JAKARTA,REPORTER.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah provinsi Bali untuk mempersiapkan pembukaan destinasi di Bali bagi turis asing secara terukur, dan meminta agar pemerintah daerah provinsi Bali melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum destinasinya benar-benar dibuka untuk asing.
Hal tersebut guna memastikan seluruh kesiapan mulai dari sarana prasarana hingga pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Demikian disampaikan Bamsoet, Rabu (13/10/2021) terkait pemerintah yang bersiap-siap pembukaan Bali bagi turis asing pada Kamis (14/10) guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
Bamsoet juga meminta agar penerapan protokol (prokes) kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan serta persyaratan kedatangan dari pre departure requirements hingga on arrival requirements diperketat. Disamping, pemerintah juga harus memastikan manajemen karantina bagi turis asing diperhatikan dan dimonitor dengan baik.
Hal tersebut kata Bamsoet, sangat penting guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Bali. “Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 agar meninjau sekaligus memantau kesiapan destinasi-destinasi wisata di Bali,” ujarnya.
Disamping itu Bamsoet mengingatkan para pengusaha wisata untuk menyiapkan informasi melalui website akun resmi tempat wisata agar mudah dipahami pengunjung. Selanjutnya terus mengawasi para pengunjung guna mencegah potensi terjadinya kerumunan di tempat wisata yang dapat berakibat munculnya kluster baru Covid-19.
Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk mengevaluasi secara berkala pembukaan destinasi Bali bagi turis asing atau wisatawan, disamping memonitor penerapan prokes dijalankan dengan baik.
“Pemerintah daerah juga harus segera mengejar target capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat setempat sebelum destinasi Bali benar-benar dibuka, guna membentuk kekebalan kelompok,” ungkapnya.
Terkait dengan mobilitas masyarakat saat ini makin meningkat, sehingga dapat berpotensi memicu terjadinya gelombang ketiga di akhir tahun 2021, Bamsoet minta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes meminta masyarakat untuk tetap mematuhi prokes.
Ia mengimbau Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia/PERSI agar mengkoordinasikan seluruh rumah sakit di Indonesia untuk melakukan langkah antisipasi dan bersiaga menghadapi gelombang ketiga covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun 2021 ini, seiring mulai meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Pemerintah agar tetap mengontrol dan memantau pergerakan/mobilitas masyarakat melalui PPKM jelang libur akhir tahun, dikarenakan hal tersebut dapat memicu terjadinya lonjakan kasus covid-19, terlebih saat ini banyak relaksasi dan pelonggaran di sektor wisata,’ tambah Bamsoet.
Selain itu, seluruh pihak agar bersama-sama berkontribusi dan berpartisipasi dalam menekan penyebaran virus corona di tanah air, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan.
“Pemerintah harus memperkuat upaya Whole Genome Sequencing (mengetahui penyebaran mutasi virus) untuk melihat varian virus corona yang saat ini masih terus berkembang, serta mengakselerasi program vaksinasi covid-19 hingga ke seluruh pelosok tanah air,” jelas Bamsoet.
Alkes Impor
Sementara itu terkait data laporan neraca dagang alat kesehatan Kementerian Kesehatan 2019, dimana 90 persen alat kesehatan (Alkes) masih diimpor, Bamsoet mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia telah membuktikan bahwa kemandirian bangsa terkait alat kesehatan merupakan suatu keharusan.
Untuk itu kata Waketum Golkar itu, perlu adanya kolaborasi antara akademisi dan industri untuk menciptakan alat kesehatan guna kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Mengingat, kepakaran akademisi dalam membaca peluang dan kebutuhan akan alat kesehatan diaplikasikan oleh pihak industri dapat menghasilkan alat kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah lanjut Bamsoet juga harus mendorong Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium untuk meningkatkan kerja sama dalam hilirisasi hasil dan teknologi alat kesehatan, mengingat kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam mempercepat kemandirian alat kesehatan di Indonesia sehingga Indonesia tidak lagi mengandalkan produk impor alat kesehatan.
“Kami minta komitmen pemerintah untuk mendukung penuh akselerasi kemandirian alat kesehatan di Indonesia, termasuk terkait kepastian pengadaan dan pembelian,” pungkasnya.
