Salah satu isu menarik hari ini, harga Pertamax alami kenaikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi harga keekonomian atau batas atas BBM jenis RON 92 atau Pertamax bisa tembus Rp 16.000 per liter pada April 2022 mendatang. Hal tersebut mempertimbangkan harga minyak mentah dunia yang terus mengalami kenaikan hingga saat ini. “Bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, saat ini kita masih mencermati harga minyak ini, karena kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga baik ke APBN, Pertamina dan sektor lainnya,” ujar Agung.
Isu kedua, Presiden Jokowi menumpahkan amarahnya kepada anak buah dan instansi pemerintah. Hal itu dilakukannya saat memberi pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3). Amarah ia keluarkan terkait masih banyaknya kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih gemar belanja barang impor. Jokowi tegur langsung Menkes, Mentan, dan Menteri BUMN karena masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi. Padahal barang-barang impor tersebut semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.
Isu ketiga, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menyatakan langkah Presiden Jokowi meluapkan sejumlah kejengkelan saat memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia merupakan sinyal, Jokowi akan lakukan reshuffle kabinet. Ujang menilai, langkah Jokowi meluapkan amarah bukan gimmick politik. Jokowi serius.
Isu keempat, Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hariyadi Wirawan memprediksi, jika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, November 2022, AS dan negara-negara sekutunya kemungkinan hanya akan mengirim delegasi saja di KTT tersebut. Kepala negara atau kepala pemerintahan tidak akan hadir. “Walaupun Indonesia tetap mengundang Putin, dan itu berarti kepala negara G20 lainnya (kemungkinan) tidak datang atau menurunkan delegasinya,” kata Hariyadi, Jumat (25/3).
Isu kelima, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ogah didikte perusahaan asal AS, Tesla lagi. Kasta dia, Indonesia bukan republik pisang. Luhut menyebut produsen mobil listrik asal AS itu baru saja menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Dulu, Tesla sempat ingin investasi tetapi batal. “Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika, Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita,” kata Luhut dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Bali, kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi harga keekonomian atau batas atas BBM jenis RON 92 atau Pertamax bisa tembus Rp 16.000 per liter pada April 2022 mendatang. Hal tersebut mempertimbangkan harga minyak mentah dunia yang terus mengalami kenaikan hingga saat ini.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Agung Pribadi mengatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, pemerintah memprediksi harga keekonomian BBM umum RON 92 alias Pertamax April akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.526 per liter.
“Bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, saat ini kita masih mencermati harga minyak ini, karena kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga baik ke APBN, Pertamina dan sektor lainnya,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Adapun hingga akhir Maret 2022 ini, harga minyak dunia masih berada di atas US$ 100 per barel, demikian halnya dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Perkembangan sementara ICP bulan Maret 2022 per tanggal 24 tercatat sebesar US$ 114,55 per barel. Menurut Agung konflik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa.
Agung menilai tingginya harga minyak dunia saat ini sangat berpengaruh terhadap harga BBM. Sebagai informasi bahwa batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 untuk Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax akan dinaikkan pada Juni atau semester II-2022. Situasi geopolitik global, kondisi keuangan PT Pertamina (Persero), dan daya beli masyarakat akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menaikkan harga BBM beroktan (RON) 92 tersebut. Ia menegaskan, harga Pertamax yang saat ini dibanderol Rp 9.000 per liter akan mengalami penyesuaian (naik). Namun, kenaikannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. “Jadi, ya kita lihatlah semester II. Kita juga melihat dampaknya ke masyarakat seperti apa,” kata Arifin Tasrif di Yogyakarta, Kamis (24/3) kemarin.
Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar segera menyelamatkan Pertamina yang arus kas (cashflow)-nya kini bermasalah. Pertamina mengalami ‘pendarahan’ karena piutangnya sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah tak kunjung dibayar. Piutang tersebut berasal dari kewajiban pemerintah membayar subsidi energi yang ditalangi Pertamina. Selain tunggakan subsidi, pemerintah menunggak kompensasi BBM nonsubsidi yang nilainya mencapai Rp 30-50 triliun. Tunggakan kompensasi berasal dari harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina dengan harga subsidi. Pemerintah melarang Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertalite, dengan alasan demi menjaga daya beli masyarakat.
Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan Pertamina perlu segera menghitung ulang harga jual BBM jenis Pertamax. Apalagi harga keekonomian Pertamax berdasarkan Kementerian ESDM telah mencapai Rp 14.526 per liter.
Di samping itu, penggunaan BBM jenis Pertamax saat ini juga didominasi oleh mobil mewah. Artinya jika, Pertamina tetap menahan harga BBM jenis ini, maka perusahaan pelat merah tersebut sama saja mensubsidi orang kaya. “Artinya kalau gak segera ditetapkan keuangan pertamina akan berdarah-darah kalau harus menjual harga yang dibawah dengn harga keekonomian di pasaran,” kata Agus, Jumat (25/3).
Oleh sebab itu, dia mendorong supaya Pertamina dapat segera mengkalkulasikan ulang harga jual Pertamax sesuai harga pasaran. Pasalnya kenaikan harga BBM jenis ini tak akan berdampak pada inflasi, karena saat ini mayoritas masyarakat mengkonsumsi BBM jenis Pertalite. “Masih Pertalite BBM yang disubsidi jadi gejolak setiap kenaikan pasti ada tapi gak cukup signifikan hingga menimbulkan inflasi,” kata Agus.
2. Presiden Jokowi menumpahkan amarahnya kepada anak buah dan instansi pemerintah. Hal itu dilakukannya saat memberi pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3). Amarah ia keluarkan terkait masih banyaknya kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih gemar belanja barang impor. Kejengkelan pertama, ia arahkah pada impor seragam, sepatu tentara dan polisi.
“Ini kita bisa produksi di mana-mana bisa, jangan diteruskan,” kata Jokowi.
Kedua, impor tempat tidur di rumah sakit dan alat kesehatan. Berkaitan dengan impor alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit ini, kejengkelan langsung ia arahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekas, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel,” katanya.
Ketiga, impor alat pertanian. Kegeraman terjadi saat Jokowi menanam jagung di Atambua Kamis (24/3) kemarin. Saat itu Jokowi menemukan traktor yang sebenarnya tidak berteknologi tinggi dibeli dari luar negeri. “Alat mesin pertanian, traktor tak berteknologi tinggi saja impor, jengkel saya,” katanya.
Presiden Jokowi geram lantaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri. Bahkan, menurut Jokowi, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan pengarahan di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3).
Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. “Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” ujar Jokowi. Menurut dia, impor barang-barang itu hanya akan menguntungkan negara-negara lain.
Presiden Jokowi menyampaikan teguran langsung kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri BUMN Erick Thohir karena kementeriannya masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi. Menurut Presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian tersebut semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.
Misalnya, alat kesehatan seperti tempat tidur untuk rumah sakit, saya lihat diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang. Juga traktor, bisa diproduksi di dalam negeri. Presiden juga mengaku jengkel, karena CCTV, seragam polisi hingga sepatu tentara saja masih impor. Ia minta agar kebiasaan penggunaan barang impor itu tidak diteruskan. “Coba CCTV impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar, kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan,” pintanya.
Jokowi juga menyampaikan kesedihannya saat memeriksa pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan pemda, lantaran tingginya konsumsi barang impor. “Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp 420 triliun. Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen,” jelasnya.
“Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” kata Jokowi dengan nada kesal.
Presiden Jokowi menyampaikan permintaan khusus kepada Jaksa Agung agar mengawasi barang-barang impor yang diberi cap produk dalam negeri. “Saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri. Karena sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin,” ujar Jokowi lagi.
“Jangan pikir kita enggak ngerti. Saya sudah peringatkan dua kali. Saya enggak mau ini besok hilang. Saya minta semua ini betul-betul dipantau, diawasi,” tegasnya. Presiden juga meminta Dirjen Bea Cukai mengawasi alat kesehatan hasil impor bergerak ke daerah mana. Dengan demikian, dapat terpantau daerah mana saja yang masih banyak menggunakan produk impor.
“Dirjen Bea Cukai awasi alat kesehatan ini ke mana. Oh ke provinsi A, ke kabupaten B kelihatan. Oh ke kementerian. Kelihatan. Sekarang ini gampang sekali lihat-lihat,” tuturnya. Sehingga Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah memanfaatkan e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Presiden Jokowi menceritakan, dirinya baru-baru ini mendapat telepon dari sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia. Jokowi mengungkapkan, para pemimpin dunia itu mengeluhkan kondisi dunia yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. “Semua negara betul-betul pusing semua. Dalam dua minggu ini saya dapat telepon beberapa kepala negara/pemerintahan. Kemarin Presiden (Prancis) Emmanuel Macron telepon, sebelumnya Presiden (China) Xi Jinping telepon, sebelumya Perdana Menteri (Kanada) Justin Trudeu telepon,” ujar Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara virtual pada Jumat (25/3).
“Sebelumya Kanselir Jerman Olaf Scholz telepon. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama,” ujar dia. Jokowi lalu menjelaskan, saat ini semua negara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dampak pandemi dan perang membuat prediksi yang telah ditetapkan dalam kebijakan negara tidak bisa lagi dihitung dengan angka-angka yang pasti.
3. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menyatakan langkah Presiden Jokowi meluapkan sejumlah kejengkelan saat memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia merupakan sinyal bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Menurutnya, reshuffle kabinet kemungkinan akan dilakukan oleh Jokowi sebelum atau sesudah Hari Raya Idulfitri/Lebaran tahun ini.
“Saya lihat [reshuffle] tinggal tunggu waktu. Sebelumnya tidak ada statement terkait reshuffle, orang Jawa kalau sudah mengatakan itu sudah marah, artinya ke depan kemungkinan reshuffle. Tinggal tunggu waktu saja,” kata Ujang, Jumat (25/3).
Ujang menilai, langkah Jokowi meluapkan amarah bukan gimmick politik. Menurutnya, Jokowi benar-benar marah karena impor masih terus dilakukan oleh para menteri kepala lembaga, kepala daerah, hingga petinggi BUMN hingga saat ini. “Jokowi serius. Kenyataan kita ini memang semua produk impor, mulai dari peniti, centong nasi di dapur, beras, kedelai produk bahan pangan kita untuk rumah tangga impor,” katanya sembari meminta ketegasan Jokowi untuk mengganti pejabat-pejabat yang masih melakukan impor hingga hari ini, karena peringatan untuk menggunakan produk dalam negeri sudah diserukan Jokowi sejak lama.
Direktur center of economics and law studies (CELIOS) Bhima Yudhistira curiga ada perburuan rente dibalik derasnya impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN.
Perburuan terjadi karena memang tak ada aturan tegas dari pemerintah. Ia curiga karena ketiadaan aturan itu panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah main mata dengan importir supaya barang lokal kalah dalam proses lelang pengadaan barang jasa pemerintah.
“Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan soal pengadaan barang dan jasa. Sejauh ini karena aturan belum tegas implementasi nya, munculah pemburu rente di bidang pengadaan barang jasa. Pemburu rente ini kongkalikong dengan importir agar barang lokal kalah dalam proses seleksi,” kata Bhima kepada CNN Indonesia, Jumat (25/3).
Selain pemburu rente, ia mengatakan kecenderungan impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi karena kualitas produk dalam negeri yang masih kurang memenuhi kriteria.
Celakanya, di tengah kriteria yang kurang memadai itu, pendampingan yang diberikan kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk mereka masih minim.
4. Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hariyadi Wirawan memprediksi, jika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, November 2022, AS dan negara-negara sekutunya kemungkinan hanya akan mengirim delegasi saja di KTT tersebut. Kepala negara atau kepala pemerintahan tidak akan hadir. “Walaupun Indonesia tetap mengundang Putin, dan itu berarti kepala negara G20 lainnya (kemungkinan) tidak datang atau menurunkan delegasinya,” kata Hariyadi, Jumat (25/3).
Hariyadi juga memprediksi, AS dan negara-negara sekutunya akan meminta Indonesia untuk menunda pertemuan KTT G20 tersebut. Namun, hal tersebut akan sulit terwujud karena anggota-anggota G20 lainnya seperti China, India, dan beberapa negara di Benua Afrika tidak akan setuju dengan penundaan tersebut. Ia mengatakan, dalam kondisi saat ini, Indonesia selaku Ketua Presidensi G20 harus menjalankan tugasnya dengan tetap mengundang semua negara anggota.
“Tapi itu akan membuat pertemuan ini jadi awkward (canggung), tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Rusia dapat sanksi ini itu dan tidak mendukung perbaikan perekonomian internasional,” ujarnya. Hariyadi menilai, jika AS dan negara-negara sekutunya hanya mengirimkan delegasi untuk menghadiri KTT G20, pertemuan tersebut tak akan mencapai target perbaikan ekonomi dunia. “Pertemuannya jadi tidak ada kekuatan apa pun,” ucap dia.
Sebelumnya Presiden AS Joe Biden menyebut Rusia seharusnya dikeluarkan dari keanggotaan Group of Twenty (G20). Hal tersebut dikatakannya saat pertemuan dengan sekutu dan para pemimpin dunia di markas NATO di Brussel pada Kamis (24/3). “Jawaban saya, iya, tergantung pada G20,” kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia seharusnya dikeluarkan dari G20, dikutip dari USA Today. Biden juga mengatakan jika negara-negara, seperti Indonesia dan negara lain tidak setuju menyingkirkan Rusia, maka dalam pandangannya, Ukraina seharusnya diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dia menyadari, jika keputusan untuk mendepak Rusia dari grup tergantung dari anggota G20 lainnya.
5. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berharap Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dalam Presidensi G20 yang akan dilangsungkan di Indonesia, akhir tahun ini. Meski demikian, ia mengakui dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Ppresiden Rusia dalam gelaran G20. “Saya tidak dalam posisi untuk memberi nasihat kepada pemerintah atau presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia,” kata Vasyl usai bertemu Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar di gedung DPR/MPR, Jumat (25/3).
Vasyl mengatakan, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia. Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina. “Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, dia akan berkomunikasi dengan Kemenlu RI soal apakan akan menghadirkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir tahun ini atau tidak. Jika Putin diundang untuk dihadirkan, apa pertimbangannya. Pasalnya, banyaknya desakan dari negara anggota G20 lain agar Rusia dikeluarkan dari KTT G20 di Bali nanti. “Ya, pasti, terkait perkembangan ini saya akan sampaikan kepada Pak Presiden maupun Kemenlu,” kata Muhaimin.
Muhaimin berharap, Indonesia mendorong Putin membuka jalan perdamaian dengan Ukraina. Namun, bila tak ada ruang untuk mengkomunikasikan hal tersebut, Putin tak perlu hadir di KTT G20. “Tapi saya belum lihat perkembangan terakhir. Nanti saya tanya Bu Menlu, mestinya pertimbangkan hadirkan Putin atau tidak. Karena kalau menghadirkan Putin untuk perdamaian, lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya untuk apa?” ujarnya. Muhaimin berharap KTT G20 menjadi forum untuk membawa perdamaian jika Putin tetap dihadirkan. Jika Putin tidak dihadirkan, G20 juga tetap diharapkan menjadi forum solidaritas dunia untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.
Peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, membeberkan sejumlah kondisi yang patut dipertimbangkan pemerintah dalam bersikap di tengah tekanan negara-negara besar itu. “Indonesia harus berhati-hati dan tetap smart. Tentunya unsur utama yang menjadi pertimbangan dalam kalkulasi ini adalah kepentingan nasional Indonesia dalam geopolitik global,” kata Ramdhan, Jumat (25/3).
Menurut Ramdhan, faktor utama yang harus menjadi pertimbangan sikap Pemerintah untuk mengambil kebijakan politik luar negeri di tengah situasi yang sangat sensitif adalah persoalan ekonomi. Dia mengatakan, dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian dunia lambat laun akan dirasakan juga oleh Indonesia. Dia mencontohkan, Rusia dan Ukraina adalah pemasok gandum ke kawasan Timur Tengah dan “Krisis pangan akan memicu gangguan terhadap ekspor minyak bumi. Saat ini saja harga minyak bumi di pasar dunia sudah melonjak,” ujar Ramdhan.
Pemberian sanksi ekonomi ke Rusia oleh negara barat membuat sejumlah oligarki negeri beruang merah itu mulai khawatir. Pasalnya, bukan hanya sanksi ekonomi kepada negara, beberapa aset mereka yang berada di luar ikut disita oleh negara barat. Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan sumber kekuatan Putin terletak pada oligarki yang mengeruk sumber daya sekaligus menjadi mesin finansial yang tersebar di berbagai negara. “Upaya sanksi AS, Jepang dan negara-negara Eropa lain akan melemahkan sumber pendanaan bagi keberlanjutan pemerintahan Putin,” kata Bhima, Jumat (25/3).
Bahkan, imbuhnya, akibat dari saling sanksi itu, muncul indikasi oligarki mulai menjauhi Putin karena langkahnya terbukti membahayakan stabilitas ekonomi Rusia dalam jangka panjang. “Para oligarki bisa saja tengah mempersiapkan coup (kudeta) di lingkaran internal Putin. Bukan hanya aset para oligarki yang disita oleh otoritas di negara barat, nama mereka pun dilarang untuk melakukan transaksi keuangan, artinya dimiskinkan secara sistematis,”jelas Bhima.
6. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ogah didikte perusahaan asal AS, Tesla lagi. Kasta dia, Indonesia bukan republik pisang. Luhut menyebut produsen mobil listrik asal AS itu baru saja menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Dulu, Tesla sempat ingin investasi tetapi batal. “Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika, Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita,” kata Luhut dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Bali, kemarin.
Luhut mengatakan, Tesla mau berinvestasi baterei mobil listrik di Indonesia, tetapi batal karena terlalu mendikte. Kini Luhut enggan itu terjadi lagi. “Saya bilang, ‘Hey Anda itu dua tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai’. Anda semua mau mendikte, saya bilang, ‘Hey you cannot do this. Today is different. Kita harus sama’. Saya bilang, ‘Kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic! This country is a great country!” tambahnya seraya mengingatkan, Tesla harus mengikuti syarat dari pemerintah Indonesia jika ingin berinvestasi, bukan sebaliknya.
7. Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan, dua satelit akan diluncurkan pada tahun 2023 untuk mendukung rencana Pemilu 2024 dengan sistem e-voting. Rencananya, dua satelit dengan teknologi very high throughput berkapasitas 150 Gigabyte ini akan dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama pembangunan proyek Satria-1 berkapasitas 150 Gigabyte akan diorbitkan pada Maret 2023 dan dioperasikan pada Juni 2023.
Berikutnya, pembangunan proyek Satria 2A yang diluncurkan Juni 2023 dan dioperasikan secara komersial pada Desember 2023. “Itu berarti dua satelit ini bisa memberikan dukungan untuk memberikan layanan WiFi bagi KPU daerah. Kita harapkan peletakan satelit di orbit tidak terganggu dan terhalangi dalam proses industri dan proses peluncuran,” katanya.
“Bila itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Maka sudah tersedia 300 GB per second satelit yang mampu mendukung KPU karena itu kegiatan nasional. Setelah itu bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain,” tambahnya. Selain itu, Jhony menambahkan, Kominfo juga akan membangun jaringan tulang punggung atau backcbone, dan menambah jaringan fiber optik sekitar 12 kilometer di darat dan laut pada pertengahan tahun 2022.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias mendukung usulan pemungutan suara pada pemilihan umum (pemilu) menggunakan metode pemilihan elektronik atau e-voting. “Ya memang mau enggak mau memang pada satu hari harus ke sana arahnya,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/3). Namun, Cak Imin mengungkapkan metode tersebut belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Pasalnya, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk mengakomodasi e-voting. “Menurut saya sih bukan pemilu kali ini ya. Pemilu kali ini belum siap. Ya, pemilu yang akan datang seharusnya. Karena kan harus persiapan,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyatakan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU No. 7 tahun 2017 belum memberikan ruang bagi pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat sistem voting berbasis elektronik (e-Voting). Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara pada Pemilu 2024 digelar via internet. “Sayangnya UU Pemilu belum memberi ruang pemilu digital, tapi masih pemilu manual,” kata Luqman, Jumat (25/3).
Mantan anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah resmi menjadi kader Partai Perindo. Dia langsung diberi jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu DPP Perindo. “Ini tugas yang besar. Organisasinya harus diperbesar, diperkuat dengan ketua-ketua dan jajaran di bawahnya yang nanti fokus. Teamwork-nya juga tentunya harus dimaksimalkan, bisa bekerja sama, saling melengkapi,” kata Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat (26/3).
8. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Romo HM Muhammad Syafi’i dilaporkan ke polisi karena diduga tidak memenuhi hak karyawannya, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Anak buah Prabowo Subianto itu juga dilaporkan ke MKD DPR hingga ke majelis etik Partai Gerindra. Romo dilaporkan ke Polda Sumut oleh karyawannya yang bernama Wahyu Kurnia.
Laporan Wahyu itu bernomor register STTLP/B/540/III/2022/SPKT/Polda Sumut. “Saya bersama PH saya, kami ke SPKT barusan membuat LP terkait tindak pidana yang dilanggar oleh Yayasan Romo Center dan Romo yang saat ini sebagai anggota Komisi III DPR,” kata Wahyu Kurnia, di Mapolda Sumut, kemarin.
9. Sejumlah pengamat menilai, langka dan mahalnya minyak goreng di Indonesia belakangan ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah mengelola industri sawit dengan baik. Setidaknya ada dua hal yang disoroti, yaitu soal penguasaan sumber daya dan keberpihakan pemerintah pada sawit untuk industri pangan. Deputi Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo menyampaikan, salah satu isu krusial yang mengemuka sebagai penyebab polemik minyak goreng saat ini adalah adanya dugaan penguasaan sumber daya yang masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.
“Berdasarkan data Concentration Ratio (CR) yang dihimpun KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada 2019, sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang menguasai usaha perkebunan, pengolahan CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit), dan beberapa produk turunan, salah satunya minyak goreng,” kata Rambo, Jumat (25/3).
Kata dia, dengan struktur pasar seperti itu, industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah pada oligopoli, di mana pasar ditentukan oleh segelintir pihak saja. Rambo menilai, keadaan ini bakal berdampak terhadap konsumen sebagai end-user yang dirugikan. Ia menilai pemerintah kurang berpihak pada industri pangan dalam hal minyak kelapa sawit. Kebijakan dalam program biodiesel dianggap sudah menggeser tren konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri.
10. Aliran Modal Asing Kabur Rp3,13 Triliun Pekan Ini. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik senilai Rp3,13 triliun. Hal ini berdasarkan data transaksi 21-24 Maret 2022. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan aliran modal asing yang keluar itu berasal dari beli neto (net buy) di pasar saham sekitar Rp2,83 triliun dan jual neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5,96 triliun.
“Berdasarkan data setelmen ssampai dengan 24 Maret (ytd), non residen jual neto Rp29,87 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp24,44 triliun di pasar saham,” ujar Erwin, Jumat (25/3).
11. Menkeu Sri Mulyani menyoroti pemerintah daerah (pemda) yang memiliki 300 ribu program dengan skala yang sangat kecil. Kenapa? Karena, program ini hanya akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan administrasi. Menurut dia, manfaat yang dirasakan masyarakat dari program tersebut sangat minim, ongkos yang dikeluarkan tak sebanding dengan manfaat di masyarakat.
“Kami juga mengatur agar daerah programnya tidak banyak ‘diecer-ecer’, itu jumlahnya sampai ratusan di daerah, bisa capai 300 ribu jumlah program, jadi kecil-kecil. Jadi yang kecil ini nggak terasa habisnya di ongkos administrasi, jadi yang menikmati birokrasi sebetulnya daripada si penerima program ini,” kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HKPD di Riau, Jumat (25/3). Oleh karena itu, pihaknya akan membuat panduan agar pemerintah daerah dapat membelanjakan anggaran dengan cara yang lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan kepada masyarakat. (HPS)
