Berita menarik yang menjadi hiburan masyarakat pagi ini adalah Bupati Kediri Hanindhito Himawan menangkap basah Camat Purwoasri, M yang diduga lakukan pungutan liar untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Dhito yang putra sulung Seskab Pramono Anung ini menemukan uang Rp 15 juta di laci kantor Balai Desa Ketawang Purwoasari. Uang tersebut adalah hasil transaksi yang dilakukan Kepala Seksi PMD kecamatan di Balai Desa Ketawang.
Isu yang tak kalah menarik adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Jokowi. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Seperti diketahui sebagian dari 75 orang itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi, antara lain penyidik senior Novel Baswedan dan penerima Tanda Kehoramtan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.
KPK memastikan pembebastugasan 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan tidak mengganggu kinerja KPK. “Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain,” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan pers, Sabtu (15/5).
Perburuan terhadap pemudik belum selesai. Polri akan memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei 2021. Kepala Bagian Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan menyebutkan, hal ini akan dilakukan meskipun Operasi Ketupat 2021 berakhir Senin (17/5). Rudy mengatakan, Operasi Ketupat akan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Berikut isu selengkapnya.
1. Bupati Kediri Hanindhito Himawan menangkap basah Camat Purwoasri, M yang diduga melakukan pungutan liar untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Dhito yang putra sulung Seskab Pramono Anung ini menemukan uang Rp 15 juta di laci Kantor Balai Desa Ketawang Purwoasari pada Kamis (6/5). Uang tersebut adalah hasil transaksi yang dilakukan Kepala Seksi PMD kecamatan di Balai Desa Ketawang. Saat ini, oknum Camat yang bersangkutan sudah diperiksa oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.
Dhito mengatakan permintaan THR yang dilakukan Camat Purwoasri kepada pemerintah desa se-Kecamatan Purwosari terungkap berkat informasi dari masyarakat. Mengetahui hal tersebut Mas Dhito melakukan peringatan pertama di grup WhatsApp yang berisi pejabat di lingkungan Pemkab Kediri. Peringatan itu disampaikan pada Selasa (4/5). Peringatan kedua disampaikan langsung oleh Dhito ke Camat M melalui telepon pada Rabu (5/5). Saat itu ia meminta M menghentikan penarikan THR dan mengembalikan uang yang terlanjur disetorkan. “Setelah saya dengar pada tanggal 4 Mei 2021, lalu saya telepon camat yang bersangkutan untuk menghentikan penarikan THR. Jika sudah telanjur menarik, maka saya minta untuk dikembalikan,” ujar Hanindhito , Sabtu (15/5).
Namun, perintah itu tak dihiraukan oleh Camat Purwoasri. Camat berinisial M itu terus melakukan penarikan uang ke desa-desa di Kecamatan Purwoasri. Merasa perintahnya tidak didengar, Hanindhito datang langsung untuk menangkap basah Camat yang bersangkutan. Pada 5 Mei 2021, Hanindhito menemukan transaksi yang dilakukan oleh Kepala Seksi PMD Kecamatan di sebuah Balai Desa Ketawang Purwoasri. Dhito menemukan uang sekitar Rp 15 juta. “Kemudian besoknya saya temukan ada pengumpulan sejumlah uang total Rp 15 juta,” katanya.
2. Camat Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memiliki bahasa isyarat untuk meminta THR dari desa-desa di wilayah kecamatan yang dia pimpin. Adanya bahasa isyarat itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) di Pendopo Pemkab Kediri, Sabtu (15/5), saat memberikan keterangan terkait pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Camat Purwoasri M.
Menurut Dhito, pada akhir April lalu terjadi pembicaraan antara Camat M dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) D. “Pak Camat M menanyakan ke Pak Kasi PMD, ‘bagaimana Pak, apa ada kegiatan untuk hari raya (Idul Fitri)’,” ujar Dhito, menirukan ucapan Camat M. Dhito mengatakan, Kasi PMD D lantas menyampaikan kalimat pertanyaan Camat M ke grup WhatsApp yang beranggotakan para bendahara desa di Kecamatan Purwoasri. “Para bendahara desa mengartikan itu sebagai kode dari Pak Camat agar mengondisikan iuran untuk THR ke kecamatan,” ujar Dhito.
3. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Jokowi. Pernyataan itu disampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Seperti diketahui sebagian dari 75 orang itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi, antara lain penyidik senior Novel Baswedan dan penerima Tanda Kehoramtan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.
Busyro mengatakan KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK. Setelah itu, sejumlah peristiwa memperlemah KPK secara perlahan. “Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” kata Busyro,Rabu (12/5).
4. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengungkapkan tak ada lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah. Kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan di KPK yang mengutamakan kebulatan dan kesepakatan bersama dari seluruh komisioner. Dia mengatakan keputusan di KPK kini hanya ditentukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
‘’Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya test wawasan kebangsaan,” kata Harun dalam keterangan tertulis, Rabu (12/5).
5. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, menulis puisi singkat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui akun Twitter-nya, Emil menyinggung soal 75 anggota lembaga antirasuah itu yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Terang bulan, teranglah dikali. Buaya timbul disangka mati, Jangan percaya mulut resmi KPK, Berani pecat anak, karena takut mati” tulis Emil. Ia telah mengizinkan cuitannya dikutip CNN Indonesia, Rabu (12/5).
6. KPK telah menonaktifkan 75 pegawai karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin. Dalam daftar pegawai yang dinonaktifkan, setidaknya ada tujuh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani beberapa kasus dugaan korupsi kakap.
Di antaranya Novel Baswedan yang menangani kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Andre Dedy Nainggolan yang memimpin penanganan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 yang menyeret mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Harun Al Rasyid yang memimpin OTTBupati Nganjuk, Jawa Timur Novi Rahman Hidayat beberapa hari lalu.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan 75 pegawai bukan dinonaktifkan, tapi diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut. Ia menegaskan keputusan ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural. Ali mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lembaga antirasuah tak terkendala dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang tengah berjalan.
7. KPK memastikan pembebastugasan 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan tidak mengganggu kinerja KPK. “Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain,” ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan pers, Sabtu (15/5).
Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Penyerahan tugas dilakukan karena mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
8. Novel Baswedan dan 74 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) diperintahkan menyerahkan tugas serta wewenang mereka ke pimpinan. Ketentuan itu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Keputusan ditetapkan 7 Mei 2021 dan ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.
“Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” dikutip dari diktum kedua salinan keputusan tersebut.
Perintah mengembalikan tugas dan wewenang itu diakui oleh salah satu pegawai KPK yang tak lulus TWK, Tata Khoiriyah. Dia diminta segera menyerahkan tanggung jawab ke atasan. Tata mengaku tak mendapat arahan lanjutan usai penyerahan tanggung jawab. Bahkan, ia tak diberi tahu apakah harus tetap masuk kantor atau tidak. “Per tanggal 7 Mei, saya diarahkan untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan. Saya tidak mendapat kejelasan mengenai status saya,” tutur Tata, Kamis (13/5).
9. Pegawai fungsional di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Benydictus Siumlala mengkritik ketidakjelasan konsep penataan kepegawaian bagi 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Beny, SK penonaktifan yang ia terima tak jelas menyebutkan status dirinya di lembaga antirasuah. Menurut dia, SK pemberhentian hanya memintanya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.”Kami ini akan dipecat, dididik, dites ulang, atau malah diputuskan melanggar kode etik, atau bagaimana? Tidak jelas. Kami ini akan tidak bekerja hingga kapan? Tidak jelas juga,” kata Beny Sabtu (15/5).
“Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya,” kata Ali.
10. Polri akan memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei 2021. Kepala Bagian Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan menyebutkan, hal ini akan dilakukan meskipun Operasi Ketupat 2021 berakhir Senin (17/5). Rudy mengatakan, Operasi Ketupat akan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). “Operasi Ketupat selesai 17 Mei 2021, dilanjutkan KRYD sampai tanggal 24 Mei 2021,” kata Rudy, umat (14/5). Rudy menjelaskan, KRYD tetap akan memberikan sanksi putar balik kendaraan yang akan mudik Lebaran. Ia menyebutkan, kendaraan pemudik yang melintas di posko penyekatan akan dikenakan sanksi putar balik hingga 24 Mei 2021. “Iya, kendaraan tetap diminta putar balik selama KRYD,” ujarnya.
11. Pos pemeriksaan pemudik pada arus balik lebaran mulai dioperasikan hari ini. Salah satunya di ruas tol Cikampek arah Jakarta di KM 47. “Terkait penyekatan kami sebutkan di ruas tol Cikampek di KM 47 arah Jakarta ini penyekatan arus balik menuju ke arah Jakarta sudah dimulai,” kata Petugas Jasa Marga, Dwi, ketika dihubungi, Minggu (16/5). Setelah itu, di ruas tol Jagorawi juga sudah mulai dioperasikan pos pemeriksaan. Tes antigen secara acak diberlakukan di KM 38 arah Jakarta.
“Jika untuk Jagorawi masih menuju ke arah puncak penyekatan langsung dari kepolisian, arah sebaliknya di KM 38 tempat istirahat jika terkait untuk pemeriksaan antigen dari satgas covid,” ujarnya.
12. Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono mengatakan, puncak arus balik usai libur Lebaran 2021 akan terjadi pada akhir pekan ini. Ia memprediksi akan ada 1,5 juta pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek. “Puncak arus balik diprediksi mulai hari ini (Sabtu) sampai besok (Minggu). Karena Senin masyarakat sudah mulai masuk kerja,” kata Istiono dalam keterangannya, Sabtu (15/5).
Istiono menyatakan, Korlantas sudah melakukan antisipasi untuk mengelola arus lalu lintas di jalur tol dan arteri. Istiono memaparkan, Korlantas akan mengalihkan truk-truk besar bersumbu tiga ke jalur arteri demi memperlancar arus balik. “Untuk truk sumbu tiga ke atas yang melalui jalan tol perlu dilakukan diskresi kepolisian pengalihan truk sumbu tiga ke atas melalui jalur arteri/non tol mulai dari Semarang sampai Jakarta dari siang ini,” ujarnya seraya menambahkan, Korlantas bersama Satgas Covid-19 juga menyiapkan pos di 109 titik untuk memeriksa pengendara yang memasuki wilayah Jabodetabek.
13. Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen (Pol) Istiono mengatakan, selama peniadaan mudik Idul Fitri yang berlangsung sejak 6 Mei 2021, polisi sudah memutarbalikkan 600.000 kendaraan. Selain itu, polisi menindak 600 kendaraan agen perjalanan atau travel gelap yang mengangkut penumpang. “Total selama delapan hari kami putarbalikan 600 ribu kendaraan. Travel gelap yang kami tindak tegas ada 600 kendaraan,” kata Istiono dalam keterangannya, Sabtu (15/5).
14. Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono mengklaim pos-pos penyekatan yang disiapkan selama peniadaan mudik Idul Fitri efektif menekan jumlah pemudik. Menurut Istiono, berdasarkan analisis dan evaluasi Operasi Ketupat yang berlangsung sejak 6 Mei 2021, volume kendaraan menurun drastis dari hari-hari normal. “Saya sampaikan bahwa Operasi Ketupat 2021 hari ke delapan, volume arus mudik kemarin turun yang menuju Jawa lebih kurang 74 persen, yang menuju Jawa Barat turun 100 persen, menuju Merak turun 45 persen,” kata Istiono dalam keterangannya, Sabtu (15/5/).
Istiono mengatakan, Kementerian Perhubungan sempat memprediksi 23 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Namun, berdasarkan data terakhir yang diterima dari Kementerian Perhubungan, hanya 1,5 juta orang yang keluar wilayah Jabodetabek. Istiono berpendapat, sosialisasi peniadaan mudik saat operasi keselamatan pada 24 April-5 Mei sangat efektif. Kemudian, 381 titik penyekatan yang tersebar dari Palembang hingga Bali pun berjalan maksimal.
15. Ribuan pemudik dari arah Bogor menjebol pos penyekatan Seger Alam Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (13/5) dini hari. Pemudik sepeda motor tersebut menerobos barikade petugas gabungan yang tengah melakukan pemeriksaan kendaraan. Giat penyekatan awalnya berjalan lancar. Namun, volume kendaraan yang terus bertambah membuat situasi tidak terkendali.
Beberapa pengendara yang berhasil lolos memicu pengendara lain yang awalnya tertib mengantri juga melakukan hal yang sama. Kapolres Cianjur AKBP Mokhamad Rifai mengatakan, petugas telah berupaya maksimal melakukan penyekatan kendaraan. Namun, kapasitas (pos penyekatan) dan kekuatan personel tidak sebanding dengan membludaknya kendaraan pemudik. “Sehingga ada yang lolos. Pemudik tersebut rata-rata dari Jakarta,” kata Rifai.
16. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan Satgas Covid-19 daerah agar memperhatikan tempat-tempat wisata yang buka saat ini.Tempat-tempat wisata yang buka harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang berlaku. Ia menegaskan, jika ada tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan, Satgas daerah harus dapat melakukan penertiban. “Sekali lagi kami harapkan, seluruh Satgas Covid-19 daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan, bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja,” kata Doni dalam konferensi pers virtual bertajuk “Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran” Sabtu (15/5).
Doni mengingatkan, tempat wisata yang diperbolehkan buka hanya boleh menerima pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal, tak boleh lebih. Dia berharap, Satgas Covid-19 daerah dapat berbicara dengan pengelola tempat wisata yang melanggar itu secara terbuka. Doni juga meminta agar pengelola tempat wisata bekerja sama untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada.
17. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warga yang tidak mempunyai KTP Jakarta memasuki tempat wisata yang ada di Ibu Kota hingga Minggu (16/5). Kebijakan itu salah satu langkah untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi setelah libur panjang. “Tempat wisata itu dibatasi jumlah pengunjung 30 persen dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta sampai dengan tanggal 16 Mei,” ujar Anies, Jumat (14/5).
Ia menegaskan akan menegur pengelola tempat wisata yang kedapatan menerima pengunjung tidak ber-KTP Jakarta. “Tidak boleh itu (menerima pengunjung tidak ber-KTP Jakarta), yang boleh masuk tempat wisata hanya yang ber-KTP Jakarta. Nanti saya tegur langsung. Sudah jelas, instruksinya begitu. Harus warga DKI,” tutur Anies.
18. Pengunjung Membeludak, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, kembali dibuka pada Sabtu (15/5), secara terbatas. Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat rekreasi tersebut ditutup pada Sabtu ini dan akan buka pada Minggu besok. “Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol,” kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, kemarin.
19. Kebiasaan perang petasan saat hari raya Idul Fitri di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar) dibubarkan. Pasalnya, aktivitas tersebut mengakibatkan kerumunan masyarakat, serta mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Adapun perang petasan merupakan kebiasaan tahunan saat Lebaran yang dilakukan di Sungai Pinoh dan Jembatan Nanga Pinoh.
Namun, saat dilakukan pembubaran. muncul protes dan sempat terjadi dorong-dorongan antara masyarakat dengan petugas. Kepala Bagian Operasional Polres Melawi AKP Aang Permana mengatakan, 9 remaja ditangkap saat dilakukan pembubaran. Polisi juga mengamankan barang bukti petasan. “Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Melawi membubarkan perang petasan di Sungai Pinoh dan Jembatan Nanga Pinoh, karena dinilai melanggar protokol kesehatan,” kata Aang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (15/5).
20. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hendak memastikan wisatawan di wilayahnya pelesiran sesuai rayonnya. Hal itu dilakukan lewat kunjungan ke sejumlah lokasi wisata, Sabtu (15/5), ata dua hari pasca-lebaran, bersama Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.
Titik pertama yang ditinjau rombongan yaitu Jatim Park 3, Kota Batu. Berikutnya adalah Taman Selecta, Batu. Khofifah memastikan bahwa tempat wisata dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Mantan Menteri Sosial RI ini menegaskan bahwa masyarakat yang boleh berkunjung ke tempat wisata tersebut, haruslah juga berasal dari wilayah atau rayon yang sama. Di Batu misalnya, warga dari Surabaya dilarang untuk berkunjung ke tempat wisata di Batu. Begitu pun sebaliknya.
21. Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana Joko Widodo menjalankan shalat Idul Fitri di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (13/5). Presiden menyampaikan hal tersebut dalam unggahan di akun instagram pribadinya @jokowi. “Saya, Ibu negara dan beberapa orang yang sehari-hari bersama saya, melaksanakan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan Bogor pagi ini,” tutur Jokowi. “Kami menggelar tikar dan sajadah di halaman gedung induk istana. Bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ridwan Payopo. Dalam kesehariannya, Ridwan adalah anggota Pasukan Pengaman Presiden,” jelasnya.
Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan bahwa menjalankan amalan serta ibadah di rumah dan menerima keadaan dengan adanya wabah seperti saat ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah Swt. “Kita harus bersabar menerima kenyataan ini, karena pada dasarnya, apa yang kita lakukan tidak lain yakni dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, para ulama, dan pihak berwenang yang pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman wabah suatu penyakit,” ujar Serda Payopo.
22. Presiden Jokowi mengajak semua kepala negara untuk bersama menghentikan agresi Israel terhadap warga sipil Palestina. Ia menegaskan, Indonesia keras mengutuk serangan Israel terhadap Palestina yang menimbulkan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. “Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang menelan korban ratusan jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” tegas Jokowi seperti dikutip dari akun Twitter @jokowi, Sabtu (15/5).
Presiden Jokowi mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Selain itu, Jokowi juga mengaku membicarakan isu lain tentang perkembangan global bersama para petinggi negara tersebut. “Kami berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut dari ASEAN Leaders Meeting #ALM, perkembangan di Afghanistan,” ujar Jokowi.
23. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta PBB dan organisasi negara Islam khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah segera menggelar rapat darurat untuk menghentikan serangan militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Jazuli mendesak PBB dan organisasi internasional terkait tidak tinggal diam melihat pembantaian warga sipil Palestina.
“Fraksi PKS mendesak negara-negara dunia untuk mengambil tanggung jawab kemanusiaan, tidak melihatnya sebagai konflik dua negara, apalagi menutup mata atas brutalisme yang dilakukan Israel,” kata Jazuli dalam keterangannya, Sabtu (15/5). Jazuli berpendapat, nasib warga Palestina menjadi tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sebab, menurut dia, Palestina menjadi satu-satunya bangsa yang hidup dalam penjajahan di abad modern, sedangkan bangsa lainnya menikmati kebebasan dan kemerdekaan.
24. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras kekerasan yang dilakukan polisi Israel terhadap warga Palestina. “Dunia harus mengutuk dan menghentikan tindakan para tentara Israel yang biadab tersebut,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/5/2021). Baca juga: Menlu Negara-negara Arab Kutuk Keras Tindakan Israel terhadap Warga Palestina Menurut Abbas, penyerangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa sangat berpotensi melahirkan sikap-sikap radikalisme dan upaya balas dendam antara kedua negara.
25. Polsek Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menangkap dua orang simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) lantaran mengibarkan Bendera RMS di Negeri Ulath, Kecamatan Saparua Timur. “Penangkapan itu terjadi Sabtu (15/5) pukul 10.00 WIT setelah dua buah bendera RMS berkibar pada Sabtu (15/5) dini hari pukul02.30 WIT,”kata KapolsekSaparua, AKP Roni F. Manawan, melalui keterangan resmi, Sabtu (15/5) petang.
Dua orang yang diamankan itu masing-masing AP (32) dan ML (43). Mereka berprofesi petani asal warga Ulath, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Roni mengatakan kasus itu bermula ketikaanggota Bhabinkamtibmas Negeri Ulath Bripka Jhodi Manukuley mendapat informasi dari FP (60) alias Enang, seorang warga Desa Ulath, Kecamatan Saparua Tomur, Kabupaten Maluku Tengah. (HPS)