Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal belum adanya agenda pelantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI hari ini. Menurut Kepala Sekretarian Kepresidenan, sampai saat ini belum agenda agenda pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Pelantikan Andika harus menunggu keputusan presiden (keppres) yang berisi pengangkatan Panglima TNI terlebih dahulu.
Isu menarik lainnya adalah statemen mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto yang mengatakan, seharusnya Indonesia tidak memerlukan jabatan Panglima TNI. Menurutnya, TNI seharusnya langsung dipegang oleh presiden sebagai pemenang kekuasaan tertinggi.
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan, aktor intelektual utama dalam kasus korupsi dana Bansos Covid-19 masih banyak yang belum terungkap. Menurut dia, penangkapan mantan Mensos Juliari Batubara seharusnya tidak serta-merta menyelesaikan pengusutan kasus korupsi tersebut.
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan masih ada masyarakat yang enggan divaksinasi Covid-19 karena terpengaruh hoaks. Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau vaksinasi Covdi-19 bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (6/11).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan laju deforestasi Indonesia terus menurun dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi Hal itu dibuktikan dengan data deforestasi selama sekitar satu dekade terakhir. Berikut isu selengkapnya.
1.Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, sampai saat ini belum ada agenda pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Pelantikan Andika harus menunggu keputusan presiden (keppres) yang berisi pengangkatan Panglima TNI terlebih dahulu. “Belum (ada agenda pelantikan Panglima TNI). Kan masih ada proses administrasi. Iya (menunggu keppres dahulu),” kata Heru, Minggu (7/11).
Dia membantah pelantikan Andika Perkasa akan dilakukan pada Rabu, 10 November 2021. Heru memastikan belum ada jadwal Presiden Jokowi melantik Panglima TNI. Sebab, Presiden Jokowi sudah memiliki agenda terjadwal pada Rabu (10/11). Yakni, peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dilanjutkan dengan pemberian gelar Pahlawan di Istana Jakarta,” jelas Heru.
2. Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Haris Almasyhari mengatakan, persetujuan DPR terhadap penetapan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR, hari ini, Senin (8/11). Komisi I DPR mengundang Andika untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR tersebut.
“Besok insya Allah jam 10.00 WIB Rapat Paripurna dan Andika juga diundang ke hadapan Rapat Paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di Rapat Paripurna besok,” katanya di rumah Andika di Senayan Residence, Town House blok A9, Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (7/11).
Sebelumnya Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun. “Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI,” ujar Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid usai uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di DPR dalam rapat tertutup selama 2,5 jam mulai pukul 10.30-13.00 WIB di gedung DPR, Sabtu (6/11).
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengaku tak ingin militer mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan.
Hal itu disampaikan Andika saat membuka penyampaian visi misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Sabtu (6/11).
“Bagaimana mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan bener-bener berpegang peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain,” kata dia.
3. Wapres Ma’ruf Amin berharap Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru nanti dapat menjaga dan membangun kondusivitas keamanan di Papua. “Saya kira tentu kita berharap Panglima TNI yang baru nanti, akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi. Saya yakin Panglima yang baru itu punya konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Itu kita harapkan begitu,” tegas Ma’ruf, Sabtu (6/11).
4. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta Jenderal TNI Andika Perkasa tidak membawa TNI terlibat politik praktis jika telah menjabat sebagai Panglima TNI. Kata dia, TNI semestinya bergerak dengan politik negara yakni berdasarkan kebijakan pemerintah. “TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun, itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis tetapi mereka digerakkan oleh politik negara yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11).
Effendi Simbolon berharap, dalam waktu satu tahun masa jabatannya sebagai panglima TNI, Andika dapat mengembalikan TNI ke khittahnya sebagai institusi pertahanan yang menjaga kedaulatan Negara, serta membawa TNI menjadi lebih modern, baik dari segi alat utama sistem persenjataan maupun kesejahteraan prajuritnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Haris Almasyhari merespons kritik Imparsial soal sejumlah pimpinan dan anggota komisinya yang mengenakan seragam hijau bernuansa ‘army look’ saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemarin. Ia mengatakan, kemeja hijau yang dipakai sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan Andika bukan ‘army look’.
Menurutnya, kemeja hijau tidak bisa langsung dianggap ‘army look’ karena identik juga dengan seragam partai politik tertentu. “Seragam mana yang ‘army look’? Bukan ‘army look’. Memang kalau warna hijau pasti ‘army look’? Ya enggak lah, itu nanti seragam PKB [Partai Kebangkitan Bangsa] ‘army look’,” kata Haris kepada wartawan di rumah Andika di Senayan Residence, Town House blok A9, Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (7/11).
5. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto berpendapat, seharusnya Indonesia tidak memerlukan jabatan Panglima TNI. Menurutnya, TNI seharusnya langsung dipegang oleh presiden sebagai pemenang kekuasaan tertinggi. “Kalau kita lihat Undang Undang Dasar kan tidak ada Panglima TNI. Langsung presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara,” kata Ponto dalam diskusi daring, Minggu (7/11).
Ia juga menyoroti pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI yang harus dipilih dari kepala staf masing-masing matra. KSAD, KSAL, dan KSAU merupakaan orang-orang terbaik dan memiliki kapabilitas terbaik di bidangnya sehingga tidak bisa disebut misalnya, Andika Perkasa adalah yang terbaik di antara kepala staf lainnya. “Bagaimana kita membandingkan kan tidak bisa membandingkan apple to apple bahwa darat dibandingkan laut lebih bagus darat, laut dengan udara enggak bisa,” ujar Soleman.
6. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan, aktor intelektual utama dalam kasus korupsi dana Bansos Covid-19 masih banyak yang belum terungkap. Menurut dia, penangkapan mantan Mensos Juliari Batubara seharusnya tidak serta-merta menyelesaikan pengusutan kasus korupsi tersebut.
Ia menambahkan, aktor-aktor intelektual yang belum terungkap itu juga sudah bukan di level menteri lagi. Melainkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang berada di atas Juliari. “Saya memahami betul bahwa pelakunya itu bukan pada level Menteri Sosial saja Pak Juliari saja tapi ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Mereka itu pihak-pihak yang levelnya bukan di bawah level Mensos itu Pak Juliari. Ini yang harusnya diungkap sampai tuntas,” katanya dalam unggahan video terbaru Novel di kanal YouTube-nya, Minggu (7/11).
7. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan masih ada masyarakat yang enggan divaksinasi Covid-19 karena terpengaruh hoaks. Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau vaksinasi Covdi-19 bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (6/11).
“Kami sudah berkeliling, ada di beberapa tempat yang sampai saat ini sangat sulit melaksanakan vaksinasi karena muncul hoaks dan muncul isu vaksin itu bertentangan dengan kaidah agama. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan cukup panjang, bahkan sampai sekarang hal tersebut masih kita hadapi,” ujar Sigit seraya mengapresiasi peran serta tokoh lintas agama Labuhan Bajo mendukung percepatan vaksinasi Covid-19.
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini polisi wanita (Polwan) memiliki kesempatan yang sama dengan polisi laki-laki dalam rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan. Menurutnya, sudah ada tiga jenderal Polwan yang menduduki jabatan tertentu di Mabes Polri. Selain itu, ada pula yang menduduki posisi di level operasional berisiko tinggi.
“Saat ini, Polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di kepolisian dan jabatan yang high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 Antiteror, dan pasukan Brigade Mobil,” kata Listo saat membuka “The 58th International Association Of Women Police (IAWP) Training Conference” di Labuan Bajo, NTT, Minggu (7/11).
8. Kemenkes pastikan evaluasi harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) terus dilakukan oleh pemerintah. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi mengatakan hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.
“Kami secara berkala bersama BPKP melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses evaluasi merupakan standar yang kami lakukan dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan, untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (7/11).
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan laju deforestasi Indonesia terus menurun dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi Hal itu dibuktikan dengan data deforestasi selama sekitar satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir, Indonesia secara nyata telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata di lapangan terutama dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi. Bahkan, deforestasi Indonesia pada 2019/2020 adalah yang terendah dalam dua dekade terakhir.
Laju deforestasi Indonesia pasca penandatanganan LoI dengan Norwegia (Grafis: Kementerian LHK) Foto: Dok. Kementerian LHK “Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu ha. Angka deforestasi di tahun ini menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir,” tegas Siti dalam pernyataan tertulis, Senin (8/11).
Laju penurunan deforestasi yang nyata tersebut, lanjut Siti, tentu terus diupayakan untuk tetap berada pada jalur penurunan deforestasi yang stabil hingga 2024 nanti. Luas hutan alam Indonesia saat ini mencapai lebih dari 90,1 juta hektar, atau setara dengan lebih dari 3,5 kali lipat luas Inggris.Presiden Jokowi dalam pidatonya di COP26 menyatakan bahwa laju penurunan deforestasi tersebut merupakan salah satu capaian nyata kehutanan Indonesia yang tidak terbantahkan.
10. Dukungan untuk Anies Baswedan maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024 terus mengalir. Sejumlah tokoh muda dan tokoh tua dari Indonesia timur menginginkan dan mendorong gubenur DKI Jakarta dapat memimpin Indonesia. “Kami ingin Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia,” kata tokoh asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Izatul Islam Bogor, Jawa Barat, Ushak Dapubeang, Minggu (7/11).
Ushak berkaca dari tingkat kesejahteraan warga Jakarta sejak dipimpin Anies Baswedan. Para tokoh dari Indonesia Timur mengaku “iri” dengan warga Ibu Kota, karena mendapat berbagai pelayanan dan kemudahan dari Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI. (HPS)
