Isu menarik hingga siang hari ini adalah soal laporan Pandora Papers yang bikin heboh dunia. Dokumen Pandora Papers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis, dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder, termasuk 30 pemimpin dunia. Dokumen itu juga menampilkan data wali kota, narapidana, megabintang sepak bola, hingga pesohor yang ditengarai mendirikan perusahaan cangkang di negeri bebas pajak.
Berita menarik lainnya adalah pengakuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada menyebut mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin punya 8 orang di internal KPK yang bisa diaturnya untuk mengurus perkara. Yusmada mengatakan, informasi itu didapatkannya dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.
HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Jakarta berlangsung meriah. Monas jadi lautan kendaraan tempur TNI. Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ditutup menjelang Upacara Peringatan HUT TNI, Selasa (5/10) pagi ini. Berdasarkan pantauan, aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pamdal Istana berjaga di sejumlah titik jalan tersebut. Mereka menutup akses lalu lintas menuju depan Istana.
Hubungan Mensos Tri Rismaharini dengan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie sudah membaik, setelah Risma mendinginkan suasana dengan mengirim pesan permintaan maaf kepada Rusli dan Gubernur Golkar ini sudah memaafkan mantan Wali Kota Surabaya itu. Risma menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada Idah Syahidah, istri Rusli. Idah adalah anggota Komisi VIII DPR yang selama ini menjadi kerja Risma. Berikut isu selengkapnya.
1. Laporan Pandora Papers bikin heboh dunia. Dokumen Pandora Papers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis, dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder, termasuk 30 pemimpin dunia. Dokumen itu juga menampilkan data wali kota, narapidana, megabintang sepak bola, hingga pesohor yang ditengarai mendirikan perusahaan cangkang di negeri bebas pajak.
Pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal. Namun Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan, perusahaan cangkang dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah. “Terjadi praktik base erosion and profit shifting yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak,” tutur Suryo.
Terkait bocoran Pandora Papers, Suryo mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kerja sama internasional untuk menghambat pendirian perusahaan di negara suaka pajak. Kemenkeu telah menjadi anggota Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration yang membagikan informasi tentang modus penyelewengan dalam skema perpajakan internasional. “Kami tak segan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang sengaja mengalihkan laba melalui perusahaan cangkang,” ujar Suryo.
2. Dalam dokumen Pandora Papers antara lain terdapat nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pada laporan itu, Luhut dikaitkan dengan perusahaan asal Republik Panama, yaitu Petrocapital S.A. Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi memberikan penjelasan perihal laporan Pandora Papers.
Jodi mengatakan, Petrocapital S.A. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Panama. Perusahaan itu didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai US$ 5.000.000. Salah satu bidang usaha adalah minyak dan gas bumi.
“Bapak Luhut B. Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010,” ujar Jodi. Menurut dia, perusahaan itu rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi.
“Sehingga Bapak Luhut B. Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia,” kata Jodi. Lebih lanjut, dia mengatakan, selama Luhut menjabat di Petrocapital sampai dengan mengundurkan diri pada tahun 2010, perusahaan belum berhasil untuk mendapatkan proyek investasi yang layak.
3. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada menyebut mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin punya 8 orang di internal KPK yang bisa diaturnya untuk mengurus perkara. Yusmada mengatakan, informasi itu didapatkannya dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial. Senin (4/10) kemarin, Yusmada hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, dan pengacara Maskur Husain.
Cerita itu awalnya ketika jaksa bertanya kepada Yusmada mengenai apa saja yang ia ketahui dari Syahrial terkait keterlibatan Azis pada perkara ini. “Pak Syahrial pernah cerita enggak Azis punya delapan orang di KPK yang bisa digerakkan Azis Syamsuddin?” tanya jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10). “Pernah, Pak,” jawab Yusmada.
Yusmada juga mengungkapkan, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sempat meminta dirinya untuk memberikan keterangan palsu apabila diperiksa KPK. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2019. Saat itu dirinya baru saja menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tanjungbalai. Sepekan kemudian, ia diperiksa KPK terkait dugaan jual beli jabatan. “Kita dikumpulkan Pak Syahrial, diberi tahu, nanti kalau diperiksa (KPK) kita sebut saja itu (uang) utang piutang,” terang Yusmada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10).
Yusmada yang juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan perkara di KPK itu menerangkan, dirinya sempat memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Syahrial sebagai uang terima kasih atas pengangkatanya sebagai Sekretaris Daerah Tanjungbalai.
Yusmada menceritakan, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial mengatakan bahwa perkara jual beli jabatan akan dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikkan. Namun Syahrial menceritakan, sudah ada pihak di internal KPK yang akan mengurus perkara tersebut agar statusnya tidak jadi dinaikkan, yaitu Stepanus Robbin Pattuju. Adapun Robbin merupakan mantan penyidik KPK yang menjadi terdakwa kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai. “Pak Wali Kota menyampaikan pada saya bahwa kasus kita akan dinaikkan ke tingkat penyidikkan, tetapi tidak ada masalah, karena ada orang yang bantu kita,” kata Yusmada.
Yusmada menyebut, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial sempat menceritakan permintaan uang Rp 1,4 miliar sebagai imbalan untuk eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju agar kasusnya tidak naik ke penyidikan. “Waktu itu Syahrial mengatakan Robin minta Rp 1,4 miliar supaya enggak naik ke penyidikkan,” katanya.
4. Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju mengatakan, dirinya tak pernah mengenalkan penyidik KPK kepada Azis Syamsuddin. Hal itu disampaikan Robin menanggapi kesaksian Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai nonaktif, Yusmada dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10).
“Kami sampaikan bahwa saya tidak pernah mengenalkan penyidik lain kepada saudara Azis,” ujarnya. Robin juga menampik pernyataan Yusmada yang mengatakan bahwa Azis mengenalkan Syahrial pada Robin. Dalam keterangannya, Robin mengaku dirinya dikenalkan dengan Syahrial oleh ajudan Azis, Dedi Mulyanto. “Saya bertemu dengan saudara M Syahrial dikenalkan Dedi Mulyanto yang merupakan ajudan Pak Azis Syamsuddin,” kata Robin.
5. HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Monas jadi lautan kendaraan tempur TNI. Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ditutup menjelang Upacara Peringatan HUT TNI, Selasa (5/10) pagi ini. Berdasarkan pantauan, aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Pamdal Istana berjaga di sejumlah titik jalan tersebut. Mereka menutup akses lalu lintas menuju depan Istana.
Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat tetap dibuka untuk lalu lintas umum. Arus lalu lintas dari Patung Kuda hingga Harmoni atau sebaliknya masih bisa dilintasi. Dalam upacara peringatan HUT ini, tiga matra TNI menunjukkan kekuatan persenjataan lewat demonstrasi udara. Sebanyak 18 pesawat tempur dan 8 helikopter akan beratraksi di langit Istana. Rencananya, aksi pembentangan Merah Putih dan bendera TNI itu dilakukan pada 08.34 WIB.
“Ada lebih dari 100 unit alutsista milik TNI yang dipamerkan, tentunya memberikan kebanggaan kepada kita, seluruh masyarakat. Dan dari alutsista tersebut, sebagian besar jarang diketahui masyarakat,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
6. Hubungan Mensos Tri Rismaharini dengan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie sudah membaik, setelah Risma mendinginkan suasana dengan mengirim pesan permintaan maaf kepada Rusli dan Gubernur Golkar ini sudah memaafkan mantan Wali Kota Surabaya itu.
Soal permintaan maaf Risma, diungkapkan langsung oleh Rusli saat mengundang Fajar Sidik Napu, petugas Program Keluarga Harapan (PKH) yang jadi korban kemarahan Risma. Fajar diundang Rusli ke rumah dinasnya. Dalam pertemuan itu, Rusli mengatakan, permasalahannya dengan Risma sudah selesai.
Risma sudah menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada Idah Syahidah, istri Rusli. Idah adalah anggota Komisi VIII DPR yang selama ini bermitra dengan Risma. “Sebagai gubernur, saya juga meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri, mohon dimaafkan,” kata Rusli, di kediamannya. Menurut Rusli, apa yang terjadi kala itu hanya miskomunikasi. Bahkkan, kepada Fajar, Rusli juga memberikan pengertian, kenapa Risma sampai marah-marah.
7. Kadinsos Gorontalo Husai Ui diberhentikan dari jabatannya setelah dimarahi oleh Mensos Tri Rismaharini terkait data Program Keluarga Harapan (PKH). Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan Husai tidak menjawab dengan benar saat ditanya Risma terkait data yang PKH saat ditanya oleh Risma. Sikap Husai dianggap memancing emosi Risma.
“Apa yang ditanyakan ibu Risma dijawab dengan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi problem dan kami di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan kepala dinas sosial terkait dengan itu, salah satunya itu,” kata Nelson, Senin (4/10).
8. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Polri telah bertemu dengan perwakilan 57 mantan pegawai KPK, Senin (4/10) sore. Menurut Argo, dalam pertemuan itu Asisten SDM Kapolri serta perwakilan mantan pegawai KPK membahas soal mekanisme perekrutan untuk menjadi ASN Polri. “Dalam pertemuan tersebut, kami diskusi, kami juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu digelar di kantor Biro SDM Mabes Polri, Jakarta. Argo menyatakan, ada 9 perwakilan yang hadir, antara lain Giri Suprapdiono dan Farid Andhika. Argo menuturkan, bakal ada pertemuan lanjutan untuk membahas regulasi dan persoalan teknis.
9. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono meminta warga Yahukimo, Papua tidak terprovokasi oleh informasi hoaks soal meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup yang beredar di medsos. Rusdi menegaskan, kematian Abock dan kaitannya dengan peristiwa kerusuhan yang sempat terjadi terus didalami oleh Polda Papua. “Yang terpenting masyarakat di Yahukimo tidak terprovokasi dengan isu-isu tidak benar. Permasalahan sedang ditangani Polda Papua dan terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/10).
Rusdi mengungkapkan, berdasarkan keterangan dokter, tak ada tanda-tanda kekerasan yang menjadi penyebab kematian mantan Bupati Abock Busup. Selain itu, di kamar hotel tempat Abock ditemukan meninggal dunia pada 3 Oktober 2021, juga tidak ditemukan obat-obatan serta benda mencurigakan lainnya.
Rusdi mengatakan, keluarga mantan Bupati Yahukimo Abock Busup menolak otopsi terhadap jenazah. Menurut Rusdi, keluarga meyakini Abock Busup meninggal dunia karena sebab yang wajar. “Kepada aparat kepolisian (keluarga mengatakan) bahwa tidak perlu dilakukan otopsi kepada korban. Pihak keluarga telah menerima peristiwa ini sebagai sebuah takdir,” kata Rusdi.
10. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan nglencer ke Bali. Anies yang disebut-sebut akan maju sebagai capres potensial di 2024 itu diundang Ketum PAN, Zulkifli Hasan untuk mengisi Workshop Nasional dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Di forum itu, Anies cerita bahwa tahun 2022 masa baktinya akan habis dan ia menyatakan tekadnya untuk keliling Indonesia setelah “bebas”.
Workshop PAN ini berlangsung selama tiga hari, di Nusa Dua, Bali. Dimulai kemarin, dan akan ditutup besok. Workshop diikuti 1.000 anggota Dewan PAN dari seluruh Indonesia. Acara dilaksanakan secara hybrid, jumlah 50 persen peserta hadir secara fisik dan 50 persen secara daring.
Workshop dibuka langsung Zulkifli Hasan. Jajaran pengurus teras DPP PAN hadir. Anies yang didapuk menjadi pembicara workshop tersebut, hadir secara fisik.
Zulhas lalu mengucapkan terima kasih kepada Anies yang berkenan hadir pada workshop partainya. “Pak Gubernur Anies Baswedan, terima kasih sudah hadir,” ucapnya, sambil tersenyum ke arah Anies.
11. Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, apabila dirinci, total duit APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua adalah sebesar Rp 10,43 triliun. Besarnya dana APBN untuk membiayai PON XX Papua karena pencairannya sudah dilakukan semenjak tahun 2018 hingga 2021.
Selain itu, dana besar juga dikeluarkan pemerintah pusat untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga dalam PON XX Papua. Seperti diketahui, infrastruktur pendukung di Papua relatif tertinggal dibandingkan daerah lain. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk membangun beberapa sarana olahraga berstandar nasional, bahkan internasional.
12. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melaporkan jaksa KPK yang diduga melanggar kode etik. Dugaan pelanggaran ini terkait foto bendera yang disebut mirip simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gedung Merah Putih KPK. Dalam laporannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, foto bendera pada Februari 2019 itu diduga ditemukan di ruangan jaksa penuntut yang bertugas di KPK. “Artinya pembawa dan penyimpan bendera tersebut diduga jaksa dari Kejaksaan Agung yang ditugaskan di KPK,” tulis Boyamin dalam laporan yang diterima Kompas.com, Senin (4/10).
13. Sebelumnya Plt Jubir KPK Ali Fikri memastikan bendera yang terpasang di salah satu ruang kerja Gedung Merah Putih tidak terkait dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu disampaikannya menanggapi kabar tentang foto bendera HTI di dalam gedung KPK yang tersebar di medsos.Ali Fikri juga menanggapi surat terbuka salah seorang pegawai KPK yang diberhentikan karena menyebarkan foto tersebut.
Menurut Ali, setelah foto tersebar, tim KPK langsung memeriksa beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung. “Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal,” ujar Ali melalui keterangan tertulis.
14. Mantan Presiden SBY menyarankan agar pemerintah Indonesia menggunakan model, sistem, dan praktik ekonomi yang cocok dengan tantangan abad ini dalam membangun dan menjalankan ekonominya. Menurut SBY, model yang cocok dengan kondisi Indonesia saat ini adalah menerapkan green economy. “Dalam membangun dan menjalankan ekonomi, pilihlah model, sistem, dan praktik ekonomi yang cocok dengan tantangan abad ini. Saya katakan green economy, salah satu ideologi abad 21,” kata SBY di acara International Conference on Islamic Sstudies(ICIS) bertema Islam and Sustainable Development yang digelar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh secara daring, Senin (4/10).
Menurut SBY, ekonomi yang sangat kapitalistik hanya akan mengancam keberlangsungan manusia dan bumi. Sejak abad 17-18, ekonomi terus tumbuh secara luar biasa, meskipun dampaknya adalah sumber-sumber kehidupan terkuras melebih kepatutan, lingkungan tercemar, bumi makin panas, serta ketimpangan dan ketidakadilan yang makin parah.
15. Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar hari pencoblosan pemilu jatuh pada tanggal yang sama setiap lima tahun sekali. Ia mendorong agar tanggal 17 April ditetapkan sebagai hari pencoblosan setiap lima tahun sekali sebagaimana tanggal pencoblosan pada Pemilu 2019. “Sebaiknya kita ajak saja 17 April, mestinya begitu, sudah setiap 5 tahun 17 April, kayak di negara lain juga begitu kan. Ditentukan saja, jangan berubah-ubah,” kata Jimly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpandangan, usulan tersebut menunjukkan ada inkonsistensi soal hari pencoblosan yang menurut dia perlu dibuat seragam setiap lima tahun. “Harusnya tidak begitu, jadi kita ini jadi enggak konsisten tiap 5 tahun ganti lagi ganti lagi,” ujar anggota DPD dari DKI Jakarta itu.
16. Tim Densus 88 Polri menemukan 35 kilogram bahan peledak Triacetone Triperoxide (TATP) di kaki Gunung Ciremai, Desa Bantar Agung, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penemuan itu berawal dari pengakuan narapidana kasus terorisme, Imam Mulyana. Imam ditangkap pada 18 September 2017 ketika Presiden Jokowi akan menghadiri acara penutupan kegiatan Festival Keraton Nusantara (FKN) ke-IX Tahun 2017 di Taman Gua Sunyaragi, Cirebon, Jawa Barat. “Kepada Densus 88, Imam membuat pengakuan yang mencengangkan. Dia bersama komplotannya masih menyimpan bahan baku TATP sebanyak 35 kilogram,” kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/10). “Penyimpanan bahan peledak yang dikenal sebagai The Mother of Satan karena ledakannya yang dahsyat itu berada di kaki Gunung Ciremai,” tutur Ramadhan.
17. Mantan tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar, mengungkapkan, ada kesepakatan terkait rekayasa pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP). Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 2016. Yulmanizar berujar dirinya bersama tim pemeriksa pajak bertandang ke Lampung untuk melakukan pemeriksaan pajak PT GMP pada tahun 2017.
Selama tiga hari mereka lakukan pemeriksaan, tetapi belum menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan PT GMP kepada negara. Ia mengatakan tim pemeriksa pajak hanya memboyong sejumlah dokumen ke Jakarta. Setelah di Jakarta, Yulmanizar bilang ketetapan pajak PT GMP tahun 2016 sebesar Rp19.821.605.943,5. Ia tidak menjawab dengan tegas jumlah itu merupakan nilai riil atau rekayasa.
“Ada deal di situ?” tanya hakim ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (4/10). “Ada,” jawab Yulmanizar. “Apa deal-nya?” lanjut hakim. “Wajib pajak bersedia membayar kepada negara Rp20 miliar dan kasih komitmen fee Rp15 miliar,” kata dia.
18. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan menyebut Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur non-yudisial atau di luar proses hukum. Menurutnya, informasi itu didapat dari hasil pertemuannya dengan Jokowi, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Komnas HAM berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Jaksa Agung untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM berat.
“Kemungkinan presiden akan mengeluarkan satu SK (surat keputusan) untuk tim khusus yang bekerja untuk penyelesaian non-yudisial ini, selain menunggu penyelesaian yang yudisial,” kata Taufan dalam RDP dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (4/10). Saat ini, kata dia, rencana pembentukan tim tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya, tim akan berada di bawah Menko Polhukam Mahfud MD.
19. Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Jokowi menyempatkan diri meninjau lokasi penanaman jagung di Kelurahan Klamesen, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (4/10). Di sana Jokowi menanam benih jagung sekaligus mengajari cara bercocok tanam jagung kepada para petani di Sorong. Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak mengendalikan mesin traktor kecil di atas lahan jagung.
“Saya ikut menanam benih jagung bersama para petani Papua Barat di satu lokasi di Kabupaten Sorong, pagi ini,” kata Jokowi. Jokowi mengatakan, Papua Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Luas lahan pertanian di provinsi tersebut mencapai 11.000 hektare untuk tanaman jagung dan 7 juta hektare untuk tanaman pangan serta hortikultura. (HPS)