanan, dan kelayakan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi,” ujarnya.
8. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan keamanan vaksin Nusantara karena sudah mulai uji klinis tahap kedua, meski belum lolos uji klinis tahap pertama dari BPOM. “Prosedur itu harus kita pegang karena kalau kita tidak komitmen maka jaminan bahwa (prosedur pengujian) ini dilakukan dengan baik, ke mana lagi kita meminta itu,” kata Daeng, Rabu (14/4). Menurut dia, setiap penelitian dan pengembangan obat maupun vaksin harus diawasi dan dinilai oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM.
BPOM, kata dia, sudah sangat ahli serta telah meneliti obat dan vaksin Covid-19 berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan WHO. “Karena BPOM sudah meminta agar uji klinis vaksin nusantara tidak dilanjutkan dulu setelah pengujian tahap pertama, maka seharusnya tidak boleh ada uji klinis tahap kedua,” kata Daeng.
9. Anggota Komkisi IX DPR merangkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, berdasarkan klaim RSPAD Gatot Subroto, minat terhadap Vaksin Nusantara sangat tinggi. Bahkan antrean panjang dari pihak-pihak yang menginginkan Vaksin Nusantara juga sudah terlihat. “Kata pihak RSPAD, banyak yang mau divaksin. Tetapi mereka batasi. Mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan,” kata Saleh, Rabu (14/4).
Saleh menuturkan, dirinya bersama puluhan anggota dewan lainnya, kemarin pagi mengikuti proses uji klinis Vaksin Nusantara. Ada sejumlah alasan kenapa mereka bersedia mengikuti uji klini. Pertama, karena sudah berdiskusi dengan penelitinya, baik yang berasal dari Indonesia, maupun yang dari Amerika Serikat. Saleh sudah mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara.
Kedua, Saleh mengaku sudah berbicara dengan orang-orang yang pernah divaksin dengan Vaksin Nusantara. “Menurut mereka, Vaksin Nusantara tidak memiliki efek samping dan efektivitasnya sangat baik,” terangnya.
10. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, seharusnya uji klinis fase II vaksin Nusantara tidak dilakukan karena BPOM belum mengeluarkan izin persetujuan. Pandu mengatakan, metode vaksin Nusantara dengan sel dendrintik dilakukan dengan pengambilan darah. Materi darahnya adalah sel darah putih dan sel dendrintik dipisahkan untuk digabungkan dengan antigen dan disimpan selama 7 hari.
Pandu mengatakan setelah melewati proses penyimpanan diharapkan vaksin Nusantara tersebut dapat menciptakan antibodi. Namun, metode vaksin tersebut akan berbahaya karena dilakukan di tempat terbuka. “Akan bahaya karena tidak sterilitas, semuanya itu dilakukan di tempat terbuka, kalau di luar itu harus dengan laboratorium yang sifatnya tertutup, tidak ada udara masuk, kalau ada dibatasi betul. Kalau itu sudah terkontaminasi berbahaya,” ucapnya.
11. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI berencana akan menyisir aset para obligor yang mempunyai utang kepada negara di atas Rp 50 miliar. Pengejaran aset tersebut kemungkinan besar akan dilakukan mulai tahun ini. “Menagih, jadi tahun ini misalnya akan menagih yang utangnya itu Rp 50 miliar ke atas, pilih satu-satu, nanti yang pada tahun berikutnya kita sisir yang punya utang antara Rp 5-50 miliar, yang berikutnya yang kecil-kecil yang di bawah Rp 5 miliar,” ujar Mahfud, Rabu (14/4) malam.
Mahfud mengakui penyisiran itu tidak mudah, mengingat, dari 42 obligor, banyak jaminan yang kini mengalami masalah. Setidaknya ada 12 isu permasalahan. Mulai dari jaminan yang kini sudah berbentuk rekening uang asing, jaminan berbentuk barang juga sudah dikuasai orang asing, bahkan ada jaminan tanah dan bangunan yang telah berpindah tangan. “Itu semua ada 12 jenis masalah,” terang Mahfud. Dalam perburuan ini, Satgas akan berpegang pada surat pengakuan utang para obligor.
12. Isu menarik lainnya adalah soal reshuffle kabinet. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berharap Presiden Jokowi mampu menempatkan sosok muda yang memiliki kematangan dan kemampuan memahami agenda pemerintah di tengah tantangan besar ke depan. Karena menurut penglihatannya, masyarakat tidak mempersoalkan latar belakang menteri yang diangkat presiden apakah berasal dari partai politik, birokrasi, atau professional. Yang penting mereka memiliki kemampuan terukur dan dapat menjadi jembatan politik.
“Situasi saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Dan tak kalah penting, memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya yakin Presiden cermat,” ujarnya seraya menambahkan, presiden tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegusaran global akibat hantaman pandemi Covid-19.
13. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, minimal ada tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan terkena reshuffle. “Pandangan saya, minimal akan ada tiga menteri yang direshuflle atau dimutasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/4). Meskipun demikian, Jazilul enggan menyebut nama menteri yang bakal direshuffle. Jazilul mengimbau masyarakat sabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi. “Saya tidak ingin mendahului, sabar saja nunggu keterangan dari presiden,” ujarnya.
14. Masih terkait reshuffle kabinet, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meyakini, Presiden Jokowi segera melantik 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Keduanya adalah Mendikbud-Ristek dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Presiden insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM,” kata Ngabalin melalui akun twitter pribadinya, @AliNgabalinNew, Rabu (14/4).
Ngabalin menambahkan, pemerintah berencana mengubah nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi. Pria yang selalu bersurban ini menjelaskan, perubahan nomenklatur itu disebabkan karena sejumlah alasan. Salah satunya, adalah tidak dikenalnya BKPM sebagai lembaga setingkat kementerian di dunia internasional. “Di luar negeri, BKPM tidak banyak dikenal. Mayoritas negara lebih mengenal Kementerian Investasi lantaran instansi tersebut hampir ada di semua negara. Hal tersebutlah yang jadi salah satu pertimbangan merubah nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi,’’ ujarnya.
15. Sementara itu sejumlah politisi Senayan menyatakan, bila Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diangkat jadi Menteri Investasi merangkap sebagai Kepala BKPM, maka berarti dia dapat rejeki nomplok alias durian runtuh. Demikian juga jika Nadiem Makarim masih dipercaya memimpin Kemendikbud ditambah lagi Ristek, maka dia termasuk orang hebat.
16. Anggota Komisi II DPR dari PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Jokowi agar perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukannya menggunakan basis data yang akurat. Ia berpesan, meskipun reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun harus tetap mempertimbangkan prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan.
Mardani tak ingin reshuffle kabinet hanya jadi dagangan politik belaka. Ia mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, yakni soal pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19. “Jadi, jangan politik dagang sapi lagi karena ini sudah periode kedua,” tuturnya.
17. Wakil Ketua MPR dari PPP Arsul Sani mengatakan, isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan. “PPP melihat soal reshuffle ini bukan hal yang luar biasa. Jadi tidak perlu menjadi spekulasi politik berlebihan,” katanya, Rabu (14/4).
Arsul meminta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak mendramatisasi isu reshuffle kabinet. “PPP meminta torang-orang yang ada di lingkaran istana termasuk Ali Mochtar Ngabalin jangan malah mendramatisir soal reshuffle tersebut, termasuk soal waktunya. Mari kita lihat saja reshuffle ini seperti penggantian pemain sepakbola dalam satu pertandingan,” ujarnya.
18. Wasekjen PDI-P Arif Wibowo mengaku belum memperoleh informasi terkait rencana pergantian kabinet. Menurut dia, Presiden Jokowi sebaiknya komunikasi dulu dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Terlebih jika menteri yang akan diganti berasal dari partai politik. “Kita belum punya informasi yang pasti. Tapi menurut saya, presiden sebaiknya mengomunikasikan masalah ini dengan partai-partai koalisi terutama apabila menyangkut person-person yang akan diganti itu berasal dari partai politik,” kata Arif, Rabu (14/4).
19. Komisioner KPU Ilham Saputra resmi menjadi Ketua KPU definitif menggantikan Arief Budiman. Adapun keputusan tersebut disepakati dalam rapat pleno anggota KPU pada Rabu (14/4). “Rapat telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Plt Ketua KPU sejak 15 Januari 2021,” kata anggot KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/4). Apa jabatan yang diemban Arief Budiman sekarang ini, Kade Wiarsa menyebut Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga serta Logistik KPU.
20. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut sudah tidak mempercayai komitmen pemerintah dalam upaya pemeberantasan korupsi Sebabnya, pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang bisa digunakan sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi. “Sejak awal ICW sudah tidak menaruh kepercayaan lagi pada pemerintah akan komitmennya terhadap isu pemberantasan korupsi. Ada banyak suplemen pemberantasan korupsi yang tidak ditindaklanjuti melalui proses legislasi, salah satunya RUU Perampasan Aset,” kata Kurnia, Rabu (14/4).
Menurut dia, RUU Perampasan Aset bisa menjadi peringatan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena, jika RUU itu disahkan jadi UU, sangat memungkinkan aset yang didapatkan masyarakat dari hasil kejahatan korupsi dapat dirampas oleh negara. “RUU itu memberikan sinyal kuat kepada masyarakat agar menjauhi praktik korupsi. Sebab, nantinya aset hasil dari kejahatan dapat dirampas oleh negara, tanpa melalui mekanisme pemidanaan pelaku,” ujar Kurnia Ramadhana.
21. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, kondisi kebebasan berekspresi di ruang digital memburuk selama 2020. Dia menyebut dengan istilah siaga dua bagi kondisi kebebasan berekspresi dunia digital di Indonesia. “Saya katakan lebih buruk karena pandemi. Pandemi ini memaksa kita mengalihkan aktivitas kita di ruang digital dan ternyata itu memberi beban ganda,” ujar Damar dalam diskusi bertajuk “Kebebasan Ekspresi, Hukum, dan Dinamika Perkembangannya”, kemarin.
22. Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan pada bulan Ramadhan ini. Ia mengaku prihatin karena kenaikan harga-harga itu terjadi pada masa pandemi corona.
“Saya sangat berharap mudah-mudahan harga pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi,” kata Zulkifli dalam konferensi pers bertajuk “Demokrasi Transaksional dan Ketergantungan Impor Pangan”, Rabu (14/4). (HPS)
