HOT ISU PAGI INI, PENGUNJUNG RESTORAN HARUS BAWA SERTIFIKAT VAKSINASI

oleh
oleh

Salah satu berita yang menjadi perbincangan publik pagi ini adalah statemen Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut pemerintah akan bikin aturan baru, yakni masyarakat yang akan masuk restoran harus bawa sertifikat vaksinasi. Syarat yang sama juga akan diterapkan ke beberapa tempat dan fasilitas umum.

Politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Kritik itu menanggapi cuitan pakar epidemiologi dari UI, Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemic yang semakin dalam.

Jakarta diramalkan bakal tenggelam beberapa tahun mendatang. Ramalan itu  disampaikan oleh sejumlah pihak. Terbaru, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut Indonesia harus memindahkan ibu kotanya karena Jakarta diprediksi akan tenggelam.

Isu menarik lainnya adalah soal ajakan Presiden Jokowi agar seluruh elemen bangsa bahu-membahu melawan pandemi Covid-19. Kepala Negara mengatakan, pandemi ini merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum mengeksekusi terpidana penerima suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari ke lapas. Alasannya, kejaksaan masih menyelesaikan urusan teknis dan administratif. Nanti setelah urusan administrasi selesai, Pinangki akan dieksekusi ke lapas wanita. Berikut isu selengkapnya.


1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membuat persyaratan baru, yakni masyarakat yang akan masuk restoran harus bawa sertifikat vaksinasi. Syarat yang sama juga akan diterapkan ke beberapa tempat dan fasilitas umum. Hal itu untuk memudahkan pelacakan Covid-19 secara digital dengan memanfaatkan integrasi sistem aplikasi PeduliLindungi, New All Record (NAR) dan Silacak. Integrasi ketiga sistem aplikasi tersebut memudahkan pelacakan Covid-19 di tempat umum atau restoran.

“Tentu pada saat orang mau masuk restoran, tempat umum harus dicek barcodenya. Dan itu bisa link untuk diketahui bahwa yang berangkutan sudah divaksinasi atau belum,” ujar Airlangga dalam paparanya pada Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi Covid-19 yang ditayangkan YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

2. Pemprov DKI Jakarta menambah aturan terkait aktivitas makan minum di rumah makan dengan mewajibkan seluruh pengunjung sudah divaksinasi Covid-19. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Nomor 495 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Level 4 pada Sektor Usaha Pariwisata. Plt Kepala Disparekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, rumah makan yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah  rumah makan yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Dalam SK Disparekraf Nomor 495 disebutkan, kegiatan rumah makan atau restoran dibagi menjadi dua. Pertama, kegiatan restoran yang berada di dalam gedung atau toko tertutup baik pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan. Restoran klasifikasi ini hanya diperbolehkan menerima pesan antar atau layanan take away sampai dengan pukul 22.00 WIB. Kedua, kegiatan rumah makan yang berada di ruang terbuka dan udara bebas, bukan pada ruangan tertutup, diberikan kesempatan untuk membuka layanan makan di tempat.

3. Politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Kritik itu menanggapi cuitan pakar epidemiologi dari UI, Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemic yang semakin dalam.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujar Effendi Simbolon kepada wartawan.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambungnya.

4. Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono sebelumnya mengatakan, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pademi (pandemic trap) yang semakin dalam. Dia menilai saat ini RI belum memiliki penanganan pandemi secara terencana dan target yang jelas. Pendapat itu dia sampaikan melalui cuitan di akun Twitternya, @drpriono1. Dalam cuitan itu, Pandu Riono menyebut (mention) akun Twitter Presiden Jokowi.

“Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi,” tulis Pandu di Twitter.

5. Epidemiolog Pandu Riono memperingatkan tentang risiko Indonesia memasuki jebakan pandemi (pandemic trap). Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menerima masukan dari Pandu Riono dan menegaskan langkah pemerintah yang tengah ditempuh saat ini.

“Kami mengapresiasi semua masukan para ahli yang mendukung upaya kita bersama untuk segera mengatasi pandemi,” kata Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi pernyataan Pandu Riono, Sabtu (31/7).

Siti adalah juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan serta Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PML) Kemenkes. Dia menegaskan, saat ini pemerintah tengah menggencarkan tes COVID-19 dan pelacakan (tracing), juga pemberian vaksin. Itu adalah langkah pemerintah untuk mengatasi pandemi.

6. Jakarta diramalkan bakal tenggelam beberapa tahun mendatang. Ramalan itu  disampaikan oleh sejumlah pihak. Terbaru, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut Indonesia harus memindahkan ibu kotanya karena Jakarta diprediksi akan tenggelam.

Sebelum Biden, NASA dalam laporannya juga menyebut Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam. Penyebabnya, kombinasi banyak faktor, perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga eksploitasi air di ibu kota RI itu.

Laporan senada disampaikan konsultan risiko Verisk Maplecroft. Dalam laporannya, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota yang paling berisiko cepat tenggelam. Ditambah banjir yang sering melanda, Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada 2050.

Kementerian PUPR juga pernah memproyeksikan Jakarta akan tenggelam pada 2050 atau bahkan bisa lebih cepat dari estimasi jika tak ada proyek giant sea wall atau tanggul laut ‘Garuda Raksasa’. Proyeksi serupa juga datang dari Bappenas. Bambang Brodjonegoro, yang kala itu menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas, mengungkapkan Jakarta bisa tenggelam pada 2030.

7. Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu melawan pandemi Covid-19. Ia mengatakan, pandemi ini merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia. “Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir dan batin bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” kata Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka, Minggu (1/8).

Selain berusaha, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan. Jokowi menyatakan, doa adalah penyembuh dan penumbuh harapan. “Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, doa adalah senjata orang mukmin, penguat dan penyembuh sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus positif per hari ini mencapai 3.440.396 kasus di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95.723 meninggal dunia, 2.809.538 dinyatakan telah sembuh. Dengan demikian, 535.135 kasus aktif yang tersebar di sejumlah daerah.

8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan varian delta virus corona telah menyebar hampir merata di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan hasil penelitian spesimen. “Varian Delta mendominasi 86 persen spesimen yang dilakukan sequencing dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 provinsi, sehingga dapat dikatakan persebaran ini hampir merata di seluruh Indonesia,” kata Nadia, Minggu (1/8).

Nadia mengatakan jejaring laboratorium genomic sequencing atau metode pengurutan genom untuk memetakan mutasi virus di bawah komando Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) terus berupaya menelusuri pola persebaran varian virus corona di Indonesia. Sejak awal Januari hingga 28 Juli, kata Nadia, Indonesia telah melaporkan 3.651 hasil pengurutan genom ke dalam database global. Tercatat di dalamnya, tiga dari empat varian virus corona yang harus diwaspadai, yaitu varian alfa, beta, dan delta.

9. Koalisi warga Lapor Covid-19 mendesak pemerintah menunda pembelajaran tatap muka hingga kasus Covid-19 di Tanah Air terkendali. Relawan Lapor Covid-19, Diah Dwi Putri mengatakan, pembelajaran mesti dilakukan secara daring, terutama di daerah dengan tingkat penularan tinggi. “Yang dimaksud kasus terkendali yaitu positivity rate di bawah 5 persen dalam beberapa minggu sesuai rekomendasi WHO (Badan Kesehatan Dunia),” ujar Diah, Minggu (1/8).

Diah meminta Kemendikbud Ristek mendorong inovasi, penyesuaian, dan perbaikan serta memberikan pedoman pembelajaran daring yang efektif. Caranya, dengan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring.

10, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum mengeksekusi terpidana penerima suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari ke lapas. Alasannya, kata Kajari Jakarta Pusat Riono Budi Santoso, pihaknya masih menyelesaikan urusan teknis dan administratif. Nanti setelah urusan administrasi selesai, Pinangki akan dieksekusi ke lapas.

“Kami masih menyelesaikan urusan teknis dan administratif. Dalam waktu dekat yang bersangkutan akan kami eksekusi,” jelasnya lewat pesan singkat, Minggu (1/8). Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Pinangki dengan memotong hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

11. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, alasan yang disampaikan Kajari Jakarta Pusat tidak logis. “Nah, jadi alasannya, banyak kerjaan. Ya memang tugas Kejaksaan memang bekerja, termasuk melakukan eksekusi. Jadi ini alasan yang tidak logis dan alasan yang sekadar dicari-cari saja. Kalau banyak kerjaan sampai tahun depan juga masih banyak pekerjaan dan tidak akan ada eksekusi,” kata Boyamin, Minggu (1/8).

Boyamin menilai ada perbedaan perlakuan yang dilakukan pihak kejaksaan kepada Pinangki Sirna Malasari dengan terpidana perempuan lainnya. Padahal, putusan 4 tahun penjara di tingkat banding sudah berkekuatan hukum tetap. “Ini jelas tidak adil dan diskriminasi atas napi-napi wanita lainnya. Telah terjadi disparitas (perbedaan) dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Ia mendorong agar kejaksaan segera mengeksekusi Pinangki yang kini masih ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. “Meminta JPU Pidsus Kejagung segera eksekusi Pinangki ke Lapas Wanita Pondok Bambu atau lapas wanita lainnya,” kata Boyamin lagi.

12. Ketua DPR Puan Maharani meminta Polri menindak tegas mafia obat terapi Covid-19 karena telah mempersulit upaya penyembuhan pasien. Terlebih mafia obat masih bisa memainkan harga di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang kini terjadi. “Kenaikan harga dan kelangkaan obat yang terjadi saat ini sudah tidak wajar, bongkar dan tindak mafia obat tanpa pandang bulu. Negara harus hadir dengan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengatasi ini, jaga kepercayaan rakyat. Di mana empati ketika orang sakit masih harus membayar harga mahal dan obat ditimbun demi keuntungan ekonomi? Tindak tegas semua mafia obat,” ujar Puan.

13. Pemerintah akan mengumumkan keputusan lanjutan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang berakhir Senin (2/8). “Keputusan lanjutan PPKM baru besok akan diputuskan,” kata Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi, Minggu (1/8). Ia menuturkan, hingga saat ini lintas kementerian dan K/L masih melakukan koordinasi. Namun, ia belum dapat memastikan siapa yang akan mengumumkan keputusan terkait. “Hari ini masih terus dikoordinasikan. Kita tunggu saja pengumumannya besok ya,” tambahnya.

14. Jelang PPKM Level 4 berakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal itu tak lepas dari kebijakan PPKM Level 4  yang diberlakukan pemerintah sejak 26 Juli 2021 dan akan berakhir Senin (2/8).

Menurut Anies, melandainya kasus Covid di Jakarta itu tercermin dari menurunnya jumlah kasus aktif. Pada 16 Juli 2021 tercatat, 113 ribu lebih kasus aktif dan angka itu berkurang drastic, tinggal 17.850 kasus aktif pada 31 Juli 2021. “Bayangkan turun 100 ribu kasus aktif, ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif, mari kita teruskan,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8).

15, Gubernur Anies Baswedan menargetkan 10 juta orang di ibu kota tervaksinasi dalam dua pekan ke depan. Target ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan komunal dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Sekarang sesudah 7,5 juta orang mendapatkan vaksinasi dan Insya Allah, ini tambah 3 juta lagi dalam dua pekan ke depan, maka 10 juta orang di Jakarta sudah tervaksinasi, maka saya mengundang kepada semuanya untuk kerjakan itu,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8).

Berdasarkan data Pemprov DKI, sampai dengan Sabtu (31/7), jumlah orang yang telah divaksinasi dosis pertama di DKI Jakarta mencapai 7.507.340 orang. Sementara, jumlah orang yang telah menerima vaksinasi dosis kedua sebanyak 2.667.299 orang.

16. Menlu Retno Marsudi menyatakan total vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia sebanyak 67.761.337 dosis atau baru sekitar 24,49 persen dari total populasi.

Jumlah itu merupakan gabungan dari penerima vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Jumlah penerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 47.226.514 dan dosis kedua 20.534.823.

Retno menyebut hingga saat ini masih terjadi kesenjangan soal vaksinasi di berbagai negara. Pada pekan ini, orang yang divaksin di Eropa sudah 84,9 persen, sedangkan di Asia Tenggara baru 21,7 persen, Afrika baru 4,6 persen.

17. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan, sebaiknya pemerintah menghindari gesekan politik yang tidak perlu selama pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Ia mencontohkan salah satu gesekan politik yang tidak perlu tersebut adalah polemik soal revisi statuta UI setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan terbongkarnya rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro.

Hendri menilai, dari 34 menteri yang ada dijajaran kabinet Indonesia Maju, hanya 10 menteri yang sering tampil dalam penanganan pandemi Covid-19. Tak hanya itu, para menteri juga jarang lakukan inovatif dan kreatif untuk membantu penanggulangan Covid-19. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *