Berita yang menarik perhatian publik pagi ini adalah soal tiadanya ketersediaan obat perawatan Covid-19 di apotik. Publik mencermati ‘kekecewaan’ presiden lewat ungkapan bernada keluhan, harus ke mana lagi untuk mencari Oseltamivir? Jokowi lantas menelepon Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menanyakan soal kelangkaan itu. Menkes menjawab akan lakukan pengecekan.
Isu menarik lainnya adalah soal ‘perseteruan’ antara ICW dengan Kantor Kepala Staf Presiden, Moeldoko. ICW menduga PT Harsen Laboratories sebagai produsen Ivermectin memiliki hubungan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Sedangkan Moeldoko mengatakan, informasi yang disampaikan ICW ngawur dan menyesatkan.
Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta mahasiswa asal Indonesia yang lakukan riset AstraZeneca, Indra Rudiansyah, untuk ikut serta mengembangkan vaksin Merah Putih maupun vaksin lain buatan dalam negeri. Erick berharap Indra bisa mengaplikasikan teknik pembuatan vaksin AstraZeneca yang belum ada di Indonesia, yakni viral vector.
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat. Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi. Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebutkan, evaluasi terhadap sistem politik merupakan agenda mendesak untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, bermanfaat, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Bukan demokrasi euforia, bukan demokrasi untuk kepentingan penguasa belaka tetapi demokrasi yang produktif, demokrasi yang menghasilkan percepatan keadilan kemakmuran dan kesejahteraan,” tegasnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengecek ketersediaan sejumlah obat perawatan Covid-19 di Apotek Villa Duta di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7) sore. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebut, pengecekan obat itu dilakukan presiden secara mendadak. “Cek obat, stok di apotek adakah gitu,” kata Heru.
Berdasarkan rekaman video, Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna putih dan bermasker hitam datang ke apotek Villa Duta, Bogor. Ia tampak berbincang dengan petugas apotik. Mulanya, Jokowi menanyakan soal stok Oseltamivir, dijawab obat tersebut tidak tersedia.
“Ini mau cari obat antivirus yang Oseltamivir,” kata Jokowi. “Oseltamivir sudah kosong, pak,” jawab petugas apotek. Jokowi lantas bertanya harus ke mana ia mencari Oseltamivir? “Terus saya cari ke mana kalau mau cari?,” tanya Jokowi sambil mengangkat kedua bahunya.
2. Presiden Jokowi langsung menelepon Menkes Budi Gunadi Sadikin soal ketiadaan stok obat antibiotik, antivirus, dan sejumlah vitamin usai mengecek ketersediaan obat-obatan terkait Covid-19 di Apotek Villa Duta, Kota Bogor, Jumat (23/7) sore. “Pak, ini saya cari obat antivirus oseltamivir enggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang favipiravir juga enggak ada. Kosong. Saya cari obat yang antibiotik Azithromycin juga enggak ada,” ujar Jokowi dalam akun YouTube Setpres, kemarin.
Jokowi juga melaporkan soal stok vitamin D3 5000 yang kosong sejak sepekan. “Iya ini yang saya dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc. Hanya itu. Suplemen juga, suplemen ini ada yang D3 ada tapi hanya yang 1000. Hanya dapat yang ini saja. Vitamin D3 yang 1000. Kemudian yang suplemen kombinasi multivitamin ada. Jadi yang lain-lain, yang obat antivirus, antibiotik enggak ada semuanya,” tegas Jokowi.
3. Mendengar laporan presiden Jokowi, Menkes Budi Gunawan Sadikin mengatakan akan melakukan pengecekan. Ia meminta maaf atas kenyataan itu seraya menjelaskan, bahwa berdasarkan data ketersediaan obat-obatan yang kini bisa dipantau secara online, obat untuk Covid-19 masih tersedia di Kota Bogor.
“Saya barusan cek ya Pak, misalnya untuk fapiviravir di apotek Kimia Farma Tajur Baru ada 4.900, Apotek Kimia Farma Juanda 30 ada 4.300, apotek Kimia Farma Semplak Bogor ada 4.200,” kata Budi. “Jadi saya nanti double check ya. Nanti ini saya kirim ke ajudan. Itu ada data online yang ada di RS itu bisa dilihat by kota. Untuk apoteknya Kimia Farma, Century, Guardian, K24,” ujarnya lagi.
4. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, saat ini stok obat untuk penanganan Covid-19 masih terkendali di seluruh wilayah. “Sejauh ini masih terkendali. Apalagi pemerintah, melalui teman-teman dari TNI menyalurkan target tiga juta obat-obatan Covid-19 secara gratis,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Agus mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait agar obat produksi dalam negeri terus didukung. Hal ini untuk mencegah kelangkaan obat. Menurut Agus, situasi saat ini darurat, di mana obat-obatan menjadi kebutuhan kesehatan pokok. Sementara untuk obat produk impor, para importir diharuskan mengajukan proses importasi dan rekomendasinya kepada yang berkompeten.
5. Polda Jawa Barat menangkap 5 orang yang diduga menimbun obat Covid-19. Para pelaku diduga menjual obat Covid-19 dengan harga yang mahal, atau tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 104 tablet Avigan 200 mg; 300 butir tablet Favikal 200 mg; 7 boks berisi 70 tablet Oseltamivir 75 mg. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman mengatakan, kelima orang itu berinisial ESF, MH, IC, SM dan NH. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda.
Menurut Arif, harga paket obat-obatan yang dijual cukup tinggi dibandingkan harga eceran pada umumnya. Contohnya, obat jenis Avigan yang biasanya seharga Rp 2,6 juta, oleh pelaku dijual dengan harga hingga Rp 10 juta. Menurut Arif, berbagai modus penjualan obat itu dilakukan oleh para pelaku antara lain berpura-pura sebagai apoteker, melalui resep palsu, hingga penjualan online atau daring.
6. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga PT Harsen Laboratories sebagai produsen Ivermectin memiliki hubungan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Peneliti ICW Egi Primayoga mengatakan, berdasarkan penelusuran lembaganya, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara memiliki keterkaitan dengan PT Noorpay Perkasa.
Di perusahaan ini (PT Noorpay Perkasa, red), Sofia sebagai direktur dan pemilik saham. Salah satu pemilik saham PT Noorpay Perkasa adalah Joanina Rachman yang merupakan anak Moeldoko. Joanina diketahui sebagai pemegang saham mayoritas PT Noorpay Perkasa dan merupakan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden.
7. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan adanya hubungan antara dirinya dan PT Harsen Laboratories selaku produsen obat Ivermectin. Menurut Moeldoko, informasi yang disampaikan ICW menyesatkan. “Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” katanya, dilansir dari siaran pers KSP, Jumat (23/7).
Moeldoko juga menyinggung informasi lain yang disampaikan ICW terkait putri bungsunya, Joanina Novinda Rachma, yang diduga mempunyai kedekatan dengan pihak PT Harsen. “ICW menyebut Joanina punya hubungan bisnis dengan Sofia Koswara. Sofia berperan membantu PT Harsen dalam memperkenalkan Ivermectin ke publik. ICW juga menuding, Sofia bekerja sama dalam impor beras dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), ” tutur Moeldoko. “Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab,” kata Moeldoko.
Terkait tuduhan kerja sama HKTI dalam impor beras, Moeldoko menyebut tuduhan ini tidak bisa dimaafkan. “Ini menodai kehormatan saya sebagai Ketua HKTI,” ujar Moeldoko. Moeldoko juga menegaskan, informasi ICW yang menuding Joanina sebagai Tenaga Ahli di KSP adalah salah besar. Sebab, Moeldoko sudah menjelaskan bahwa Joanina hanya magang selama tiga bulan. “Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama tiga bulan awal 2020,” kata Moeldoko.
8. Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta mahasiswa asal Indonesia yang lakukan riset AstraZeneca, Indra Rudiansyah, untuk ikut serta mengembangkan vaksin Merah Putih maupun vaksin lain buatan dalam negeri. Erick berharap Indra bisa mengaplikasikan teknik pembuatan vaksin AstraZeneca yang belum ada di Indonesia, yakni viral vector. Seperti diketahui, Indra kini tengah menempuh studi S3 Jenner Institute University of Oxford melalui beasiswa LPDP. Erick berharap Indra segera menyelesaikan pendidikannya.
“Saya harap Indra, nomor 1 selesaikan di Oxford. Kamu sudah punya pengalaman viral factor yang di Indonesia BioFarma masih menggunakan inactivated virus. Nah, dengan viral vector ini, sistem produksinya sudah siap dan siapa tahun bisa untuk mengembangkan vaksin Merah Putih,” ujar Erick Thohir. Ia menuturkan bahwa saat ini, pemerintah telah mengembangkan kapasitas pabrik Bio Farma dari 1 miliar vaksin menjadi 1,5 miliar.
9. Presiden Jokowi berpesan kepada para pelajar agar tetap bersemangat belajar di tengah situasi pandemi dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal itu Jokowi sampaikan saat melakukan panggilan video bersama siswa-siswi SD Negeri Sudimara, Banyumas, Jawa Tengah, dalam rangka Hari Anak Nasional, Jumat (23/7). “Jadi yang paling penting anak-anak belajar semuanya ya, belajar semuanya. Jangan lupa selalu pakai masker,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi memahami bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan anak-anak jarang bertemu dengan kerabat dan teman-teman di sekolah. Akibat pandemi, kegiatan belajar mengajar juga terpaksa dilakukan secara daring selama lebih dari satu tahun.
10. Komnas HAM meminta pemerintah menggunakan pendekatan humanis dalam penegakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap penegakan aturan dilakukan dengan memberikan sanksi denda yang proporsional dan sanksi sosial. “Pemerintah pusat dan daerah agar melakukan penegakan disiplin dengan cara humanis yaitu dengan memberikan denda yang proporsional dan sanksi sosial,” ujar Taufan, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7).
Taufan menjelaskan, pendekatan dengan pemenjaraan atau pemidaan tidak akan menyelesaikan masalah. “Di beberapa tempat masih terjadi pemenjaraan atau pemidanaan atas mereka yang melanggar PPKM. Kondisi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh melebihi kapasitas menjadi sumber penyebaran Covid-19,” jelasnya.
11. Menkominfo, Johnny G Plate meminta aparat di lapangan untuk menjaga keramahan dalam pelaksanaan penertiban masyarakat, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Johnny yakin dengan diperpanjangnya PPKM Darurat, akan ada persoalan dalam implementasi di lapangan. Oleh karenanya, aparat diinstuksikan untuk memantau dan menertibkan masyarakat selama aturan pembatasan pergerakan itu diterapkan.
“Kerja sama dalam impelemntasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat,” katanya, Jumat (23/7). “Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tambahnya. Menurut dia, cepatnya penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan karena masih adanya masyarakat yang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan.
12. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat. Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi. . “Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak. Oleh karena itu benar kata Muhaimin, selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19,” kata Said, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia, Jumat (23/7).
Said mengatakan, tahun lalu pemerintah tidak melibatkan atau mengajak NU terkait upaya penanganan pandemi. Padahal, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi pandemi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyebut. Hingga kini masih ada kiai yang tidak percaya akan adanya virus corona atau Covid-19. Ada juga kiai yang tidak percaya soal vaksinasi, bahkan berprasangka buruk. “Masya Allah, tolong saya minta dibantu oleh PKB lah, bagaimana menyadarkan beberapa kiai-kiai lho ya yang masih tidak percaya dengan adanya Covid-19. Masih tidak percaya dengan vaksin, suudzon bahwa vaksin itu merupakan pembantaian massal,” katanya.
Menurut Aqil Siradj, jika sikap para kiai ini terus dibiarkan, maka akan membuat buruk penilaian publik terhadap NU. Ia berpandangan, publik akan menilai NU tidak nasional, tidak realistis, berfikir sangat kuno, dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
13. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan. “Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang,” kata Muhaimin, saat berpidato dalam acara peringatan Hari Lahir ke-23 PKB, Jumat (23/7).
“Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan,” kata Muhaimin melanjutkan. Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, pemerintah mesti membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya mempercepat vaksinasi Covid-19. Muhaimin pun berpendapat, program vaksinasi Covid-19 akan berujung pada kegagalan jika hanya dilakukan oleh pemerintah. “Vaksinasi ini pasti gagal kalau pemerintah one man show atau menjalankan sendiri, mulai sekarang alhamdulillah pelan-pelan keterlibatan semua masyarakat ini mutlak dibutuhkan dilakukan,” kata Muhaimin.
Pria yang akrab disapa dengan nama Cak Imin itu menuturkan, Indonesia memang tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sukses menangani pandemi Covid-19. “Banyak negara-negara berhasil bahkan sudah bisa melaksanakan turnamen tenis, turnamen sepakbola bola dan berbagai kegiatan-kegiatan masal tanpa menggunakan jarak, tanpa menggunakan masker, tanpa protokol kesehatan karena sudah selesai,” kata Cak Imin.
Kata Muhaimin, keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi akan berpengaruh pada PKB, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah. “Di satu sisi kita punya kekuatan strategis yaitu ikut mengarahkan dan menentukan. Kalau berhasil maka otomatis kita ikut berhasil. Namun kalau pemerintah gagal, kita bisa berbahaya, akan jadi partai yang gagal juga,” ujarnya. Muhaimin menuturkan, sebagai partai pendukung pemerintah, PKB memiliki tanggung jawab yang akan diuji. Masyarakat akan melihat sejauh mana PKB bersama pemerintah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyerukan, sistem demokrasi Indonesia mesti dievaluasi seiring usia reformasi yang hampir mencapai 25 tahun pada 2023. “Ketika usia 25 tahun yang harus kita lakukan apa? Evaluasi sistem demokrasi kita. Kita tambal yang keropos, kita ubah yang mengalami kepalsuan dan kebuntuan, kita ubah menjadi perbaikan dan penyempurnaan sistem demokrasi kita,” kata Muhaimin, saat berpidato dalam acara peringatan Hari Lahir ke-23 PKB, Jumat (23/7).
Muhaimin menuturkan, penyempurnaan sistem demokrasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan paket undang-undang bidang politik. Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan legislatif di tingkat pusat dan daerah guna menyinergikan program nasional hingga efektif di tingkat daerah.
Wakil Ketua DPR itu menyebutkan, evaluasi sistem politik merupakan agenda mendesak untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, bermanfaat, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Bukan demokrasi euforia, bukan demokrasi untuk kepentingan penguasa sistem belaka tetapi demokrasi yang produktif, demokrasi yang menghasilkan percepatan keadilan kemakmuran dan kesejahteraan,” tegas Muhaimin.
14. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan, seluruh kader PKB tidak boleh lengah jika ingin menang pada Pemilu 2024. “PKB harus menjadi partai politik yang dewasa, matang, tua, dan cukup umur. PKB hHarus bisa menentukan kebijakan yang bermanfaat untuk bangsa ini,” kata Said.
“Kita tidak boleh lengah, tidak boleh merasa santai. Tidak boleh tenang-tenang saja, begitu kita lengah, tidak perhatian, langsung disalip orang lain,” tutur dia. Menurut Said, PKB tidak boleh kalah dengan partai yang lebih muda, seperti Gerindra dan Nasdem.
Ia berharap NU danPKB semakin harmonis dan solid. Jika hal itu terwujud, Said yakin akan memiliki efek positif terhadap PKB pada Pemilu 2024. “Saling bergandengan tangan, solidaritas harus kita perkuat. Insya Allah tahun 2024 akan lebih sukses daripada Pemilu yang kemarin. Insya Allah minimal ranking ketigalah,” ujar Said.
15. Inilah jawaban Kemenkes terhadap kasus kematian pasien isolasi mandiri yang kian meningkat. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus kematian pasien Covid-19 isolasi mandiri karena banyak pasien yang tidak mendapatkan pemantauan yang baik.
Ia mendorong layanan konsultasi virtual atau telemedicine dan peran Satgas di tingkat kelurahan lebih aktif memantau pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nadia mengatakan, penyebaran varian Delta menjadi salah satu penyebab perburukan pasien Covid-19. Oleh karenanya, pasien Covid-19 yang mengalami gejala sesak dan saturasi oksigen di bawah 94 persen harus dibawa ke rumah sakit, meskipun harus mengantre.
16. Ketua DPR Puan Maharani berharap segera ada vaksin Covid-19 untuk anak di bawah usia 12 tahun. Sebab, banyak anak di usia tersebut yang terpapar Covid-19. “Kita bersyukur sekarang anak usia 12-17 tahun sudah bisa divaksin. Tentu kita berharap ke depan segera ada vaksin untuk anak-anak usia di bawahnya, karena varian Delta ini sudah banyak menginfeksi anak-anak tanpa mengenal usia,” kata Puan.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kondisi pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan anak-anak Indonesia. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, 12,8 persen anak Indonesia berusia 0-18 tahun terinfeksi Covid-19. Dari persentase tersebut, 775 di antaranya meninggal.
17. Pasien yang meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 pada Jumat (23/7) tercatat 1.566 kasus dalam kurun waktu 24 jam.. Angka ini merupakan penambahan kasus kematian harian tertinggi selama pandemi corona melanda Indonesia. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, tingginya kasus kematian ini akibat masih lemahnya pelaksanaan pemeriksaan Covid-19 (testing), sehingga penemuan kasus sedini mungkin gagal dilakukan.
“Testing atau menemukan kasus secepatnya, seawal itu ya yang gagal, tidak berhasil. Sehingga terjadi kasus infeksi yang tidak terkendali, yang tidak terdeteksi, yang akhirnya merambah pada orang berisiko tinggi itu, yang akhirnya menyebabkan dia (alami gejala) parah dan tidak tertangani. Terlambat terdeteksi sehingga menyebabkan kematian,” kata Dicky.
Dicky mengatakan, semakin banyak kasus positif Covid-19 yang tidak terdeteksi lebih cepat, maka akan semakin banyak pula warga yang terpapar khususnya kelompok rentan. Oleh karenanya, ia mengatakan, pemahaman terhadap pelaksanaan testing harus diubah bahwa testing dan pelacakan kontak erat (tracing) adalah upaya menemukan kasus, bukan untuk menciptakan kasus.
18. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin dan langsung mengajukan banding. Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata ketua majelis hakim Albertus Usada, dalam persidangan virtual yang ditayangkan akun YouTube KPK.
“Menjatuhkan pidana pada terdakwa selama lima tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ujar hakim Albertus. Selain itu, Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara. Majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun terhitung sejak Edhy selesai menjalankan masa pidana pokok.
19. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan revisi PP Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada. “Pembahasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak,” kata Nadiem.
Namun, Nadiem menekankan bahwa kementeriannya akan tetap membuka diri untuk menerima masukan, khususnya dari sivitas akademika UI. Ia sudah menugaskan Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek untuk menampung aspirasi dari sivitas akademika UI terkait Statuta UI. “Kemendikbud Ristek tetap membuka diri untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama sivitas akademika UI,” ujar Nadiem.
20. Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menilai, pengunduran diri Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan momentum untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Sebab, PP tersebut menjadi sorotan publik karena tidak mencantumkan larangan bagi rektor UI untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN setelah kasus rangkap jabatan Ari mencuat. “Langkah pengunduran diri ini menjadi momentum untuk membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tersebut karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” kata Himmatul Aliyah.
21. Dewan Pengawas (Dewas) KPK enggan campuri temuan Ombudsman RI terkait malaadministrasi alih status pegawai KPK. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, putusan Ombudsman RI tersebut tidak ada kalitannya dengan Dewan Pegawas. “Kami tidak mencampuri putusan tersebut dan kami tidak tahu apakah pimpinan akan menindaklanjuti, kami juga tidak tahu,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Jumat (23/7).
Tumpak menilai, pelanggaran administrasi yang ditemukan Ombudsman urusan pimpinan KPK. Dewas pun mempersilahkan pimpinan KPK menindaklanjuti temuan Ombudsman tersebut. “Itu terserah pimpinan dan kami belum pernah baca putusannya,” ucap Tumpak. Sebelumnya, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, KPK telah melakukan malaadministrasi atas penerbitan SK No. 652 Tahun 2021. SK tersebut diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021.
22. Sebanyak 1.500 calon siswa Bintara Polri Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan orang asli Papua (OAP), lulus dalam seleksi yang digelar Panitia Daerah (Panda) Polda Papua Barat. Ke-1.500 Casis Bintara Afirmasi Otsus tersebut terdiri dari 1.400 pria dan 100 perempuan. Mereka siap dikirim ke 10 Sekolah Polisi Negara (SPN) di Indonesia untuk menjalani pendidikan.
Selain itu, Polda Papua Barat juga mengirim 511 Casis Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terdiri dari 505 pria dan 6 wanita, juga Eks Catar Panda 2 orang, rekrutmen proaktif 3 orang, Bintara brimob 35 orang, Bakomsus Perawat 3 orang, Bakomsus Bidan 3 orang, dan Bakomsus TI 54 orang. Jadi total casis yang akan diberangkatkan ini 2.111 orang.
“Itu adalah hasil akhir dari seleksi yang kita dilakukan sesuai dengan kuota yang diberikan. Lulus dan tidak lulus adalah hal yang harus terjadi dalam sebuah kompetisi. Bagi yang belum lulus, tetap semangat dan terus berlatih untuk mengikuti tes berikutnya,” ujar Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat pelepasan 2.111 Casis Polri asal Papua Barat di halaman Mapolda Papua Barat, Manokwari, Jumat (23/7).
23. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dikerjain. Ia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, oleh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Gugatan yang diajukan pada 16 Juli lalu itu merupakan buntut penolakan warga atas proyek pembangunan Bendungan Bener.
Perwakilan warga Desa Wadas, Rokanah mengatakan, gugatan yang dilayangkan pihaknya merupakan bentuk perlawanan warga desa terhadap kesewenang-wenangan pejabat publik. Menurutnya, pembangunan proyek yang telah disetujui Ganjar itu tidak akan memberi kesejahteraan bagi warga desa, alih-alih itu proyek dinilai bakal merusak ekosistem di wilayah tersebut.
24. Pelarian anggota teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB), Osimin Wenda alias Usimin Telenggen (30) berakhir sudah. Buronan Polres Puncak Jaya itu ditangkap di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis (22/7) lalu. Penangkapan gembong KKB Papua ini bermula dari informasi bahwa Wenda sedang turun ke Kota dan berada di pasar.
Tim gabungan pun menyelidiki di sekitar Pasar Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada pukul 11.00 WIT, tim gabungan melihat pelaku bergerak dari pasar menggunakan sepeda motor dan menuju jalan baru yang mengarah ke Distrik Philia. ‘Pada pukul 11.25 WIT, Tim memberhentikan pelaku di Kampung Wandigobak dan langsung melakukan Penangkapan. Selanjutnya Tim mengamankan pelaku ke Mapolres Puncak Jaya,” kata Kombes Kamal, Jumat (23/7).
25. Osimin Wenda memiliki sejumlah nama lain di antaranya ialah Usimin Telenggen alias Ustel Bin Laden alias Kilongginik. Dia menjadi buronan sejak 2018 lalu usai kabur dari LP Abepura. Dia juga aktif terlibat dalam sejumlah aksi penembakan KKB, ia juga bergabung dengan Lekagak Telenggen.
Ada sejumlah catatan kriminal Osimin Wenda, antara lain : terlibat dalam penyerangan Polsek Pirime pada bulan November tahun 2012, terlibat penyanggongan terhadap Kapolda Papua yang saat itu (2012) dijabat Tito Karnavian, kabur dari Lapas Abepura pada 18 Januari 2018, terlibat baku tembak dengan Satgas Nemangkawi di Kampung Popome pada 2018.
26. Demo ‘Jokowi End Game’ dengan tuntutan menolak PPKM direncanakan akan digelar hari ini. Polisi sudah mulai menutup jalan di kawasan Istana.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan saat ini sebagian jalan di sekitar kawasan Istana sudah mulai ditutup barier. Barier terpasang di Harmoni dan di depan Gedung Sapta Pesona.
“Saat ini sudah dipasang barrier beton di Harmoni dan di depan Gedung Sapta Pesona tapi masih kita sisakan dua lajur untuk Transjakarta. Nanti bakal ditutup, karena kan massa nggak boleh ke Istana,” kata Sambodo, kepada wartawan, Sabtu (24/7).
27. Elit PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, poster yang berisi seruan demonstrasi bertajuk ‘Jokowi End Game’ hanya mencari sensasi di tengah kegentingan Indonesia menghadapi Corona. Ia menilai, dasar gerakan demo ‘Jokowi End Game’ tidak jelas. ‘’Apakah meminta lockdown atau pelonggaran PPKM, tidak jelas. Ini jualan ide yang tidak simpatik. Ini hanya untuk cari sensasi saja, ingin mencuri perhatian publik di tengah suasana hening akibat program pengetatan protokol menghadapi Covid,” ujarnya, Jumat (23/7). (HPS)
